Hikayat Prang di Edi (1891/1897): kronik Perang Idi Mei 1889 dalam Melayu rendah

Hikayat Prang di Edi adalah sebuah teks kecil berbahasa Melayu rendah yang merekam pertempuran antara pasukan kolonial Belanda dan para pejuang Aceh di negeri Idi, pesisir timur Aceh, pada awal Mei 1889. Judul lengkapnya pada halaman sampul berbunyi Hikajat Prang di Edi pada Boelan Mei 1889, terdjoempoet dari pada Hikajat Prang di Atjeh terkarang pada behasa Olanda oleh Toean J. P. Schoemaker, Luitenant dari barisan Infanterie, dan tersalin di dalam behasa Melajoe rendah. Edisi yang beredar luas sekarang adalah cetakan kedua, diterbitkan oleh Albrecht & Co. di Batavia pada tahun 1897, sementara pengantar penerbit untuk cetakan pertama bertanggal Batavia, Juli 1891. Salinan yang dipindai dan banyak dibaca hari ini berasal dari koleksi perpustakaan KITLV di Leiden, sebagaimana tampak dari cap perpustakaan pada halaman judulnya. Teks ini tebalnya sekitar lima puluh empat halaman cetak dan ditutup dengan kata TAMAT.

Sumber asalnya adalah karya Johan Pieter Schoemaker, seorang perwira infanteri Hindia Belanda yang menulis sketsa-sketsa perang dalam bahasa Belanda dengan judul Schetsen uit den Atjeh-oorlog, terbit pada tahun 1889. Pengantar penerbit, yang ditulis dalam bahasa Belanda, menjelaskan tujuan penerjemahan dengan terang: dari berbagai pihak penerbit diminta mengalihbahasakan sketsa-sketsa itu ke dalam bahasa Melayu agar serdadu pribumi juga mengenal “tindakan perang kita di Aceh”. Penerbit menyebut terbitan ini sebagai percobaan, dan berharap bila penjualannya baik mereka dapat menerbitkan episode lain dari Perang Aceh dalam bahasa Melayu. Dengan kata lain, Hikayat Prang di Edi sejak awal dirancang sebagai bacaan tangsi, alat pembinaan moral bagi prajurit Ambon, Jawa, Manado dan bangsa-bangsa lain yang bertugas dalam tentara kolonial, bukan sebagai catatan netral tentang peristiwa.

Isi teks tersusun sebagai kronik yang cukup rinci. Narasi dibuka dengan pengibaran bendera Belanda di Idi pada 6 Mei 1874, di hadapan komandan kapal perang Timor C. Bogaert, kontrolir Kroesen, para perwira darat dan laut, serta Raja Idi bersama menteri, uleebalang dan rakyatnya. Narator menggambarkan lima belas tahun berikutnya sebagai masa damai dan makmur di bawah Kompeni, lalu tiba-tiba, menurut versinya, orang Idi berubah adat dan memberontak. Pada April 1889 sekitar seribu orang yang disebut “brandal” dari kalangan orang Aceh datang ke Idi. Bagian utama teks kemudian mengikuti tiga babak pertempuran: patroli Letnan A. de Leur dan Letnan J. F. Cornelius pada 1 Mei 1889, pendaratan Batalion Tiga di bawah Letnan Kolonel de Bank Langenhorst dan pertempuran 6 Mei, serta pertempuran besar di sekitar kebun lada dan Sungai Pedawa Pontong pada 8 Mei 1889. Teks juga menyebut pertemuan pada 7 Mei antara komandan kolonial, Asisten Residen dan Raja Idi bersama para menterinya, serta menutup cerita dengan catatan singkat tentang penyerbuan benteng Kota Tuanku pada bulan Juli tahun yang sama.

Nilai teks ini bagi kajian Aceh terletak pada kerinciannya. Ia mencatat susunan pasukan hampir seperti daftar anggaran: dua kompi infanteri, satu kompi Ambon dan satu kompi Belanda, satuan artileri gunung (disebut “stabelan”), zeni, dokter dan serdadu rumah sakit, serta 133 orang “perantean” yang dipaksa memikul obat bedil, peluru dan perlengkapan perang. Ia menyebut kapal-kapal yang mengangkut pasukan dari Uleelheue, yaitu Condor, Albatros, kapal perang Makassar dan kapal api Gouverneur Generaal van Lansbergen, serta jalur trem uap dari Kutaraja ke Uleelheue. Ia mencatat jam-jam pergerakan, jumlah peluru yang tersisa di tangan serdadu, nama-nama prajurit beserta nomor stamboek mereka, dan perkiraan korban di pihak Aceh. Bagi sejarawan, data semacam ini membantu merekonstruksi bagaimana sebuah pos kolonial di pesisir timur dipertahankan pada masa ketika Belanda menarik diri ke dalam garis pertahanan terkonsentrasi di Aceh Besar.

