Langsung ke isiSkip to content
Acehnologi Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway

Salasilah sultan Aceh dalam Mābaina al-SalāṭīnThe genealogy of the sultans of Aceh in the Mābaina al-Salāṭīn

Bagian kedua Mābaina al-Salāṭīn memuat daftar bernomor 35 raja Aceh dan kronik naratif yang mencatat tanggal naik takhta, wafat atau terbunuhnya setiap raja hingga penabalan Sultan Syarif Saiful Alam Syah di Penanggahan. Kronik ini sangat teliti dalam penanggalan, terus terang tentang pembunuhan dan perebutan takhta, dan memperlihatkan peran sagi, mukim, ulama dan orang kaya sebagai pembuat raja, meskipun angka-angka awalnya memerlukan suntingan kritis.

The second part of the Mābaina al-Salāṭīn contains a numbered list of 35 Acehnese rulers and a narrative chronicle recording the accession, death or killing of each ruler up to the installation of Sultan Syarif Saiful Alam Syah at Penanggahan. The chronicle is meticulous in its dating, frank about assassinations and contested successions, and shows the sagi, the mukim, the ulama and the orang kaya acting as kingmakers, although its earliest figures require critical editing.

Bagian kedua Mābaina al-Salāṭīn terdiri atas dua lapis. Lapis pertama adalah daftar bernomor 35 raja "yang berkhidmat dalam Kerajaan Aceh Bandar Darussalam", dari Paduka Seri Sultan Juhan Syah hingga Paduka Seri Sultan Alauddin Muhammad Syah. Lapis kedua, berjudul Salasilah Raja-raja di Aceh, adalah kronik naratif yang menyebut tanggal naik takhta dan wafat setiap raja menurut tahun Hijriah, nama hari, serta lama pemerintahannya dalam tahun, bulan dan hari, lalu dilanjutkan hingga Sultan Syarif Saiful Alam Syah, raja ketiga puluh tujuh menurut hitungan M. Adli Abdullah. Penyalin daftar bernomor melakukan kekeliruan dengan menempatkan Sultan Alauddin Mughayat Syah sesudah Iskandar Muda, padahal dalam kronik nama itu adalah gelar menantu Iskandar Muda.

Naskah yang memuat salasilah ini adalah manuskrip Mābaina al-Salāṭīn milik India Office Library di London, bertanggal 3 Desember 1815 dan berasal dari W.E. Phillips, Gubernur Pulau Pinang pada masa itu. Teksnya direproduksi pada 1958 dalam seri Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde jilid XXIV dengan pengantar dan catatan G.W.J. Drewes dan P. Voorhoeve. Manuskrip setebal 176 halaman itu ditulis dalam huruf Jawi berbahasa Melayu, berukuran 23,5 x 15,5 cm dengan rata-rata sebelas baris per halaman, dan memperlihatkan pengaruh bahasa Aceh yang kuat. Asal-usulnya dari Pulau Pinang dan tanggalnya yang hampir bersamaan dengan penabalan Syarif Saiful Alam bukanlah kebetulan: salasilah ini berakhir tepat pada peristiwa yang paling berkepentingan dengan lingkaran Pulau Pinang, sehingga teks ini sekaligus merupakan sumber sejarah dan dokumen politik suksesi.

Kronik dibuka dengan Sultan Juhan Syah yang "datang dari atas angin", mengislamkan negeri Aceh dan beristrikan perempuan setempat di Kandang Aceh. Ia disebut mulai memerintah pada hari Jumat sesudah salat, 1 Ramadan 601 H, dan wafat pada 1 Rajab 631 H. Putranya, Sultan Ahmad, bergelar Riayat Syah, lalu Sultan Mahmud Syah naik takhta pada usia setahun dan memindahkan pusat kerajaan dari Kandang Aceh ke Kuta Dalam yang dinamai Daruddunia. Raja-raja berikutnya, Firman Syah, Mansur Syah, Alauddin Juhan Syah, Husin Syah, Ali Riayat Syah dan Salahuddin, diberi masa pemerintahan yang sangat panjang. Kronologi awal ini tidak didukung sumber lain dan pada umumnya diperlakukan para sejarawan sebagai tradisi istana, bukan catatan sezaman.

