T10 · Lantai IV · Peradaban dan tradisi intelektualCivilisation and intellectual tradition

Kerak peradaban pada perantaraThe crust of civilisation in its intermediaries

Kerak peradaban Aceh tersimpan pada perantara: makam, nisan, koin, naskah, hikayat, hadih maja dan bahasa. Perantara inilah sumber primer ilmu Aceh.The crust of Acehnese civilisation is kept in intermediaries: tombs, gravestones, coins, manuscripts, hikayat, hadih maja and language. These are the primary sources of Aceh studies.

Tesis kesepuluh berangkat dari sebuah kesulitan metodologis. Spirit dan gagasan, dua anak tangga pertama dalam bangunan ilmu Aceh, tidak pernah dapat disentuh secara langsung. Orang tidak dapat mewawancarai Malik al-Salih, tidak dapat menghadiri majelis Iskandar Muda, dan tidak dapat bertanya kepada para kerukun Balai Besar apa maksud sebuah titah. Semua itu hanya sampai kepada kita melalui perantara: makam dan nisan, koin, naskah, hikayat, hadih maja dan bahasa. Tesis ini menyatakan bahwa perantara-perantara itu bukan sisa yang kebetulan bertahan, melainkan kerak peradaban, endapan yang terbentuk ketika spirit berulang kali diwujudkan dalam benda, teks dan tuturan, lalu mengeras dari generasi ke generasi. Karena itu perantara adalah sumber primer ilmu Aceh, dan cara memperlakukannya menentukan apakah ilmu itu lahir dari dalam atau dipinjam dari luar.

Gagasan tentang kerak peradaban mula-mula muncul sebagai keluhan. Dalam esai "Kenapa Aceh Bukan Melayu?" (2009), kerak peradaban Aceh dipakai untuk menamai sesuatu yang dikhawatirkan hilang: gelar, pakaian adat, bahasa dan ingatan sejarah yang dapat dikaburkan oleh klaim identitas tetangga, sementara tidak ada pelajaran tentangnya dari sekolah hingga perguruan tinggi. Esai itu membandingkan Aceh dengan suku Dayak yang telah menggagas Dayakologi dan dengan Jawa yang telah membenamkan kerak peradabannya ke seluruh Indonesia. Dari keluhan itu tesis ini menurunkan rumusan yang lebih tegas: jika kerak peradaban tidak dikaji, ia tidak hanya terlupakan, tetapi juga dapat diambil alih, dipalsukan atau dijual. Ilmu tentang Aceh dengan demikian harus dimulai dari penjagaan dan pembacaan kerak itu.

Lapisan tertua kerak ini adalah batu. Prasasti nisan Minye Tujoh di Matang Kuli, Aceh Utara, memuat syair delapan larik dalam bahasa Melayu kuno bercampur unsur Sanskerta dan Arab, yang mencatat wafatnya seorang raja beriman pada Jumat 14 Zulhijah 781 H (1380), keturunan Barubasa yang berhak atas Kedah dan Pasai. Sebuah nisan, dengan demikian, sekaligus menyimpan peralihan aksara dan bahasa, teologi kematian, dan klaim kedaulatan atas dua negeri di dua sisi selat. Data semacam ini dilengkapi oleh epigrafi Islam terawal Nusantara, oleh unsur sufi pada nisan Aceh dan oleh tradisi batu Aceh yang menyebar ke Semenanjung. Ketika nisan Malik al-Salih menyebut tahun 696 H/1297 dan makam Muhammad Malik al-Zahir berada di Beuringen, batu-batu itu menjadi jangkar penanggalan yang tidak dapat diberikan oleh hikayat.

Lapisan kedua adalah logam. Gelar Malik al-Zahir pada dirham Pasai dan dirham emas Aceh Darussalam memperlihatkan bahwa kedaulatan diucapkan melalui nama penguasa dan kalimat tauhid yang ditempa pada emas. Sejarawan T. Ibrahim Alfian menyebut mata uang emas Pasai dari masa Sultan Muhammad Malik al-Zahir sebagai deureuham tertua. Koin dari masa Sultanah Safiatuddin, menurut catatan yang dihimpun M. Adli Abdullah dari kajian van Langen, Hulshoff Pol dan Cowan, bermutu 17 karat, berdiameter 13 milimeter dan berat 0,58 gram, sedangkan Kreemer mencatat tangga nilai dari tahil ke pardu, derham, kupang hingga keueh. Logam, dengan kata lain, menyimpan sebuah sistem: teologi, ekonomi dan tata kelola dalam satu keping kecil.