Teks ini juga merupakan dokumen langka tentang taktik pejuang Aceh di dataran pesisir timur. Narator dengan nada kesal namun terpaksa kagum menggambarkan lubang-lubang pertahanan yang digali di padang alang-alang setinggi dada, sedalam kira-kira satu ela dan panjang dua sampai tiga ela, masing-masing dijaga tujuh atau delapan orang. Lubang-lubang itu dihubungkan dengan tepi hutan dan tepi laut sehingga para pejuang dapat datang dan pergi tanpa terlihat. Teks juga mencatat penggunaan senapan, pamuras (donderbus), klewang, tombak dan rencong, serta kemampuan para pejuang Aceh untuk berkumpul cepat dari berbagai arah begitu mendengar bunyi tembakan. Semua ini menjadikan Hikayat Prang di Edi salah satu sumber tertulis yang memperlihatkan perang Aceh di luar Aceh Besar sebagai perang rakyat yang terorganisasi, bukan sekadar aksi “brandal” sebagaimana disebut narator.

Pada saat yang sama, teks ini harus dibaca dengan kesadaran penuh tentang posisinya. Kosakata yang dipakai untuk orang Aceh sangat merendahkan: “brandal”, “bangsat”, “orang jahat”, “kurang ajar sama orang mati”, dan mayat para pejuang disebut “bangkai” yang bergelimpangan “seperti rumput banyaknya”. Sebaliknya, serdadu kolonial disebut “gagah dan berani”, perwiranya “perkasa dan lurus hatinya”. Raja Idi digambarkan tidak dapat dipercaya karena enggan memberi keterangan tentang kedudukan dan kekuatan para pejuang, padahal dari sudut lain sikap itu dapat dibaca sebagai upaya seorang penguasa lokal menjaga jarak dari perang yang dijalankan pihak asing di negerinya. Pengakuan kecil di sela narasi juga patut dicatat, misalnya pengakuan narator bahwa orang Aceh “boleh dikatakan laki-laki yang berani” karena tidak kehilangan semangat meskipun berkali-kali dipukul mundur.

Dari sisi bahasa, Hikayat Prang di Edi adalah contoh penting Melayu rendah atau Melayu pasar yang dipakai di tangsi tentara Hindia Belanda pada akhir abad kesembilan belas. Ejaannya mengikuti kebiasaan Belanda, seperti “oe” untuk bunyi u dan “dj” untuk j, dan teks ini memuat banyak serapan dari bahasa Belanda, misalnya ofsir, soldadoe, fuselier, sersjan majoor, slompret, patroon, looppas, salvo dan perintah seperti “voorwaarts” serta “plaats rust”. Untuk membantu pembaca pribumi, penerjemah menambahkan catatan kaki yang menjelaskan kata-kata seperti balatentara (segala orang perang), parit (lubang di tanah), pamuras (donderbus), gapah (bisa menuju dengan senapan) dan tropong (kijker). Catatan-catatan ini memperlihatkan proses pembentukan sebuah kosakata militer Melayu yang kelak memengaruhi bahasa ketentaraan di Indonesia.

Bentuk “hikayat” yang dipakai dalam judul juga bermakna. Penerbit kolonial meminjam nama genre sastra Melayu dan Aceh yang akrab bagi pembaca Nusantara, tetapi mengisinya dengan isi dan sudut pandang tentara penakluk. Di Aceh sendiri, pada masa yang hampir bersamaan, beredar hikayat perang dalam bahasa Aceh yang menyeru jihad melawan Belanda, seperti tradisi Hikayat Prang Sabi. Karena itu Hikayat Prang di Edi dapat dibaca sebagai semacam kontra-hikayat: sebuah upaya merebut bentuk tutur yang dikenal masyarakat untuk menanamkan kesetiaan kepada Kompeni, memuji keberanian serdadu Ambon dan Jawa, dan menggambarkan para pejuang Aceh sebagai pengacau.

