Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Aceh 2022

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/1595/2022 tentang Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Aceh adalah dokumen induk yang mencatat seluruh satuan wilayah pemerintahan di provinsi ini, dari kabupaten/kota sampai gampong. Dokumen yang disusun Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh ini terdiri atas tiga lampiran. Lampiran I merekapitulasi jumlah kecamatan, mukim dan gampong per kabupaten/kota beserta ibu kotanya. Lampiran II merinci jumlah mukim dan gampong per kecamatan berikut nama ibu kota kecamatan dan dasar hukum pembentukannya. Lampiran III, bagian terbesar dengan sekitar dua ratus halaman, mendaftar kode dan nama setiap kemukiman dan gampong. Bagi studi Aceh, dokumen ini penting karena ia memperlihatkan bagaimana mukim, lembaga adat yang berakar pada jamaah masjid Jumat, dimasukkan ke dalam tata administrasi negara sampai ke tingkat penomoran.

Menurut rekapitulasi Lampiran I, Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota, 290 kecamatan, 819 mukim dan 6.500 gampong. Angka ini sangat dekat dengan data terbuka Pemerintah Aceh tahun 2023, yang menghitung 6.497 gampong dengan jumlah kecamatan dan mukim yang sama, sehingga selisih kecil itu mencerminkan penataan gampong yang terus berlangsung. Aceh Utara memiliki gampong terbanyak (852) dan kecamatan terbanyak (27), Pidie memiliki mukim terbanyak (97) dengan 730 gampong, disusul Aceh Utara (76 mukim), Bireuen (75 mukim, 609 gampong) dan Aceh Besar (68 mukim, 604 gampong). Di ujung lain, Kota Sabang hanya memiliki 3 kecamatan, 7 mukim dan 18 gampong, sedangkan Kota Langsa memiliki 5 kecamatan dengan hanya 6 mukim untuk 66 gampong. Ibu kota kabupaten yang dicantumkan mengingatkan pada peta pemekaran pascareformasi, dari Kota Jantho di Aceh Besar dan Karang Baru di Aceh Tamiang sampai Simpang Tiga Redelong di Bener Meriah dan Suka Makmue di Nagan Raya.

Ciri paling khas dokumen ini adalah struktur kodenya. Kode wilayah Aceh disusun dalam lima segmen, misalnya 11.01.02.01.2004, yang berturut-turut menunjukkan provinsi (11), kabupaten (01, Aceh Selatan), kecamatan (02, Kluet Utara), kemukiman (01) dan gampong (2004). Kode nasional yang dipakai Kementerian Dalam Negeri pada umumnya hanya mengenal empat jenjang, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan menyisipkan segmen kemukiman di antara kecamatan dan gampong, Pemerintah Aceh menerjemahkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang membagi kecamatan atas mukim dan mukim atas gampong, ke dalam bahasa administrasi. Angka empat digit gampong yang diawali 2 menandai gampong, sementara awalan 1 menandai kelurahan. Kode kabupaten mengikuti urutan pembentukan, dengan 11.01 sampai 11.18 untuk kabupaten dan 11.71 sampai 11.75 untuk kota, yakni Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam.

Kolom keterangan dokumen ini merekam sejarah penataan wilayah yang biasanya tersembunyi. Di Aceh Selatan, banyak kecamatan dicatat dengan dasar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di Sumatera Utara, yang menunjukkan kesinambungan wilayah sejak awal Republik, sementara sejumlah mukim ditandai sebagai mukim baru berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019, dan beberapa gampong dicatat berpindah dari Kluet Tengah ke Kluet Utara berdasarkan qanun tahun 2010. Di Aceh Timur, pembentukan mukim baru tersebar dalam qanun tahun 2012, 2014, 2016, 2017 dan 2019. Di Aceh Tenggara, belasan qanun kabupaten tahun 2006 menjadi dasar pembentukan kute. Di Bireuen, qanun tahun 2004 dan 2007 berulang kali disebut, di Pidie Jaya qanun tahun 2022, di Aceh Tamiang qanun tahun 2018 dan 2022. Dokumen juga mencatat perubahan status kelurahan menjadi gampong atau kampung, seperti penghapusan Kelurahan Kota Lhoksukon di Aceh Utara yang menjadi Gampong Kuta Lhoksukon melalui Qanun Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009, perubahan kelurahan di Kota Kualasimpang menjadi kampung berdasarkan qanun Aceh Tamiang, dan penghapusan kelurahan serta pembentukan gampong di Kota Sabang. Kecenderungan ini, dari kelurahan yang dipimpin lurah sebagai pegawai negeri menuju gampong yang dipimpin keuchik pilihan warga, memperlihatkan bagaimana otonomi khusus mendorong pemulihan satuan adat bahkan di wilayah perkotaan.

