Ganja di Aceh: tradisi pertanian, bumbu masakan dan stigma globalCannabis in Aceh: agricultural tradition, culinary use and global stigma

Ganja menempati posisi ganjil dalam kebudayaan Aceh: akrab dalam kehidupan pertanian dan dapur pedesaan, tetapi sekaligus menjadi sumber stigma bagi daerah yang menyebut dirinya Serambi Mekkah. Salah satu uraian ringkas mengenai ambivalensi ini ditulis M. Adli Abdullah dalam esai "Ganja Aceh Jadi Isu Dunia" (Serambi Indonesia, 21 Mei 2007), yang menggabungkan ingatan pribadi, sejarah lisan dan data penegakan hukum.

Mengenai asal-usulnya, Adli Abdullah mengikuti versi yang beredar luas bahwa ganja dibawa ke Aceh dari India pada akhir abad ke-19, ketika Belanda membuka perkebunan kopi di dataran tinggi Gayo, dan dipakai sebagai tanaman penangkal hama kopi. Versi ini perlu dibaca sebagai tradisi lokal yang belum sepenuhnya diverifikasi secara arsip, mengingat ganja sudah lama dikenal di wilayah Samudra Hindia. Ia juga mencatat bahwa tanaman ini sejak kuno dipakai sebagai obat di Cina, dan di kalangan anak muda dikenal dengan sebutan gelek, cimeng atau rasta.

Sumber-sumber kesultanan memberi alasan kuat untuk meragukan bahwa ganja baru dikenal di Aceh pada akhir abad ke-19. Dalam bagian dastur Mābaina al-Salāṭīn, daftar barang dagangan yang dikenai bawab (pungutan) di Bandar Aceh Darussalam pada masa Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, ketika Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang menjabat panglima bandar, memuat "ganja" di antara lada, cendana, bakong (tembakau), daun nilam, akar manis, kapur barus dan kulit manis. Daftar bawab dacing syahbandar Saiful Muluk juga menyebut "ganja dan nilam", dan ketentuan adat Orang Kaya Paduka Seri Nara mencatat pungutan "pada ganja pada orang memuat". Bila istilah itu memang merujuk pada tanaman yang sama, ganja telah menjadi komoditas yang diperdagangkan dan dipajaki di pelabuhan Aceh sejak abad ke-17, jauh sebelum perkebunan kopi kolonial di Gayo. Identifikasi ini masih perlu diuji dengan sumber lain, tetapi keberadaannya dalam daftar pabean resmi sudah cukup untuk menempatkan versi asal-usul abad ke-19 sebagai tradisi yang perlu dikritisi, bukan fakta yang mapan.

Fungsi pertanian ganja di tingkat kampung terekam dalam kesaksian Adli Abdullah sendiri: pada masa kecilnya, orang kampung menanam ganja berdampingan dengan tembakau Aceh sebagai obat alami untuk menghindari serangan ulat. Dalam esai itu, hubungan tumpang sari tersebut dikaitkan dengan sebutan lakoe bakong. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa ganja hadir dalam pengetahuan agronomi lokal sebagai tanaman pelindung, bukan semata sebagai bahan memabukkan.

Di dapur, biji ganja dipakai sebagai bumbu. Adli Abdullah mencatat bahwa sebagian masyarakat menganggap masakan tertentu belum sempurna bila bumbunya tidak dicampur biji ganja, dan tradisi ini sulit dihilangkan. Penggunaan kuliner ini, yang juga dikenal dalam berbagai catatan tentang masakan Aceh seperti kuah beulangong dan gulai kambing, membedakan posisi ganja dalam budaya Aceh dari konsumsi rekreasional modern.

Kedudukan ganja dalam kebudayaan agraris dan kuliner itu menjelaskan mengapa pemberantasannya tidak sederhana. Adli Abdullah mengakui bahwa tradisi bumbu biji ganja "memang sulit untuk dihilangkan atau diberantas", karena ia melekat pada standar rasa yang diwariskan, bukan pada niat untuk mabuk. Di sini muncul jurang antara kategori hukum modern, yang memperlakukan seluruh bagian tanaman sebagai narkotika, dan kategori lokal, yang membedakan tanaman pelindung di kebun, bumbu di dapur dan barang dagangan di pasar gelap. Perbedaan kategori inilah yang sering hilang dalam pemberitaan, sehingga kebiasaan kampung yang telah berlangsung lama dapat tampak seolah-olah sama dengan jaringan perdagangan narkotika lintas negara.

Persoalan berubah ketika ganja menjadi komoditas ilegal berskala besar. Hutan-hutan Aceh dikenal sebagai lokasi ladang ganja, dan Aceh disebut-sebut sebagai salah satu penghasil terbesar di Asia Tenggara. Isu ini, menurut Adli Abdullah, turut dibahas secara khusus dalam Sidang ke-49 Komisi Narkotika PBB (UN Commission on Narcotic Drugs) di Wina pada 13–17 Maret 2006, di mana UNODC menyatakan kesediaan membantu Indonesia mencari mata pencaharian alternatif bagi petani. Ia juga mengutip perkiraan bahwa keuntungan mafia ganja di Aceh mencapai sekitar Rp 1,05 triliun per tahun, setara kira-kira seperempat APBD Aceh saat itu, dengan memanfaatkan keterisolasian wilayah, kemiskinan pedesaan, rendahnya pendidikan dan konflik berkepanjangan.

