De Generaal J. H. B. Köhler: eene nalezing van feiten (1884)

De Generaal J. H. B. Köhler: eene nalezing van feiten tijdens de eerste expeditie tegen het Rijk van Atjeh adalah sebuah risalah berbahasa Belanda yang terbit di Rotterdam oleh penerbit Nijgh & Van Ditmar pada tahun 1884. Penulisnya tidak menyebut nama, hanya memperkenalkan diri sebagai “een oud-hoofdofficier”, seorang mantan perwira menengah, yang mengaku pernah beberapa bulan bertugas langsung di bawah perintah Jenderal Köhler. Kata pengantarnya ditandatangani dengan huruf S. dan bertanggal Jawa, Juli 1884, sedangkan lampirannya bertanggal Maret 1884. Salinan yang kini dibaca dalam bentuk pindaian berasal dari koleksi perpustakaan KITLV di Leiden. Teks ini tebalnya sekitar enam puluh empat halaman dan terdiri atas dua bagian: kajian utama tentang ekspedisi militer pertama Belanda ke Aceh pada April 1873, dan sebuah lampiran berjudul “Atjeh-zaken” yang sebelumnya dimuat dalam suplemen harian De Locomotief di Semarang pada 12, 19 dan 22 Maret 1884.

Risalah ini lahir sebagai bantahan. Sasarannya adalah karya E. B. Kielstra, seorang mayor zeni tentara Hindia Belanda, berjudul Beschrijving van den Atjeh-oorlog, yang memuat uraian tentang ekspedisi pertama dan sebuah biografi singkat Jenderal Köhler, panglima ekspedisi yang tewas di depan Masjid Raya Banda Aceh pada 14 April 1873. Pemicunya adalah sebuah diskusi dalam rapat Indisch Genootschap di Den Haag pada 7 November 1883, ketika Kielstra menyatakan bahwa sang jenderal bertindak terburu-buru, sementara seorang peserta bernama Bosscher justru berpendapat bahwa ekspedisi itu terlalu banyak membuang waktu dan kurang bertindak cepat. Penulis risalah ingin membela nama baik Köhler, sekaligus menunjukkan bahwa kegagalan ekspedisi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya dukungan staf, zeni dan artileri di sekeliling sang jenderal.

Sumber-sumber yang dipakai penulis cukup beragam. Ia mengaku tidak memiliki akses langsung ke arsip resmi, tetapi mengutip secara luas dokumen resmi yang telah diterbitkan pemerintah tentang asal-usul Perang Aceh, laporan penyelidikan (enquête) rahasia atas kegagalan ekspedisi, laporan Jenderal Whitton atas penyelidikan itu, majalah militer seperti De Militaire Spectator dan Indisch Militair Tijdschrift, majalah De Indische Gids, De Tijdspiegel, serta buku-buku seperti Onze oorlog met Atsjin dan Heldenfeiten in Oost-Indië. Dengan cara ini risalah ini menjadi semacam peta kecil literatur Belanda tentang ekspedisi 1873 yang beredar dalam satu dasawarsa setelah peristiwa itu, dan memperlihatkan bahwa kegagalan ekspedisi pertama menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan perwira.

Bagi studi Aceh, nilai risalah ini terletak pada data yang terselip di dalam pembelaannya. Penulis membuka uraiannya dengan menggambarkan keadaan politik Aceh sebelum perang. Menurutnya, kekuasaan sultan yang disebut tak terbatas sebenarnya jauh dari kenyataan, karena para kepala sagi berusaha sebisa mungkin merdeka dari sultan, bahkan sering berperang satu sama lain, dan sultan kadang memihak salah satu pihak. Terutama di Sagi XXII Mukim dan XXVI Mukim, pemerintahan sultan kerap dipersulit. Gambaran ini sejalan dengan pemahaman tentang struktur politik Aceh Besar yang bertumpu pada tiga sagi, para uleebalang dan mukim, meskipun harus dibaca dengan kesadaran bahwa penulis kolonial cenderung menekankan perpecahan untuk membenarkan strategi pecah belah.