Bagian yang lebih dapat diuji dimulai pada abad ke-10 Hijriah. Salahuddin diturunkan oleh saudaranya pada 946 H, yang kemudian memerintah sebagai Sultan Alauddin "Yang Qahar" hingga wafat pada 975 H. Sesudah itu kronik mencatat masa yang kacau: Husin Syah wafat 983 H, putranya yang baru berumur empat bulan dirajakan sebagai Sultan Muda dan wafat beberapa bulan kemudian, Sultan Pariaman dibunuh pada 984 H, Sultan Jainal dibunuh pada 985 H setelah sepuluh bulan, Raja Perak yang bergelar Sultan Mansur Syah dibunuh pada 993 H, dan Sultan Buyung dibunuh pada 996 H. Sultan Alauddin Riayat Syah, putra Firman Syah, kemudian diturunkan oleh putranya sendiri pada 1011 H, yang memerintah sebagai Sultan Ali Mughayat Syah hingga 1015 H. Pada 1 Zulhijah 1015 H, Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat naik takhta sebagai Sultan Iskandar Muda dan memerintah tiga puluh tahun tujuh bulan dua puluh empat hari. Menantunya, yang oleh teks disebut "Moghul" dan bergelar Alauddin Mughayat Syah, yakni Iskandar Thani, memerintah empat tahun lebih.

Rumusan kronik pada bagian ini sangat khas. Setiap pergantian raja ditutup dengan formula "maka pada hari itu juga kerajaan", yang menandai bahwa takhta tidak pernah dibiarkan kosong bahkan ketika raja sebelumnya mati dibunuh. Sultan Pariaman bertakhta sebulan dua puluh hari dan dibunuh pada hari Kamis 12 Rabiulawal 984 H; Sultan Jainal bertakhta sepuluh bulan sepuluh hari dan dibunuh pada hari Jumat 10 Muharam 985 H; Raja Perak sebagai Sultan Mansur Syah bertakhta delapan tahun tiga bulan tiga hari dan dibunuh pada hari Senin 17 Muharam 993 H; Sultan Buyung bertakhta dua tahun sebelas bulan dua puluh delapan hari. Ketelitian hitungan hari ini kontras dengan kesederhanaan keterangan sebab-musabab pembunuhan, yang hampir tidak pernah dijelaskan. Bagi Iskandar Muda pun kronik mencatat dengan presisi bahwa ia naik takhta pada hari Rabu 1 Zulhijah 1015 H dan wafat pada hari Sabtu 29 Rajab 1045 H, sedangkan menantunya, Iskandar Thani, bertakhta empat tahun tiga bulan tujuh hari dan wafat pada hari Senin 7 Zulkaidah 1048 H.

Masa sultanah dicatat dengan beberapa keterangan penting. Tajul Alam Safiatuddin, putri Iskandar Muda, memerintah tiga puluh lima tahun delapan bulan. Pada masa Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Aceh Besar dibagi menjadi tiga sagi, yaitu Mukim Dua Puluh Dua, Mukim Dua Puluh Enam dan Mukim "Tengah Tiga Puluh", ungkapan Melayu lama untuk dua puluh lima. Sultanah Kamalat Syah dimakzulkan oleh para wazir dan rakyat karena datang surat dari Mekah, yang menurut teks dikirim oleh Kadi Malikul Adil, menyatakan bahwa pemerintahan raja perempuan tidak sah. Kronik menyimpulkan bahwa empat perempuan memerintah Aceh selama kira-kira enam puluh sembilan tahun empat bulan, sebelum Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamalullail naik takhta pada 1111 H dan mengundurkan diri pada 17 Ramadan 1113 H.

