Beutong Ateuh Banggalang: ingatan konflik, tambang emas dan sekolah darurat pascabanjir 2025Beutong Ateuh Banggalang: memory of conflict, gold mining and emergency schools after the 2025 floods

Beutong Ateuh Banggalang adalah salah satu kecamatan paling terpencil di Kabupaten Nagan Raya. Letaknya di hulu, di dataran tinggi yang menghubungkan pesisir barat Aceh dengan wilayah Gayo di Aceh Tengah dan Gayo Lues. Sebelum bencana akhir 2025, kecamatan ini terdiri atas empat desa: Kuta Teungoh, Babah Suak, Blang Puuk dan Blang Meurandeh. Wilayahnya dikelilingi hutan yang menjadi bagian dari bentang Kawasan Ekosistem Leuser dan hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke Nagan Raya dan Aceh Barat. Letak di hulu ini menjadikan Beutong penting secara ekologis, tetapi juga rentan terhadap banjir bandang, longsor dan tekanan ekstraksi.

Dalam ingatan kolektif Aceh, nama Beutong Ateuh terikat pada salah satu tragedi paling kelam masa konflik. Pada Juli 1999 aparat keamanan menyerbu pesantren Teungku Bantaqiyah, ulama setempat yang dicurigai berhubungan dengan gerakan bersenjata, dan menewaskan Teungku Bantaqiyah beserta puluhan santri dan warga. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak dibicarakan pada akhir masa Daerah Operasi Militer dan awal era reformasi. Ingatan itu masih hidup, dan muncul kembali ketika para penulis muda mengunjungi Beutong pada 2026, menandakan bahwa trauma konflik dan kerentanan bencana bertumpuk di satu tempat.

Lapisan kedua dalam sejarah Beutong adalah sengketa tambang emas. Wilayah hulu Beutong dan sekitarnya pernah masuk dalam izin usaha pertambangan emas berskala besar. Warga, ulama dan organisasi lingkungan menolak rencana itu karena khawatir terhadap kerusakan hutan, sungai dan sumber air yang menghidupi kampung-kampung di hilir. Penolakan dilakukan melalui aksi massa, gugatan hukum dan forum warga, termasuk sidang rakyat yang didokumentasikan Yayasan HAkA, di mana warga Beutong menyatakan sepakat menolak tambang. Sengketa ini menjadi contoh bagaimana kampung terpencil di hulu dapat menjadi pusat perdebatan nasional tentang tambang dan hutan. Pada 2026 warga kembali menyatakan kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan akan muncul lagi setelah bencana.

Lapisan ketiga adalah bencana. Pada akhir November 2025, ketika Siklon Senyar memicu banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera bagian utara, dua dari empat desa di Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh dan Babah Suak, hilang diterjang air bah. Hanya Blang Puuk dan Blang Meurandeh yang tersisa. Kehilangan dua desa sekaligus berarti hilangnya rumah, lahan, sekolah dan ruang sosial tempat warga menjalani hidup sehari-hari.

Liputan Khalida Zia, peneliti sosial dan pendiri SVARA, yang diterbitkan Perempuan Peduli Leuser pada 5 Juli 2026, merekam keadaan tujuh bulan setelah bencana. Tim SVARA memulai Ekspedisi Kita Biasa-Biasa pada 25 Juni 2026 untuk mengunjungi wilayah terdampak bencana dan bekas titik konflik di Aceh, berangkat dari Banda Aceh, bermalam di Aceh Barat lalu tiba di Beutong. Mereka mendapati bahwa sekolah darurat dibangun secara swadaya di lahan kosong milik geuchik Desa Kuta Teungoh. Bangunannya terdiri atas tiga ruang kelas dengan lantai semen kasar, tiang kayu dan atap papan, sementara buku-buku ditutup terpal.