Risalah ini juga memuat kisah tentang Teuku Nek, Raja Muda Setia, kepala negeri Meuraxa di dekat istana. Pada 23 Maret 1873, sehari setelah kapal Citadel van Antwerpen tiba di perairan Aceh, seorang utusannya naik ke kapal membawa cincin cap tuannya dan menyampaikan bahwa Teuku Nek dan rakyatnya tidak menghendaki perang. Seorang Melayu bernama Sidi Tahil, yang membawa pesan kerajaan Belanda kepada sultan, melaporkan hal serupa. Teuku Nek digambarkan sebagai kepala berpengaruh, menantu Raja Troenon dan kerabat kepala XXVI Mukim yang ketika itu berada di dalam istana bersama pasukannya untuk membantu mempertahankannya. Penulis mencatat pula bahwa Teuku Nek dipaksa para kepala sagi lain menyerahkan benteng-benteng pantai kepada mereka, dan bahwa setelah pasukan Belanda mundur ke pantai, kampung-kampungnya dibakar oleh orang dari XXII Mukim yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda.

Bagian terbesar risalah membahas jalannya ekspedisi. Penulis mencatat bahwa perang telah dinyatakan pada 26 Maret 1873, sehingga Aceh mempunyai waktu lima belas hari untuk bersiap sebelum pertemuan pertama di pedalaman, dan menyebut pernyataan perang yang tergesa-gesa itu sebagai kesalahan besar. Ia menguraikan peninjauan pantai pada 6 April, keputusan pasukan untuk kembali ke kapal, pendaratan pada 8 April yang disambut serbuan klewang oleh sekitar empat ratus pejuang Aceh, penyeberangan laguna yang kacau pada 10 April karena jembatan tidak layak, perebutan dan pengosongan Masjid Raya pada hari yang sama, peninjauan sekitar dalam pada 12 April, hujan lebat pada 13 April, dan serangan kedua ke masjid pada 14 April yang menewaskan Köhler. Ia juga menyinggung bahwa setelah kematian sang jenderal tidak seorang pun tampak tahu pasti letak dalam, istana sultan, sampai ekspedisi akhirnya ditarik pulang ke Jawa.

Penulis juga menyampaikan kesaksian tentang sikap Köhler sendiri terhadap Aceh. Menurut kenalan sang jenderal di Padang, Köhler biasa menyebut Aceh sebagai sarang tawon, mengutip Michiels, dan menilai perang yang direncanakan terhadap kerajaan itu lebih sebagai kecerobohan politik. Ia juga menyinggung percakapan Köhler dengan kontrolir Kraijenhoff, yang memperingatkan bahwa kekuatan orang Aceh dapat mencapai lima puluh ribu orang dan bahwa mereka akan mengorbankan segalanya untuk mencegah Belanda menginjakkan kaki di pantai. Köhler menanggapi peringatan itu dengan nada mengejek. Kesaksian ini menarik karena memperlihatkan bahwa sebagian kalangan Belanda sendiri menyadari kekuatan Aceh sejak awal.

Risalah ini juga memuat keterangan kecil tentang pengetahuan Belanda mengenai Aceh pada 1873. Ekspedisi berbekal “Marine-schetsjes”, sketsa medan yang disusun dari keterangan dua pemandu Tionghoa, juru bahasa Sidi Tahil, dan seorang asal Bengkulu bernama Mohamet Akifin, dengan garis pantai berdasarkan pengukuran Angkatan Laut. Para pemandu menyatakan bahwa dalam terletak di tempat sebuah pohon besar, yang dari laut diukur berjarak sekitar 3.600 meter. Penulis juga menguraikan bahan bangunan rumah Aceh, yaitu balok-balok mendatar dan tegak, lantai papan, bilah pinang atau nibung, dinding ploepoe ganda dan kolong yang dipagari pelepah kelapa, ketika ia berargumen bahwa bahan jembatan sebenarnya dapat diambil dari rumah-rumah di sekitar laguna.

