Panglima Polim: panglima Sagi XXII Mukim dan benteng Tunong

Panglima Polim adalah gelar turun-temurun bagi panglima Sagi XXII Mukim, salah satu dari tiga federasi mukim yang membentuk Aceh Besar dalam Kesultanan Aceh. Para pemegang gelar ini termasuk tokoh terpenting dalam politik dan perang Aceh pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Dalam sumber Belanda tahun 1873, risalah Beschrijving van Atjeh yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co., Panglima Polim disebut sebagai kepala XXII Mukim yang berkediaman di Tunong, di kaki pegunungan Djembora, dengan sebuah benteng yang lebih luas daripada istana sultan. Keterangan singkat itu memperlihatkan betapa besar kedudukan Panglima Polim di mata pengamat kolonial menjelang ekspedisi kedua Belanda.

Sagi XXII Mukim, wilayah yang dipimpin Panglima Polim, menurut risalah 1873 meliputi daerah tempat Aceh sendiri terletak, yaitu kawasan yang dialiri bagian selatan Krueng Aceh dan Krueng Daroy. Wilayah ini mencakup kawasan sekitar istana sampai ke pedalaman di kaki pegunungan. Risalah itu juga mencatat bahwa XXII Mukim adalah yang paling padat penduduknya di antara ketiga sagi. Di dalamnya terdapat pula VII Mukim di bawah Teuku Pay Muda, yang membentuk distrik cukup kuat tersendiri. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang padat dan letak yang mengapit pusat kerajaan, Panglima Polim menjadi salah satu penopang utama kekuasaan sultan, sekaligus pemimpin yang memiliki kekuatan militer sendiri.

Risalah 1873 mencatat dua keterangan tentang nama kediaman Panglima Polim. Menurut satu keterangan, kediaman itu bernama Tunong, terletak lebih ke selatan dari kawasan VII Mukim di kaki pegunungan Djembora. Menurut pemberi keterangan lain, Tunong sebenarnya berarti “pegunungan”, dan kampung tempat Panglima Polim tinggal bernama Anakh Galoeng. Perbedaan ini menarik dari sisi kebahasaan, karena dalam bahasa Aceh kata tunong memang dipakai untuk arah ke hulu atau ke atas, sehingga nama itu dapat dipahami sebagai sebutan bagi kawasan pedalaman yang lebih tinggi. Keterangan ini memperlihatkan bagaimana pengamat kolonial bergulat dengan istilah-istilah lokal yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Risalah itu juga mencatat jalan menuju Tunong. Dari Pasar Aceh sebuah jalan setapak melewati sawah dan beberapa kampung menuju kediaman Panglima Polim, yang terletak sekitar satu setengah mil Inggris dari Krueng Aceh di dekat kaki pegunungan. Jalan ini disebut baik dan cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan. Jalan lain menyusur dekat Krueng Aceh, melewati kampung Langsepong dan kawasan VII Mukim, lalu membelok tegak lurus di dekat pegunungan dan menyusur kaki gunung sampai ke Tunong. Dari Tunong, menurut risalah itu, sebuah jalan melintasi pegunungan menuju Pidie dalam tiga hari perjalanan. Keterangan terakhir ini penting, karena memperlihatkan bahwa kediaman Panglima Polim adalah simpul yang menghubungkan Aceh Besar dengan Pidie melalui jalur pegunungan.

Kedudukan Tunong sebagai benteng yang lebih luas daripada istana sultan memberi gambaran tentang pembagian kekuasaan di Aceh Besar. Sultan memang menjadi pusat simbolik dan politik kerajaan, tetapi para panglima sagi memiliki basis kekuatan sendiri, dengan benteng, pengikut dan wilayah. Sumber Belanda lain, seperti risalah tentang Jenderal Köhler yang terbit tahun 1884, menyebut XXII Mukim sebagai wilayah yang paling getir memusuhi Belanda di seluruh Aceh, dan mencatat bahwa orang-orang dari XXII Mukim terlibat dalam pertahanan istana pada April 1873. Dengan demikian, Panglima Polim dan wilayahnya adalah salah satu poros utama perlawanan sejak awal perang.

