De-harmonisasi ulama: dari politik pecah belah ke ketergantunganDe-harmonising the ulama: from divide-and-rule to dependence

Masa kolonial hingga pascadamaiColonial era to post-peace

Perpecahan ulama Aceh tidak lahir begitu saja. Pemerintah kolonial mewariskan ‘teori’ memecah, dan pemerintah pusat mempertajamnya melalui perekrutan ulama dan distribusi bantuan kepada dayah, yang melahirkan ketergantungan. Riset dan kebijakan yang mendekatkan ulama kepada partai penguasa pada Orde Baru menciptakan de-harmonisasi antara ulama pendukung partai pemerintah dan ulama pendukung partai berlambang Islam.

The divisions among Acehnese ulama did not arise by chance. The colonial government bequeathed a ‘theory’ of division, and the central government sharpened it through recruiting ulama and distributing aid to dayah, producing dependence. Research and policy that drew ulama toward the ruling party under the New Order created disharmony between ulama backing the government party and those backing the party with Islamic symbols.

Pada Orde Baru, ulama didekati pemerintah dan partai penguasa untuk menaikkan suara. Dampaknya, kelompok elite ulama terangkat ke lingkaran kekuasaan, sementara ulama lain bertahan di partai Islam. Menjelang akhir Orde Baru, ulama yang dekat dengan pemerintah diperlakukan sebagai penghubung kepentingan pusat di Aceh, sedangkan ulama yang dekat dengan GAM dibiarkan sambil dipantau. Seorang ulama senior di Aceh Selatan, misalnya, dayahnya menjadi tempat pertemuan GAM; dayah itu dibiarkan, tetapi pimpinannya dipanggil untuk dimintai keterangan tanpa dicederai.

Militer pun memahami pentingnya ulama karismatik. Perwira yang baru bertugas di Aceh cenderung berkunjung ke dayah lebih dahulu sebelum menjalankan tugas lain, karena kedekatan dengan ulama memudahkan memperoleh kesan positif masyarakat sekitar. Pola ini memperlihatkan bahwa ulama diperlakukan sebagai simpul legitimasi dalam strategi keamanan.

Perbandingan dengan Jawa Timur menajamkan analisis. Di sana, jejaring kiai dalam wajah Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan ‘supra-kekuasaan’ di tingkat lokal maupun nasional, dan banyak tokoh nasional lahir dari pesantren. Aceh memiliki sejarah ketegangan antara uleebalang dan ulama; keluarga uleebalang yang tersingkir pada Revolusi Sosial menetap di Jakarta dan menjalin hubungan erat dengan kekuasaan. Pemerintah tetap memandang ulama Aceh penting, tetapi hanya memilih dan memilah ulama yang dapat diajak bekerja sama, tanpa menampilkan mereka di pentas nasional.

Under the New Order, ulama were courted by the government and the ruling party to raise votes. As a result, an elite of ulama was lifted into the circle of power while others remained with the Islamic party. Toward the end of the New Order, ulama close to the government were treated as conduits of central interests in Aceh, while those close to GAM were left alone but monitored. In one case in South Aceh, a senior ulama's dayah served as a GAM meeting place; the dayah was left untouched, but its leader was summoned for questioning without being harmed.

The military, too, understood the importance of charismatic ulama. Officers newly posted to Aceh tended to visit a dayah before any other duty, since closeness to ulama eased a favourable impression among surrounding communities. This pattern shows ulama being treated as nodes of legitimacy in security strategy.

A comparison with East Java sharpens the analysis. There, kiai networks in the form of Nahdlatul Ulama became a ‘supra-power’ locally and nationally, and many national figures came from pesantren. Aceh has a history of tension between uleebalang and ulama; uleebalang families displaced by the Social Revolution settled in Jakarta and forged close ties with power. The government still regarded Acehnese ulama as important, but only selected those willing to cooperate, without placing them on the national stage.

Gagasan kunciKey ideas

Warisan pecah belahA divide-and-rule legacy

Strategi kolonial berlanjut dalam bentuk perekrutan dan bantuan selektif.Colonial strategy continued as selective recruitment and aid.

Ulama sebagai simpul keamananUlama as security nodes

Pendekatan militer ke dayah menunjukkan ulama dipakai sebagai jalur legitimasi.Military visits to dayah show ulama used as a route to legitimacy.

Kontras Jawa TimurThe East Java contrast

Kiai NU menjadi kekuatan nasional, sedangkan ulama Aceh dibatasi pada pentas daerah.NU kiai became a national force, whereas Acehnese ulama were confined to the regional stage.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

periodeperiod Ulama Aceh dan Orde Baru: netralisasi dan perlawanan diamAcehnese ulama and the New Order: neutralisation and quiet resistance Netralisasi ulama.Neutralising the ulama. latarbackground Perang Cumbok dan berakhirnya kekuasaan uleebalangThe Cumbok war and the end of uleebalang power Ketegangan ulama–uleebalang.Ulama–uleebalang tension. akibatconsequence Ekonomi dayah dan ketergantungan pada negaraThe dayah economy and dependence on the state Ketergantungan dayah pada negara.Dayah dependence on the state. akibatconsequence Fragmentasi pasif ulama dan dikotomi otoritas keagamaanPassive fragmentation of the ulama and the dichotomies of religious authority Ulama terbelah.Divided ulama.

Pertanyaan reflektifReflective question

Bagaimana ulama dapat bekerja sama dengan negara tanpa kehilangan kemandirian moralnya?How can ulama cooperate with the state without losing moral independence?

Kutip entri ini:Cite this entry: “De-harmonisasi ulama: dari politik pecah belah ke ketergantungan”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/de-harmonisasi-ulama/