Gampong, mukim dan kecamatan Aceh dalam angka (data 2023)Aceh's gampong, mukim and subdistricts in figures (2023 data)

Gampong adalah satuan hidup paling dasar dalam masyarakat Aceh. Di sanalah meunasah berdiri, keuchik memimpin, tuha peut bermusyawarah, imuem meunasah mengurus ibadah dan pendidikan agama, dan adat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di atas gampong terdapat mukim, federasi beberapa gampong yang secara historis berpusat pada satu masjid jamik dan dipimpin imuem mukim. Susunan ini sudah dikenal sejak masa kesultanan dan dicatat oleh para pengamat kolonial, lalu diakui kembali dalam peraturan perundang-undangan modern, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta qanun-qanun tentang pemerintahan gampong dan mukim. Karena itu, angka tentang jumlah gampong dan mukim bukan sekadar statistik administratif, melainkan potret tentang sejauh mana struktur adat Aceh tetap menjadi kerangka pemerintahan.

Portal data terbuka Pemerintah Aceh, OpenData Aceh di data.acehprov.go.id, menyediakan dataset jumlah gampong per kabupaten/kota untuk tahun 2023 yang dirilis Sekretariat Daerah Aceh dengan lisensi Creative Commons Attribution, beserta dataset jumlah kecamatan tahun 2023 dan jumlah mukim. Dari dataset-dataset itu dapat dihitung bahwa Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota, 290 kecamatan, 819 mukim dan 6.497 gampong. Rata-rata satu mukim membawahi sekitar delapan gampong, dan satu kecamatan sekitar dua puluh dua gampong.

Sebaran gampong sangat tidak merata. Aceh Utara memiliki gampong terbanyak, yaitu 852, disusul Pidie (730), Bireuen (609), Aceh Besar (604) dan Aceh Timur (513). Kelima kabupaten ini, yang terletak di pesisir utara dan timur serta di sekitar Banda Aceh, adalah wilayah dataran rendah persawahan yang sejak lama menjadi pusat permukiman padat dan basis kekuatan sosial politik Aceh. Di sisi lain, Kota Sabang hanya memiliki 18 gampong, Kota Langsa 66, Kota Lhokseumawe 68, Kota Subulussalam 82 dan Kota Banda Aceh 90. Di antara kabupaten, jumlah terkecil dimiliki Aceh Singkil (116), Gayo Lues (136), Simeulue (138) dan Aceh Barat Daya (152).

Jumlah mukim memperlihatkan pola yang sedikit berbeda. Pidie memiliki mukim terbanyak, 97, jauh di atas Aceh Utara (76), Bireuen (75), Aceh Besar (68) dan Aceh Timur (66). Pidie dikenal sebagai wilayah dengan tradisi mukim yang kuat, tempat banyak masjid jamik tua dan ulama berpengaruh. Aceh Tengah hanya memiliki 20 mukim untuk 295 gampong, sehingga satu mukim di sana rata-rata membawahi hampir lima belas gampong, rasio tertinggi di Aceh. Sebaliknya, di Simeulue dan Aceh Selatan satu mukim rata-rata hanya membawahi sekitar lima gampong. Perbedaan rasio ini mencerminkan sejarah pembentukan mukim yang berbeda antara pesisir Aceh, dataran tinggi Gayo dan pulau-pulau terluar, serta pemekaran gampong yang berlangsung tidak seragam.

Jumlah kecamatan juga bervariasi. Aceh Utara memiliki 27 kecamatan, Aceh Timur 24, Aceh Besar dan Pidie masing-masing 23, sementara Sabang hanya 3 dan Lhokseumawe 4. Kecamatan adalah satuan administrasi negara, sedangkan mukim adalah satuan adat yang diakui negara. Di banyak tempat satu kecamatan mencakup beberapa mukim, sehingga dalam satu wilayah bertemu dua logika: logika birokrasi nasional dan logika persekutuan adat.

