Kemiskinan dan ekonomi Aceh pascabencana 2025: membaca data BPS dan fiskal 2025–2026Poverty and the economy in Aceh after the 2025 disaster: reading BPS and fiscal data, 2025–2026

Kemiskinan telah lama menjadi paradoks Aceh. Provinsi ini menerima dana otonomi khusus dalam jumlah besar sejak 2008, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kerangka pemerintahan yang lahir dari perdamaian Helsinki, tetapi tingkat kemiskinannya konsisten berada di atas rata-rata nasional dan termasuk yang tertinggi di Sumatra. Bencana hidrometeorologis akhir November 2025 yang dipicu Siklon Senyar menambah lapisan baru pada paradoks itu, karena menghancurkan rumah, sawah, kebun, jalan dan jembatan di banyak kabupaten. Data Badan Pusat Statistik yang dirilis sepanjang 2026 memberi gambaran awal tentang dampak sosial ekonomi bencana tersebut.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis BPS pada Agustus 2026, jumlah penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 mencapai 713,78 ribu orang, naik sekitar 10,45 ribu dibandingkan September 2025. Tingkat kemiskinan tercatat 12,34 persen, naik dari sekitar 12,32 persen pada September 2025. Kenaikan ini terjadi ketika angka nasional justru turun: jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang sekitar 430 ribu menjadi 22,93 juta orang, dengan tingkat kemiskinan nasional 8,07 persen. Aceh termasuk segelintir provinsi yang mencatat kenaikan, bersama Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua dan Papua Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh mengaitkan kenaikan kemiskinan ini dengan bencana hidrometeorologis yang baru terjadi.

Struktur kemiskinan Aceh tetap didominasi wilayah perdesaan. Dari 713,78 ribu penduduk miskin pada Maret 2026, sekitar 540,22 ribu tinggal di perdesaan dan 173,56 ribu di perkotaan. Penduduk miskin perkotaan bertambah sekitar 4,79 ribu sejak September 2025. Garis kemiskinan provinsi tercatat sekitar Rp676 ribu per kapita per bulan, dengan komponen makanan sebagai bagian terbesar. Dominasi kemiskinan perdesaan sejalan dengan struktur ekonomi Aceh yang masih bertumpu pada pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor yang paling terpukul oleh banjir bandang dan longsor yang merusak sawah, kebun dan tambak.

Sebaran kemiskinan antarkabupaten juga sangat timpang. Data BPS untuk 2025 yang dihimpun Databoks menempatkan Aceh Singkil sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, 17,07 persen, meskipun turun dari 19,06 persen setahun sebelumnya dan sekitar 21,6 persen satu dasawarsa lalu. Di bawahnya, dengan tingkat sekitar 16 persen, terdapat Gayo Lues, Pidie, Bener Meriah dan Pidie Jaya, disusul Simeulue, Aceh Barat dan Nagan Raya sekitar 15 persen serta Aceh Utara sekitar 14 persen. Di ujung lain, Banda Aceh mencatat sekitar 5 persen, Langsa sekitar 8 persen, dan Lhokseumawe, Aceh Tenggara serta Aceh Selatan sekitar 9 persen. Pola ini memperlihatkan bahwa kemiskinan terkonsentrasi di wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir barat-selatan, sementara kota-kota relatif lebih baik.

Di sisi makroekonomi, ekonomi Aceh tetap tumbuh. Menurut tinjauan fiskal Kanwil DJPb Aceh, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 4,48 persen secara kumulatif, dengan pertumbuhan triwulan II sebesar 4,86 persen secara tahunan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan II mencapai sekitar Rp69,69 triliun. Pertumbuhan didorong konsumsi pemerintah yang naik 23,89 persen dan pembentukan modal tetap bruto yang naik 10,77 persen, sejalan dengan belanja pemulihan pascabencana. Sektor jasa keuangan, konstruksi serta penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling cepat, sementara pertambangan dan penggalian menyusut 3,38 persen. Pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar, sekitar 31,16 persen dari PDRB, disusul perdagangan sekitar 15,35 persen dan administrasi pemerintahan sekitar 9,18 persen.

