Hutan tersisa, deforestasi dan banjir Aceh: membaca data spasial 1945–2025Remaining forests, deforestation and floods in Aceh: reading the spatial data, 1945–2025

Banjir bukan hal baru bagi Aceh. Foto-foto lama memperlihatkan halaman Masjid Raya Baiturrahman di Kutaraja tergenang pada 1880–1881 dan jalan-jalan kota terendam pada akhir abad kesembilan belas, sebagaimana tersimpan dalam koleksi KITLV Leiden. Foto keluarga dari 1978 kembali memperlihatkan warga berdiri di genangan setinggi betis di depan masjid yang sama. Namun sejak awal abad ke-21, frekuensi dan daya rusak banjir di Aceh meningkat tajam, dan puncaknya adalah bencana hidrometeorologis akhir November 2025 yang dipicu Siklon Senyar. Pertanyaan yang diajukan dalam paparan Yayasan HAkA pada 24 September 2026 sederhana tetapi tajam: bila hutan Aceh masih tergolong baik, mengapa banjir semakin sering terjadi?

Paparan itu memakai kerangka World Resources Institute Indonesia yang menyebut tiga faktor utama penyebab banjir di Indonesia: berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem dan kondisi topografi. Dari ketiganya, hanya faktor pertama yang dapat diintervensi secara langsung oleh kebijakan dan masyarakat. Cuaca ekstrem terlihat jelas pada peta curah hujan Stasiun Klimatologi Aceh BMKG untuk 26–27 November 2025, ketika banyak wilayah di pesisir timur, pedalaman dan pantai barat Aceh menerima hujan ekstrem di atas 150 milimeter per hari. Topografi Aceh juga tidak bersahabat: sekitar 47 persen daratan Aceh berada pada kelas kelerengan curam dan sangat curam di bagian tengah, sedangkan hanya sekitar 25 persen yang datar, dan di situlah sebagian besar penduduk Aceh tinggal. Air hujan yang jatuh di pegunungan tengah karena itu mengalir cepat ke dataran sempit yang padat penduduk.

Data sejarah tutupan hutan memperlihatkan penyusutan panjang. Menurut Selayang Pandang Atlas Hutan Aceh, luas hutan Aceh pada 1945 sekitar 4.908.019 hektare, merujuk peta Angkatan Darat Amerika Serikat tahun itu, dan pada 2006 tinggal 3.171.319 hektare, sehingga sekitar 1.736.700 hektare hilang dalam enam dasawarsa. Pada 1990 tutupan hutan Aceh sekitar 3,7 juta hektare atau 65 persen daratan. Data Kementerian Kehutanan yang diolah HAkA menunjukkan deforestasi 736.961 hektare selama 34 tahun, 1990–2024, setara lebih dari sepuluh kali luas negara Singapura. Pada 2024 hutan masih menutupi sekitar 55 persen daratan Aceh, jauh di atas Sumatera Utara (27 persen), Riau (28 persen), Jambi (30 persen), Sumatera Selatan (18 persen) atau Lampung (10 persen), dan menempatkan Aceh di peringkat ketiga belas nasional menurut Sistem Monitoring Hutan Nasional. Kawasan hutan Aceh menurut SK Menteri LHK Nomor 580 Tahun 2018 seluas 3.552.840 hektare, terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, taman buru, taman hutan raya serta taman wisata alam darat dan laut.

Hubungan antara deforestasi dan bencana diperlihatkan dengan data dua dasawarsa. Akumulasi deforestasi di Aceh sejak 2003 terus naik hingga sekitar 328 ribu hektare pada 2023, sementara jumlah kejadian banjir dan banjir bandang naik dari hitungan satuan pada awal 2000-an menjadi sekitar seratus kejadian per tahun pada 2021–2023, dengan puncak 111 kejadian pada 2022 menurut data BNPB yang diolah. Kejadian tanah longsor juga meningkat, dengan puncak sekitar 19 kejadian pada 2020. Rerata deforestasi tahunan Aceh sejak 1991 sekitar 18.539 hektare per tahun, dengan rerata sepuluh tahunan yang menurun dari sekitar 28.584 hektare menjadi 15.754, 14.480 dan 7.618 hektare, sebelum kembali naik pada 2024.

Lonjakan terbesar terjadi pada 2025. Seri data HAkA mencatat kehilangan tutupan hutan sekitar 21 ribu hektare pada 2015–2016, menurun ke kisaran 9 ribu hektare pada 2021–2023, naik menjadi 10.610 hektare pada 2024, lalu melonjak menjadi 39.687 hektare pada 2025. Data University of Maryland untuk 2025 mencatat sekitar 22.012 hektare. HAkA memilah penyebab kehilangan 2025: sekitar 24.372 hektare atau 61,5 persen disebabkan faktor alami seperti longsor, banjir dan pelebaran alur sungai, sebagian besar pada November–Desember 2025 akibat Siklon Senyar dan terutama di wilayah pegunungan dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Sisanya, 15.230 hektare, adalah faktor antropogenik: perkebunan sekitar 13.000 hektare (32,8 persen), jalan 1.007 hektare, pertambangan 796 hektare dan penebangan 428 hektare. Temuan ini menegaskan pentingnya KEL diakomodasi secara kuat dalam tata ruang sebagai penyangga hidrologis dan mitigasi bencana.