Bagi studi Aceh, teks ini membuka beberapa jalur kajian. Pertama, ia menjadi data tentang sejarah lokal Idi dan pesisir timur Aceh, wilayah yang sering tertutup oleh perhatian besar terhadap Aceh Besar, Pidie dan pantai barat. Kedua, ia memberi bahan untuk membandingkan taktik perang Aceh di berbagai medan, dari benteng bambu dan kuta di Aceh Besar hingga jaringan lubang di padang alang-alang pesisir timur. Ketiga, ia memperlihatkan bagaimana tentara kolonial yang multietnis dibina melalui bacaan, termasuk melalui cerita keberanian serdadu Ambon yang dipuji sebagai “bunga yang menghiasi Batalion Tiga”. Keempat, ia menjadi contoh nyata bagaimana pengetahuan tentang Aceh diproduksi oleh pihak penakluk dan karenanya perlu dibaca ulang dari sudut pandang orang Aceh sendiri.

Membaca Hikayat Prang di Edi hari ini berarti membaca dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah lapis fakta: tanggal, tempat, jumlah pasukan dan urutan pertempuran yang dapat diuji silang dengan arsip militer Belanda, laporan surat kabar dan tradisi lisan di Idi. Lapis kedua adalah lapis wacana: cara sebuah kekuasaan kolonial menamai lawannya, membenarkan kekerasannya dan menanamkan kesetiaan di kalangan prajurit pribumi. Dengan memadukan kedua lapis itu, teks kecil dari Batavia ini dapat diubah dari alat propaganda menjadi saksi yang, tanpa sengaja, memperlihatkan keteguhan sebuah masyarakat pesisir yang menolak tunduk.

Hikayat Prang di Edi is a short text in Low Malay recording the fighting between Dutch colonial troops and Acehnese fighters in the coastal state of Idi, on Aceh’s east coast, in early May 1889. Its full title page reads Hikajat Prang di Edi pada Boelan Mei 1889, terdjoempoet dari pada Hikajat Prang di Atjeh terkarang pada behasa Olanda oleh Toean J. P. Schoemaker, Luitenant dari barisan Infanterie, dan tersalin di dalam behasa Melajoe rendah, that is, the account of the war in Idi in May 1889, taken from the account of the war in Aceh written in Dutch by Lieutenant of Infantry J. P. Schoemaker and rendered into Low Malay. The edition most widely read today is the second printing, published by Albrecht & Co. in Batavia in 1897, while the publishers’ foreword to the first printing is dated Batavia, July 1891. The scanned copy now in circulation comes from the KITLV library in Leiden, as the library stamp on its title page shows. The text runs to some fifty-four printed pages and ends with the word TAMAT.

Its source is the work of Johan Pieter Schoemaker, an infantry officer of the Netherlands Indies army who wrote war sketches in Dutch under the title Schetsen uit den Atjeh-oorlog, published in 1889. The publishers’ foreword, written in Dutch, states the purpose of the translation plainly: they had been asked from several quarters to render the sketches into Malay so that native soldiers too would become acquainted with “our feats of arms in Aceh”. The publishers called this edition a trial and hoped that good sales would allow them to issue other episodes of the Aceh War in Malay. In other words, Hikayat Prang di Edi was designed from the outset as barracks reading, a tool for building the morale of the Ambonese, Javanese, Manadonese and other soldiers serving in the colonial army, not as a neutral record of events.

The text is arranged as a fairly detailed chronicle. It opens with the raising of the Dutch flag in Idi on 6 May 1874, before C. Bogaert, commander of the warship Timor, the controleur Kroesen, army and navy officers, and the Raja of Idi with his ministers, uleebalang and subjects. The narrator describes the next fifteen years as a time of peace and prosperity under the Company, after which, in his version, the people of Idi suddenly changed their ways and rebelled. In April 1889 about a thousand men described as “brandal”, bandits, from among the Acehnese came to Idi. The core of the text then follows three phases of fighting: the patrol of Lieutenant A. de Leur and Lieutenant J. F. Cornelius on 1 May 1889, the landing of the Third Battalion under Lieutenant Colonel de Bank Langenhorst and the battle of 6 May, and the major engagement around a pepper garden and the Pedawa Pontong river on 8 May 1889. The text also mentions a meeting on 7 May between the colonial commander, the Assistant Resident and the Raja of Idi with his ministers, and closes with a brief note on the storming of the fortification of Kota Tuanku in July of the same year.