Sepanjang Perang Aceh, gelar Panglima Polim terus muncul dalam sumber-sumber sejarah. Para pemegang gelar ini memimpin perlawanan di pedalaman Aceh Besar dan kemudian di Pidie, berpindah-pindah tempat seiring tekanan pasukan Belanda. Salah satu pemegang gelar yang paling dikenal adalah Panglima Polim Muhammad Daud, yang bersama Sultan Muhammad Daud Syah menjadi tokoh utama perlawanan pada akhir abad kesembilan belas, dan baru menyerah kepada Belanda pada 1903. Kisah panjang ini memperlihatkan bahwa gelar Panglima Polim bukan sekadar jabatan wilayah, tetapi juga lambang kesinambungan perlawanan Aceh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam kerangka Acehnologi, Panglima Polim dapat dibaca sebagai contoh bagaimana kekuasaan di Aceh tersebar di antara istana dan para pemimpin wilayah. Kerajaan bertumpu pada jaringan panglima sagi, uleebalang dan imeum mukim yang memiliki otonomi luas, dan justru karena itu perlawanan dapat bertahan lama setelah istana jatuh. Ketika Belanda merebut dalam pada awal 1874, perang tidak berakhir, karena pusat-pusat kekuatan seperti Tunong dan pedalaman XXII Mukim tetap hidup dan menjadi basis perlawanan. Risalah 1873 yang mencatat benteng Panglima Polim lebih luas daripada istana sultan, tanpa disadari, telah menunjuk pada alasan mengapa penaklukan Aceh tidak selesai dengan jatuhnya ibu kota.

Keterangan risalah 1873 tentang Panglima Polim juga memperlihatkan keterbatasan pengetahuan kolonial. Penyusunnya tidak menyebut nama pribadi pemegang gelar pada saat itu, hanya gelarnya, dan bergantung pada keterangan para informan yang saling berbeda tentang nama kediamannya. Hal ini mengingatkan bahwa banyak tokoh Aceh dalam sumber Belanda muncul sebagai gelar atau jabatan, bukan sebagai pribadi dengan riwayat hidup. Untuk mengenal mereka lebih dekat, sumber-sumber Aceh seperti hikayat, silsilah keluarga, sarakata dan tradisi lisan di Aceh Besar dan Pidie harus dihadirkan.

Penelitian lanjutan tentang Panglima Polim dapat menelusuri silsilah para pemegang gelar ini, letak persis Tunong atau Anakh Galoeng, sisa-sisa benteng yang disebut lebih luas daripada istana sultan, serta peran mereka dalam setiap fase Perang Aceh. Penelitian semacam itu juga dapat memperlihatkan hubungan antara Panglima Polim, sultan, para ulama dan uleebalang lain, sehingga gambaran tentang perlawanan Aceh tidak hanya berpusat pada satu atau dua tokoh yang paling dikenal, tetapi memperlihatkan jaringan kepemimpinan yang luas dan berlapis.

Bagi masyarakat Aceh hari ini, nama Panglima Polim tetap hidup sebagai nama jalan, nama tempat dan bagian dari ingatan bersama tentang kepahlawanan. Mengaitkan ingatan itu dengan data sejarah seperti risalah 1873 membantu menempatkan tokoh ini dalam konteks yang lebih utuh: sebagai pemimpin sebuah sagi yang padat penduduk, pemilik benteng yang kuat di kaki pegunungan, penghubung antara Aceh Besar dan Pidie, dan salah satu pilar perlawanan yang membuat Perang Aceh menjadi salah satu perang kolonial terpanjang di Nusantara.

Keterangan tentang benteng Tunong juga perlu dibaca dalam kaitan dengan geografi pertahanan Aceh Besar. Istana sultan terletak di dataran rendah dekat sungai, terbuka terhadap serangan dari laut dan mudah dijangkau melalui Krueng Aceh. Sebaliknya, Tunong berada di kaki pegunungan, di ujung jalan setapak yang sempit, dan terhubung dengan Pidie melalui jalur gunung. Letak semacam ini menjadikan kediaman Panglima Polim sebagai benteng kedua di belakang ibu kota, tempat perlawanan dapat ditarik mundur bila pusat kerajaan jatuh. Pola ini memang terlihat dalam perkembangan perang sesudah 1874, ketika pusat-pusat perlawanan bergeser dari dataran rendah ke pedalaman dan pegunungan.

Panglima Polim was the hereditary title of the panglima of the Sagi of the XXII Mukim, one of the three federations of mukim that made up Aceh Besar within the Sultanate of Aceh. Holders of this title were among the most important figures in Acehnese politics and war in the nineteenth and early twentieth centuries. In the Dutch source of 1873, the pamphlet Beschrijving van Atjeh printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co., Panglima Polim is described as head of the XXII Mukim residing at Tunong, at the foot of the Djembora mountains, with a fortification larger than the sultan’s palace. That brief note shows how great Panglima Polim’s standing was in the eyes of colonial observers on the eve of the second Dutch expedition.

The Sagi of the XXII Mukim, the territory led by Panglima Polim, comprised according to the 1873 pamphlet the area where Aceh proper lay, the land watered by the southern part of the Krueng Aceh and the Krueng Daroy. It stretched from the area around the palace into the interior at the foot of the mountains. The pamphlet also notes that the XXII Mukim was the most densely populated of the three sagi. Within it lay the VII Mukim under Teuku Pay Muda, forming a fairly powerful district of its own. With its large territory, dense population and position flanking the kingdom’s centre, Panglima Polim was one of the main pillars of the sultan’s power and at the same time a leader with military strength of his own.