Sebaran deforestasi tidak merata. Menurut dokumen Tingkat Referensi Emisi Hutan (FREL) Aceh 2023, sepuluh kabupaten/kota dengan deforestasi terbesar pada 2006–2020 adalah Aceh Timur (50.105 hektare), Aceh Singkil (34.931), Subulussalam (28.790), Aceh Tenggara (24.549), Aceh Utara (20.313), Gayo Lues (19.788), Nagan Raya (18.939), Aceh Tengah (18.511), Aceh Tamiang (17.420) dan Aceh Barat Daya (17.320). Untuk 2022–2025, data HAkA menempatkan Aceh Selatan sebagai wilayah dengan kehilangan tutupan hutan tertinggi secara konsisten, disusul Nagan Raya, Aceh Timur dan Aceh Utara. Analisis pemicu dalam dokumen yang sama memperlihatkan bahwa dari hutan seluas sekitar 3,37 juta hektare pada 2006, sekitar 165 ribu hektare berubah menjadi komoditas nonkehutanan, terutama perkebunan (sekitar 110 ribu hektare) dan pertanian lahan kering campur, sekitar 188 ribu hektare menjadi lahan tidak produktif, dan sekitar 1.700 hektare menjadi area terbangun.

Paparan itu juga menampilkan wajah tantangan di lapangan: tambang di Beutong, Nagan Raya (2023), jalan logging di Serbajadi, Aceh Timur (2022), perambahan berundak di Sultan Daulat, Subulussalam (2024), tambang emas tanpa izin di Babahrot, Aceh Barat Daya (2025), kerusakan gambut di Darul Makmur, Nagan Raya (2025) dan kebakaran lahan di Trumon, Aceh Selatan (2025). Dampak bencana 2025 didokumentasikan dari udara di Karang Baru (Aceh Tamiang), Lubok Pusaka (Aceh Utara), Sahraja (Aceh Timur), Toweren (Aceh Tengah), Pantai Ceuremen (Aceh Barat), Beutong Ateuh Banggalang (Nagan Raya), jalan KKA (Bener Meriah) dan Meureudu (Pidie Jaya). Bappeda Aceh menyebut kerusakan sekitar Rp100 triliun dan kerugian Rp38 triliun, sementara kebutuhan pemulihan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh 2026–2028 mencapai sekitar Rp153 triliun, lebih dari sepuluh kali APBA dan sekitar tiga kali kebutuhan pemulihan tsunami.

Di sisi lain ada peluang. Kajian Said Fauzan Baabud dan kawan-kawan (2016) menghitung Nilai Ekonomi Total hutan Aceh seluas 3.557.928 hektare sebesar Rp412,3 triliun bila sepenuhnya dilestarikan, Rp304,7 triliun bila tetap pada tingkat saat itu, dan hanya Rp208,2 triliun bila seluruh hutan dataran rendah musnah. Nilai itu bersumber dari dua belas jasa lingkungan, terbesar suplai air reguler (sekitar Rp220 triliun), pembangkit listrik tenaga air (Rp66,2 triliun), keindahan alam (Rp24,8 triliun), penyerapan karbon (Rp23,7 triliun) dan mitigasi banjir serta erosi (Rp18 triliun), disusul perikanan, hasil hutan bukan kayu, penyerbukan, regulasi iklim lokal, pencegahan kebakaran, perlindungan keanekaragaman hayati dan air tanah.

Peluang pendanaan datang melalui skema pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment, RBP) REDD+. Aceh telah memiliki Tingkat Referensi Emisi Hutan sub-nasional pertama melalui keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada Maret 2019, dengan alokasi emisi deforestasi Aceh sekitar 7,92 juta ton CO2e dan degradasi sekitar 1,37 juta ton CO2e, lalu FREL kedua yang disusun Bappeda Aceh pada 2023 dengan total emisi deforestasi, degradasi dan peningkatan cadangan karbon sekitar 6,19 juta ton CO2e per tahun. Program RBP REDD+ Provinsi Aceh bernilai sekitar Rp27,13 miliar selama 24 bulan, dikelola Sekretariat Daerah Aceh dengan lembaga pelaksana Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia, dan mencakup penguatan kelembagaan REDD+, penanganan konflik tenurial, mitigasi dan adaptasi berbasis masyarakat, model pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta pemantauan dan evaluasi.

Paparan itu juga mengingatkan dimensi moral dan politik. Di dalamnya dikutip amanah tulisan tangan Wali Nanggroe Teungku Hasan M. di Tiro dari Stockholm, 15 Juni 2009, yang berpesan agar alam Aceh dijaga untuk anak cucu, serta jejak pertemuan Menteri LHK dengan Wali Nanggroe tentang penyelamatan lingkungan dan hutan Aceh, dan perdebatan tentang Kawasan Ekosistem Leuser dalam tata ruang. Pada 25 Februari 2026, BPS Provinsi Aceh dan HAkA meluncurkan buku Dua Dekade Deforestasi Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Menurunnya Kesejahteraan, dan pada hari yang sama HAkA menggelar diskusi kelompok terarah tentang kehilangan tutupan hutan dan dinamika risiko bencana di Aceh.

Kesimpulan paparan dirumuskan dalam empat butir: faktor penyebab banjir yang paling mudah diintervensi adalah menjaga tutupan pohon; menjaga hutan Aceh tersisa menjadi wajib sebagai faktor mitigasi banjir; data spasial membantu analisis keruangan dari hulu ke hilir secara cepat untuk wilayah luas; dan bila Pemerintah Aceh, pemerintah pusat dan seluruh pihak menjaga hutan, laju deforestasi dapat ditekan. Bagi Acehnologi, data ini memperlihatkan bahwa sejarah ekologis Aceh adalah bagian dari sejarah sosial dan politiknya: dari konsesi kayu dan perkebunan, konflik dan rekonstruksi, sampai kewenangan khusus atas Leuser yang dapat dipakai untuk menjaga atau menghabiskan hutan.