Dayah

Sejarah keulamaan Aceh tidak dapat dipisahkan dari dayah. Yusny Saby menyebut empat lapis ulama yang paling berpengaruh dalam membentuk nilai keagamaan dan budaya Aceh: ulama Pasai, ulama Aceh Darussalam, ulama Prang Sabi, dan ulama reformis PUSA. Benang merahnya adalah bahwa kegiatan ulama tidak berpusat di istana, tetapi di dayah-dayah yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Karena itu, dayah bukan sekadar sekolah, melainkan simpul jaringan sosial, spiritual, dan politik.

Secara internal, dayah tersusun berjenjang. Teungku Chik atau Abu menetapkan kurikulum dan metode pengajaran; Teungku Bale mengajar di balai-balai dayah dan setara tingkat sekolah menengah atas; Teungku Rangkang adalah santri senior yang menjadi asisten setara sekolah menengah pertama. Di luar dayah, Teungku Meunasah mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak kampung sebelum mereka masuk dayah atau sekolah umum. Kitab kuning berbahasa Melayu beraksara Arab menjadi bahan ajar penting, dan sebagian dayah juga memelihara tradisi tarekat dan suluk.

Kini dayah menghadapi persoalan kesinambungan. Di kalangan tradisional, orang tua masih mengirim anak ke dayah dengan keyakinan bahwa masa depan anak berada dalam kuasa Allah, dan kampung yang tidak memiliki alumni dayah kesulitan mencari Teungku Meunasah. Namun banyak orang tua mulai memilih pondok modern yang membuka jalan studi lanjut, termasuk ke Timur Tengah. Keterlibatan ulama dayah dalam politik serta anggapan bahwa lulusannya tidak memiliki jaminan masa depan turut melemahkan posisi dayah, meski apakah dayah benar-benar kehilangan kedudukan utamanya masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Dayah dipandang sebagai pusat peradaban paling asli di Nusantara karena mampu membentuk ‘diri’ yang berspirit, tetapi dinilai gagal mewariskan sistem pendidikannya ke luar dayah. Zakat dan sedekah warga lazim diserahkan kepada teungku dayah untuk dibagikan.

Pendidikan dayah dibaca melalui pandangan Seyyed Hossein Nasr bahwa pendidikan Islam tidak pernah memisahkan pelatihan akal dari pelatihan jiwa. Sejak 1980-an dayah tidak lagi tunggal: selain dayah tradisional, muncul dayah terpadu atau modern, dayah Salafi, dan dayah tahfiz, sehingga alumninya kini juga berkiprah di birokrasi dan politik.

Bencana hidrometeorologi 2025 merusak 532 dayah di Aceh menurut Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dengan rehabilitasi baru sekitar 10 persen pada akhir Juli 2026; Aceh Tamiang paling parah dan Aceh Timur sendiri mencatat 120 bangunan dayah rusak.

Banjir bandang 2025 berdampak pada 532 dayah, dan pada akhir Juli 2026 rehabilitasinya baru sekitar sepuluh persen. Evaluasi kebencanaan mengusulkan perluasan program sekolah aman bencana ke dayah dan menempatkan dayah sebagai simpul kesiapsiagaan.

Dalam perbandingan kawasan, lembaga sejenis juga disebut pandita di Filipina, dan semuanya dipandang memiliki tiga fungsi: pusat transmisi ilmu keislaman, penjaga tradisi, dan pusat reproduksi ulama. Beberapa dayah besar seperti Dayah Darussalam Labuhan Haji dan Dayah MUDI Mesra Samalanga menerima santri dari berbagai daerah Asia Tenggara, dan gerakan Tauhid-Tasawuf dari Labuhan Haji disebut berkembang di sejumlah negeri bagian Malaysia.

Otoritas dayah bertumpu pada karisma yang lahir dari keilmuan, keteladanan, dan barakah, yang diakui masyarakat luas. Gelar Abu, Abon, Waled, dan Abiya tidak diwariskan secara turun-temurun, melainkan diperoleh melalui pengabdian, riyadah, kesabaran, dan keikhlasan; setiap ulama besar meninggalkan biografi spiritual yang menjadi rujukan generasi berikutnya. Dalam kerangka Max Weber, karisma ulama dayah dapat dibaca sebagai otoritas tradisional yang disakralkan, bertumpu pada kepercayaan dan spiritualitas, bukan kekuasaan. Relasi guru-murid didasarkan pada cinta spiritual dan loyalitas batin, sehingga para alumni memelihara ‘silaturrahim keilmuan’ seumur hidup dan jaringan alumni menjadi kekuatan sosial-kultural tersendiri.

Dalam perkembangan kelembagaannya, dayah bergerak dari model ‘klasik minus tata kelola modern’ menuju ‘klasik plus tata kelola modern’. Keragaman bentuknya mencakup dayah klasik yang mempertahankan kitab kuning penuh, dayah semi-modern yang mengadopsi administrasi, sertifikasi, dan pelajaran umum, dayah modern yang memadukan ilmu agama dan umum serta bahasa Arab dan Inggris, hingga varian dayah tahfiz dan dayah berorientasi bahasa Arab. Keuangan transparan, teknologi informasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlakukan sebagai instrumen, bukan tujuan, karena otoritas tetap pada guru, bukan pada sistem. Generasi ‘Abu muda’ lebih terbuka pada ekonomi syariah, isu lingkungan, dan teknologi digital, menjadi jembatan antara tradisi dan realitas global.

Secara sosial-politik, dayah menjadi pusat mobilisasi dan resistensi pada masa kolonial, ketika perlawanan dimaknai sebagai jihad fi sabilillah, dan dari sini tumbuh ‘politik moral’ yang membedakan diri dari politik kekuasaan. Pasca kemerdekaan, ulama dayah berperan sebagai penengah konflik, penasihat pemerintah, dan penyeimbang kebijakan publik, dan pada era otonomi khusus mereka masuk ke struktur formal melalui MPU. Peran ini membawa tantangan politisasi, sehingga independensi dayah dari intervensi kekuasaan menjadi isu penting, sementara koperasi, lembaga zakat, dan usaha ekonomi dayah tumbuh sebagai adaptasi terhadap dinamika ekonomi. Dayah-dayah besar seperti MUDI Mesra Samalanga, Darul Ihsan, Malikussaleh Cot Keueng, dan Tanoh Mirah memiliki metodologi khas masing-masing, tetapi berakar pada prinsip ta‘dzim al-‘ilm dan sanad yang tersambung ke Haramayn, Yaman, dan Mesir.