Hikayat kolonial untuk serdadu pribumi: Perang Aceh dalam bacaan tangsi

Hikayat kolonial untuk serdadu pribumi adalah istilah yang dapat dipakai untuk menyebut bacaan berbahasa Melayu yang diterbitkan di Hindia Belanda pada akhir abad kesembilan belas untuk menanamkan kebanggaan dan kesetiaan di kalangan prajurit pribumi tentara kolonial, dengan memakai Perang Aceh sebagai bahan cerita. Contoh yang paling jelas adalah Hikayat Prang di Edi, yang diterbitkan Albrecht & Co. di Batavia, dengan pengantar cetakan pertama bertanggal Juli 1891 dan cetakan kedua pada tahun 1897. Pengantar penerbitnya menyatakan bahwa terjemahan Melayu atas sketsa perang Letnan J. P. Schoemaker itu dibuat agar serdadu pribumi juga mengenal tindakan perang “kita” di Aceh. Kata “kita” di sini adalah kunci. Ia mengajak prajurit Ambon, Jawa dan bangsa-bangsa lain di Nusantara untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari pihak penakluk, dan melihat orang Aceh sebagai lawan.

Konteks kemunculan bacaan semacam ini adalah komposisi tentara kolonial Hindia Belanda yang multietnis. Dalam Perang Idi Mei 1889, misalnya, Batalion Tiga terdiri atas Kompi Dua yang beranggotakan serdadu Ambon di bawah Kapten Hansen dan Kompi Empat yang beranggotakan serdadu Belanda, sementara patroli dari benteng Idi juga memuat fuselier Jawa seperti Satroeno, Wongsosemito dan Kromopawiro. Ada pula 133 orang “perantean”, buruh paksa yang memikul mesiu dan perlengkapan perang. Tentara semacam ini membutuhkan bahasa bersama, dan bahasa itu adalah Melayu rendah dengan banyak serapan Belanda. Ia juga membutuhkan cerita bersama yang dapat mengikat kesetiaan prajurit yang berasal dari berbagai pulau, agama dan bahasa.

Hikayat Prang di Edi mengisi kebutuhan itu dengan cara yang sistematis. Pertama, ia menamai lawan dengan kosakata yang merendahkan. Para pejuang Aceh disebut “brandal”, “bangsat”, “orang jahat” dan “musuh”, mayat mereka disebut “bangkai”, dan mereka dituduh “kurang ajar sama orang mati” karena dikatakan suka mencincang jenazah lawan. Kedua, ia memberi alasan moral bagi perang. Narator menggambarkan lima belas tahun kekuasaan Kompeni di Idi sebagai masa adil dan makmur, lalu menyebut orang Idi “tiada tahu terima kasih” karena membalas kebaikan dengan kejahatan. Ketiga, ia memuji kepatuhan dan keberanian prajurit. Serdadu yang taat perintah, seperti para serdadu zeni yang menahan diri untuk tidak ikut bertempur karena dilarang komandannya, disebut patut dipuji.

Pujian paling panjang dalam teks ini ditujukan kepada serdadu Ambon. Narator menyisipkan sebuah adegan ketika serdadu Ambon yang tua, berhias medali dan tanda pangkat, menasihati serdadu Ambon yang muda agar tidak mempermalukan bendera Batalion Tiga yang telah menerima bintang kehormatan dari raja Belanda, dan tidak mempermalukan para pendahulu yang gugur di bawah bendera itu. Para serdadu muda kemudian bersumpah setia kepada bendera batalion. Narator menyebut orang Ambon baik dan lurus hatinya, bercinta kepada Kompeni, dan menggambarkan mereka sebagai bunga yang menghiasi Batalion Tiga. Ia mencatat nama-nama prajurit Ambon beserta nomor stamboek mereka, dan menutup kisah dengan upacara ketika Kompi Empat yang beranggotakan serdadu Belanda memberi hormat senjata kepada serdadu Ambon karena telah menyelamatkan mereka. Teks itu menyebut bahwa orang Aceh menjuluki serdadu Ambon “muka macan”.

Cara bercerita ini memperlihatkan strategi yang lebih luas dari kekuasaan kolonial: membangun hierarki kehormatan di antara kelompok-kelompok pribumi, dan menempatkan sebagian dari mereka sebagai mitra setia yang dihargai, sementara kelompok lain ditempatkan sebagai musuh. Pada saat yang sama, teks ini juga mengungkap kenyataan pahit yang tidak dapat disembunyikan. Narator mengakui bahwa banyak serdadu Ambon dari Batalion Tiga telah gugur dalam perang dan banyak pula yang meninggal karena penyakit beri-beri, sehingga hanya sedikit yang tersisa. Ia juga mengakui bahwa serdadu Belanda yang muda kehilangan nyali di bawah serbuan klewang. Pengakuan-pengakuan ini memperlihatkan bahwa beban perang ditanggung secara tidak seimbang oleh prajurit pribumi.

