Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) Aceh, 8 November 1999The General Assembly of the Referendum Struggle (SU-MPR) of Aceh, 8 November 1999
SU-MPR adalah himpunan massa tanpa kekerasan di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 8 November 1999 yang menuntut referendum damai dan demokratis bagi Aceh. Diklaim dihadiri lebih dari satu setengah juta orang, peristiwa yang dipandu mahasiswa, santri dan aktivis ini menjadi puncak gerakan sipil pasca-DOM, membuat konflik Aceh dikenal dunia dan ikut mendorong pemerintahan Abdurrahman Wahid menempuh dialog yang berujung pada Jeda Kemanusiaan 2000.
The SU-MPR was a non-violent mass assembly in the forecourt of the Baiturrahman Grand Mosque, Banda Aceh, on 8 November 1999, demanding a peaceful and democratic referendum for Aceh. Claimed to have drawn more than one and a half million people, the event, led by students, santri and activists, was the high point of the post-DOM civil movement, brought the Aceh conflict to world attention and helped push the Abdurrahman Wahid government towards the dialogue that led to the Humanitarian Pause of 2000.
Setelah pencabutan status Daerah Operasi Militer pada Agustus 1998, Aceh berada dalam keadaan yang oleh para pelaku digambarkan sebagai "rumput kering", mudah tersulut oleh akumulasi kekerasan masa lalu dan terbukanya ruang politik reformasi. Pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie menyampaikan permintaan maaf negara kepada Aceh, dan tim Komnas HAM yang diketuai Baharuddin Lopa mendata sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, sekitar tiga ribu janda, lebih dari dua puluh ribu anak yatim, 98 bangunan dibakar dan 102 perempuan diperkosa selama operasi militer. Pengungkapan ini, yang sebagian digerakkan oleh relawan Forum Peduli HAM dan gerakan mahasiswa, mengubah tuntutan keadilan atas pelanggaran HAM menjadi tuntutan politik, dan kata "referendum" serta "merdeka" mulai terdengar terbuka di warung kopi.
Motor organisasinya adalah gerakan mahasiswa. Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) berawal dari pertemuan mahasiswa Aceh pada awal 1999 di Gedung Sosial atau Gedung Teungku Chik di Tiro, Banda Aceh, yang bergemuruh dengan semangat mengakhiri konflik melalui referendum, dan dari mandat pertemuan KMPAN Serantau Aceh pada tahun yang sama. Kesaksian seorang akademisi yang sempat "diculik" mahasiswa untuk dimintai pandangan mencatat bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu tidak ada pembicaraan tentang terjun langsung ke politik, apalagi pemerintahan; yang dibicarakan adalah memberdayakan rakyat agar sadar akan nasibnya melalui perjuangan politik dan demokrasi. Referendum dipahami sebagai salah satu cara damai untuk mengakhiri konflik, bukan sebagai program partai.
Puncaknya adalah Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) Aceh pada 8 November 1999 di pelataran Masjid Raya Baiturrahman. Namanya sengaja meniru Sidang Umum MPR di Jakarta, sebuah sindiran politik terhadap lembaga tertinggi negara. Acara yang diklaim dihadiri lebih dari 1,5 juta orang ini dipandu tokoh mahasiswa, santri dan aktivis, antara lain Faisal Ridha sebagai ketua panitia, Akmal Abzal sebagai pemandu acara, Muhammad Nazar dari SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), Tgk Nuruzzahri dari HUDA, Tgk Bulqaini Tanjongan dari Rabithah Thaliban Aceh, tokoh mahasiswa Fajri M. Kasim dan aktivis perempuan Cut Nur Asikin, serta dihadiri Ketua DPRD Aceh Tgk Muhammad Yus dan anggota DPRD M. Nasir Djamil.
Tuntutan sidang dirumuskan dalam tiga butir: pengakuan bahwa perjuangan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum damai dan demokratis merupakan aspirasi rakyat Aceh secara keseluruhan yang harus ditanggapi positif di tingkat nasional dan internasional; pelaksanaan referendum secara transparan, damai dan demokratis; serta penolakan terhadap segala bentuk militerisme di Aceh. Keterlibatan ulama dayah dan santri memberi gerakan ini legitimasi keagamaan, sementara SIRA memberinya jaringan mahasiswa.