The value of the text for Aceh studies lies in its detail. It lists the order of battle almost like an inventory: two infantry companies, one Ambonese and one Dutch, a mountain artillery unit (called “stabelan”), sappers, a doctor and hospital orderlies, and 133 “perantean”, convict labourers forced to carry powder, bullets and other war material. It names the ships that carried the troops from Uleelheue, namely the Condor, the Albatros, the warship Makassar and the steamer Gouverneur Generaal van Lansbergen, as well as the steam tram from Kutaraja to Uleelheue. It records the times of movements, the number of cartridges left in the soldiers’ hands, the names of soldiers with their service numbers, and estimates of Acehnese casualties. For historians, such data help reconstruct how a colonial post on the east coast was held at a time when the Dutch had withdrawn behind the concentrated line of defence in Aceh Besar.

The text is also a rare document on the tactics of Acehnese fighters on the eastern coastal plain. With irritation and grudging admiration the narrator describes defensive pits dug in chest-high alang-alang grass, about one ell deep and two to three ells long, each manned by seven or eight men. The pits were linked to the forest edge and the shoreline so that fighters could come and go unseen. The text also records the use of rifles, blunderbusses (pamuras), klewang swords, spears and rencong daggers, and the ability of the Acehnese fighters to gather quickly from all sides once they heard gunfire. All this makes Hikayat Prang di Edi one of the written sources that show the Aceh War outside Aceh Besar as an organised people’s war, not merely the work of “bandits” as the narrator claims.

At the same time the text must be read with full awareness of its position. The vocabulary used for the Acehnese is deeply demeaning: “brandal”, “bangsat” (scoundrels), “evil men”, “insolent toward the dead”, and the bodies of fighters are called “carcasses” strewn about “as many as grass”. The colonial soldiers, by contrast, are “valiant and brave” and their officers “mighty and upright”. The Raja of Idi is portrayed as untrustworthy because he was reluctant to give information on the positions and strength of the fighters, although from another angle that reluctance can be read as a local ruler’s attempt to keep his distance from a war waged by foreigners in his land. Small admissions within the narrative also deserve notice, such as the narrator’s acknowledgement that the Acehnese “may be called brave men” because they did not lose heart even after being driven back again and again.

Linguistically, Hikayat Prang di Edi is an important example of the Low Malay or bazaar Malay used in the barracks of the Netherlands Indies army in the late nineteenth century. Its spelling follows Dutch conventions, such as “oe” for the sound u and “dj” for j, and it contains many Dutch loanwords, for example ofsir (officer), soldadoe (soldier), fuselier, sersjan majoor (sergeant major), slompret (bugle), patroon (cartridge), looppas (double time), salvo and commands such as “voorwaarts” and “plaats rust”. To help native readers, the translator added footnotes explaining words like balatentara (all fighting men), parit (a pit in the ground), pamuras (blunderbuss), gapah (able to aim a rifle) and tropong (field glass). These notes show the formation of a Malay military vocabulary that would later shape the language of soldiering in Indonesia.

The use of the word “hikayat” in the title is itself meaningful. The colonial publishers borrowed the name of a literary genre familiar to readers across the archipelago, Malay and Acehnese alike, but filled it with the content and viewpoint of a conquering army. In Aceh itself, at much the same time, war hikayat in Acehnese calling for jihad against the Dutch were circulating, such as the tradition of the Hikayat Prang Sabi. Hikayat Prang di Edi can therefore be read as a kind of counter-hikayat: an attempt to seize a familiar narrative form in order to instil loyalty to the Company, praise the courage of Ambonese and Javanese soldiers, and depict the Acehnese fighters as troublemakers.

For Aceh studies the text opens several lines of inquiry. First, it supplies data on the local history of Idi and Aceh’s east coast, a region often overshadowed by attention to Aceh Besar, Pidie and the west coast. Second, it offers material for comparing Acehnese tactics on different fronts, from the bamboo fortifications and kuta of Aceh Besar to the network of pits in the grassland of the east coast. Third, it shows how a multi-ethnic colonial army was shaped through reading, including stories of the bravery of Ambonese soldiers praised as “the flowers adorning the Third Battalion”. Fourth, it is a concrete example of how knowledge about Aceh was produced by the conquering side and therefore needs to be reread from the standpoint of the Acehnese themselves.

To read Hikayat Prang di Edi today is to read two layers at once. The first is the layer of fact: dates, places, troop numbers and the sequence of engagements, which can be cross-checked against Dutch military archives, newspaper reports and oral tradition in Idi. The second is the layer of discourse: the way a colonial power named its enemy, justified its violence and instilled loyalty among native soldiers. By bringing the two layers together, this small text from Batavia can be turned from an instrument of propaganda into a witness that, without meaning to, reveals the steadfastness of a coastal society that refused to submit.