Saudagar dan aneuk keude: etos dagang AcehSaudagar and aneuk keude: the Acehnese trading ethos

Kejayaan Aceh pada masa kesultanan dalam ingatan kolektif selalu dikaitkan dengan pelabuhan yang sibuk, ekspor-impor yang tak henti dan kalangan ulama yang terpelajar. Dari ingatan itu lahir argumen bahwa daya saing Aceh di masa lalu terutama bersumber dari banyaknya kaum pedagang yang menghidupkan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. M. Adli Abdullah mengembangkan argumen ini dalam dua esai di Serambi Indonesia pada 2007, "Lada Susoh ke Boston" dan "Membangun Aceh: Belajar dari Aneuk Keude".

Figur pertama adalah saudagar. Menurut Adli Abdullah, istilah ini berasal dari dunia pedagang India yang sekaligus menjadi pendakwah di Asia Tenggara, sehingga perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan ini saling bertaut. Ia juga merujuk qanun kerajaan yang disusun Syaikh Samsulbahri atas permintaan Sultan Alaidin Mansur Syah pada 1272 H (sekitar 1855–1856 M), yang salah satu pasalnya mewajibkan rakyat Aceh belajar dan mengajarkan jual beli, baik di dalam negeri maupun dengan bangsa asing. Contoh historis yang diangkat adalah Labai Tapa dari Susoh, seorang lebai masjid yang menjadi pengekspor lada ke Salem dan Boston, serta jaringan saudagar Aceh di Pulau Pinang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Figur Labai Tapa menempati posisi sentral dalam argumen ini. Nama aslinya diduga Mustafa, sebab kebiasaan Aceh memanggil orang dengan suku kata akhir namanya. Ia memulai usaha dengan menanam lada di Susoh, lalu memperluas jaringan tanam dan dagangnya ke sepanjang pantai barat hingga mengekspor langsung ke Salem dan Boston di Amerika Serikat, ke India, Prancis dan negeri-negeri Arab. Mengacu pada J.W. Gould, Sumatra–America Pepper Port (1784–1873), Adli Abdullah menyebut keberhasilan Labai Tapa mengekspor lima ribu ton lada pada 1803 dan menggambarkannya sebagai pemasok sekitar separuh kebutuhan lada dunia; angka dan perbandingan itu patut diperiksa kembali pada sumber aslinya. Hal yang ditekankan bukan sekadar besarnya volume, melainkan kenyataan bahwa seorang lebai masjid tanpa pendidikan ekonomi modern sanggup bermitra dan bersaing dengan pedagang Inggris, Belanda, Amerika dan bangsa Asia lain, karena membangun kerja sama lintas bangsa sebagaimana diamanatkan kanun syarak kerajaan.

Di balik istilah saudagar tersimpan gagasan tentang untung akhirat. Para pedagang Muslim dari Asia Selatan dan Timur Tengah yang datang ke rantau Melayu digambarkan bukan semata-mata mengejar laba dunia, melainkan juga beramal dan berdakwah, sehingga sejarah awal Islam di Asia Tenggara sekaligus merupakan sejarah perdagangan Muslim. Gagasan ini sejalan dengan kosakata ekonomi Aceh yang lebih luas, yang membedakan hareukat (berdagang) dari harta yang dinilai menurut beureukat atau berkahnya. Saudagar dalam pengertian ideal adalah pedagang yang membawa pesan agama ke dalam praktik bisnisnya; justru karena itu, menurut Adli Abdullah, gelar tersebut tidak dapat diberikan kepada diri sendiri.

Figur kedua adalah aneuk keude, secara harfiah "anak kedai", yakni pemuda yang memulai hidup sebagai pekerja atau magang di toko orang lain sebelum mandiri sebagai pedagang. Adli Abdullah menyebut tiga prasyarat yang menempa mereka: kesabaran, kejujuran dan loyalitas. Ia mencatat bahwa banyak aneuk keude pada 1970-an dan 1980-an kemudian menjadi pedagang kaya, meskipun bukan lulusan perguruan tinggi. Pola serupa terlihat pada pedagang asal Pidie di Medan dan di Aceh, yang berangkat tanpa modal dari kampung, serta pada perantau Aceh di Malaysia yang kemudian menjadi pebisnis yang diperhitungkan.