Watak tanpa kekerasan adalah ciri yang paling sering dikenang. Kesaksian yang sama menyebut bahwa ketika sekitar dua juta rakyat Aceh berkumpul di Banda Aceh, tidak setetes darah pun tertumpah; rakyat datang untuk mendengar suara mahasiswa tentang konflik Aceh. Namun ketika pertemuan kedua diadakan, banyak darah tercecer di sepanjang jalan menuju Banda Aceh, petunjuk bahwa ruang aksi damai segera menyempit. Perbedaan angka kehadiran, satu setengah juta menurut satu sumber dan dua juta menurut sumber lain, mencerminkan sifat klaim massa yang sulit diverifikasi, tetapi semua sumber sepakat bahwa skala himpunan itu belum pernah terjadi sebelumnya di Aceh.
Pada periode yang sama, kedatangan wartawan asing membuat "perang yang terlupakan" (forgotten war) di Aceh dikenal dunia. Wartawan Reuters, AFP, BBC dan media Jepang sering memerlukan perantara untuk menghubungi Panglima GAM Teungku Abdullah Syafii, sementara di dalam negeri media alternatif bermunculan, antara lain harian Aceh Ekspres yang dibidani pada 1999 atas kepercayaan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, di samping Serambi Indonesia yang telah terbit sejak 1986. Utusan diplomatik asing juga memantau langsung: seorang utusan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright menyaksikan sidang itu dari dalam mobil di sisi kanan Masjid Raya, di depan Hotel Aceh. Kehadiran mata internasional ini mengubah perhitungan politik Jakarta.
Tekanan domestik dan internasional ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Presiden Abdurrahman Wahid membuka jalur dialog. Pada 12 Mei 2000 pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh di Bavois, Swiss, dengan Hassan Wirajuda mewakili pemerintah dan Zaini Abdullah mewakili GAM, difasilitasi Henry Dunant Centre. Kesepahaman itu menyepakati penghentian pertempuran selama tiga bulan disertai bantuan kemanusiaan, modalitas keamanan dan upaya membangun kepercayaan, lalu disusul Moratorium Kekerasan dan akhirnya Cessation of Hostilities Agreement pada 9 Desember 2002. Dengan demikian, SU-MPR berdiri di awal rangkaian perundingan yang, melalui berbagai kegagalan, berujung pada MoU Helsinki 2005.
Waktu penyelenggaraannya sarat makna. Sidang itu berlangsung hanya beberapa minggu setelah Sidang Umum MPR di Jakarta pada Oktober 1999 memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden, dan tidak lama setelah rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia melalui jajak pendapat Agustus 1999. Kedua peristiwa itu membuat kata referendum tidak lagi abstrak: ia telah terbukti dapat dilaksanakan, dan pemerintahan baru di Jakarta tampil dengan citra demokratis yang membuka harapan bagi dialog. Dengan meminjam nama lembaga tertinggi negara, para penyelenggara menempatkan rakyat Aceh sebagai pemegang kedaulatan yang bersidang sendiri, sebuah klaim simbolik yang sekaligus mengandung kritik terhadap keterwakilan Aceh dalam politik nasional.
SU-MPR menempati posisi khas dalam sejarah Aceh kontemporer: ia adalah ekspresi massal tanpa kekerasan yang tidak dikendalikan langsung oleh GAM, dan memperlihatkan bahwa aspirasi politik Aceh pada akhir 1990-an lebih luas daripada satu organisasi bersenjata. Banyak tokohnya kemudian menjadi aktor politik pascadamai, termasuk Muhammad Nazar yang menjadi Wakil Gubernur Aceh hasil Pilkada 2006.
Perjalanan SIRA sesudahnya memperlihatkan dilema gerakan sipil yang berhasil. Ketika SIRA berubah menjadi partai politik lokal, muncul pertanyaan apakah ia masih bagian dari gerakan mahasiswa atau telah menjadi kendaraan politik sebagian mantan mahasiswa, apakah regenerasi dan kaderisasi berjalan, dan apakah perubahan itu akan menumbuhkan sikap eksklusif atau inklusif di hadapan rakyat. Para pengkritik mengingatkan bahwa mandat 1999 bukan menjadikan SIRA bagian dari rezim, melainkan pelindung rakyat di hadapan rezim. Pencalonan Muhammad Nazar sebagai calon wakil gubernur melalui konvensi GAM pada Mei 2006, dan ketegangan di antara elite GAM tentang keikutsertaan dalam Pilkada, memperlihatkan bahwa kedekatan SIRA dengan GAM tidak otomatis menjadi kekuatan politik yang solid.