The 1873 pamphlet gives two accounts of the name of Panglima Polim’s residence. According to one, it was called Tunong, lying further south than the VII Mukim at the foot of the Djembora mountains. According to other informants, Tunong actually meant “mountains”, and the village where Panglima Polim lived was called Anakh Galoeng. The difference is interesting linguistically, for in Acehnese the word tunong is indeed used for the direction upstream or upward, so the name can be understood as a term for the higher interior. The note shows colonial observers struggling with local terms they did not fully understand.

The pamphlet also records the routes to Tunong. From Pasar Aceh a footpath ran through rice fields and a few villages to Panglima Polim’s residence, which lay about one and a half English miles from the Krueng Aceh near the foot of the mountains. This path is described as good and wide enough for two men abreast. Another path ran close to the Krueng Aceh, past the village of Langsepong and the VII Mukim, then turned at a right angle near the mountains and followed their foot to Tunong. From Tunong, according to the pamphlet, a road crossed the mountains to Pidie in three days’ travel. This last point matters, for it shows that Panglima Polim’s residence was a node linking Aceh Besar with Pidie through the mountain route.

Tunong’s status as a fortification larger than the sultan’s palace gives a picture of the distribution of power in Aceh Besar. The sultan was the kingdom’s symbolic and political centre, but the panglima sagi had their own power bases, with fortifications, followers and territory. Another Dutch source, the pamphlet on General Köhler published in 1884, calls the XXII Mukim the region most bitterly hostile to the Dutch in all of Aceh, and records that men of the XXII Mukim took part in the defence of the palace in April 1873. Panglima Polim and his territory were thus one of the main axes of resistance from the start of the war.

Throughout the Aceh War the title Panglima Polim recurs in historical sources. Its holders led resistance in the interior of Aceh Besar and later in Pidie, moving from place to place under Dutch pressure. One of the best-known holders was Panglima Polim Muhammad Daud, who together with Sultan Muhammad Daud Syah was a leading figure of resistance in the late nineteenth century, and who surrendered to the Dutch only in 1903. This long story shows that the title Panglima Polim was not merely a territorial office but also a symbol of the continuity of Acehnese resistance from one generation to the next.

Within the framework of Acehnologi, Panglima Polim can be read as an example of how power in Aceh was distributed between the palace and regional leaders. The kingdom rested on a network of panglima sagi, uleebalang and imeum mukim with wide autonomy, and precisely for that reason resistance could endure long after the palace fell. When the Dutch took the dalam in early 1874 the war did not end, because centres of strength such as Tunong and the interior of the XXII Mukim remained alive as bases of resistance. The 1873 pamphlet, by recording that Panglima Polim’s fortification was larger than the sultan’s palace, unwittingly pointed to the reason why the conquest of Aceh did not end with the fall of the capital.

The 1873 pamphlet’s account of Panglima Polim also shows the limits of colonial knowledge. Its compiler gives not the personal name of the title-holder at the time but only the title, and relies on informants who disagreed about the name of his residence. This is a reminder that many Acehnese figures appear in Dutch sources as titles or offices rather than as individuals with life histories. To know them better, Acehnese sources such as hikayat, family genealogies, sarakata and oral traditions in Aceh Besar and Pidie must be brought in.

Further research on Panglima Polim could trace the genealogy of the title-holders, the exact location of Tunong or Anakh Galoeng, the remains of the fortification said to be larger than the sultan’s palace, and their roles in each phase of the Aceh War. Such research could also show the relations between Panglima Polim, the sultan, the ulama and other uleebalang, so that the picture of Acehnese resistance does not centre only on one or two of the best-known figures but reveals a broad and layered network of leadership.

For the people of Aceh today, the name Panglima Polim lives on in street names, place names and the shared memory of heroism. Linking that memory with historical data such as the 1873 pamphlet helps place the figure in a fuller context: as leader of a populous sagi, holder of a strong fortification at the foot of the mountains, link between Aceh Besar and Pidie, and one of the pillars of resistance that made the Aceh War one of the longest colonial wars in the archipelago.

The note on the Tunong fortification should also be read in relation to the defensive geography of Aceh Besar. The sultan’s palace lay on the lowland near the river, exposed to attack from the sea and easily reached via the Krueng Aceh. Tunong, by contrast, lay at the foot of the mountains, at the end of narrow footpaths, and was linked to Pidie by a mountain route. Such a position made Panglima Polim’s residence a second stronghold behind the capital, to which resistance could fall back if the kingdom’s centre fell. This pattern did indeed appear in the course of the war after 1874, as centres of resistance shifted from the lowlands to the interior and the mountains.