Syaikh Muhammad Marhaban (w. 1302 H/1885)Shaykh Muhammad Marhaban (d. 1302 AH/1885)

Abad kesembilan belas sering digambarkan sebagai masa menurunnya kekuasaan Kesultanan Aceh menjelang dan selama Perang Aceh. Namun dari sisi keilmuan, abad ini justru melahirkan sejumlah ulama besar yang menjaga dan menghidupkan tradisi intelektual Aceh, dan yang otoritasnya kelak menjadi tumpuan masyarakat ketika negara kesultanan melemah. Salah satu tokoh terpenting dari masa ini adalah Syaikh Muhammad Marhaban, yang hidup pada masa Sultan Alauddin Manshur Syah dan wafat pada 1302 Hijriah atau 1885 Masehi, ketika Perang Aceh telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa.

Silsilah Syaikh Muhammad Marhaban menghubungkannya dengan keluarga ulama Tiro. Ia adalah putra Syaikh Muhammad Shalih, yang merupakan putra Syaikh Abdussalam at-Tirawi, dikenal juga sebagai Faqih Abdussalam Tiro atau Faqih Cot Rheum. Dalam tulisan MAPESA tentang Faqih Abdussalam, nama Syaikh Muhammad Marhaban bin Syaikh Muhammad Shalih juga tercantum di antara murid-murid sang Faqih. Dengan demikian, Marhaban adalah cucu sekaligus murid dari salah satu ulama paling berpengaruh di Pedir pada awal abad kesembilan belas. Garis ini memperlihatkan bagaimana ilmu dan otoritas keagamaan diwariskan dalam keluarga ulama Aceh dari generasi ke generasi.

Kedudukan resminya adalah Qadhi Zaman pada masa Sultan Alauddin Manshur Syah, penguasa Aceh yang wafat pada 1286 Hijriah atau 1869 Masehi. Dalam naskah amanah empat ulama Aceh bertarikh 12 Rabiulawal 1283 Hijriah atau 14 Juli 1866, ia disebut dengan gelar Qadhi Mu'azzam Syaikhul Islam Syaikh Muhammad Marhaban, bersama Teungku Chik Kutakarang Syaikh Abbas bin Muhammad, Sayyid Abu Bakar al-Idrus atau Teungku di Bukit, dan Syaikh Muhammad Kurdi Turkia. Amanah itu memuat lima perkara yang paling dibenci manusia, seluruhnya berkaitan dengan kezaliman penguasa, dan memperlihatkan peran ulama sebagai penjaga etika kekuasaan. Gelar Syaikhul Islam menandakan bahwa Marhaban berada di puncak hierarki keagamaan kesultanan pada masanya.

Selain sebagai hakim agung, Syaikh Muhammad Marhaban adalah mursyid berbagai tarekat. Menurut tulisan MAPESA, silsilah tarekat yang ia kembangkan antara lain Syattariyah, Alawiyah, Haddadiyah, Naqsyabandiyah dan Sammaniyah. Keragaman ini memperlihatkan keluasan jaringan sufi di Aceh abad kesembilan belas dan kedudukannya sebagai simpul yang menghubungkan tradisi-tradisi tersebut. Naskah-naskah yang dikaitkan dengannya memuat tulisan tentang berbagai bidang, termasuk kaifiyat atau tata cara tarekat.

Salah satu bukti terpenting tentang kiprahnya adalah sebuah ijazah yang tersimpan dalam koleksi PEDIR Museum. Ijazah itu diberikan Syaikh Muhammad Marhaban bin Muhammad Shalih kepada muridnya, Teungku Lam Pucoek, bertarikh 3 Rajab 1259 Hijriah. Dalam ijazah tersebut ia menekankan pentingnya menerima ilmu langsung dari guru dan menjaga mata rantai sanad. Penekanan ini mencerminkan prinsip dasar tradisi keilmuan Islam bahwa otoritas ilmu bersandar pada transmisi yang bersambung, bukan sekadar pada bacaan pribadi. Tanggal ijazah itu juga memperlihatkan bahwa Marhaban sudah aktif mengajar dan memberi ijazah pada pertengahan abad kesembilan belas, jauh sebelum wafatnya.

Pengaruhnya terlihat dari banyaknya ulama Aceh dari akhir abad kesembilan belas sampai pertengahan abad kedua puluh yang menyambungkan sanad mereka kepadanya, baik dalam tarekat maupun dalam kurikulum zawiyah atau dayah. MAPESA menyebut antara lain Syaikh Muhammad Thahir Cot Plieng Tiro dan Panglima Polem Muhammad Daud, nama terakhir ini juga dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan Aceh terhadap Belanda. Dengan demikian, jaringan sanad Marhaban menghubungkan dunia dayah, tarekat dan kepemimpinan perang dalam satu tradisi.

