Sultanah Tajul Alam Safiatuddin

Safiatuddin naik takhta pada tahun 1641 setelah wafatnya suaminya, Sultan Iskandar Thani (1636–1641). Pengangkatannya terjadi di tengah perdebatan apakah perempuan boleh memimpin negara muslim. Tradisi historiografi Aceh mencatat bahwa Nuruddin ar-Raniri dan kemudian Abdurrauf as-Singkili berpandangan bahwa perempuan hanya terlarang menjadi imam salat, tetapi boleh mengepalai pemerintahan. Pandangan ini membuka jalan bagi Safiatuddin dan tiga ratu sesudahnya, yaitu Naqiatuddin (1675–1678), Zakiatuddin Inayat Syah (1678–1688) dan Kamalat Syah (1688–1699), sehingga Aceh diperintah perempuan selama 59 tahun.

Sumber-sumber Aceh menggambarkan Safiatuddin sebagai penguasa terpelajar yang menguasai beberapa bahasa dan mendalami fikih, ketatanegaraan, sejarah, filsafat dan tasawuf. Nuruddin ar-Raniri dalam Bustan al-Salatin menuturkan bahwa pada masanya Bandar Aceh Darussalam sangat makmur dan bahan makanan murah, serta melukiskan ratu sebagai penguasa yang adil dalam hukum, sabar, tegas terhadap yang durhaka, pengasih kepada rakyat, dan pemurah kepada fakir miskin. Ia juga menghormati ulama dan keturunan Nabi yang datang ke Bandar Aceh.

Perhatiannya pada ilmu pengetahuan tampak dalam dorongan agar anak negeri belajar hingga ke Mekkah, Madinah, Baghdad dan India, serta agar para ulama menuliskan ilmu yang diperoleh di luar negeri dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Pada masa inilah Abdurrauf as-Singkili kembali dari Haramayn dan menjadi qadhi malikul adil. Sebagian peneliti, seperti Nisrina Yahaya dan kawan-kawan (2003), bahkan menisbatkan kitab Masail al-Muhtadi kepada Safiatuddin, meskipun atribusi ini masih memerlukan pengujian filologis.

Masa pemerintahan para ratu juga memperlihatkan peran lembaga perwalian. Sejumlah penulis, mengikuti A. Hasjmy, menyebut Abdurrauf as-Singkili sebagai waliyul mulki di samping jabatannya sebagai qadhi malikul adil, kedudukan yang menempatkan ulama sebagai penjaga legitimasi pemerintahan perempuan. Ketika as-Singkili wafat pada 1695 dan fatwa dari Mekkah tiba melalui jasa kelompok oposisi, pemerintahan Kamalat Syah berakhir pada 1699.

Nama Safiatuddin hidup kembali dalam wacana publik kontemporer, misalnya melalui Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh yang menjadi arena Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) IV tahun 2004. M. Adli Abdullah mengkritik penggunaan nama itu karena dinilai lebih melayani kepentingan elite dan pencitraan politik, termasuk pernyataan Presiden Megawati pada pembukaan PKA IV (19 Agustus 2004) yang menjadikan Safiatuddin rujukan kepemimpinan perempuan, ketimbang menghidupkan nilai-nilai yang dikaitkan dengan sang ratu, yakni kepedulian kepada rakyat miskin, pembiayaan pendidikan, dan penghormatan pada hukum. Kritik ini memperlihatkan bagaimana tokoh sejarah Aceh terus diperebutkan sebagai sumber legitimasi.

Catatan VOC memperlihatkan cara Safiatuddin memerintah bersama dewan orang kaya. Pada 1642 ia hanya bersedia menerima komisaris Belanda Pieter Sourij, yang menagih pembayaran permata pesanan mendiang Iskandar Thani, bila didampingi para orang kaya; setelah tawar-menawar panjang, harga diturunkan dari 15.000 menjadi 10.000 tael dan disepakati pada 3 Agustus 1642. Sultanah juga menata ulang jabatan: kewenangan laksamana atas istana dan pelabuhan dipecah antara Panglima Dalam, yang diberikan kepada Panglima Polem Batee Itam, dan Panglima Bandar, yang dipegang bangsawan asal Johor Tun Sri Lanang. Di tengah penolakan terhadap pembesar asing setelah 1641, ketika Nuruddin ar-Raniri tersisih oleh kedatangan Saiful Rijal dan meninggalkan Aceh pada 1644, ia justru menyalin ulang sarakata Samalanga dengan cap sikureung bernama dirinya. M. Adli Abdullah menilai panjangnya masa pemerintahan Safiatuddin antara lain berkat peran Tun Sri Lanang dan Abdurrauf as-Singkili.