Angka-angka ini penting bagi studi Aceh karena beberapa alasan. Pertama, ia memperlihatkan besarnya jumlah lembaga adat formal yang setiap hari bekerja di tingkat akar rumput. Dengan 6.497 gampong, Aceh memiliki ribuan keuchik, tuha peut dan imuem meunasah, serta ratusan imuem mukim, yang menjadi penyangga tata kelola sosial, penyelesaian sengketa adat, pengelolaan dana desa dan kehidupan keagamaan. Kedua, sebaran gampong yang padat di pesisir utara dan timur menjelaskan mengapa wilayah ini menjadi pusat sejarah politik Aceh, dari kesultanan sampai gerakan perlawanan dan partai lokal. Ketiga, wilayah dengan gampong sedikit tetapi luas, seperti Gayo Lues, Aceh Singkil dan Subulussalam, umumnya berada di kawasan hutan dan pegunungan, sehingga satu gampong di sana dapat bertanggung jawab atas wilayah hutan yang sangat luas.

Pengakuan formal terhadap gampong dan mukim dalam hukum modern Aceh menguat sejak awal 2000-an. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong mengembalikan istilah dan lembaga adat ke dalam struktur pemerintahan setelah sebelumnya diseragamkan dengan model desa nasional pada masa Orde Baru. Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 kemudian menegaskan kedudukan mukim dan gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Pengembalian ini dapat dibaca sebagai bagian dari politik pengakuan identitas Aceh pascakonflik, ketika simbol dan lembaga adat dipulihkan sebagai penanda kekhususan.

Jumlah gampong juga menentukan arus dana publik ke tingkat akar rumput. Setiap gampong menerima dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana dari pemerintah kabupaten, sehingga ribuan gampong di Aceh menjadi simpul perencanaan dan penganggaran pembangunan. Di sinilah peran tuha peut sebagai pengawas anggaran dan keuchik sebagai pelaksana menjadi sangat penting, dan di sini pula persoalan akuntabilitas, kapasitas perangkat gampong serta keterlibatan perempuan dalam musyawarah anggaran diuji. Data jumlah gampong per kabupaten dapat dipakai untuk menimbang beban pembinaan dan pengawasan yang dihadapi tiap pemerintah kabupaten.

Data ini juga relevan bagi kebijakan kebencanaan dan lingkungan. Bencana banjir akhir 2025 menghapus beberapa gampong secara fisik, seperti dua desa di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, sehingga jumlah gampong ke depan dapat berubah karena relokasi dan penggabungan. Pada saat yang sama, gampong dan mukim yang berbatasan dengan hutan menjadi lapis pertama penjagaan lingkungan melalui reusam dan qanun gampong, sebagaimana didorong dalam pelatihan perempuan tuha peut di Kawasan Ekosistem Leuser pada 2026.

Dengan demikian, setiap perubahan jumlah gampong akibat pemekaran, penggabungan atau relokasi pascabencana perlu dicatat dengan cermat, karena ia memengaruhi pembagian dana, batas wilayah adat dan hak kelola atas tanah serta hutan. Pencatatan yang terbuka dan berkala akan membantu peneliti, perencana dan warga melihat dinamika ruang sosial Aceh secara lebih jernih.

Perlu dicatat bahwa data terbuka memiliki keterbatasan. Dataset jumlah mukim di portal tidak mencantumkan tahun secara eksplisit, sejumlah dataset lain tentang lembaga adat aktif memuat nilai nol untuk beberapa kabupaten yang hampir pasti mencerminkan kekosongan pelaporan, dan angka resmi dapat berbeda dari angka versi Kementerian Dalam Negeri atau BPS karena perbedaan tahun dan proses pemekaran. Karena itu angka dalam entri ini sebaiknya dibaca sebagai potret tahun 2023 menurut Sekretariat Daerah Aceh, bukan angka final yang tidak berubah.

Bagi Acehnologi, gampong dan mukim adalah ruang tempat seluruh lapisan kajian bertemu: kosmologi dan ibadah di meunasah, adat dan hukum dalam musyawarah tuha peut, ekonomi sawah, kebun dan laut, sejarah konflik dan perdamaian, serta pengalaman bencana. Angka-angka sederhana ini memberi peta dasar untuk memahami di mana dan dalam skala apa kehidupan Aceh berlangsung. Peta dasar ini akan terus diperbarui seiring tersedianya data baru.