Abad ke-18 tampil sebagai masa perebutan takhta. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui diturunkan pada 1115 H; Sultan Jamalul Alam Badrul Munir memerintah lebih dari dua puluh tahun sebelum diperangi rakyatnya pada 1139 H dan berlayar ke Pidie; Maharaja Kampung Pahang hanya bertakhta dua puluh hari sebagai Sultan Juhar Alam; Wandi Tibang dirajakan oleh empat mukim sebagai Sultan Syamsul Alam dan diturunkan tiga puluh hari kemudian. Maharaja Lila Melayu kemudian diangkat oleh para hulubalang dan rakyat tiga sagi sebagai Sultan Alaiddin Ahmad Syah, dan putranya, Pocut Oek, menjadi Sultan Alauddin Juhan Syah setelah empat bulan perang melawan Jamalul Alam. Pada 1172 H Panglima Polem dari Mukim Dua Puluh Dua menyerang ibu kota tetapi dipukul mundur oleh meriam. Sultan Alauddin Mahmud Syah berulang kali kehilangan dan merebut kembali takhtanya dari Maharaja Labui dan Raja Udahna Lila; dalam satu adegan ia mengumpulkan para ulama dan pemuka mukim untuk bertanya apakah ia masih raja yang sah, dan setelah "menilik kitab" para ulama menyatakan ia tetap sah karena tidak pernah melepaskan takhtanya. Kronik ditutup dengan Sultan Alaiddin Muhammad Syah, Sultan Alaiddin Juhan Alam Syah dan penabalan Syarif Abdullah bin Husin Aidid sebagai Sultan Syarif Saiful Alam Syah di tempat bernama Penanggahan oleh orang tiga sagi dan rakyat Aceh.

Episode Sultan Alauddin Mahmud Syah adalah bagian kronik yang paling hidup dan paling kaya akan nama gampong dan mukim. Pada 1177 H baginda keluar dari Kota Daruddunia pada malam hari menuju Kampung Jawi, lalu naik perahu ke kapalnya sendiri, dan Maharaja Labui menduduki takhta selama dua tahun tujuh bulan sebelum dibunuh. Orang Dua Puluh Enam, dipimpin Imam Muda bersama imam tujuh mukim seperti Imam Ateuek dan Imam Lam Raba, Geusyik Lam Anoe dan para peutua dari Mukim Tengah Tiga Puluh, seperti Imam Daroi dan Geusyik Geundrieng, kemudian berhimpun ketika sultan mengumpulkan ulama pada malam Ahad 27 Safar. Di sinilah pertanyaan tentang keabsahan diajukan, dan para ulama, setelah memastikan bahwa sultan tidak pernah berikrar turun takhta, menilik kitab dan menyatakan ia tetap sah. Pemerintahannya bertahan enam tahun tujuh bulan tiga hari sebelum ia diusir lagi oleh orang Dua Puluh Dua ke Mukim Lhok Nga, sementara Raja Udahna Lila dirajakan pada 1 Rabiulakhir 1187 H dan hanya bertahan sebulan dua puluh sembilan hari. Mahmud Syah kembali melalui Masjid Ulee Susu dan Meunasah Punge, bermufakat dengan Imam Ulee Susu, Imam Haroi dan Geusyik Polem Gandring, lalu bersama tujuh mukim dan empat mukim masuk melalui pintu kubah pada waktu zuhur hari Rabu 1 Jumadilakhir. Rincian ini memperlihatkan bahwa perebutan takhta di Aceh abad ke-18 dimenangkan bukan di istana, melainkan di meunasah dan masjid mukim.

Nilai historiografis salasilah ini terletak pada ketelitian penanggalannya, kosakata Aceh yang dipakainya (ceue, peutua, geusyik, mukim, imeum) dan keterusterangannya tentang konflik. Sagi dan mukim muncul sebagai pembuat raja, ulama sebagai penentu keabsahan, dan para orang kaya sebagai calon sultan. Pada saat yang sama, tahun-tahun Hijriah dalam teks tidak selalu cocok dengan penanggalan dari sumber lain, sehingga kronik ini perlu dibaca berdampingan dengan Bustān al-Salāṭīn, Hikayat Aceh dan catatan Eropa.