Membaca risalah ini dari sudut pandang Aceh memerlukan kesadaran ganda. Di satu sisi, ia adalah pembelaan seorang perwira kolonial terhadap komandannya, penuh keluhan tentang kesalahan teknis, jembatan, tangga serbu dan meriam yang tertinggal di pantai. Di sisi lain, justru dari keluhan-keluhan itu tampak gambaran yang jelas tentang keberhasilan pertahanan Aceh pada 1873: pejuang yang menyerbu dengan klewang di pantai, pertahanan di sekitar Masjid Raya, tembakan dari dalam dan dari seberang sungai, dan kemampuan memukul mundur ekspedisi pertama. Risalah ini dengan sendirinya menjadi saksi bahwa kekalahan Belanda pada 1873 bukan semata kesalahan teknis, melainkan juga buah dari perlawanan yang terorganisasi.

Bagi Acehnologi, risalah ini memperkuat beberapa jalur kajian. Ia menjadi data tentang awal Perang Aceh dan bagaimana kegagalan ekspedisi pertama diperdebatkan di Belanda dan Hindia. Ia menyimpan nama dan peran tokoh Aceh seperti Teuku Nek Meuraxa, yang memperlihatkan posisi sulit para pemimpin lokal di antara kesultanan dan kekuatan asing. Ia juga menjadi contoh bagaimana pengetahuan kolonial tentang Aceh dibangun dari keterangan perantara seperti juru bahasa Melayu, pemandu Tionghoa dan informan dari Bengkulu. Dengan membaca risalah ini bersama sumber Aceh, kita dapat menyusun ulang awal perang bukan sebagai kisah kegagalan seorang jenderal, melainkan sebagai kisah keberhasilan sebuah masyarakat mempertahankan pusat kedaulatannya.

De Generaal J. H. B. Köhler: eene nalezing van feiten tijdens de eerste expeditie tegen het Rijk van Atjeh, roughly “General J. H. B. Köhler: a re-examination of facts during the first expedition against the Kingdom of Aceh”, is a Dutch-language pamphlet published in Rotterdam by Nijgh & Van Ditmar in 1884. Its author gives no name, presenting himself only as “een oud-hoofdofficier”, a former field officer, who says he served for several months directly under General Köhler’s command. The foreword is signed with the initial S. and dated Java, July 1884, while the appendix is dated March 1884. The scanned copy read today comes from the KITLV library in Leiden. The text runs to some sixty-four pages and has two parts: a main study of the first Dutch military expedition to Aceh in April 1873, and an appendix titled “Atjeh-zaken” (Aceh matters), previously printed in the supplements of the Semarang daily De Locomotief on 12, 19 and 22 March 1884.

The pamphlet was born as a rebuttal. Its target was the work of E. B. Kielstra, a major of engineers in the Netherlands Indies army, titled Beschrijving van den Atjeh-oorlog (Description of the Aceh War), which included an account of the first expedition and a short biography of General Köhler, the expedition commander killed in front of the Great Mosque of Banda Aceh on 14 April 1873. The immediate trigger was a discussion at a meeting of the Indisch Genootschap in The Hague on 7 November 1883, when Kielstra argued that the general had acted in haste, while a participant named Bosscher held instead that the expedition had wasted too much time and acted with too little speed. The author wanted to defend Köhler’s reputation and to show that the expedition’s failure owed more to weak support from the staff, engineers and artillery around the general.

The author’s sources are varied. He says he had no direct access to official archives, but he quotes at length from the official documents published by the government on the origins of the Aceh War, the secret inquiry (enquête) into the expedition’s failure, General Whitton’s report on that inquiry, military journals such as De Militaire Spectator and Indisch Militair Tijdschrift, the journals De Indische Gids and De Tijdspiegel, and books such as Onze oorlog met Atsjin and Heldenfeiten in Oost-Indië. The pamphlet thus becomes a small map of the Dutch literature on the 1873 expedition that circulated in the decade after the event, and it shows that the failure of the first expedition was a subject of fierce debate among officers.

For Aceh studies, the pamphlet’s value lies in the data tucked inside its defence. The author opens with the political situation in Aceh before the war. In his view the sultan’s authority, said to be unlimited, was far from that in reality, for the heads of the sagi tried to be as independent of the sultan as possible, often even fought each other, with the sultan sometimes taking sides. In the Sagi of the XXII Mukim and the XXVI Mukim in particular, the sultan’s government was often obstructed. This picture fits the understanding of Aceh Besar’s political structure as resting on the three sagi, the uleebalang and the mukim, though it must be read knowing that colonial writers tended to stress division in order to justify divide-and-rule strategies.

