BRR Aceh–Nias dan kritik tata kelola rekonstruksiBRR Aceh–Nias and the critique of reconstruction governance
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias dibentuk untuk memimpin pemulihan setelah tsunami 26 Desember 2004. Pengakuan pimpinannya, Kuntoro Mangkusubroto, tentang berbagai kendala pada akhir 2006 memicu kritik dari kalangan Aceh tentang lambatnya penyerapan dana, lemahnya kemitraan dengan pemerintah daerah dan persepsi BRR sebagai "raja baru". M. Adli Abdullah mengusulkan agar BRR mendefinisikan ulang perannya sebagai penguat Pemerintah Aceh.
The Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) for Aceh–Nias was established to lead recovery after the tsunami of 26 December 2004. Admissions by its head, Kuntoro Mangkusubroto, about various obstacles in late 2006 prompted Acehnese criticism of slow disbursement, weak partnership with regional government and the perception of BRR as a 'new king'. M. Adli Abdullah proposed that BRR redefine its role as a strengthener of the Aceh government.
BRR Aceh–Nias dibentuk pemerintah Indonesia pada 2005 untuk mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tsunami 26 Desember 2004, dengan mandat yang berakhir pada 2009. Dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, lembaga ini mengelola dana dari pemerintah, donor internasional dan lembaga nonpemerintah dalam skala yang belum pernah terjadi di Indonesia. Kehadirannya sejak awal mengundang perdebatan di Aceh mengenai hubungan antara badan khusus pusat dan pemerintahan daerah yang sedang bangkit kembali.
Pada Desember 2006, dua tahun setelah tsunami, Kuntoro secara terbuka menyebut sejumlah hambatan rekonstruksi: kemampuan internal BRR, lemahnya kemampuan daerah menyerap dana, aturan pendukung yang belum memadai, birokrasi, kesulitan menemukan kontraktor untuk proyek di atas Rp 20 miliar, serta pembebasan lahan. Ia juga menyebut kebutuhan dana rekonstruksi Aceh dan Nias sekitar 7,1 miliar dolar AS, sementara yang terserap dalam dua tahun pertama baru sekitar 2,2 miliar dolar AS.
M. Adli Abdullah, saat itu dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, menanggapi pernyataan tersebut dalam esai "Menyikapi Frustrasi Pak Kun" (Serambi Indonesia, 23 Desember 2006). Ia membantah anggapan bahwa kontraktor Aceh tidak mampu menangani proyek besar, dengan menunjuk kontraktor lokal yang membiayai proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah di Bireuen dan Aceh Utara. Ia juga menolak kesan bahwa masyarakat Aceh enggan melepas tanah untuk kepentingan umum: menurutnya rakyat bersedia bila harga disepakati, seperti dalam kasus tanah tanggul di Alue Naga, Syiah Kuala, yang harganya telah ditetapkan Rp 50.000 per meter tetapi pembayarannya belum dicairkan meskipun lahan sudah dipakai.
Kritik paling mendasar menyangkut kemitraan. Wakil Kepala Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD, Mawardinoor Mahmud, menilai kerja BRR tak lebih dari sekadar menyerap anggaran tanpa memperhatikan asas manfaat. Bagi Adli Abdullah, pernyataan Kuntoro dan Mawardinoor bersama-sama memperlihatkan bahwa BRR dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Ia menggambarkan BRR seakan menjadi "raja baru" di Aceh yang mengikis peran kemitraan.
Usul pokoknya adalah redefinisi peran. BRR, menurutnya, semula dibentuk untuk menggantikan sementara peran pemerintahan Aceh yang hancur dan kehilangan kepercayaan publik, bukan untuk menjadi mesin pemerintahan baru. Setelah pemerintah daerah menguat, BRR seharusnya memusatkan diri pada proyek besar seperti jalan, pelabuhan dan ekonomi rakyat, menyerahkan proyek yang dapat dikerjakan pemerintah daerah, dan menyiapkan pengalihan fungsi kepada Pemerintah Aceh. Sebagai pembanding, ia menunjuk pemulihan Phuket oleh pemerintah Thailand tanpa badan khusus semacam BRR.