Salasilah ini juga memperlihatkan betapa takhta Aceh tertanam dalam jaringan dinasti Melayu yang lebih luas. M. Adli Abdullah dan Azmi Arifin menyoroti sultan-sultan yang diangkat dari keturunan penguasa negeri lain: Sultan Pariaman, Sultan Buyung (yang mereka kaitkan dengan Padang), anak raja Perak yang bertakhta sebagai Paduka Seri Sultan Mansur Syah, serta Iskandar Thani dari Pahang, menantu Iskandar Muda. Kajian yang sama, merujuk fasal 31b, menyebut kerajaan didirikan pada hari Jumat 1 Ramadan 631 H, sedangkan bagian kronik menempatkan awal pemerintahan Sultan Juhan Syah pada 1 Ramadan 601 H dan wafatnya pada 631 H. Ketidakselarasan semacam ini menegaskan perlunya suntingan kritis sebelum angka-angka awal salasilah dipakai sebagai penanggalan.

Bagian penutup kronik mencatat bahwa pada hari Selasa 12 Zulhijah 1230 H, pukul sepuluh pagi, orang tiga sagi dan segala rakyat Aceh berkumpul di tempat bernama Penanggahan dan menabalkan Syarif Abdullah bin Husin bin Abdurrahman Aidid sebagai Sultan Syarif Saiful Alam Syah. Kajian yang sama juga menyebut tahun 1235 H sebagai tahun penobatan dan selesainya penulisan, sehingga terdapat ketidakselarasan yang perlu diselesaikan melalui pembacaan langsung atas manuskrip. Penutupan dengan Saiful Alam, tokoh yang didukung lingkaran pedagang Pulau Pinang dalam persaingannya dengan Sultan Jauharul Alam, menjadikan salasilah ini sumber penting bagi kajian hubungan Aceh dan Semenanjung pada awal abad ke-19. Pertanyaan terbuka yang tersisa adalah apakah kronik ini disusun ulang untuk mengabsahkan Saiful Alam, sejauh mana daftar bernomor dan kronik naratif bersumber dari tradisi yang berbeda, dan bagaimana keduanya dapat dibandingkan secara sistematis dengan Bustān al-Salāṭīn, Hikayat Aceh dan catatan Belanda serta Inggris.

The second part of the Mābaina al-Salāṭīn has two layers. The first is a numbered list of thirty-five rulers "who served in the Kingdom of Aceh Bandar Darussalam", from Paduka Seri Sultan Juhan Syah to Paduka Seri Sultan Alauddin Muhammad Syah. The second, entitled Salasilah Raja-raja di Aceh, is a narrative chronicle giving each ruler's dates of accession and death by Hijri year and weekday, and the length of each reign in years, months and days; it continues down to Sultan Syarif Saiful Alam Syah, the thirty-seventh ruler by M. Adli Abdullah's count. The copyist of the numbered list made an error in placing Sultan Alauddin Mughayat Syah after Iskandar Muda, whereas in the chronicle that name is the regnal title of Iskandar Muda's son-in-law.

The manuscript containing this genealogy is the India Office Library copy of the Mābaina al-Salāṭīn in London, dated 3 December 1815 and originating from W.E. Phillips, then Governor of Penang. Its text was reproduced in 1958 in the Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, volume XXIV, with an introduction and notes by G.W.J. Drewes and P. Voorhoeve. The 176-page manuscript is written in Jawi script in Malay, measures 23.5 x 15.5 cm with an average of eleven lines per page, and shows strong Acehnese influence. Its Penang provenance and a date almost coinciding with the installation of Syarif Saiful Alam are no accident: the genealogy ends precisely with the event in which Penang circles had the greatest stake, so the text is at once a historical source and a political document of succession.

