Harta ulayat mukim: hutan, seuneubok, blang, dan laot dalam hukum adat Aceh

Mukim di Aceh bukan hanya satuan pemerintahan, tetapi juga persekutuan yang menguasai ruang hidup. Hutan, sungai, sawah, kebun, pantai, kuala dan laut di sekitar sebuah kemukiman dipandang sebagai ulayat, yaitu wilayah yang hak pengaturannya ada pada persekutuan, bukan milik orang per orang. Pasal 18 Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim merumuskannya sebagai harta kekayaan yang telah ada atau kemudian dikuasai mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah kekayaan itu harus diinventarisasi dan didaftarkan, pemanfaatannya diatur bupati atau wali kota berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim, dan pengawasannya dilakukan tuha peut mukim. Taqwaddin Husin, yang menulis disertasi tentang pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat mukim, menjadikan ketentuan ini dasar untuk menyatakan bahwa mukim berwenang mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

Kamaruddin Andalah merinci jenis harta itu dengan batas-batas yang lahir dari pengalaman lapangan. Tanah mukim mencakup tanah yang belum menjadi hak milik pribadi, tanah yang belum dikelola perorangan, dan tanah absentee yang dikuasai orang luar mukim tetapi tidak digarap, seperti padang penggembalaan. Hutan mukim adalah hutan yang belum dimiliki perorangan atau badan hukum. Batang air meliputi krueng, alue, irigasi dan tuwie. Panton atau pante krueng adalah kawasan pinggir sungai yang terbentuk karena abrasi atau perpindahan alur. Kuala adalah muara tempat perahu keluar masuk, pasie adalah pantai sampai batas pasir tempat perahu ditambatkan, dan danau mencakup areal produksi di tepinya. Laut mukim terbentang sejauh leun pukat, jangkauan pukat ditarik ke darat, sedangkan gunung atau glee dibatasi siuroe jak-woe, sejauh perjalanan pergi pulang dalam sehari, atau oleh tebing, sungai dan tanda alam lain. Batas-batas ini jarang tertulis, tetapi diingat melalui penuturan endatu dengan penanda seperti krueng, tereubeng, alue, juroeng, ateung dan lueng.

Kewenangan atas ruang ini dijalankan melalui pembagian kerja di antara para pemangku adat. Taqwaddin Husin dan Sulaiman Tripa menyebut mereka semacam satuan kerja perangkat mukim: laot diurus panglima laot, peukan oleh haria peukan, blang oleh keujruen blang, lampoh oleh peutua seuneubok, dan uteun oleh pawang glee atau panglima uteun. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat kini menuliskan tugas masing-masing. Keujruen blang menentukan tata cara turun ke sawah, membagi air, mengoordinasikan khanduri blang, menegur petani yang melanggar adat meugoe dan menyelesaikan sengketa sawah (Pasal 25). Panglima laot memelihara hukum adat laot, menyelesaikan sengketa nelayan, menjaga lingkungan pesisir dan mencegah penangkapan ikan ilegal (Pasal 28). Pawang glee memimpin adat pengelolaan dan pelestarian hutan serta menyelesaikan sengketa pemanfaatannya (Pasal 31). Peutua seuneubok membagi lahan garapan di kawasan seuneubok dan menjaga hukum adatnya (Pasal 33). Haria peukan mengatur tata pasar dan kebersihannya (Pasal 36), dan syahbanda mengelola pelabuhan rakyat (Pasal 40). Lembaga-lembaga ini otonom, tetapi pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan imeum mukim, misalnya keujruen blang dengan imeum mukim dalam menetapkan musim tanam dan pembagian air.

Pengetahuan musim yang dipakai dalam koordinasi itu adalah perhitungan keunong. Taqwaddin Husin menjelaskan rumusnya: angka dua puluh lima dikurangi dua kali angka bulan Masehi, sehingga Februari menghasilkan keunong dua puluh satu. Sistem ini sudah dikenal sejak lama dan dicatat pada masa kolonial. Narit maja mengaitkannya dengan tahap kerja sawah: keunong siblah, tabu beujareueng pada Juli, keunong sikureueng, tabu beurata pada Agustus, keunong tujoh, padee lam umong pada September, keunong limong, padee ka dara pada Oktober, keunong lhee, padee ka roh pada November, dan keunong sa, padee ka tuha pada Desember. Hadih maja yang dikumpulkan Iskandar Norman memuat versi empat baris dari ingatan yang sama, keunong siblah tabu jareueng, keunong sikureueng rata-rata, keunong tujoh jeut chiet mantong, keunong limong ulat seuba. Bersamanya berlaku pantangan: bek teumeubang watee padee mirah, jangan menebang pohon saat padi akan dipanen karena mengundang hama geusong, larangan ceumeucah atau menebas semak saat hujan atau saat padi mulai berisi karena mengundang darut atau belalang, dan larangan membawa daun nipah terbuka saat padi berisi karena dipercaya membawa penyakit puteh padee. Pelanggarnya dapat didenda keujruen blang.

Adat seuneubok, adat pembukaan kebun di luar gampong, memuat kearifan lingkungan yang sangat rinci. Seuneubok adalah wilayah baru yang semula hutan lalu dijadikan ladang. Pembukaannya dibatasi oleh larangan menebang pohon dalam jarak kira-kira lima ratus meter dari tepi danau, dua ratus meter dari mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, seratus meter dari kiri kanan sungai, lima puluh meter dari kiri kanan alue, dan dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai. Pemilihan lokasi memperhatikan arah kemiringan tanah menurut peredaran matahari, sebagaimana hadih maja tanoh siheet u timu pusaka jeurat, siheet u barat pusaka papa, siheet u tunong geulantan, siheet u seulatan pusaka kaya. Ada pula pantangan jambo, yaitu pondok tidak boleh didirikan di lintasan binatang buas dan tidak boleh memakai kayu bekas lilitan uroet, pantangan darut, yaitu larangan menggantung kain di pohon, menetakkan parang pada tunggul dan menebas semak dalam hujan, serta larangan berteriak memanggil-manggil di ladang yang dipercaya mengundang tikus, rusa, kijang, monyet dan landak. Di dalam seuneubok dilarang memanjat atau melempar durian muda dengan denda seekor kambing, meracun ikan di sungai atau alur, berkelahi, dan mengambil hasil kebun orang lain, kecuali durian yang jatuh.

Pola tanam seuneubok sendiri adalah bentuk agroforestri. Lampoh orang Aceh, tulis Taqwaddin Husin, tidak ubahnya hutan karena ditanami beragam tanaman dan beberapa pohon hutan seperti bak manee dibiarkan hidup. Untuk memulihkan kesuburan dipakai teknik pula bak reudeup: reudeup ditanam ketika padi ladang sedang bunting, kopi ditanam setelah panen, pala ditanam setelah reudeup cukup besar, lalu reudeup ditebang ketika naungannya mulai menghalangi cahaya bagi pala. Di hutan, panglima uteun menegakkan adat glee, memberi nasihat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menunjukkan jalan agar orang tidak tersesat, dan melarang penebangan tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan pohon besar lain tempat lebah bersarang, sebab madunya adalah hak bersama. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti madu, getah, rotan dan damar, serta pemungutan wasee glee, berada dalam kewenangannya.

Kearifan ini menjadi dasar argumen hukum bahwa mukim adalah masyarakat hukum adat. Taqwaddin Husin menguji mukim dengan lima kriteria dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu masih berbentuk paguyuban, memiliki perangkat penguasa adat, memiliki wilayah hukum yang jelas, memiliki pranata dan peradilan adat yang ditaati, serta masih memungut hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, dan menyimpulkan semuanya terpenuhi. Teuku Djuned, guru besar hukum adat, melangkah lebih jauh: ciri pokok masyarakat hukum adat bukan sekadar hak memungut hasil hutan, melainkan kewenangan menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan warganya. Dalam cara pandang ini, sumber daya yang belum dikelola tidak berarti telantar, tetapi disisakan sebagai hak generasi berikutnya. Kebijakan negara tidak selalu sejalan. Taqwaddin Husin mencatat, misalnya, bahwa Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang moratorium logging menimbulkan masalah bagi warga sekitar hutan yang hidup dari pemungutan kayu secara tradisional.

Para penulis buku Mukim di Aceh (2015) mengusulkan agar pengelolaan ulayat mukim mengikuti siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan disusun bersama oleh imeum mukim, tuha lapan, para pemangku adat dan tokoh gampong dalam duek pakat musyawarah mukim, dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten dan tidak disusun hanya untuk kepentingan donor sesaat. Pendanaan mukim dapat berasal dari sumber daya alam, hasil kekayaan sendiri, tanah meusara, bantuan pemerintah, uang adat dan sumbangan yang sah, dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim yang disusun imeum mukim dengan persetujuan tuha peut mukim. Dengan demikian ulayat mukim adalah titik temu antara ekologi, hukum adat dan otonomi khusus, dan di sanalah masa depan mukim sebagai pemerintahan yang bermakna akan diuji.

The mukim in Aceh is not only a unit of government but also a federation that controls living space. The forests, rivers, rice fields, gardens, beaches, estuaries and sea around a mukim are regarded as ulayat, an area whose regulation belongs to the community rather than to individuals. Article 18 of Qanun No. 4 of 2003 on Mukim Government defines it as property that already exists or later comes under mukim control, such as forests, land, watercourses, estuaries, lakes, sea, mountains, swamps and marshes, insofar as this does not conflict with national law. The types and amount of this property must be inventoried and registered, its use is regulated by the district head on the basis of mukim deliberation, and its supervision lies with the tuha peut mukim. Taqwaddin Husin, who wrote his dissertation on customary forest management by mukim communities, uses this provision to argue that the mukim has authority over natural resources in its territory.

Kamaruddin Andalah details these assets with boundaries drawn from field practice. Mukim land includes land not yet privately owned, land not individually worked, and absentee land held by outsiders but left idle, such as grazing grounds. Mukim forest is forest not owned by individuals or legal bodies. Watercourses include krueng, alue, irrigation channels and tuwie. Panton or pante krueng is riverside land formed by erosion or shifting channels. Kuala is the estuary where boats pass, pasie is the beach up to the sand line where boats are moored, and lakes include productive land on their shores. Mukim sea extends as far as leun pukat, the reach of a beach seine, while mountain or glee is limited by siuroe jak-woe, a day’s return journey, or by cliffs, rivers and other natural markers. These limits are rarely written, but they are remembered through ancestral accounts using markers such as krueng, tereubeng, alue, juroeng, ateung and lueng.

Authority over this space is exercised through a division of labour among customary officials. Taqwaddin Husin and Sulaiman Tripa describe them as working units of the mukim: the sea is managed by the panglima laot, markets by the haria peukan, rice fields by the keujruen blang, gardens by the peutua seuneubok, and forests by the pawang glee or panglima uteun. Qanun No. 10 of 2008 on customary institutions now sets out their duties. The keujruen blang sets the procedure for going down to the fields, divides water, coordinates khanduri blang, reprimands farmers who breach farming custom and settles field disputes (Article 25). The panglima laot upholds customary sea law, settles disputes among fishers, protects coastal environments and prevents illegal fishing (Article 28). The pawang glee leads customs of forest management and conservation and settles disputes over forest use (Article 31). The peutua seuneubok allocates land in seuneubok areas and maintains their customary law (Article 33). The haria peukan regulates market order and cleanliness (Article 36), and the syahbanda manages people’s harbours (Article 40). These institutions are autonomous but must coordinate with the imeum mukim, for instance when the keujruen blang and the imeum mukim set the planting season and water distribution.

The seasonal knowledge used in this coordination is the reckoning of keunong. Taqwaddin Husin explains the formula: twenty-five minus twice the number of the Gregorian month, so February gives keunong twenty-one. The system has long been known and was recorded in colonial times. A narit maja ties it to the stages of rice work: keunong eleven for sparse sowing in July, keunong nine for full sowing in August, keunong seven when rice is in the field in September, keunong five when the rice is maiden in October, keunong three when it fills in November, and keunong one when it is mature in December. The hadih maja collected by Iskandar Norman contains a four-line version of the same memory, beginning keunong siblah tabu jareueng. Prohibitions accompany it: do not fell trees when the rice turns red, lest the geusong pest come; do not clear brush in the rain or when rice begins to fill, lest locusts come; and do not carry open nipa leaves at that time, lest the rice stay empty. Offenders may be fined by the keujruen blang.

Seuneubok custom, governing the opening of gardens outside the village, contains detailed environmental wisdom. A seuneubok is new land, first forest and then turned into a garden. Clearing is restricted by a ban on felling trees within about five hundred metres of a lake, two hundred metres of springs and river banks in swampy areas, one hundred metres of river banks, fifty metres of streams, and twice the depth of a ravine from a riverbank. Sites are chosen by the slope of the land in relation to the sun, as in the saying tanoh siheet u timu pusaka jeurat, siheet u barat pusaka papa, siheet u tunong geulantan, siheet u seulatan pusaka kaya, which links eastward, westward, northward and southward slopes with graves, poverty, victory and wealth. There are taboos on placing huts on wild animal paths or building them with wood once wrapped by uroet vines, taboos against hanging cloth on trees, striking machetes into stumps or clearing brush in the rain, and against shouting in the fields, believed to attract rats, deer, monkeys and porcupines. Within a seuneubok it is forbidden to climb or stone unripe durian, on pain of a goat, to poison fish in streams, to fight, or to take produce from another’s garden except fallen durian.

Seuneubok planting itself is a form of agroforestry. The Acehnese lampoh, Taqwaddin Husin writes, is like a forest because it mixes many crops and leaves some forest trees such as bak manee standing. Fertility is restored by planting reudeup: reudeup is planted when hill rice is heading, coffee after the harvest, nutmeg once the reudeup has grown, and the reudeup is felled when its shade begins to block the nutmeg’s light. In the forest, the panglima uteun upholds adat glee, advising on what may and may not be done, guiding people so they do not get lost, and forbidding the felling of tualang, kemuning, keutapang, glumpang, banyan and other large trees where bees nest, because their honey belongs to all. Non-timber products such as honey, resin, rattan and dammar, and the collection of wasee glee, fall under his authority.

This wisdom underpins the legal argument that the mukim is a customary law community. Taqwaddin Husin tests the mukim against the five criteria in the elucidation of Article 67 of Law No. 41 of 1999 on Forestry: a communal form of society, customary authorities, a clear customary territory, customary institutions and courts that are obeyed, and continued collection of forest products for daily needs, and finds all of them met. Teuku Djuned, professor of customary law, goes further: the essence of a customary law community is not merely the right to collect forest products but the authority to control and use the environment for the benefit of its members. In this view, resources not yet used are not abandoned but reserved for the next generation. State policy has not always agreed. Taqwaddin Husin notes, for example, that Governor’s Instruction No. 5 of 2007 on a logging moratorium created problems for forest-edge residents who lived from traditional timber collection.

The authors of Mukim di Aceh (2015) propose that the management of mukim ulayat follow a cycle of planning, organising, implementation, supervision and control. Planning should be done jointly by the imeum mukim, the tuha lapan, customary officials and village leaders in mukim deliberation, taking account of the district spatial plan and not merely the interests of passing donors. Mukim funding can come from natural resources, its own assets, meusara land, government assistance, customary fees and lawful donations, managed through a mukim budget drawn up by the imeum mukim with the approval of the tuha peut mukim. The mukim ulayat is thus where ecology, customary law and special autonomy meet, and it is there that the future of the mukim as meaningful government will be tested.