Dari sudut pandang Aceh, bacaan semacam ini memproduksi sebuah citra tentang orang Aceh yang bertahan lama. Orang Aceh digambarkan garang, nekat, suka mengamuk, sampai menginjak-injak kawannya sendiri yang mati dan luka demi dapat memukul orang Belanda. Citra ini di satu sisi merendahkan, tetapi di sisi lain mengandung pengakuan terselubung akan keberanian. Narator sendiri pada satu titik menulis bahwa orang Aceh boleh dikatakan laki-laki yang berani, karena meskipun berkali-kali dipukul mundur mereka belum juga hilang hati. Ketegangan antara penghinaan dan kekaguman ini menjadi ciri khas banyak tulisan kolonial tentang Aceh, dan ikut membentuk stereotip tentang watak keras orang Aceh yang masih terdengar hingga kini.

Konsep ini penting bagi upaya dekolonisasi ilmu tentang Aceh. Banyak pengetahuan tentang Perang Aceh, termasuk tentang peristiwa di wilayah pinggiran seperti Idi, sampai kepada kita melalui tulisan para perwira dan penerbit kolonial. Tulisan-tulisan itu tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga membentuk cara memandang: siapa yang disebut pahlawan, siapa yang disebut pengacau, kekerasan mana yang disebut kemenangan dan kekerasan mana yang disebut kejahatan. Membaca hikayat kolonial secara kritis berarti memisahkan data dari bingkai, lalu menyusun ulang data itu dalam bingkai yang menempatkan masyarakat Aceh sebagai subjek sejarahnya sendiri.

Membaca kritis juga berarti memperhatikan siapa yang tidak bersuara. Dalam Hikayat Prang di Edi, nama-nama serdadu kolonial dicatat dengan teliti sampai nomor stamboek mereka, tetapi tidak satu pun nama pejuang Aceh disebut. Raja Idi tidak disebut namanya, dan satu-satunya orang lokal yang disebut namanya adalah Mat Said, penunjuk jalan bagi pasukan kolonial. Ketimpangan pencatatan ini menunjukkan bahwa arsip kolonial menyimpan ingatan tentang penakluk dan meninggalkan para pejuang tanpa nama. Tugas kajian Aceh adalah mencari nama-nama itu melalui sumber lain, seperti hikayat berbahasa Aceh, tradisi lisan, makam dan catatan keluarga.

Konsep hikayat kolonial juga mengingatkan bahwa bahasa dan bentuk sastra dapat menjadi medan perang. Kata “hikayat” dalam tradisi Melayu dan Aceh adalah wadah cerita kepahlawanan, nasihat dan ingatan bersama. Di Aceh, hikayat perang seperti tradisi Hikayat Prang Sabi menyeru masyarakat untuk berjihad melawan penjajah. Ketika penerbit Batavia memakai kata yang sama untuk kisah penaklukan, terjadi perebutan atas bentuk tutur yang dipercaya masyarakat. Membandingkan hikayat perang berbahasa Aceh dengan hikayat kolonial berbahasa Melayu rendah dapat memperlihatkan dua cara memaknai perang yang sama, dua jenis kepahlawanan dan dua jenis kesetiaan yang saling berhadapan.

Akhirnya, konsep ini relevan untuk memahami sejarah militer Indonesia pascakolonial. Kosakata ketentaraan seperti serdadu, sersan, kopral, salvo dan berbagai bentuk aba-aba lahir dari tangsi kolonial yang sama tempat Hikayat Prang di Edi dibaca. Sebagian prajurit dan tradisi kemiliteran dari masa itu kemudian terbawa ke masa revolusi dan sesudahnya. Dengan menelusuri bacaan tangsi seperti ini, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan, kebanggaan dan citra tentang “musuh” dibentuk, dan bagaimana warisan itu masih memengaruhi cara masyarakat Indonesia memandang Aceh dan cara Aceh memandang pusat kekuasaan.

Colonial hikayat for native soldiers is a term that can be used for Malay-language reading published in the Netherlands Indies in the late nineteenth century to instil pride and loyalty among the native soldiers of the colonial army, using the Aceh War as its story material. The clearest example is Hikayat Prang di Edi, published by Albrecht & Co. in Batavia, with a foreword to the first printing dated July 1891 and a second printing in 1897. Its publishers’ foreword states that the Malay translation of Lieutenant J. P. Schoemaker’s war sketches was made so that native soldiers too would know of “our” feats of arms in Aceh. The word “our” is the key. It invites Ambonese, Javanese and other soldiers from across the archipelago to see themselves as part of the conquering side, and to see the Acehnese as the enemy.