The chronicle opens with Sultan Juhan Syah, who "came from above the wind", converted the land of Aceh to Islam and married a local woman at Kandang Aceh. He is said to have begun his reign on a Friday after prayers, 1 Ramadan 601 AH, and to have died on 1 Rajab 631 AH. His son Sultan Ahmad took the title Riayat Syah; then Sultan Mahmud Syah came to the throne at the age of one and moved the royal seat from Kandang Aceh to Kuta Dalam, named Daruddunia. The following rulers, Firman Syah, Mansur Syah, Alauddin Juhan Syah, Husin Syah, Ali Riayat Syah and Salahuddin, are given very long reigns. This early chronology is not supported by other sources and is generally treated by historians as court tradition rather than contemporary record.

The more testable part begins in the tenth Hijri century. Salahuddin was deposed by his brother in 946 AH, who then reigned as Sultan Alauddin "Yang Qahar" until his death in 975 AH. The chronicle then records a turbulent period: Husin Syah died in 983 AH; his son, only four months old, was enthroned as Sultan Muda and died a few months later; Sultan Pariaman was killed in 984 AH; Sultan Jainal was killed in 985 AH after ten months; the Raja of Perak, titled Sultan Mansur Syah, was killed in 993 AH; and Sultan Buyung was killed in 996 AH. Sultan Alauddin Riayat Syah, son of Firman Syah, was then deposed by his own son in 1011 AH, who reigned as Sultan Ali Mughayat Syah until 1015 AH. On 1 Zulhijah 1015 AH Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat ascended the throne as Sultan Iskandar Muda and reigned thirty years, seven months and twenty-four days. His son-in-law, called "Moghul" in the text and titled Alauddin Mughayat Syah, that is Iskandar Thani, reigned for just over four years.

The phrasing of the chronicle in this section is distinctive. Each change of ruler closes with the formula "and on that same day the reign of", marking that the throne was never left empty even when the previous ruler had been killed. Sultan Pariaman reigned one month and twenty days and was killed on Thursday 12 Rabiulawal 984 AH; Sultan Jainal reigned ten months and ten days and was killed on Friday 10 Muharram 985 AH; the Raja of Perak as Sultan Mansur Syah reigned eight years, three months and three days and was killed on Monday 17 Muharram 993 AH; Sultan Buyung reigned two years, eleven months and twenty-eight days. The precision of this day-counting contrasts with the brevity of any account of why these rulers were killed, which is almost never explained. For Iskandar Muda too the chronicle records precisely that he ascended on Wednesday 1 Zulhijah 1015 AH and died on Saturday 29 Rajab 1045 AH, while his son-in-law Iskandar Thani reigned four years, three months and seven days and died on Monday 7 Zulkaidah 1048 AH.

The period of the sultanahs is recorded with several important details. Tajul Alam Safiatuddin, daughter of Iskandar Muda, reigned thirty-five years and eight months. Under Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Aceh Besar was divided into three sagi: the Twenty-Two Mukim, the Twenty-Six Mukim and the "Tengah Tiga Puluh" Mukim, an old Malay expression for twenty-five. Sultanah Kamalat Syah was deposed by the ministers and the people because a letter came from Mecca, sent according to the text by the Kadi Malikul Adil, stating that the rule of a female sovereign was not valid. The chronicle concludes that four women ruled Aceh for about sixty-nine years and four months, before Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamalullail took the throne in 1111 AH and abdicated on 17 Ramadan 1113 AH.

The eighteenth century appears as an age of contested succession. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui was deposed in 1115 AH; Sultan Jamalul Alam Badrul Munir reigned for more than twenty years before his subjects rose against him in 1139 AH and he sailed to Pidie; the Maharaja of Kampung Pahang ruled for only twenty days as Sultan Juhar Alam; Wandi Tibang was raised by four mukim as Sultan Syamsul Alam and deposed thirty days later. Maharaja Lila Melayu was then installed by the hulubalang and people of the three sagi as Sultan Alaiddin Ahmad Syah, and his son Pocut Oek became Sultan Alauddin Juhan Syah after a four-month war against Jamalul Alam. In 1172 AH the Panglima Polem of the Twenty-Two Mukim attacked the capital but was driven back by cannon fire. Sultan Alauddin Mahmud Syah repeatedly lost and regained his throne against Maharaja Labui and Raja Udahna Lila; in one scene he assembled the ulama and the elders of the mukim to ask whether he was still the lawful king, and after "consulting the books" the ulama declared that he remained so because he had never renounced the throne. The chronicle closes with Sultan Alaiddin Muhammad Syah, Sultan Alaiddin Juhan Alam Syah and the installation of Syarif Abdullah bin Husin Aidid as Sultan Syarif Saiful Alam Syah at a place called Penanggahan by the men of the three sagi and the people of Aceh.

