Rawa Tripa dan perkara PT Kallista Alam: gambut, api dan eksekusi putusanRawa Tripa and the PT Kallista Alam case: peat, fire and the enforcement of judgments

Di pesisir barat Aceh, di wilayah Kabupaten Nagan Raya, terbentang Rawa Tripa, salah satu dari tiga hamparan rawa gambut terbesar di Aceh. Luasnya sekitar 61.803 hektare, dengan lapisan gambut yang dilaporkan mencapai kedalaman sekitar dua belas meter. Rawa ini termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi hukum, dan pernah dijuluki ibu kota orangutan dunia karena kepadatan populasi orangutan Sumatera di dalamnya. Selain menjadi habitat satwa, gambut Tripa menyimpan karbon dalam jumlah besar, menahan banjir, menopang perikanan rawa dan menjadi bagian dari bentang alam yang menghidupi kampung-kampung di sekitarnya.

Sejak 1990-an, sebagian besar Rawa Tripa dibagi menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan gambut menuntut pengeringan melalui kanal, dan gambut yang kering sangat mudah terbakar. Pada 2012, kebakaran besar di Tripa menarik perhatian nasional dan internasional. Salah satu perusahaan yang dituding membuka lahan dengan cara membakar adalah PT Kallista Alam. Sebelumnya, pada 2011, Gubernur Aceh memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan itu di kawasan gambut yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari Leuser, sebuah keputusan yang kemudian digugat masyarakat sipil dan akhirnya dicabut. Kasus ini menjadi simbol benturan antara perluasan sawit dan perlindungan gambut di Aceh pascadamai.

Kementerian Lingkungan Hidup kemudian menggugat PT Kallista Alam secara perdata. Pada 2014 Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan perusahaan bersalah membuka lahan dengan membakar gambut di Rawa Tripa, dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 651 K/Pdt/2015 menghukum perusahaan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp251,7 miliar, sehingga totalnya sekitar Rp366 miliar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu menyebut putusan ini memenuhi rasa keadilan. Perkara ini sering disebut sebagai salah satu putusan lingkungan terbesar di Indonesia dan menjadi rujukan dalam gugatan terhadap pembakar lahan di provinsi lain.

Namun putusan tidak otomatis berarti keadilan terlaksana. Perusahaan mengajukan upaya hukum lanjutan dan, pada April 2018, menggugat balik pemerintah di Pengadilan Negeri Meulaboh. Majelis hakim pengadilan itu mengabulkan gugatan perusahaan, menyatakan putusan Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap perusahaan dan menilai kebakaran 2012 tidak dapat dibebankan kepadanya karena kegiatannya telah dihentikan gubernur. Putusan ini memicu protes luas. Organisasi masyarakat sipil, termasuk ICEL, melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung ikut memeriksa. Pada 4 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Meulaboh dan menyatakan gugatan perusahaan tidak dapat diterima, sehingga kewajiban membayar Rp366 miliar tetap berlaku. Nurul Ikhsan dari Yayasan HAkA menyebutnya kemenangan bagi perlindungan hutan gambut dan mendesak agar eksekusi segera dijalankan.

Eksekusi tetap tersendat. Pada 2019 upaya eksekusi lahan bekas konsesi menghadapi penolakan sebagian warga Nagan Raya, yang memperlihatkan bahwa sengketa lingkungan juga bertaut dengan kepentingan ekonomi lokal dan klaim atas lahan. Pada 2021 media masih mempertanyakan kapan Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeksekusi lahan perusahaan. Baru pada 2023 dilaporkan bahwa PT Kallista Alam mulai mencicil ganti rugi kerusakan lingkungan, langkah yang disambut dengan catatan kritis oleh organisasi lingkungan. Menurut Whitley Fund for Nature, setelah perjuangan sekitar satu dasawarsa perusahaan mulai membayar jutaan dolar denda, dan menurut kutipan penghargaan Ramon Magsaysay dana itu dipakai pemerintah untuk merehabilitasi kawasan yang rusak.

Data Yayasan Ekosistem Lestari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Tripa tidak berhenti setelah perkara itu. Antara 2013 dan 2017 sekitar 4.069 hektare hutan primer di Tripa hilang, dan citra satelit mencatat 2.564 titik api di kawasan itu, 193 di antaranya di dalam konsesi perusahaan. Angka ini memperlihatkan bahwa satu putusan pengadilan tidak cukup untuk menghentikan pola pembukaan gambut bila tata kelola perizinan, pengawasan dan penegakan hukum di lapangan tetap lemah.

Bagi studi Aceh, Rawa Tripa adalah contoh penting tentang hubungan antara kekhususan Aceh dan tata kelola lingkungan. Izin yang diberikan di kawasan lindung oleh pemerintah provinsi memperlihatkan bahwa kewenangan khusus dapat dipakai untuk membuka, bukan menjaga, hutan. Sebaliknya, gugatan masyarakat sipil, peran kementerian dan putusan pengadilan memperlihatkan bahwa mekanisme hukum dapat menjadi rem. Ketegangan ini berulang dalam perdebatan tentang Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, tambang dan sawit di bagian lain Leuser.

Kasus ini juga memperlihatkan jarak antara putusan dan pemulihan. Gambut yang terbakar memerlukan pembasahan kembali, penutupan kanal dan penanaman ulang yang memakan waktu bertahun-tahun, sementara orangutan dan satwa lain yang kehilangan habitat tidak dapat menunggu. Ke depan, pertanyaannya adalah apakah dana ganti rugi benar-benar dipakai untuk memulihkan Tripa, bagaimana masyarakat sekitar dilibatkan dalam pemulihan, dan apakah kawasan bekas konsesi dapat dikembalikan menjadi bagian utuh dari Kawasan Ekosistem Leuser.

Perkara Kallista Alam tidak berdiri sendiri. Beberapa perusahaan lain di Tripa juga diperiksa dan digugat dalam periode yang sama, dan sejumlah kasus pidana terhadap pengurus perusahaan diajukan ke pengadilan. Rangkaian perkara ini memperlihatkan bahwa kebakaran gambut 2012 bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola pembukaan lahan yang luas di pesisir barat Aceh. Kampanye internasional yang menyoroti nasib orangutan Tripa, termasuk pemantauan oleh Yayasan Ekosistem Lestari dan koalisi organisasi lingkungan, ikut mendorong pemerintah pusat menempuh jalur hukum.

Dari sisi masyarakat lokal, Rawa Tripa juga menyimpan ingatan tentang kehidupan rawa sebelum sawit: mencari ikan di alur-alur gambut, mengambil hasil hutan non-kayu dan berkebun di pinggiran rawa. Pembukaan konsesi mengubah lanskap itu menjadi hamparan kebun yang dikeringkan, sebagian warga menjadi buruh perkebunan, sementara sebagian lain kehilangan akses ke sumber penghidupan lama. Penolakan sebagian warga terhadap eksekusi lahan pada 2019 perlu dibaca dalam konteks ini, sebagai ekspresi ketergantungan ekonomi pada kebun sawit dan ketidakpastian tentang siapa yang akan menguasai lahan setelah pemulihan.

Pengalaman Tripa juga relevan bagi rawa gambut lain di Aceh, seperti Rawa Singkil dan Rawa Kluet, yang menghadapi tekanan serupa dari perkebunan dan kanal. Pelajaran utamanya adalah bahwa perlindungan gambut harus dimulai dari perizinan, bukan menunggu api menyala. Ketika izin diberikan di kawasan yang seharusnya dilindungi, biaya pemulihan yang harus ditanggung negara dan masyarakat jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari pembukaan lahan. Tripa memperlihatkan bahwa satu keputusan perizinan dapat memicu perkara hukum yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Pelajaran ini layak menjadi pegangan bagi para pembuat kebijakan di Aceh.

Rawa Tripa dengan demikian bukan hanya nama sebuah rawa, melainkan juga nama sebuah preseden hukum. Ia menjadi bahan ajar bagi aktivis, hakim, jaksa dan akademisi tentang tanggung jawab korporasi atas kebakaran lahan, tentang pentingnya pembuktian ilmiah dalam perkara lingkungan, dan tentang sulitnya mengubah kemenangan di ruang sidang menjadi pemulihan di lapangan.