Sekitar sembilan puluh lima murid sekolah dasar dan seratus lima pelajar sekolah menengah pertama belajar di bangunan itu secara bergantian. SDN 1 dan SDN 2 Beutong Ateuh Banggalang memakainya pada pagi hari, pukul delapan hingga dua belas, sedangkan SMPN 1 Beutong Ateuh Banggalang memakainya pada siang hingga sore, pukul dua hingga lima. Lokasinya di pegunungan dengan jalur yang sepi dan keberadaan babi hutan membuat banyak anak tidak dapat hadir. Guru-guru dipindahkan dari sekolah asal, dan suara antarkelas yang saling mengganggu membuat konsentrasi sulit. Samsuardi, seorang guru honorer, menyatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah memulihkan semangat dan kondisi mental anak-anak, bukan mengejar target pelajaran.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya disebut telah mengetahui keadaan ini dan beberapa kali berkunjung, tetapi hingga liputan ditulis belum ada kepastian tentang pembangunan sekolah permanen. Warga berharap pemulihan yang terukur dan serius, termasuk kejelasan dukungan pendidikan jangka panjang bagi anak-anak mereka. Liputan itu juga mencatat persoalan akses jalan yang rusak. Kebutuhan akan jalan baru memicu ketegangan ketika sebuah jalan dibangun tanpa izin dan tanpa jual beli dengan pemilik lahan, lalu ditutup warga. Persoalan seperti ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi pascabencana dapat memunculkan konflik sosial baru bila tidak dikelola dengan adil.

Beutong Ateuh Banggalang memperlihatkan bagaimana konflik, ekstraksi dan bencana saling berkelindan di wilayah hulu Aceh. Komunitas yang pernah menjadi korban kekerasan negara kemudian harus mempertahankan hutannya dari tambang, lalu kehilangan desanya karena banjir yang diperparah kerusakan daerah tangkapan air. Dalam setiap lapisan, anak-anak dan perempuan menanggung dampak yang besar, dari kehilangan orang tua pada 1999 sampai belajar di bawah atap papan pada 2026.

Bagi Acehnologi, Beutong adalah medan uji tentang hubungan antara pusat dan pinggiran. Keputusan tentang izin tambang, anggaran rekonstruksi dan pembangunan sekolah dibuat jauh dari kampung, sementara akibatnya dirasakan langsung oleh warga. Kasus ini juga menegaskan bahwa damai struktural sejak 2005 belum otomatis menghadirkan pemulihan kultural dan sosial di wilayah-wilayah yang paling terluka. Ingatan tentang Teungku Bantaqiyah, perjuangan menolak tambang dan sekolah darurat pascabanjir merupakan tiga bab dari satu kisah tentang ketahanan sebuah komunitas di hulu.

Posisi Beutong di jalur antara pesisir barat dan dataran tinggi Gayo juga memiliki makna historis. Jalur pegunungan ini sejak lama menjadi lintasan perdagangan hasil hutan dan kebun, serta jalur pergerakan pada masa perang kolonial dan konflik bersenjata. Rencana pembukaan jalan tembus antara Nagan Raya dan Aceh Tengah menambah arti strategis wilayah ini, tetapi juga membuka akses bagi pembalakan dan ekstraksi. Dengan demikian, setiap keputusan tentang jalan di Beutong sekaligus merupakan keputusan tentang masa depan hutan di hulu.

Kehadiran SVARA dan penulis muda perempuan di Beutong juga menandai cara baru merekam wilayah pinggiran. Ekspedisi yang sengaja menggabungkan kunjungan ke titik bencana dan bekas titik konflik memperlihatkan kesadaran bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pengalaman warga. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan studi Aceh untuk membaca bencana bukan sebagai peristiwa alam yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari sejarah sosial dan politik yang panjang.

Kisah Beutong karena itu layak dibaca berdampingan dengan kisah wilayah hulu lain di Aceh yang mengalami beban serupa, seperti hulu Tamiang, Jambo Aye dan dataran tinggi Gayo, agar pola kerentanan di wilayah hulu dapat dipahami secara menyeluruh dan dijawab dengan kebijakan yang tepat.

Penelitian lanjutan dapat menelusuri bagaimana warga Beutong merawat ingatan tentang tragedi 1999, bagaimana gerakan penolakan tambang diorganisasi dan dipimpin, serta bagaimana pemulihan pascabencana memengaruhi hubungan warga dengan pemerintah daerah. Data semacam itu penting agar kebijakan pemulihan di wilayah hulu tidak mengulang pola pengabaian yang selama ini dirasakan warga.