Kutaraja (Banda Aceh)

Daniel Perret menelusuri bahwa dalam sastra Melayu lama, permukiman urban digambarkan sebagai tempat bersistem pertahanan yang disebut kota. Istilah Sanskerta koṭa atau koṭṭa berarti benteng, sedangkan koṭṭāra merujuk pada kota berbenteng; sejumlah bahasa Dravida meminjamnya dengan makna serupa. Perret juga mencatat empat pertimbangan dalam pendirian kota menurut tradisi Melayu: lingkungan yang cocok, seperti tepi sungai yang mudah mencapai laut dan tanah datar yang luas; peristiwa luar biasa yang dialami pemimpin rombongan, misalnya panah yang dilepas dari busur gaib; kemunculan binatang luar biasa yang dianggap membawa untung; dan petuah orang tua.

Penamaan Kutaraja dengan demikian bukan kebetulan, melainkan mencerminkan falsafah kerajaan yang kuat dipengaruhi sastra dan tasawuf. Kini nama resmi yang dipakai adalah Banda Aceh, dari bandar atau kota pelabuhan, yang menegaskan bahwa kehidupan kota ini tidak terlepas dari laut, politik, dan perdagangan.

Perbandingan dengan Putrajaya bersifat simbolis. Hampir semua kerajaan Aceh, dari Tamiang hingga Aceh Darussalam, berdiri di bibir Selat Melaka; hanya Kerajaan Lingge yang berada di dataran tinggi Gayo. Hal yang sama berlaku bagi Melaka dan Johor. Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya ke kawasan perbukitan di luar Kuala Lumpur, dihuni pegawai negara dan dipimpin Perdana Menteri, bukan sultan. Banda Aceh tetap di tempat semula, tetapi sulit mengulang kejayaan generasi awal. Syed Muhammad Naquib al-Attas bahkan menyebut obor peradaban Melayu dinyalakan dari Aceh dan Melaka.

Perbandingan simbolis juga menyentuh makna nama: Putrajaya diartikan sebagai kota ‘putra yang telah berjaya’, sedangkan Kutaraja adalah ‘kota para raja’. Dalam bingkai negara-bangsa, Aceh ‘berkongsi’ dengan Jawa dalam Indonesia, sementara Melayu berkongsi dengan Cina dan India dalam Malaysia.