Bagi kajian Aceh, SU-MPR penting sebagai bukti bahwa politik massa Aceh pada akhir 1990-an tidak dapat direduksi menjadi konflik bersenjata dua pihak. Ia memperlihatkan koalisi mahasiswa, santri, ulama dayah, aktivis perempuan dan sebagian anggota DPRD yang memakai bahasa demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri, dan yang memilih masjid sebagai panggung politik. Ingatan atas peristiwa ini terus dirawat, antara lain melalui tulisan kenangan para saksi pada peringatan sepuluh tahunnya. Persoalan terbuka yang tersisa meliputi rekonstruksi jumlah dan asal peserta, peran jaringan dayah dalam mobilisasi, hubungan sebenarnya antara SIRA dan GAM, serta pengaruh tuntutan referendum terhadap posisi tawar kedua pihak dalam perundingan-perundingan sesudahnya.
After the lifting of Military Operations Area status in August 1998, Aceh was in a state its participants described as "dry grass", easily set alight by accumulated past violence and the opening of political space under reformasi. On Independence Day, 17 August 1998, President B.J. Habibie offered the state's apology to Aceh, and a National Human Rights Commission team chaired by Baharuddin Lopa recorded at least 781 people killed, 163 missing, 368 tortured, some three thousand widows, more than twenty thousand orphans, 98 buildings burned and 102 women raped during the military operations. These disclosures, driven in part by Forum Peduli HAM volunteers and the student movement, turned demands for justice for human rights abuses into political demands, and the words "referendum" and "merdeka" began to be heard openly in coffee shops.
Its organisational engine was the student movement. The Aceh Referendum Information Centre (SIRA) grew out of a meeting of Acehnese students in early 1999 at the Gedung Sosial or Teungku Chik di Tiro building in Banda Aceh, alive with the desire to end the conflict through a referendum, and from the mandate of the KMPAN Serantau Aceh meeting the same year. The testimony of an academic whom students had "kidnapped" to seek his views records that those meetings involved no talk of entering politics directly, let alone government; the aim was to empower people to become aware of their fate through political and democratic struggle. The referendum was understood as one peaceful way to end the conflict, not as a party programme.
The climax was the General Assembly of the Referendum Struggle (Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum, SU-MPR) of Aceh on 8 November 1999 in the forecourt of the Baiturrahman Grand Mosque. Its name deliberately echoed the General Session of the MPR in Jakarta, a political jibe at the highest state institution. The gathering, claimed to have drawn more than 1.5 million people, was led by student, santri and activist figures, among them Faisal Ridha as chair of the organising committee, Akmal Abzal as master of ceremonies, Muhammad Nazar of SIRA (Aceh Referendum Information Centre), Tgk Nuruzzahri of HUDA, Tgk Bulqaini Tanjongan of Rabithah Thaliban Aceh, the student leader Fajri M. Kasim and the women's activist Cut Nur Asikin, and was attended by the Speaker of the Aceh provincial assembly, Tgk Muhammad Yus, and the assembly member M. Nasir Djamil.
The assembly's demands were framed in three points: recognition that the struggle for self-determination through a peaceful and democratic referendum was the aspiration of the Acehnese people as a whole and had to be answered positively at national and international level; the holding of a transparent, peaceful and democratic referendum; and the rejection of all forms of militarism in Aceh. The participation of dayah ulama and santri lent the movement religious legitimacy, while SIRA provided its student networks.
Its non-violent character is the feature most often remembered. The same testimony states that when some two million Acehnese gathered in Banda Aceh, not a drop of blood was spilled; people came to hear what the students had to say about the conflict. But when a second gathering was held, much blood was shed along the roads to Banda Aceh, a sign that the space for peaceful action was quickly narrowing. The differing attendance figures, one and a half million in one source and two million in another, reflect the unverifiable nature of crowd claims, but all sources agree that the scale of the gathering was unprecedented in Aceh.
In the same period the arrival of foreign journalists made Aceh's "forgotten war" known to the world. Reporters from Reuters, AFP, the BBC and Japanese media often needed intermediaries to reach the GAM commander Teungku Abdullah Syafii, while at home alternative media emerged, among them the daily Aceh Ekspres, founded in 1999 with the backing of the Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, alongside Serambi Indonesia, published since 1986. Foreign diplomatic envoys also watched at first hand: an envoy of US Secretary of State Madeleine Albright observed the assembly from a car on the right side of the Grand Mosque, in front of the Hotel Aceh. The presence of international eyes changed Jakarta's political calculations.
