Panglima laot sebagai pejabat pelabuhan kesultanan: dari naib sahib al-bahr ke amirul bahriThe panglima laot as a sultanate port official: from naib sahib al-bahr to amirul bahri
Pandangan umum menempatkan panglima laot sebagai pemimpin adat nelayan. Kajian Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M. Adli Abdullah berargumen sebaliknya: dalam sejarahnya panglima laot adalah bagian dari aparatur pelabuhan kesultanan yang bekerja di bawah syahbandar dan uleebalang, mengurus pengawasan pantai, pungutan dan izin masuk. Peran ini baru menyusut menjadi “penjaga adat laot” setelah masa kolonial dan kemerdekaan.
The common view casts the panglima laot as the customary leader of fishers. A study by Kamaruzzaman Bustamam Ahmad and M. Adli Abdullah argues otherwise: historically the panglima laot belonged to the sultanate's port apparatus, working under the syahbandar and uleebalang to handle coastal surveillance, levies and permission to land. Only after the colonial period and independence did the role shrink to that of a “guardian of adat laot”.
Panglima laot sering diperkenalkan sebagai lembaga adat yang telah berumur lebih dari empat ratus tahun dan sebagai penjaga hukum adat laot, salah satu hukum adat tertua di Aceh. John Kurien (2008) mencatat bahwa hampir tidak ada kajian tentang bagaimana para panglima laot sendiri memandang peran mereka. Kajian Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M. Adli Abdullah mencoba mengisi celah itu dengan membaca ulang sumber-sumber kolonial dan historiografi kesultanan, dan sampai pada kesimpulan bahwa panglima laot pada mulanya bukan lembaga perikanan, melainkan bagian dari sistem administrasi pelabuhan.
Dasar argumen ini adalah catatan Cornelis van Vollenhoven (sebagaimana disunting Holleman, 1981) tentang ragam jabatan di Aceh: di samping kepala wilayah dan mukim, terdapat syahbandar di pelabuhan, kepala krueng yang menjaga alur sungai di muara, pawang krueng yang mengurus penyeberangan, haria yang memungut iuran di pasar pantai timur, serta panglima la'ot untuk urusan ekspor dan impor. Denys Lombard mencatat adanya empat syahbandar di pelabuhan ibu kota, dan panglima laot dapat dipahami sebagai pejabat yang bekerja di bawah mereka. Lee Kam Hing menambahkan bahwa pada masa dinasti terakhir, ketika para sultan berusaha memusatkan perdagangan di pelabuhan Banda Aceh, Sultan Mahmud Syah pada awal pemerintahannya mengangkat seorang panglima laot untuk mengawasi pantai dan memungut pendapatan dari permukiman-permukiman di luar ibu kota. Zainuddin (1961) juga menyebut panglima laot bekerja bersama uleebalang atau keujruen kuala (kepala muara) sebagai aparat pemerintahan.
Konteks ekonominya adalah posisi pelabuhan Aceh sebagai simpul perdagangan Samudera Hindia. Pada awal abad ke-19 Aceh diperkirakan berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, mengekspor lada dan pinang, kamper, kayu sepang, damar, rotan, lilin lebah, beras dan kuda, serta mengimpor candu, kain, besi, senapan, mesiu dan barang-barang India dan Cina. Pelabuhan adalah titik temu kegiatan ekonomi, politik, keagamaan dan kebudayaan, sehingga pengawasan pantai, pemungutan bea dan pemberian izin berlabuh merupakan fungsi negara yang strategis.
Jejak fungsi ini dapat ditelusuri jauh ke belakang. Ketika Ibnu Battutah berlabuh di Pasai pada 1345, ia disambut wakil syahbandar yang dalam teks Arab disebut naib sahib al-bahr, yang memberinya izin turun ke darat sebelum diantar ke kota. Pada masa perang melawan Belanda, Teuku Umar tercatat diangkat sebagai amir al-bahr, yaitu panglima laot untuk pantai barat (Alfian, 1987), meskipun ingatan publik mengenangnya sebagai pahlawan nasional, bukan sebagai panglima laot. Sebuah tradisi tentang Syekh Abdurrauf as-Singkili, yang dicatat Djamil (2005), mengisahkan bahwa sang ulama tiba di Kuala Aceh sebagai pawang pukat dan memperoleh izin panglima laot untuk menetap di Gampong Biduen, tempat ia mempelajari moralitas masyarakat pesisir sebelum diangkat sebagai qadi malik al-adil. Kisah ini memperlihatkan panglima laot sebagai pejabat yang mengatur kedatangan dan izin tinggal, semacam petugas imigrasi pelabuhan.
Kedudukan panglima laot dalam struktur kesultanan perlu dibaca bersama hierarki wilayah Aceh: kawom (dari bahasa Arab qaum) membentuk gampong, gampong membentuk mukim, mukim membentuk keuleebalangan, keuleebalangan bergabung dalam sagi, dan tiga sagi bersama wilayah sultan membentuk kesultanan (Mukti Ali, 1970). Setiap kawom memiliki panglima kawom yang menjaga kepentingan kelompoknya, terutama dalam urusan bela (balas darah). Dalam kerangka ini, semua lembaga adat, termasuk panglima laot, merupakan bagian dari hierarki yang berpuncak pada sultan, dan adat sendiri berarti aturan pemerintahan.
