Pemikir politik Aceh: dari sultan hingga aktivisAcehnese political thinkers: from sultans to activists
Dari abad ke-8 hingga abad ke-21, deretan pemikir politik Aceh dapat ditarik dari Sultan Malik al-Saleh hingga Surya Paloh. Ciri khasnya, para pemikir ini sekaligus aktor yang menuangkan gagasan ke dalam kenyataan: mendirikan kerajaan, gerakan, partai, bahkan menguasai media. Mereka dapat dikelompokkan menjadi sultan, penasihat sultan, pejuang, sarjana, dan aktivis. Pemetaan ini menolak anggapan bahwa orang Aceh tidak memiliki pemikir dan konsep politik yang mendasari perilaku politiknya.
From the eighth to the twenty-first century, a line of Acehnese political thinkers can be traced from Sultan Malik al-Saleh to Surya Paloh. Characteristically, these thinkers were also actors who turned ideas into reality: founding kingdoms, movements and parties, and even controlling media. They can be grouped as sultans, sultans’ advisers, fighters, scholars and activists. The mapping rejects the assumption that the Acehnese lack thinkers and concepts underpinning their political conduct.
Pola pemikiran politik Aceh dapat dipilah menurut tujuannya: menyatukan negeri-negeri di Pulau Ruja; menyatukan dan menguasai kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu; menyatukan orang Aceh melawan penjajah; dan menafsir ulang teori politik Barat, baik oleh lulusan pendidikan Barat maupun otodidak, untuk diterapkan dalam politik Aceh kini. Contohnya beragam. Hasan di Tiro mengusung ideologi ke-Aceh-an melalui kacamata sejarah dan memaksa pemerintah Indonesia menyesuaikan kebijakan selama hampir tiga dekade. Daud Beureueh, ulama sekaligus pejuang dan ideolog, mewariskan cita penyatuan Islam dan negara. Para diplomat Aceh di Semenanjung Melayu menjalankan aksi melawan Belanda, P. Ramlee mewarnai citra Melayu modern, Surya Paloh memperlihatkan pertautan media dan politik di Indonesia, dan mantan kombatan GAM kini berkiprah di eksekutif dan legislatif.
Urutan aktornya juga berubah. Pada masa awal, aktor politik adalah ulama dari Timur Tengah dan Asia Selatan yang mendirikan kerajaan; kemudian muncul aktor dari Tanah Melayu dan Bugis seiring ekspansi Aceh, sementara ulama melekat pada pemerintahan melalui jabatan qadhi malik al-‘adil. Setelah serangan Belanda, ulama menjadi aktor utama; lalu kaum intelektual kampus memperjuangkan kemerdekaan ‘keluar’ dari NKRI, berbeda dari ulama yang berjuang ‘ke dalam’. Pada era Orde Baru, aktor yang ‘direstui’ adalah elite dan teknokrat Golkar; kini mantan pejuang dan diaspora memainkan peran penting.
Sebagai metode, penstudi disarankan memulai dari biografi aktor utama, membaca sejarah para sultan dan sultanah abad ke-16 hingga ke-18, serta laporan para pendatang asing sejak Peureulak.
Acehnese political thought can be sorted by its aims: uniting the polities of Pulau Ruja; uniting and subduing the kingdoms of the Malay Peninsula; uniting the Acehnese against colonial rule; and reinterpreting Western political theory, whether by Western-trained or self-taught thinkers, for application to Acehnese politics today. The examples vary. Hasan di Tiro championed an ideology of Acehneseness grounded in history and forced the Indonesian government to adjust its policies for almost three decades. Daud Beureueh, at once scholar, fighter and ideologue, bequeathed the ideal of uniting Islam and the state. Acehnese diplomats in the Malay Peninsula operated against the Dutch, P. Ramlee shaped the image of the modern Malay, Surya Paloh demonstrated the nexus of media and politics in Indonesia, and former GAM combatants now serve in the executive and legislature.
The sequence of actors also changed. In the early period, political actors were scholars from the Middle East and South Asia who founded kingdoms; later came actors from the Malay lands and Bugis as Aceh expanded, while the ulama attached themselves to government through the office of qadhi malik al-‘adil. After the Dutch attack, the ulama became the main actors; then campus-educated intellectuals fought for independence ‘outward’ from the Republic, unlike the ulama who struggled ‘inward’. Under the New Order, the ‘sanctioned’ actors were Golkar elites and technocrats; today former fighters and the diaspora play key roles.
As a method, students are advised to begin with the biographies of the main actors, to read the history of the sultans and sultanahs of the sixteenth to eighteenth centuries, and to consult the reports of foreign visitors from the Peureulak era onward.
Gagasan kunciKey ideas
Pemikir sekaligus aktorThinkers as actors
Gagasan politik Aceh hampir selalu diwujudkan dalam lembaga, gerakan, atau partai.Acehnese political ideas were almost always embodied in institutions, movements or parties.
Empat pola tujuanFour patterns of purpose
Menyatukan negeri, berekspansi ke Tanah Melayu, melawan penjajah, dan menafsir ulang teori Barat.Uniting polities, expanding into the Malay lands, resisting colonisers and reinterpreting Western theory.
‘Ke dalam’ dan ‘keluar’‘Inward’ and ‘outward’
Ulama memperjuangkan kemerdekaan di dalam negara, intelektual GAM memperjuangkannya di luar negara.The ulama sought freedom within the state, GAM intellectuals outside it.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Mengapa pemikiran politik Aceh lebih sering terwujud dalam tindakan daripada dalam karya teori yang tertulis?Why has Acehnese political thought more often taken the form of action than of written theory?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Pemikir politik Aceh: dari sultan hingga aktivis”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/pemikir-politik-aceh/