Namun pertumbuhan itu disertai tekanan harga dan pasar kerja. Inflasi tahunan Aceh pada Juni 2026 mencapai 5,84 persen, didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau, penyediaan makanan dan minuman, perawatan pribadi serta transportasi. Kenaikan harga pangan sangat terasa bagi rumah tangga miskin yang membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 5,89 persen, sementara pekerja formal hanya sekitar 37,88 persen, setengah pengangguran 9,48 persen dan pekerja paruh waktu 30,04 persen. Struktur ini menunjukkan banyaknya pekerjaan informal dan rentan.

Ketergantungan fiskal Aceh juga tetap tinggi. Hingga akhir semester I 2026, pendapatan APBD Provinsi Aceh mencapai sekitar Rp15,75 triliun, dengan 80,49 persen bersumber dari transfer pusat, sedangkan belanja baru terealisasi sekitar Rp12,52 triliun atau 30,45 persen dari pagu, dengan belanja operasi mendominasi. Di sisi APBN, belanja pemerintah pusat di Aceh hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp26,11 triliun, naik hampir 30 persen secara tahunan. Data ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana sangat bergantung pada dana pusat, sementara kebutuhan pemulihan yang diperkirakan sekitar Rp153 triliun jauh melampaui kapasitas anggaran daerah.

Perbandingan dengan pengalaman pascatsunami 2004 juga relevan. Setelah tsunami, Aceh menerima arus bantuan dan dana rekonstruksi dalam skala yang sangat besar melalui BRR dan lembaga internasional, yang untuk beberapa tahun mendorong pertumbuhan konstruksi dan jasa. Namun banyak kajian mencatat bahwa ledakan bantuan itu tidak sepenuhnya menurunkan kemiskinan struktural, dan sebagian manfaatnya terserap di perkotaan. Pengalaman itu memberi pelajaran penting bagi pemulihan pascabencana 2025: belanja besar perlu diarahkan secara tepat ke pemulihan mata pencaharian perdesaan, bukan hanya pembangunan fisik.

Data kemiskinan juga perlu dibaca bersama data sosial lain. Kualitas rumah, akses air bersih, gizi anak, pendidikan dan kesehatan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kesejahteraan daripada satu angka garis kemiskinan. Bencana 2025 merusak sekolah, fasilitas kesehatan dan sumber air di banyak gampong, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia mungkin baru terlihat beberapa tahun kemudian. Karena itu pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator tersebut di tingkat kabupaten dan gampong menjadi penting bagi perencanaan pemulihan.

Bagi studi Aceh, angka-angka ini menegaskan beberapa hal. Pertama, bencana memperdalam kemiskinan yang sudah struktural, terutama di perdesaan dan wilayah hulu yang bergantung pada pertanian. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang didorong belanja pemerintah dan konstruksi belum tentu langsung menurunkan kemiskinan, apalagi ketika inflasi pangan tinggi. Ketiga, ketimpangan antarkabupaten memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang paling miskin seperti Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie dan Bener Meriah juga sering merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kerusakan hutan dan bencana. Keterkaitan antara ekologi, kemiskinan dan tata kelola anggaran inilah yang menjadi tantangan utama Aceh pascadamai dan pascabencana.

Perlu dicatat bahwa data kemiskinan BPS dihitung dua kali setahun dan sangat dipengaruhi waktu survei, garis kemiskinan dan harga. Beberapa pemberitaan juga memuat ketidakkonsistenan angka, sehingga rujukan utama sebaiknya adalah Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Aceh. Data tahun-tahun berikutnya akan memperlihatkan apakah kenaikan kemiskinan pada Maret 2026 merupakan guncangan sementara pascabencana atau tanda kerentanan yang lebih dalam. Bagi pembuat kebijakan, data ini menjadi pengingat bahwa pemulihan yang berhasil harus diukur dari berkurangnya jumlah keluarga miskin dan pulihnya mata pencaharian warga, bukan hanya dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi.