Majelis Ulama Aceh: dari MUA ke MUI Aceh dan MPUThe Aceh Ulama Council: from MUA to MUI Aceh and MPU

Menurut kisah pendirian yang masih diceritakan anggotanya, alasan langsung pembentukan majelis adalah kebutuhan akan dasar hukum Islam untuk membenarkan pembunuhan orang yang dituduh komunis pada 1965–1966. Kisah ini mengikat lembaga tersebut dan Orde Baru pada kekerasan asal yang sama. Majelis berperan sebagai penasihat resmi pemerintah provinsi dan terlibat dalam penyusunan aturan tentang zakat, pengawasan keyakinan menyimpang, dan ‘sosialisasi’ program pemerintah.

Majelis ini memandang dirinya sebagai cikal bakal jaringan majelis ulama nasional, dengan cabang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Setelah diserap sebagai cabang MUI pada 1975, anggotanya tetap menyebut diri Majelis Ulama Aceh. Tokoh-tokohnya antara lain Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai ketua dan Ali Hasjmy sebagai wakil ketua pada akhir 1970-an; Hasjmy kemudian memimpinnya dari 1982 hingga 1998.

Arsip majelis, dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an, menjadi bahan utama Birchok untuk mengkaji kontroversi gereja di Aceh Selatan, dukungan bagi mualaf Karo, dan upaya meredam perdebatan khilafiyah. Dokumen-dokumen itu memperlihatkan bahasa birokratis khas Orde Baru, sesekali diwarnai rujukan pada keistimewaan Aceh dan pada istilah seperti ‘imunisasi akidah’. Arsip yang sama menunjukkan bahwa sejak 1970-an majelis menekan kalangan pembaru dan lawannya agar menurunkan nada polemik di muka umum.

R. Michael Feener menempatkan majelis ini dalam gambaran yang lebih luas tentang Aceh sebagai laboratorium birokrasi Orde Baru. Lembaga penerusnya, MPU, menjadi bagian dari lapisan birokrasi keagamaan yang berkembang bersama pelaksanaan syariat Islam sejak 1999, di samping Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dibentuk melalui Musyawarah Alim Ulama se-Aceh di Banda Aceh pada 17–18 Desember 1965, dengan Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba sebagai ketua umum pertama serta struktur yang terdiri atas pimpinan, badan pekerja, komisi, dan panitia khusus. Pelembagaan ini dibaca sebagai pelajaran dari pengalaman panjang ulama Aceh, mulai dari perang melawan Belanda, konflik DI/TII, hingga pergolakan 1965. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 038/1968, namanya diubah menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan lima komisi, yakni hukum dan fatwa; penelitian dan perencanaan; pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan; dakwah dan penerbitan; serta harta agama, dan susunan itu berlaku pula di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Dengan demikian, pelembagaan ulama di Aceh mendahului sekitar satu dekade pembentukan MUI nasional pada 26 Juli 1975 (7 Rajab 1395 H), yang lahir atas dorongan Orde Baru, sebuah tanda bahwa ulama Aceh lebih cepat mencapai konsensus kelembagaan. Komposisi komisinya memperlihatkan perhatian yang melampaui fatwa: Ali Hasjmy menuturkan bagaimana ulama ikut menjelaskan manfaat pembangunan infrastruktur kepada masyarakat, meskipun pada masa yang sama negara Orde Baru berupaya ‘menetralkan’ peran politik ulama. Pascareformasi, MPU menjadi salah satu dari empat cabang kekuasaan dalam tata pemerintahan Aceh.

Perancang MPU membayangkannya seperti lembaga mufti di Iran yang menyaring setiap kebijakan pemerintah, tetapi pada era Irwandi–Nazar MPU kurang dilibatkan dan pemerintah eks-GAM lebih merangkul MUNA.