Dimensi stigma memiliki muatan moral yang khas Aceh. Adli Abdullah menulis bahwa orang yang mencintai negeri Serambi Mekkah akan merasa malu dan sedih karena Aceh dikenal bukan hanya karena konflik dan tsunami, tetapi juga sebagai produsen ganja, dan bahwa "heroisme orang Aceh" telah dimanfaatkan mafia untuk keuntungan pribadi. Ia menyerukan agar ulama, tokoh adat, intelektual dan pemerintah bersama-sama menghapus citra tersebut, dan secara khusus menujukan seruannya kepada pemerintahan baru Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang terpilih sesudah perdamaian. Dalam bingkai ini ganja bukan sekadar masalah kriminal, melainkan juga ancaman terhadap identitas religius Aceh dan terhadap reputasi yang hendak dibangun kembali sesudah konflik.

Dimensi diaspora menjadikan persoalan ini lebih tragis. Banyak pemuda Aceh mendekam di penjara Indonesia dan Malaysia karena kasus narkotika; pada 2007 disebutkan sembilan orang Aceh telah divonis hukuman gantung di Malaysia dan ratusan lainnya menghadapi ancaman serupa, di negara yang sejak 1970 telah mengeksekusi lebih dari 351 narapidana. Survei acak yang dilakukan Adli Abdullah menunjukkan faktor keterlibatan berupa ketiadaan keterampilan, ajakan teman dan mimpi cepat kaya. Ia mengimbau orang tua di kampung untuk menelisik kiriman uang besar dari perantauan.

Pengamatan lain dari kajian tentang Aceh pascatsunami menguatkan keterkaitan antara ganja, perantauan dan konflik. Dalam pemetaan kelompok-kelompok perantau Aceh, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad mencatat adanya perantau yang berdagang "mulai yang paling halal sampai paling haram (ganja)", yang hidup berkelompok di beberapa provinsi dan sebagian berprofesi sebagai bandar ganja di Jawa, dan bahwa sebagian uang kiriman kelompok yang bersimpati pada GAM disumbangkan untuk dana perjuangan. Kajian yang sama mencatat bahwa banyak warga Aceh mendekam di penjara Malaysia karena kasus ganja atau sabu-sabu, meskipun hubungan Aceh dan Malaysia tetap baik. Sementara itu, kajian Khairil Miswar tentang perilaku keagamaan masyarakat Aceh mengutip data Badan Narkotika Nasional yang mencatat 48.300 pemakai narkoba di Aceh dalam satu tahun dan menempatkan Aceh di urutan keempat dari 33 provinsi dalam peredaran narkoba, dengan ganja dan sabu-sabu yang telah merambah perkampungan. Data-data ini memperlihatkan pergeseran dari tradisi tanaman pelindung menjadi persoalan kesehatan publik dan keamanan.

Sebagai jalan keluar, Adli Abdullah mengusulkan empat langkah: kerja sama dengan lembaga PBB untuk pemberantasan dan mata pencaharian alternatif; pendekatan berimbang antara supremasi hukum dan kesejahteraan, dengan hukuman berat bagi mafia dan insentif bagi petani serta nelayan miskin yang dimanfaatkan; pendekatan kultural melalui pemolisian masyarakat yang melibatkan ulama dan tokoh adat; serta pembukaan akses daerah terisolasi agar produk unggulan desa bernilai tinggi. Dalam perdebatan yang lebih baru tentang ganja medis dan kebijakan narkotika, catatan ini tetap berguna sebagai dokumentasi posisi kultural ganja di Aceh sebelum isu tersebut sepenuhnya dipolitisasi.

Bagi kajian Aceh, ganja merupakan contoh bagaimana satu tanaman dapat menempati beberapa lapis makna sekaligus: komoditas pabean kesultanan, tanaman pelindung dalam tumpang sari tembakau, bumbu dalam masakan, sumber ekonomi gelap pada masa konflik, dan lambang stigma bagi daerah yang menjunjung syariat. Pertanyaan yang terbuka antara lain bagaimana istilah ganja dalam daftar bawab abad ke-17 harus dipahami, kapan dan bagaimana penanaman ganja meluas di pedalaman, serta bagaimana pengetahuan agronomi dan kuliner lokal dapat didokumentasikan tanpa mengabaikan dampak sosial perdagangan narkotika. Kajian semacam itu juga dapat memperkaya entri-entri tentang diaspora Aceh dan jaringan ganja Aceh–Jawa dengan perspektif sejarah yang lebih panjang.