The episode of Sultan Alauddin Mahmud Syah is the most vivid part of the chronicle and the richest in names of villages and mukim. In 1177 AH the sultan left Kota Daruddunia by night for Kampung Jawi and boarded a boat to his own ship, and Maharaja Labui held the throne for two years and seven months before being killed. The men of the Twenty-Six, led by Imam Muda together with the imams of the seven mukim such as the Imam of Ateuek and the Imam of Lam Raba, the Geusyik of Lam Anoe and the elders of the Mukim Tengah Tiga Puluh, such as the Imam of Daroi and the Geusyik of Geundrieng, then gathered when the sultan assembled the ulama on the night of Sunday 27 Safar. Here the question of legitimacy was put, and the ulama, having established that the sultan had never declared his abdication, consulted the books and pronounced him still lawful. His reign lasted six years, seven months and three days before he was driven out again by the men of the Twenty-Two to Mukim Lhok Nga, while Raja Udahna Lila was installed on 1 Rabiulakhir 1187 AH and lasted only one month and twenty-nine days. Mahmud Syah returned by way of the Ulee Susu mosque and Meunasah Punge, took counsel with the Imam of Ulee Susu, the Imam of Haroi and Geusyik Polem Gandring, and with the seven mukim and the four mukim entered through the domed gate at midday on Wednesday 1 Jumadilakhir. These details show that the struggle for the throne in eighteenth-century Aceh was won not in the palace but in the meunasah and mosques of the mukim.

The historiographical value of the genealogy lies in its precise dating, its Acehnese vocabulary (ceue, peutua, geusyik, mukim, imeum) and its frankness about conflict. The sagi and mukim appear as kingmakers, the ulama as arbiters of legitimacy and the orang kaya as candidates for the throne. At the same time, the Hijri years in the text do not always match dates from other sources, so the chronicle needs to be read alongside the Bustān al-Salāṭīn, the Hikayat Aceh and European records.

The genealogy also shows how deeply the Acehnese throne was embedded in a wider network of Malay dynasties. M. Adli Abdullah and Azmi Arifin highlight sultans raised from the ruling houses of other states: Sultan Pariaman, Sultan Buyung (whom they associate with Padang), the Perak prince who reigned as Paduka Seri Sultan Mansur Syah, and Iskandar Thani of Pahang, son-in-law of Iskandar Muda. The same study, citing section 31b, gives the foundation of the kingdom as Friday 1 Ramadan 631 AH, whereas the chronicle places the start of Sultan Juhan Syah's reign on 1 Ramadan 601 AH and his death in 631 AH. Inconsistencies of this kind underline the need for a critical edition before the early figures of the genealogy are used as dates.

The closing section of the chronicle records that on Tuesday 12 Zulhijah 1230 AH, at ten in the morning, the men of the three sagi and all the people of Aceh gathered at a place called Penanggahan and installed Syarif Abdullah bin Husin bin Abdurrahman Aidid as Sultan Syarif Saiful Alam Syah. The same study also gives 1235 AH as the year of installation and of the completion of the text, an inconsistency that can only be resolved by reading the manuscript directly. Ending with Saiful Alam, a figure backed by Penang merchant circles in his rivalry with Sultan Jauharul Alam, makes the genealogy an important source for relations between Aceh and the Peninsula in the early nineteenth century. Open questions remain: whether the chronicle was recast to legitimise Saiful Alam, how far the numbered list and the narrative chronicle derive from different traditions, and how both can be compared systematically with the Bustān al-Salāṭīn, the Hikayat Aceh and Dutch and British records.