Lapisan ketiga adalah naskah, dan di sini tesis ini memperoleh contoh yang paling kaya. Riwayat salinan Mābaina al-Salāṭīn memperlihatkan bahwa teks hukum kesultanan bukan karya satu pengarang, melainkan arsip hidup yang disalin di Balai Besar dan Balai Furdah sejak 1015 H/1607 sampai 1231 H/1815. Setiap salinan, pada 1055 H, 1120 H dan 1165 H, sekaligus menjadi kesempatan untuk mencatat perubahan hukum yang dirundingkan, misalnya denda kain gajah khura yang dimohonkan ampun oleh para saudagar. Naskah yang sama juga dipakai sebagai alat diplomasi: salinan London berasal dari W.E. Phillips, Gubernur Pulau Pinang, yang menerimanya sebagai hadiah sultan. Di samping teks hukum, Hikayat Malem Dagang merekam ekspedisi Iskandar Muda ke Semenanjung dalam bahasa Aceh, dan hikayat sebagai sumber sejarah menuntut agar karya semacam itu dibaca bersama Bustan al-Salatin dan sumber Eropa. Tradisi kepenulisan Aceh dan kitab kuning dan kitab putih melanjutkan lapisan ini ke dunia dayah.

Lapisan keempat adalah bahasa, lapisan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dan karena itu paling mudah diabaikan. Bahasa-bahasa di Aceh, upaya menyusun ejaan dan kamus bahasa Aceh berdiakritik, serta hadih maja menyimpan teori sosial dalam bentuk yang sangat ringkas. Naskah Mābaina al-Salāṭīn sendiri, meskipun ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Jawi, menyisipkan kata-kata Aceh seperti ceue, peutua dan teukeuse, sehingga bahasa menjadi saksi bahwa birokrasi istana berpikir dalam dua bahasa sekaligus. Kerak peradaban, pada titik ini, bukan hanya benda museum, melainkan juga kosakata yang masih diucapkan di warung kopi dan meunasah.

Tesis ini justru paling teruji ketika perantara itu dipersoalkan. Pertama, perantara tidak transparan. Pembacaan prasasti Minye Tujoh masih memerlukan kajian ulang; keterangan para pengunjung asing tentang Pasai, sebagaimana tampak dalam catatan asing tentang Samudera Pasai, tidak selalu cocok satu sama lain; dan sejumlah pasal Mābaina al-Salāṭīn ditambahkan sesudah Iskandar Muda meskipun tetap dinisbatkan kepadanya. Perantara membawa kepentingan para penyalin, pemahat dan penguasa yang memesannya. Kedua, klaim tentang asal-usul dapat menjadi ajang perebutan, sebagaimana diperlihatkan oleh polemik historiografi Peureulak dan oleh berbagai teori kedatangan Islam ke Nusantara. Ketiga, kerak peradaban Aceh sebagian besar berada di luar Aceh. Salinan Mābaina al-Salāṭīn tersimpan di London dan Leiden; salinan yang ditemukan van Langen di antara kitab-kitab yang ditinggalkan di Masjid Indrapuri ketika direbut Belanda pada 1879 hilang dalam banjir besar Banda Aceh tahun 1886. Penguasaan atas kerak peradaban, dengan demikian, juga merupakan sejarah perang dan kolonialisme.

Ujian paling nyata terjadi di Gampong Pande. Pada 10 November 2013, koin-koin emas kerajaan ditemukan di lumpur Krueng Doi, dekat bekas lokasi percetakan uang istana. Ratusan warga terjun ke sungai, dan setiap keping dapat dijual hingga sekitar lima ratus ribu rupiah. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1979 ketika Rohani, warga Paya Meuligoe di Peureulak, menemukan dirham bertuliskan kalimat tauhid dan nama Sultan Alaidin Syah ketika mencangkul pekarangannya. M. Adli Abdullah segera mengimbau agar kawasan itu dijaga dari kerusakan lebih parah. Di sini tesis ini berubah menjadi pertanyaan etis: apakah perantara diperlakukan sebagai sumber ilmu atau sebagai komoditas? Ketika koin dijual keping demi keping, yang hilang bukan hanya emas, tetapi juga konteks stratigrafi, hubungan dengan situs percetakan, dan peluang untuk membaca ulang sejarah ekonomi kesultanan.

Masih banyak yang terbuka. Belum ada korpus terpadu yang menghimpun nisan, koin, naskah dan hikayat Aceh dalam satu sistem rujukan yang memungkinkan silang baca. Periodisasi sastra Aceh dan dunia perbukuan Aceh masih perlu dihubungkan dengan periodisasi epigrafi dan numismatik. Pertanyaan teoretis yang lebih dalam juga menunggu jawaban: apakah kerak peradaban hanya menyimpan spirit, atau juga membentuknya kembali setiap kali dibaca? Tradisi penyalinan Mābaina al-Salāṭīn mengisyaratkan jawaban kedua, sebab setiap salinan adalah tafsir.

Dalam bangunan enam belas tesis, T10 berdiri di lantai IV sebagai gudang bukti bagi tesis-tesis lain. T8 (dua poros: istana dan ulama) membutuhkan Mābaina al-Salāṭīn dan nisan sultan; T9 (peradaban maritim-kosmopolitan) membutuhkan dastur pelabuhan dan dirham; T11 (dayah, Haramain, dan dari teungku ke ustaz) membutuhkan kitab dan tradisi kepenulisan; dan T12 (Aceh lahir dari perang) membutuhkan hikayat perang. Ke bawah, T10 adalah wujud konkret dari T2 (dekolonisasi ilmu dan sumber lokal), yang menuntut agar perantara dibaca sebagai sumber teori, dan dari T3 (spirit sebagai hulu ilmu), karena kerak adalah tempat spirit mengendap. Ia juga menyediakan bahan bagi T6 (frikatifisasi), sebab hanya data yang terjaga yang dapat digesekkan dengan teori. Pada tangga lima lantai, T10 adalah titik di mana spirit, gagasan dan filsafat menjadi dapat diperiksa, sehingga tindakan dan teori di lantai atas tidak berdiri di atas dugaan.

The tenth thesis starts from a methodological difficulty. Spirit and ideas, the first two rungs in the structure of Acehnese knowledge, can never be touched directly. One cannot interview Malik al-Salih, attend the councils of Iskandar Muda, or ask the kerukun of the Balai Besar what a royal edict meant. All of this reaches us only through intermediaries: tombs and gravestones, coins, manuscripts, hikayat, hadih maja and language. The thesis holds that these intermediaries are not leftovers that happened to survive but the crust of civilisation, a sediment formed as spirit was repeatedly embodied in objects, texts and speech and then hardened from generation to generation. Intermediaries are therefore the primary sources of Aceh studies, and the way they are treated decides whether that knowledge is born from within or borrowed from outside.

The idea of a crust of civilisation first appeared as a complaint. In the essay "Kenapa Aceh Bukan Melayu?" ("Why Is Aceh Not Malay?", 2009), the crust of Acehnese civilisation names something feared lost: titles, customary dress, language and historical memory that could be blurred by a neighbour's identity claims, while nothing about them was taught from school to university. The essay compared Aceh with the Dayak, who had conceived a Dayakology, and with Java, which had embedded its crust of civilisation throughout Indonesia. From that complaint the thesis derives a firmer formulation: if the crust of civilisation is not studied, it is not only forgotten but can also be appropriated, falsified or sold. Knowledge of Aceh must therefore begin with guarding and reading that crust.

The oldest layer of the crust is stone. The Minye Tujoh tombstone inscription at Matang Kuli, North Aceh, bears an eight-line verse in Old Malay mixed with Sanskrit and Arabic elements, recording the death of a believing ruler on Friday 14 Dhu al-Hijja 781 AH (1380), a descendant of Barubasa with rights over Kedah and Pasai. A single gravestone thus holds at once a transition of script and language, a theology of death and a claim to sovereignty over two lands on two sides of the strait. Such data are complemented by the earliest Islamic epigraphy of the archipelago, by Sufi elements on Acehnese gravestones and by the tradition of the batu Aceh that spread to the Peninsula. When the gravestone of Malik al-Salih gives the year 696 AH/1297 and the tomb of Muhammad Malik al-Zahir stands at Beuringen, these stones become anchors of dating that no hikayat can provide.

The second layer is metal. The title Malik al-Zahir on the dirham of Pasai and the gold dirham of Aceh Darussalam show that sovereignty was spoken through the ruler's name and the profession of faith struck in gold. The historian T. Ibrahim Alfian called the gold coinage of Pasai from the reign of Sultan Muhammad Malik al-Zahir the oldest deureuham. A coin from the reign of Sultanah Safiatuddin, according to notes compiled by M. Adli Abdullah from the studies of van Langen, Hulshoff Pol and Cowan, was of 17-carat gold, 13 millimetres across and 0.58 grams in weight, while Kreemer recorded a scale of value running from the tahil to the pardu, derham, kupang and keueh. Metal, in other words, stores a system: theology, economy and governance in one small piece.