The context for such reading was the multi-ethnic make-up of the Netherlands Indies army. In the Idi War of May 1889, for example, the Third Battalion consisted of a Second Company of Ambonese soldiers under Captain Hansen and a Fourth Company of Dutch soldiers, while the patrol from the Idi fort also included Javanese fusiliers such as Satroeno, Wongsosemito and Kromopawiro. There were also 133 “perantean”, forced labourers carrying powder and war material. An army like this needed a shared language, and that language was Low Malay with many Dutch loanwords. It also needed shared stories that could bind the loyalty of soldiers from different islands, religions and languages.

Hikayat Prang di Edi met that need systematically. First, it named the enemy in demeaning terms. The Acehnese fighters are called “brandal” (bandits), “bangsat” (scoundrels), “evil men” and “the enemy”, their dead are called “carcasses”, and they are accused of being “insolent toward the dead” because they were said to mutilate enemy corpses. Second, it provided a moral justification for war. The narrator portrays fifteen years of Company rule in Idi as just and prosperous, and then calls the people of Idi “ungrateful” for repaying kindness with evil. Third, it praised obedience and courage. Soldiers who obeyed orders, such as the sappers who held back from fighting because their commander had forbidden it, are said to deserve praise.

The longest praise in the text goes to the Ambonese soldiers. The narrator inserts a scene in which veteran Ambonese soldiers, decorated with medals and stripes, counsel the young Ambonese not to shame the flag of the Third Battalion, which had received an honour from the Dutch king, nor the forebears who had fallen beneath it. The young soldiers then swear loyalty to the battalion flag. The narrator calls the Ambonese good and upright of heart, devoted to the Company, and depicts them as the flowers adorning the Third Battalion. He records the names of Ambonese soldiers with their service numbers, and ends the story with a ceremony in which the Fourth Company of Dutch soldiers presents arms to the Ambonese for having saved them. The text reports that the Acehnese nicknamed the Ambonese soldiers “muka macan”, tiger faces.

This way of storytelling reveals a wider strategy of colonial power: building a hierarchy of honour among native groups, placing some of them as valued loyal partners while casting others as enemies. At the same time the text exposes bitter realities that could not be hidden. The narrator admits that many Ambonese of the Third Battalion had died in battle and many more from beriberi, so that only a few remained. He also admits that young Dutch soldiers lost their nerve under the klewang charge. These admissions show that the burden of war fell unequally on native soldiers.

From an Acehnese standpoint, such reading produced an image of the Acehnese that proved durable. The Acehnese are depicted as fierce, reckless, given to running amok, even trampling their own dead and wounded comrades in order to strike at the Dutch. This image is demeaning on the one hand, yet on the other it contains a veiled acknowledgement of courage. The narrator himself writes at one point that the Acehnese may be called brave men, because though driven back again and again they had not lost heart. This tension between contempt and admiration is characteristic of much colonial writing on Aceh, and it helped shape stereotypes of a hard Acehnese character that are still heard today.

The concept matters for the decolonisation of knowledge about Aceh. Much of what we know about the Aceh War, including events in peripheral regions such as Idi, reaches us through the writings of colonial officers and publishers. Those writings did not merely record facts; they also shaped ways of seeing: who is called a hero and who a troublemaker, which violence is called victory and which is called crime. Reading colonial hikayat critically means separating data from frame, and then reassembling the data within a frame that places Acehnese society as the subject of its own history.

Critical reading also means noticing who is silent. In Hikayat Prang di Edi the names of colonial soldiers are recorded carefully down to their service numbers, but not a single Acehnese fighter is named. The Raja of Idi is not named either, and the only local person mentioned by name is Mat Said, a guide for the colonial troops. This imbalance shows that the colonial archive preserves the memory of the conquerors and leaves the fighters nameless. The task of Aceh studies is to search for those names through other sources, such as Acehnese-language hikayat, oral tradition, graves and family records.

The concept of the colonial hikayat also reminds us that language and literary form can be a battlefield. In Malay and Acehnese tradition the word “hikayat” is a vessel for heroic stories, counsel and shared memory. In Aceh, war hikayat such as the tradition of the Hikayat Prang Sabi called on the people to wage jihad against the colonisers. When a Batavia publisher used the same word for a story of conquest, it was contesting a narrative form that the people trusted. Comparing Acehnese war hikayat with Low Malay colonial hikayat can reveal two ways of giving meaning to the same war, two kinds of heroism and two kinds of loyalty facing each other.

Finally, the concept is relevant to understanding the post-colonial military history of Indonesia. Military vocabulary such as serdadu, sersan, kopral, salvo and various words of command was born in the same colonial barracks where Hikayat Prang di Edi was read. Some soldiers and military traditions from that era were carried into the revolution and beyond. By tracing barracks reading of this kind, we can see how loyalty, pride and images of “the enemy” were formed, and how that legacy still shapes the way Indonesian society views Aceh and the way Aceh views the centre of power.