Gagasan kunciKey ideas

Dua lapis salasilahTwo layers of genealogy

Daftar bernomor 35 raja dan kronik naratif berjalan berdampingan dan tidak selalu selaras.A numbered list of 35 rulers and a narrative chronicle run side by side and do not always agree.

Takhta tidak pernah kosongThe throne never empty

Formula 'pada hari itu juga kerajaan' menyambung setiap pergantian, bahkan sesudah pembunuhan.The formula 'on that same day the reign of' links every succession, even after a killing.

Mukim sebagai pembuat rajaThe mukim as kingmakers

Krisis Mahmud Syah diselesaikan melalui imam, geusyik dan peutua mukim, bukan di istana.The Mahmud Syah crisis was settled through the imams, geusyik and elders of the mukim, not in the palace.

Ulama dan keabsahanUlama and legitimacy

Para ulama menilik kitab untuk memutuskan apakah sultan yang terusir masih sah.The ulama consulted the books to decide whether an expelled sultan was still lawful.

Dokumen suksesi Pulau PinangA Penang succession document

Manuskrip 1815 dari Pulau Pinang berakhir pada penabalan Syarif Saiful Alam.The 1815 manuscript from Penang ends with the installation of Syarif Saiful Alam.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

tokoh sentralcentral figure Sultan Iskandar Muda dan arsitektur kekuasaan AcehSultan Iskandar Muda and the architecture of Acehnese power Masa pemerintahan menurut kronikReign according to the chronicle disebut sebagai Moghulcalled Moghul Sultan Iskandar Thani Gelar Alauddin Mughayat SyahTitle Alauddin Mughayat Syah masa sultanahera of the sultanahs Perempuan Aceh dari masa ke masa: dari istana ke ruang publikAcehnese women through the ages: from the palace to public life Pemakzulan Kamalat SyahDeposition of Kamalat Syah konteks historiografihistoriographical context Aceh dalam historiografi Melayu dan MalaysiaAceh in Malay and Malaysian historiography Salasilah dalam tradisi sejarah MelayuGenealogy in Malay historical tradition akhir kronikend of the chronicle Identitas Melayu dalam Sejarah Aceh dan Pulau PinangMalay identity in the histories of Aceh and Penang Syarif Saiful Alam dari Pulau PinangSyarif Saiful Alam from Penang jaringan dinasti MelayuMalay dynastic network Hubungan Samudera Pasai dan Melaka: perkawinan, dakwah dan dagangSamudera Pasai and Melaka: marriage, mission and trade Perkawinan dan perpindahan raja lintas SelatMarriages and royal movement across the Straits manuskripmanuscript Naskah dan salinan Mābaina al-Salāṭīn: tradisi penyalinan Adat AcehManuscripts and copies of the Mābaina al-Salāṭīn: the copying tradition of the Adat Aceh Manuskrip India Office 1815The 1815 India Office manuscript aktor suksesiactors of succession Uleebalang dan kenegerian dalam tata pemerintahan Kesultanan AcehUleebalang and the kenegerian in the governance of the Aceh Sultanate Sagi dan mukim sebagai pembuat rajaSagi and mukim as kingmakers

Pertanyaan reflektifReflective question

Bagaimana kronik dalam Mābaina al-Salāṭīn dapat dipadukan dengan Bustān al-Salāṭīn dan sumber Belanda untuk merekonstruksi suksesi Aceh abad ke-18 secara lebih pasti?How can the chronicle in the Mābaina al-Salāṭīn be combined with the Bustān al-Salāṭīn and Dutch sources to reconstruct eighteenth-century Acehnese succession more securely?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Salasilah sultan Aceh dalam Mābaina al-Salāṭīn”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/salasilah-sultan-aceh-dalam-mabaina-al-salatin/

Ekosistem KBA13KBA13 InsightKBA13 AcademyAcehnologiArsip & PustakaPeta Ekosistem →