Masyarakat ilmu: dari fondasi kerajaan hingga fragmentasiThe ‘knowledge society’: from royal foundation to fragmentation
‘Masyarakat ilmu’ adalah sebutan bagi lapisan berilmu yang dihasilkan tradisi Islamologi Aceh dan yang dahulu merekayasa masyarakat menuju ‘masyarakat religius’. Konsep ini membaca sejarah Aceh sebagai rangkaian bentuk masyarakat yang dilahirkan lapisan tersebut: dari fondasi kerajaan, masyarakat jihadis, masyarakat otonom, hingga masyarakat separatis. Setelah otonomi khusus, keinginan kembali ke masa lalu berbenturan dengan kenyataan, sehingga masyarakat ilmu terfragmentasi. Jembatan yang diusulkan adalah Islamologi yang berpijak pada studi Aceh.
The ‘knowledge society’ (masyarakat ilmu) denotes the learned stratum produced by Aceh’s tradition of Islamology, which once engineered society towards a ‘religious society’. The concept reads Acehnese history as a sequence of social forms generated by this stratum: royal foundation, a jihadist society, an autonomous society and a separatist society. After special autonomy, the wish to return to the past collided with reality and the knowledge society fragmented. The bridge proposed is an Islamology grounded in Aceh studies.
Pada era kerajaan, masyarakat ilmu membentuk fondasi negara melalui pemikiran keislaman, dan ulama serta pemimpin terikat tanpa terpisahkan, sebagaimana tercermin dalam ungkapan ‘Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala’. Ketika penjajah datang, energi masyarakat ilmu diarahkan untuk membendung kolonialisasi Belanda, sehingga lahir ‘masyarakat jihadis’. Kesultanan dihancurkan dan keulamaan dipisahkan; rekayasa sosial lalu berlangsung melalui ‘budaya ilmu’ di luar struktur pemerintahan, menghasilkan ‘masyarakat religius non-partisan’ dan ‘masyarakat otonom’. Ketika nasionalisme dari Jawa dipandang bertumpu pada falsafah Hindu dan Buddha, masyarakat ilmu menilai rasa kebangsaan itu tidak dapat disatukan dengan rasa ke-Aceh-an, dan sejak 1953 terbentuk ‘masyarakat separatis’.
Pemerintah Indonesia kemudian menciptakan elite baru melalui pendidikan formal: kekuatan sosial-politik dikendalikan negara, sedangkan ranah sosial-budaya-religius dibiarkan dikelola masyarakat ilmu, yang perannya kian meredup. Setelah otonomi khusus, muncul hasrat kembali pada bentuk masyarakat masa lalu, tetapi kondisi sosial-politik tidak lagi mendukung; inilah awal fragmentasi.
Sebagai jalan keluar ditawarkan segitiga yang menghubungkan Islamologi, studi Aceh, dan pembentukan masyarakat ilmu. Analoginya adalah Kristologi di Jawa, yang memahami karakter budaya Jawa sehingga jarang berbenturan dengannya. Tanpa pengetahuan tentang Aceh, model-model Islamologi — yang menafikan tradisi, menyingkirkan kelompok lain, atau tidak peduli pada rekayasa masyarakat kontemporer — akan terus bertabrakan.
In the era of the kingdoms, the knowledge society laid the foundations of the state through Islamic thought, binding ulama and ruler inseparably, as expressed in the saying ‘Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala’. When the colonisers arrived, its energies were turned to stemming Dutch colonisation, producing a ‘jihadist society’. With the sultanate destroyed and the ulama separated from power, social engineering continued through a ‘culture of knowledge’ outside the structures of government, yielding a ‘non-partisan religious society’ and an ‘autonomous society’. When the nationalism radiating from Java was perceived as resting on Hindu and Buddhist philosophy, the knowledge society judged it incompatible with Acehnese belonging, and from 1953 a ‘separatist society’ took shape.
The Indonesian state then created new elites through formal education: socio-political power came under state control, while the socio-cultural and religious sphere was left to the knowledge society, whose role steadily faded. After special autonomy, a desire arose to return to past social forms, but socio-political conditions no longer allowed it; this marks the onset of fragmentation.
As a way forward, a triangle is proposed linking Islamology, Aceh studies and the formation of a knowledge society. The analogy offered is Christology in Java, which understands Javanese cultural character and therefore seldom collides with it. Without knowledge of Aceh, models of Islamology — those that negate local tradition, exclude other groups, or ignore contemporary social engineering — will keep colliding.
Gagasan kunciKey ideas
Rekayasa sosial oleh kaum berilmuSocial engineering by the learned
Bentuk masyarakat Aceh berubah mengikuti peran lapisan berilmu dalam tiap zaman.The shape of Acehnese society changed with the role of the learned in each era.
Dari masyarakat jihadis ke masyarakat separatisFrom jihadist to separatist society
Konflik dengan penjajah dan dengan negara-bangsa membentuk orientasi masyarakat ilmu.Conflict with colonisers and then with the nation-state shaped the knowledge society’s orientation.
Segitiga Islamologi–studi Aceh–masyarakat ilmuThe triangle of Islamology, Aceh studies and the knowledge society
Studi religi yang berakar pada pengetahuan tentang Aceh diharapkan meredam tabrakan antarmodel.Religious study rooted in knowledge of Aceh is meant to reduce clashes between models.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Dapatkah lapisan berilmu masa kini kembali berperan sebagai perekayasa masyarakat tanpa terjebak nostalgia akan masa kerajaan?Can today’s learned stratum resume a role in shaping society without being trapped in nostalgia for the age of the kingdoms?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Masyarakat ilmu: dari fondasi kerajaan hingga fragmentasi”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/masyarakat-ilmu/