Dari sisi budaya, Adli Abdullah menyebut dana triliunan rupiah itu sebagai "sedekah orang dan hikmah tsunami", sebuah pembingkaian moral yang menuntut agar bantuan tidak dihabiskan secara sia-sia. Pembingkaian ini sejalan dengan kritiknya yang lebih luas terhadap ekonomi yang berorientasi pada "menghabiskan anggaran". Dalam kajian tata kelola bencana, perdebatan sekitar BRR menjadi salah satu kasus penting tentang ketegangan antara efektivitas badan rekonstruksi terpusat dan pembangunan kapasitas lokal dalam pemulihan pascabencana.
BRR Aceh–Nias was established by the Indonesian government in 2005 to coordinate rehabilitation and reconstruction after the tsunami of 26 December 2004, with a mandate ending in 2009. Headed by Kuntoro Mangkusubroto, the agency managed funds from government, international donors and non-governmental organisations on a scale unprecedented in Indonesia. From the outset its presence prompted debate in Aceh about the relationship between a special central agency and a regional government that was itself recovering.
In December 2006, two years after the tsunami, Kuntoro publicly named several obstacles to reconstruction: BRR's internal capacity, the regions' weak capacity to absorb funds, inadequate supporting regulations, bureaucracy, difficulty finding contractors for projects above Rp 20 billion, and land acquisition. He also put the reconstruction needs of Aceh and Nias at about US$7.1 billion, of which only some US$2.2 billion had been disbursed in the first two years.
M. Adli Abdullah, then a lecturer in the Faculty of Law at Syiah Kuala University, responded in the essay "Menyikapi Frustrasi Pak Kun" (Responding to Pak Kun's Frustration, Serambi Indonesia, 23 December 2006). He disputed the claim that Acehnese contractors could not handle large projects, pointing to local contractors financing projects worth tens to hundreds of billions of rupiah in Bireuen and North Aceh. He also rejected the impression that Acehnese were unwilling to release land for public purposes: in his view people were willing once a price was agreed, as in the case of embankment land at Alue Naga, Syiah Kuala, where a price of Rp 50,000 per metre had been set but payment had not been released even though the land was already in use.
The most fundamental criticism concerned partnership. The deputy head of the provincial Regional Infrastructure Office, Mawardinoor Mahmud, judged that BRR's work amounted to little more than absorbing budgets without regard to usefulness. For Adli Abdullah, the statements of Kuntoro and Mawardinoor together showed that BRR and the regional government were going their separate ways. He described BRR as having become a kind of 'new king' in Aceh that eroded the role of partnership.
His central proposal was a redefinition of role. BRR, he argued, had originally been created to stand in temporarily for an Acehnese government that had been shattered and had lost public trust, not to become a new machinery of government. Once regional government had strengthened, BRR should concentrate on major projects such as roads, ports and the popular economy, hand over projects that regional government could carry out, and prepare the transfer of its functions to the Aceh government. As a comparison he pointed to the recovery of Phuket by the Thai government without a special agency like BRR.
Culturally, Adli Abdullah described the trillions of rupiah as 'people's alms and the wisdom of the tsunami' (sedekah orang dan hikmah tsunami), a moral framing demanding that the aid not be squandered. The framing is consistent with his wider critique of an economy oriented to 'spending the budget'. In the study of disaster governance, the debate around BRR is an important case of the tension between the effectiveness of a centralised reconstruction agency and the building of local capacity in post-disaster recovery.
Gagasan kunciKey ideas
Badan sementara, bukan pemerintahan baruTemporary agency, not new government
BRR seharusnya menguatkan, bukan menggantikan, Pemerintah Aceh.BRR should strengthen, not replace, the Aceh government.
Kapasitas lokalLocal capacity
Kontraktor dan masyarakat Aceh dinilai lebih siap daripada yang digambarkan BRR.Acehnese contractors and communities were judged more capable than BRR portrayed.
Serap anggaranBudget absorption
Ukuran kinerja berbasis penyerapan dana berisiko mengabaikan manfaat proyek.Performance measured by disbursement risks neglecting project usefulness.
Sedekah tsunamiTsunami alms
Dana bantuan dibingkai secara moral sebagai sedekah yang tidak boleh disia-siakan.Aid funds are morally framed as alms that must not be wasted.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apa dampak jangka panjang model badan rekonstruksi terpusat seperti BRR terhadap kapasitas birokrasi dan ekonomi lokal Aceh setelah 2009?What were the long-term effects of a centralised reconstruction agency such as BRR on Aceh's bureaucratic capacity and local economy after 2009?
Kutip entri ini:Cite this entry: “BRR Aceh–Nias dan kritik tata kelola rekonstruksi”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/brr-dan-tata-kelola-rekonstruksi-aceh/