The third layer is the manuscript, and here the thesis finds its richest example. The history of the copies of the Mābaina al-Salāṭīn shows that the sultanate's legal text was not the work of a single author but a living archive copied in the Balai Besar and the Balai Furdah from 1015 AH/1607 to 1231 AH/1815. Each copy, in 1055 AH, 1120 AH and 1165 AH, was also an occasion to record negotiated changes in the law, such as the fine on khura elephant cloth for which the merchants begged remission. The same text served as an instrument of diplomacy: the London copy came from W.E. Phillips, Governor of Penang, who received it as a gift from the sultan. Alongside legal texts, the Hikayat Malem Dagang records Iskandar Muda's expedition to the Peninsula in Acehnese, and the hikayat as a historical source requires such works to be read together with the Bustan al-Salatin and European sources. The Acehnese writing tradition and kitab kuning and kitab putih carry this layer into the world of the dayah.

The fourth layer is language, the layer closest to everyday life and therefore the easiest to overlook. The languages of Aceh, efforts to produce a diacritic spelling and dictionary of Acehnese, and hadih maja store social theory in highly compressed form. The Mābaina al-Salāṭīn itself, though written in Malay in Jawi script, inserts Acehnese words such as ceue, peutua and teukeuse, so that language bears witness that the court bureaucracy thought in two languages at once. At this point the crust of civilisation is not only a museum object but also a vocabulary still spoken in coffee shops and meunasah.

The thesis is tested most sharply when the intermediaries themselves are called into question. First, intermediaries are not transparent. The reading of the Minye Tujoh inscription still needs re-examination; the accounts of foreign visitors to Pasai, as seen in foreign records of Samudera Pasai, do not always agree with one another; and a number of sections of the Mābaina al-Salāṭīn were added after Iskandar Muda while still being ascribed to him. Intermediaries carry the interests of the copyists, carvers and rulers who commissioned them. Second, claims about origins can become a battleground, as shown by the Peureulak historiographical polemic and by the various theories of the arrival of Islam in the archipelago. Third, much of the crust of Acehnese civilisation lies outside Aceh. Copies of the Mābaina al-Salāṭīn are held in London and Leiden; the copy van Langen found among the books abandoned at the Indrapuri mosque when the Dutch took it in 1879 was lost in the great Banda Aceh flood of 1886. Control over the crust of civilisation is thus also a history of war and colonialism.

The most concrete test took place at Gampong Pande. On 10 November 2013 gold coins of the kingdom were found in the mud of the Krueng Doi, near the former site of the royal mint. Hundreds of residents waded into the river, and each piece could be sold for up to about five hundred thousand rupiah. Something similar had happened in 1979, when Rohani, a resident of Paya Meuligoe in Peureulak, found dirhams bearing the profession of faith and the name of Sultan Alaidin Syah while hoeing her yard. M. Adli Abdullah promptly urged that the area be protected from further damage. Here the thesis turns into an ethical question: are intermediaries treated as sources of knowledge or as commodities? When coins are sold piece by piece, what is lost is not only gold but also stratigraphic context, the link to the mint site and the chance to reread the economic history of the sultanate.

Much remains open. There is still no integrated corpus bringing together Acehnese gravestones, coins, manuscripts and hikayat in a single reference system that allows them to be read against each other. The periodisation of Acehnese literature and the Acehnese book world still need to be connected with the periodisation of epigraphy and numismatics. A deeper theoretical question also awaits an answer: does the crust of civilisation merely store spirit, or does it also reshape it every time it is read? The copying tradition of the Mābaina al-Salāṭīn points to the second answer, since every copy is an interpretation.

Within the structure of sixteen theses, T10 stands on floor IV as the store of evidence for the other theses. T8 (two axes: palace and ulama) needs the Mābaina al-Salāṭīn and the sultans' gravestones; T9 (a maritime and cosmopolitan civilisation) needs the port dastur and the dirham; T11 (dayah, the Haramain, and from teungku to ustaz) needs the kitab and the writing tradition; and T12 (Aceh born of war) needs the war hikayat. Below, T10 is the concrete form of T2 (decolonising knowledge and local sources), which demands that intermediaries be read as sources of theory, and of T3 (spirit as the source of knowledge), since the crust is where spirit settles. It also supplies material for T6 (fricativisation), because only preserved data can be rubbed against theory. On the five-floor ladder, T10 is the point at which spirit, ideas and philosophy become open to examination, so that action and theory on the upper floors do not stand on conjecture.

KonsepConcept (38)

Data dan buktiData and evidence (61)

MetodeMethod (1)

Sastra AcehAcehnese Literature

Medan ujiTest case (1)

Pergeseran reproduksi kesadaran religi di Aceh kontemporerShifts in the reproduction of religious consciousness in contemporary Aceh