Menurut kajian ini, setelah hilangnya kesultanan dan dihapusnya peran uleebalang, panglima laot kehilangan atasannya dan menyusut menjadi pemimpin komunitas nelayan. Snouck Hurgronje sudah mencatat panglima laot sebagai penyelesai perselisihan antarpawang yang dipilih oleh para pawang dan wakil masyarakat, dan kini ia juga dikenal sebagai penyelenggara khanduri laot. Para penulis menyimpulkan bahwa panglima laot pernah menjalankan fungsi yang jauh lebih luas, sebagai pejabat bea dan imigrasi, kekuatan militer dan intelijen maritim, serta bagian dari misi keagamaan, dan bahwa pembacaan ulang ini penting bagi upaya merumuskan kedudukan lembaga adat dalam Aceh modern.
The panglima laot is often introduced as a customary institution more than four hundred years old and as the guardian of adat laot, one of the oldest customary laws in Aceh. John Kurien (2008) observed that there were hardly any studies of how the panglima laot themselves saw their role. A study by Kamaruzzaman Bustamam Ahmad and M. Adli Abdullah attempts to fill this gap by rereading colonial sources and the historiography of the sultanate, concluding that the panglima laot was originally not a fisheries institution but part of the port administration.
The argument rests on Cornelis van Vollenhoven's account (as edited by Holleman, 1981) of the variety of Acehnese offices: alongside territorial chiefs and mukim heads there were syahbandar at the ports, a kepala krueng keeping the river channel open at estuaries, a pawang krueng running the ferry, haria collecting dues at east-coast markets, and the panglima la'ot for export and import. Denys Lombard noted four syahbandar at the capital's port, and the panglima laot can be understood as an official working under them. Lee Kam Hing adds that under the last dynasty, when the sultans sought to concentrate trade at the port of Banda Aceh, Sultan Mahmud Syah early in his reign appointed a panglima laot to watch the coast and collect revenue from settlements outside the capital. Zainuddin (1961) likewise describes the panglima laot as working with the uleebalang or keujruen kuala (head of the river mouth) as an agent of government.
The economic context was the position of Aceh's ports as a hub of Indian Ocean trade. At the beginning of the nineteenth century Aceh had an estimated population of about 300,000; it exported pepper and betel nut, camphor, sappanwood, dammar, rattan, beeswax, rice and horses, and imported opium, cloth, iron, muskets, gunpowder and Indian and Chinese goods. The port was a meeting point of economic, political, religious and cultural activity, so coastal surveillance, the collection of dues and permission to anchor were strategic state functions.
Traces of this function reach far back. When Ibn Battuta anchored at Pasai in 1345, he was received by the syahbandar's deputy, called in the Arabic text naib sahib al-bahr, who granted him leave to land before he was escorted to the town. During the war against the Dutch, Teuku Umar is recorded as having been appointed amir al-bahr, that is, panglima laot for the west coast (Alfian, 1987), although public memory honours him as a national hero rather than as a panglima laot. A tradition about Sheikh Abdurrauf as-Singkili, recorded by Djamil (2005), relates that the scholar arrived at Kuala Aceh as a pawang pukat (seine-net master) and obtained the panglima laot's permission to settle in Gampong Biduen, where he studied the morals of coastal society before being appointed qadi malik al-adil. The story presents the panglima laot as an official who regulated arrivals and residence, a kind of port immigration officer.
The panglima laot's place in the sultanate should be read alongside Aceh's territorial hierarchy: the kawom (from Arabic qaum) formed the gampong, gampong formed the mukim, mukim formed the uleebalang domain, uleebalang domains federated into sagi, and the three sagi together with the sultan's own territory formed the sultanate (Mukti Ali, 1970). Each kawom had a panglima kawom who upheld its interests, especially in matters of bela (blood feud). Within this framework every customary office, the panglima laot included, belonged to a hierarchy culminating in the sultan, and adat itself meant rules of government.
According to the study, after the disappearance of the sultanate and the abolition of the uleebalang, the panglima laot lost its superiors and shrank into a leader of fishing communities. Snouck Hurgronje had already recorded the panglima laot as an arbiter of disputes between pawang, chosen by the pawang and community representatives, and today he is also known as the organiser of the khanduri laot. The authors conclude that the panglima laot once performed far broader functions, as customs and immigration official, maritime military and intelligence force, and part of the religious mission, and that this rereading matters for efforts to define the place of customary institutions in modern Aceh.
Gagasan kunciKey ideas
Bukan sekadar lembaga nelayanNot merely a fishers' institution
Sumber kolonial menempatkan panglima laot dalam urusan ekspor-impor dan pengawasan pantai.Colonial sources place the panglima laot in export-import affairs and coastal surveillance.
Di bawah syahbandarUnder the syahbandar
Panglima laot bekerja dalam rantai komando pelabuhan bersama syahbandar dan uleebalang.The panglima laot worked within the port chain of command with the syahbandar and uleebalang.
Penyusutan peranA shrinking role
Hilangnya kesultanan mengubah pejabat negara menjadi simbol warisan budaya.The end of the sultanate turned a state official into a symbol of cultural heritage.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana hubungan antara panglima laot sebagai pejabat pelabuhan dan pemimpin komunitas nelayan berkembang dari abad ke-17 hingga ke-19?How did the relationship between the panglima laot as port official and as leader of fishing communities develop from the seventeenth to the nineteenth century?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Panglima laot sebagai pejabat pelabuhan kesultanan: dari naib sahib al-bahr ke amirul bahri”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/panglima-laot-dalam-sistem-pelabuhan-kesultanan/