The pamphlet also tells of Teuku Nek, Raja Muda Setia, head of the district of Meuraxa near the royal compound. On 23 March 1873, the day after the ship Citadel van Antwerpen arrived off Aceh, his envoy came aboard bearing his master’s seal ring and said that Teuku Nek and his people did not want war. A Malay named Sidi Tahil, who had carried the Dutch royal message to the sultan, reported the same. Teuku Nek is described as an influential chief, son-in-law of the Raja of Troenon and a relative of the head of the XXVI Mukim, who was then inside the royal compound with his forces to help defend it. The author also records that Teuku Nek was forced by the other sagi chiefs to hand over the beach fortifications to them, and that after the Dutch troops fell back to the beach his villages were burned by men of the XXII Mukim who suspected him of colluding with the Dutch.

Most of the pamphlet deals with the course of the expedition. The author notes that war had been declared on 26 March 1873, so that Aceh had fifteen days to prepare before the first encounter inland, and calls that hasty declaration a grave mistake. He describes the reconnaissance of the beach on 6 April, the decision to return to the ships, the landing on 8 April met by a klewang charge of some four hundred Acehnese fighters, the chaotic crossing of the lagoon on 10 April because the bridge was unfit, the capture and abandonment of the Great Mosque on the same day, the reconnaissance around the dalam on 12 April, the heavy rain of 13 April, and the second attack on the mosque on 14 April in which Köhler was killed. He also notes that after the general’s death no one seemed to know for certain where the dalam, the sultan’s palace, lay, until the expedition was finally withdrawn to Java.

The author also reports Köhler’s own view of Aceh. According to the general’s acquaintances in Padang, Köhler used to call Aceh a wasps’ nest, citing Michiels, and judged the planned war against the kingdom to be a political imprudence. He mentions too a conversation between Köhler and the controleur Kraijenhoff, who warned that the Acehnese could muster fifty thousand men and would sacrifice everything to stop the Dutch from gaining a foothold on the shore. Köhler answered the warning with mockery. This testimony is interesting because it shows that some Dutch figures were aware of Aceh’s strength from the outset.

The pamphlet contains small details about Dutch knowledge of Aceh in 1873. The expedition carried “Marine-schetsjes”, sketches of the terrain compiled from information given by two Chinese guides, the interpreter Sidi Tahil and a man from Bengkulu named Mohamet Akifin, with the coastline based on naval surveys. The guides said that the dalam lay where a great tree stood, measured from the sea at about 3,600 metres. The author also describes the materials of Acehnese houses, namely horizontal and vertical beams, plank floors, laths of areca or nibung palm, double ploepoe walls and an underfloor space enclosed with coconut fronds, when arguing that bridge material could have been taken from houses near the lagoon.

Reading the pamphlet from an Acehnese standpoint calls for a double awareness. On the one hand it is a colonial officer’s defence of his commander, full of complaints about technical failings, the bridge, the scaling ladders and the guns left on the beach. On the other hand those very complaints give a clear picture of the success of Aceh’s defence in 1873: fighters charging with the klewang on the beach, defences around the Great Mosque, fire from the dalam and from across the river, and the ability to drive back the first expedition. The pamphlet itself becomes a witness that the Dutch defeat of 1873 was not merely a technical failure but also the fruit of organised resistance.

For Acehnologi, the pamphlet strengthens several lines of inquiry. It provides data on the beginning of the Aceh War and on how the failure of the first expedition was debated in the Netherlands and the Indies. It preserves the name and role of Acehnese figures such as Teuku Nek of Meuraxa, revealing the difficult position of local leaders between the sultanate and a foreign power. It is also an example of how colonial knowledge about Aceh was built from the information of intermediaries such as a Malay interpreter, Chinese guides and an informant from Bengkulu. Read together with Acehnese sources, the pamphlet allows us to reconstruct the beginning of the war not as the story of one general’s failure but as the story of a society’s success in defending the centre of its sovereignty.