Nama Syaikh Muhammad Marhaban juga muncul dalam konteks tata kelola kesultanan. MAPESA mencatat bahwa istilah are cap Negeri Aceh Darussalam, ukuran resmi yang dipakai dalam urusan zakat, jual beli dan hukum, tercatat dalam naskah-naskah sejumlah ulama Aceh, termasuk Syaikh Muhammad Marhaban, Syaikh Abbas Kutakarang dan sebelumnya Nuruddin ar-Raniri, serta dipakai Jalaluddin at-Tursani dalam Safinatul Hukkam. Hal ini memperlihatkan bahwa para qadhi dan ulama terlibat langsung dalam menetapkan standar yang menopang kehidupan ekonomi dan hukum masyarakat.

Kedudukan qadhi dalam Kesultanan Aceh Darussalam memiliki sejarah panjang. Sejak masa Sultan Iskandar Muda dan para sultanah pada abad ketujuh belas, jabatan Qadhi Malikul Adil dan Syaikhul Islam dipegang ulama terkemuka seperti Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Singkili. Jabatan ini menempatkan ulama di jantung pemerintahan, sebagai penasihat sultan, hakim tertinggi dan penjaga kesesuaian kebijakan dengan syariat. Pada abad kesembilan belas, Syaikh Muhammad Marhaban meneruskan tradisi itu, menunjukkan bahwa lembaga keulamaan istana tetap hidup hingga menjelang runtuhnya kesultanan.

Keragaman tarekat yang dipegang Marhaban juga mencerminkan dinamika tasawuf di Aceh. Syattariyah telah berakar sejak masa Abdurrauf as-Singkili, sementara Naqsyabandiyah, khususnya cabang Khalidiyah, menyebar luas di dunia Melayu pada abad kesembilan belas melalui jaringan Haramain. Sammaniyah dikenal melalui ratib dan zikirnya yang populer, sedangkan Alawiyah dan Haddadiyah terkait dengan jaringan sayyid Hadramaut. Kemampuan seorang ulama memegang banyak silsilah sekaligus memperlihatkan keterbukaan tradisi sufi Aceh dan perannya sebagai titik temu berbagai arus spiritual.

Sosok Marhaban juga membantu menjelaskan hubungan erat antara keluarga ulama Tiro dan perang sabil. Ketika Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman memimpin perlawanan pada akhir 1870-an dan 1880-an, ia bersandar pada jaringan dayah, murid dan ulama yang telah dibangun beberapa generasi. Marhaban, sebagai kerabat dan ulama senior dari garis yang sama, adalah bagian dari modal sosial dan keilmuan yang memungkinkan mobilisasi itu.

Bagi Acehnologi, Syaikh Muhammad Marhaban adalah contoh dua poros otoritas Aceh, istana dan ulama, yang bertemu dalam satu sosok. Sebagai Qadhi Mu'azzam ia adalah pejabat kesultanan, tetapi sebagai mursyid tarekat dan guru sanad ia adalah bagian dari jaringan ulama yang otonom. Ketika Belanda menyerang pada 1873 dan istana jatuh, jaringan ulama seperti inilah yang memberi kontinuitas kepemimpinan moral dan sosial bagi masyarakat Aceh. Wafatnya pada 1885 terjadi di tengah perang, ketika para muridnya dan keluarga ulama Tiro memimpin perang sabil.

Ijazah yang diberikan kepada Teungku Lam Pucoek juga menarik dari sisi bentuk. Ijazah dalam tradisi Islam biasanya memuat nama pemberi dan penerima, kitab atau ilmu yang diijazahkan, silsilah guru hingga pengarang atau pendiri tarekat, serta nasihat moral. Dokumen semacam ini menjadi sumber primer yang sangat berharga untuk merekonstruksi jaringan keilmuan, karena mencatat secara eksplisit siapa belajar kepada siapa, kapan dan dalam bidang apa. Penyuntingan dan publikasi ijazah-ijazah ulama Aceh akan sangat membantu pemetaan sejarah intelektual Aceh abad kesembilan belas.

Banyak aspek kehidupannya masih perlu digali, termasuk letak makamnya, karya-karya tertulisnya yang lengkap dan perannya dalam peristiwa-peristiwa politik sebelum dan selama perang. Naskah-naskah di PEDIR Museum, Luengputu Manuskrip Aceh dan koleksi keluarga ulama dapat menjadi sumber penting untuk menyusun biografinya secara lebih utuh. Penelusuran semacam itu juga akan memperjelas kedudukan Marhaban di antara ulama-ulama sezamannya di Aceh.