Perbandingan jumlah gampong per mukim menyingkap perbedaan sejarah antarwilayah. Rata-rata satu mukim di Aceh membawahi sekitar delapan gampong, dekat dengan ketentuan Qanun Syara’ Kesultanan Aceh bahwa satu mukim terdiri atas tiga sampai delapan meunasah. Namun Aceh Tengah menonjol dengan 20 mukim untuk 295 gampong, hampir lima belas gampong per mukim, sejalan dengan catatan Taqwaddin Husin bahwa unit pemerintahan mukim di wilayah hukum adat Gayo, Alas dan Batak baru dibentuk sekitar 1976, sehingga di sana mukim lebih merupakan bingkai administratif yang luas daripada federasi jamaah masjid yang tumbuh dari bawah. Aceh Utara (sekitar sebelas gampong per mukim), Langsa (sebelas) dan Subulussalam (sekitar sepuluh) juga berada di atas rata-rata. Sebaliknya, Simeulue (kurang dari lima), Aceh Selatan (sekitar lima), Banda Aceh (sekitar lima) dan Gayo Lues (sekitar lima) memiliki mukim yang relatif kecil. Pada tingkat kecamatan, Lhoksukon di Aceh Utara tercatat dengan 75 gampong dalam 4 mukim, sedangkan Peusangan di Bireuen memiliki 9 mukim dan 69 gampong, jumlah mukim terbanyak untuk satu kecamatan. Kabupaten di pesisir utara dan timur, terutama Pidie dan Bireuen yang rata-rata memiliki lebih dari empat mukim per kecamatan, adalah jantung lama sistem mukim.

Penataan kemukiman yang tercatat dalam dokumen ini berkaitan langsung dengan perdebatan tentang syarat sebuah mukim. Kamaruddin Andalah mencatat pedoman bahwa mukim yang penduduknya kurang dari seribu jiwa atau seratus kepala keluarga, atau yang terdiri atas kurang dari tiga gampong, sebaiknya digabung dengan mukim terdekat, dengan hasil penggabungan atau penghapusan ditetapkan melalui qanun kabupaten/kota yang memuat nama mukim, cakupan gampong, jumlah penduduk, aset, batas dan peta wilayah. Banyaknya qanun mukim baru dalam kolom keterangan Kepgub 2022 menunjukkan bahwa yang terjadi justru pemekaran, terutama di kabupaten yang luas, seiring pemekaran kecamatan. Setiap mukim baru berarti satu imeum mukim, satu tuha peut mukim dan satu wilayah ulayat baru, sehingga peta kode ini juga dapat dibaca sebagai peta tumbuhnya lembaga adat yang diakui negara.

Dokumen ini berguna bagi berbagai keperluan. Kode wilayah dipakai dalam administrasi kependudukan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dana gampong, pemilihan umum, dan statistik, sehingga keseragamannya menentukan apakah sebuah gampong atau mukim tercatat dalam sistem negara. Bagi peneliti, Lampiran III adalah semacam gazetir yang memuat ribuan toponimi Aceh, dari nama-nama berawalan Lam, Meunasah, Blang, Cot, Alue, Ujong, Kuala dan Keude di wilayah berbahasa Aceh, sampai nama kute di Aceh Tenggara dan nama kampung berbahasa Gayo dan Melayu. Toponimi ini menyimpan jejak bentang alam, permukiman dan sejarah lokal, dan bersama data mukim ia memperlihatkan bahwa struktur adat Aceh bukan hanya warisan masa lalu, tetapi kerangka yang terus dipakai untuk menghitung, mengatur dan membiayai kehidupan sehari-hari.

Decree of the Governor of Aceh No. 140/1595/2022 on the Codes and Data of Administrative Regions in Aceh is the master record of all government units in the province, from districts and cities down to the gampong. Prepared by the Bureau of Government and Regional Autonomy of the Aceh Regional Secretariat, it has three annexes. Annex I summarises the number of subdistricts, mukim and gampong in each district and city, with their capitals. Annex II lists the number of mukim and gampong per subdistrict, with subdistrict capitals and the legal basis of their creation. Annex III, the largest part at about two hundred pages, lists the code and name of every mukim and gampong. For Aceh studies the document matters because it shows how the mukim, a customary institution rooted in the Friday mosque congregation, has been built into state administration right down to its numbering.

According to Annex I, Aceh consists of 23 districts and cities, 290 subdistricts, 819 mukim and 6,500 gampong. These figures are very close to the Aceh government’s 2023 open data, which counts 6,497 gampong with the same number of subdistricts and mukim, so the small difference reflects ongoing village restructuring. North Aceh has the most gampong (852) and subdistricts (27), Pidie has the most mukim (97) with 730 gampong, followed by North Aceh (76 mukim), Bireuen (75 mukim, 609 gampong) and Aceh Besar (68 mukim, 604 gampong). At the other end, Sabang has only 3 subdistricts, 7 mukim and 18 gampong, while Langsa has 5 subdistricts with only 6 mukim for 66 gampong. The district capitals listed recall the map of post-reform splits, from Kota Jantho in Aceh Besar and Karang Baru in Aceh Tamiang to Simpang Tiga Redelong in Bener Meriah and Suka Makmue in Nagan Raya.