This domestic and international pressure was one of the factors that led President Abdurrahman Wahid to open a channel of dialogue. On 12 May 2000 the Indonesian government and GAM signed the Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh at Bavois, Switzerland, with Hassan Wirajuda for the government and Zaini Abdullah for GAM, facilitated by the Henry Dunant Centre. The understanding provided for a three-month halt to fighting together with humanitarian aid, security modalities and confidence-building, followed by the Moratorium on Violence and finally the Cessation of Hostilities Agreement of 9 December 2002. The SU-MPR thus stands at the start of a series of negotiations that, through repeated failures, led to the Helsinki MoU of 2005.
Its timing was charged with meaning. The assembly took place only weeks after the MPR General Session in Jakarta in October 1999 elected Abdurrahman Wahid as president, and not long after the people of East Timor chose separation from Indonesia in the ballot of August 1999. Both events made the word referendum no longer abstract: it had been shown to be feasible, and the new government in Jakarta presented a democratic image that raised hopes of dialogue. By borrowing the name of the highest state institution, the organisers cast the people of Aceh as sovereign holders of power sitting in their own session, a symbolic claim that also carried a critique of Aceh's representation in national politics.
The SU-MPR holds a distinctive place in contemporary Acehnese history: it was a non-violent mass expression not directly controlled by GAM, showing that Aceh's political aspirations in the late 1990s were broader than a single armed organisation. Many of its leaders later became post-peace political actors, including Muhammad Nazar, who became Deputy Governor of Aceh after the 2006 elections.
SIRA's later course shows the dilemma of a successful civil movement. When SIRA turned into a local political party, questions arose as to whether it was still part of the student movement or had become a political vehicle for some former students, whether renewal and cadre formation were working, and whether the change would breed exclusiveness or openness towards the people. Critics recalled that the 1999 mandate was not to make SIRA part of the regime but to make it the people's protector against the regime. Muhammad Nazar's nomination as deputy governor through the GAM convention in May 2006, and tensions among GAM's elite over taking part in the regional elections, showed that SIRA's closeness to GAM did not automatically translate into solid political strength.
For Aceh studies the SU-MPR matters as evidence that Acehnese mass politics in the late 1990s cannot be reduced to a two-sided armed conflict. It shows a coalition of students, santri, dayah ulama, women activists and some members of the regional parliament using the language of democracy and self-determination and choosing the mosque as a political stage. The memory of the event continues to be tended, among other ways through witnesses' recollections written on its tenth anniversary. Open questions include reconstructing the number and origin of participants, the role of dayah networks in mobilisation, the actual relationship between SIRA and GAM, and the influence of the referendum demand on both parties' bargaining positions in later negotiations.
Gagasan kunciKey ideas
Dari HAM ke politikFrom human rights to politics
Pengungkapan pelanggaran masa DOM mengubah tuntutan keadilan menjadi tuntutan referendum.Disclosure of DOM-era abuses turned demands for justice into a demand for a referendum.
Masjid sebagai panggungThe mosque as a stage
Pelataran Masjid Raya Baiturrahman menjadi ruang politik massa tanpa kekerasan.The forecourt of the Baiturrahman Grand Mosque became a space for non-violent mass politics.
Koalisi sipilA civil coalition
Mahasiswa, santri, ulama dayah, aktivis perempuan dan anggota DPRD tampil bersama.Students, santri, dayah ulama, women activists and parliamentarians appeared together.
Mata internasionalInternational eyes
Wartawan dan diplomat asing membuat konflik Aceh tidak lagi terlupakan.Foreign journalists and diplomats ensured the Aceh conflict was no longer forgotten.
Dilema gerakan yang berhasilThe dilemma of success
Transformasi SIRA menjadi partai memunculkan pertanyaan tentang mandat 1999.SIRA's transformation into a party raised questions about its 1999 mandate.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Sejauh mana gerakan referendum sipil 1999 memengaruhi posisi tawar GAM dan pemerintah dalam perundingan-perundingan sesudahnya?To what extent did the civil referendum movement of 1999 shape the bargaining positions of GAM and the government in later negotiations?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) Aceh, 8 November 1999”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/sidang-umum-masyarakat-pejuang-referendum-1999/