The most distinctive feature of the document is its code structure. Aceh’s regional codes have five segments, for example 11.01.02.01.2004, indicating in turn the province (11), the district (01, South Aceh), the subdistrict (02, Kluet Utara), the mukim (01) and the gampong (2004). The national codes used by the Ministry of Home Affairs generally have only four levels: province, district or city, subdistrict and village. By inserting a mukim segment between subdistrict and gampong, the Aceh government translates Article 2 of Law No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh, which divides subdistricts into mukim and mukim into gampong, into administrative language. Four-digit village numbers beginning with 2 mark gampong, while those beginning with 1 mark urban kelurahan. District codes follow the order of creation, 11.01 to 11.18 for districts and 11.71 to 11.75 for the cities of Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa and Subulussalam.

The remarks column records a history of territorial change that usually remains hidden. In South Aceh many subdistricts are listed with Emergency Law No. 7 of 1956 on the formation of districts in North Sumatra as their basis, showing territorial continuity since the early Republic, while several mukim are marked as new under South Aceh District Qanun No. 1 of 2019, and some villages are recorded as moving from Kluet Tengah to Kluet Utara under a 2010 qanun. In East Aceh new mukim were created by qanun in 2012, 2014, 2016, 2017 and 2019. In Southeast Aceh a dozen or more district qanun of 2006 underlie the creation of kute. Bireuen’s qanun of 2004 and 2007 recur, as do Pidie Jaya’s of 2022 and Aceh Tamiang’s of 2018 and 2022. The document also records the conversion of kelurahan into gampong or kampung, such as the abolition of Kelurahan Kota Lhoksukon in North Aceh, which became Gampong Kuta Lhoksukon under North Aceh Qanun No. 1 of 2009, the change of kelurahan in Kualasimpang into kampung under Aceh Tamiang qanun, and the abolition of kelurahan and creation of gampong in Sabang. This trend, from kelurahan headed by a civil servant toward gampong headed by an elected keuchik, shows how special autonomy has encouraged the restoration of customary units even in urban areas.

Comparing the number of gampong per mukim reveals different regional histories. On average a mukim in Aceh oversees about eight gampong, close to the rule in the Qanun Syara’ of the Aceh Sultanate that a mukim comprises three to eight meunasah. Central Aceh stands out with 20 mukim for 295 gampong, almost fifteen per mukim, in line with Taqwaddin Husin’s observation that mukim units in the Gayo, Alas and Batak customary law areas were only established around 1976, so that there the mukim is more a broad administrative frame than a federation of mosque congregations grown from below. North Aceh (about eleven per mukim), Langsa (eleven) and Subulussalam (about ten) are also above average. By contrast, Simeulue (under five), South Aceh (about five), Banda Aceh (about five) and Gayo Lues (about five) have relatively small mukim. At subdistrict level, Lhoksukon in North Aceh has 75 gampong in 4 mukim, while Peusangan in Bireuen has 9 mukim and 69 gampong, the most mukim of any subdistrict. The districts of the northern and eastern coast, especially Pidie and Bireuen with more than four mukim per subdistrict on average, are the old heartland of the mukim system.

The restructuring of mukim recorded here relates directly to debates on what a mukim requires. Kamaruddin Andalah notes guidance that a mukim with fewer than a thousand residents or a hundred households, or with fewer than three gampong, should be merged with its nearest neighbour, with the result set by district qanun specifying the mukim’s name, villages, population, assets, boundaries and map. The many qanun on new mukim in the remarks column of the 2022 decree show that what has actually happened is subdivision, especially in large districts, alongside the splitting of subdistricts. Each new mukim means one more imeum mukim, one more tuha peut mukim and one more ulayat territory, so this code map can also be read as a map of the growth of state-recognised customary institutions.

The document serves many purposes. Regional codes are used in civil registration, planning and budgeting, the transfer of village funds, elections and statistics, so their consistency determines whether a gampong or mukim is recorded in the state’s systems. For researchers, Annex III is a kind of gazetteer of thousands of Acehnese place names, from names beginning with Lam, Meunasah, Blang, Cot, Alue, Ujong, Kuala and Keude in Acehnese-speaking areas to the kute of Southeast Aceh and the Gayo and Malay kampung. These toponyms preserve traces of landscape, settlement and local history, and together with the mukim data they show that Aceh’s customary structure is not merely a legacy of the past but a framework still used to count, govern and fund everyday life.