Etos ini dibandingkan dengan tradisi dagang komunitas Cina dan India yang mampu bertahan di mana pun mereka berada karena keuletan dalam perdagangan, bukan karena akses pada anggaran negara. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa yang dipersoalkan bukan etnisitas, tetapi pola pikir: berdagang berarti memadukan kesabaran dengan kreativitas, dan kekayaan diperoleh melalui proses panjang yang menguji karakter.

Sebagai lawan dari etos itu, Adli Abdullah menggambarkan ekonomi politik Aceh awal pascadamai yang ditentukan oleh "tiga kutub": kelompok yang mengajukan anggaran, kelompok yang mengesahkannya dan kelompok yang menghabiskannya. Dalam pola ini orang "menanti uang" alih-alih "mencari uang", kontraktor menggantikan pedagang sebagai model keberhasilan, dan bank daerah lebih banyak menyalurkan kredit untuk jasa konstruksi dan pegawai negeri daripada untuk perdagangan. Ia juga mengkritik pengusaha yang menyebut diri saudagar tetapi hanya bermain di tingkat lokal, berkolusi dalam pembagian proyek APBN dan APBD, sehingga melahirkan "lebai modern" yang justru merugikan masyarakat.

Kritik itu disampaikan menjelang Kongres Saudagar Aceh Serantau di Banda Aceh pada 28 Juli 2007. Adli Abdullah berpendapat bahwa gelar saudagar tidak lahir dari deklarasi kongres, melainkan dari pengakuan masyarakat atas "ruh bisnis" yang jujur dan membawa pesan agama, sebagaimana sebutan toke dalam masyarakat Cina atau tuan dalam masyarakat Jawa diberikan, bukan diklaim. Bagi studi Aceh, pasangan konsep saudagar dan aneuk keude menawarkan lensa untuk membaca kewirausahaan, migrasi dagang ke Medan dan Malaysia, serta ketegangan antara ekonomi pasar rakyat dan ekonomi rente berbasis proyek.

Ironi paling tajam dalam kritik ini terletak pada sebutan lebai modern. Tokoh teladan dari masa lalu adalah seorang lebai, pejabat masjid yang kejujurannya menjadi modal dagang, sedangkan para pengusaha proyek masa kini dijuluki lebai modern karena memperoleh pekerjaan bukan atas dasar keahlian, tetapi melalui kolusi dan nepotisme dengan pengambil keputusan, sehingga banyak proyek terbengkalai atau bermutu rendah. Dengan membalik makna sebuah gelar keagamaan, kritik itu menunjukkan bahwa krisis yang dimaksud bukan krisis modal, tetapi krisis moral dalam tata ekonomi. Esai tentang aneuk keude yang terbit pada 29 November 2007 melengkapinya dengan usulan konkret: memperbanyak aneuk keude, menyalurkan kredit bank daerah kepada perdagangan, dan menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Kritik terhadap etos ekonomi pascakonflik juga diarahkan pada apa yang dapat disebut kapitalisme sehari-hari di Aceh. Contoh yang paling sering dikemukakan adalah dunia kontraktor: proyek senilai Rp700 juta, misalnya, hanya dikerjakan dengan Rp300–400 juta, sehingga banyak jalan dan bangunan publik yang dibangun sejak 1990-an hingga 2000-an mengecewakan mutunya, sementara sebagian selisihnya mengalir kepada elite yang memberi proyek. Pola mencari untung berlebihan yang sama dikenali dalam keseharian pasar: pedagang di Pasar Aceh, Banda Aceh, membuka harga tiga atau empat kali lipat, petugas SPBU "memainkan" angka meteran beberapa rupiah, dan kasir mengganti uang kembalian dengan permen.

Gejala ini dibaca sebagai paradoks bagi masyarakat yang menjadikan Islam agama resmi dan bercita-cita membangun Aceh Baru: tujuan bermasyarakat untuk saling menyejahterakan tergantikan oleh kebiasaan mengutamakan keuntungan diri, yang kemudian ditiru rakyat kecil ketika mendapat kesempatan. Seruan untuk mengakhirinya bertumpu pada argumen keagamaan, yaitu bahwa keuntungan dengan cara tidak sehat tidak membawa berkah karena memakan harta orang lain, dan pada tuntutan agar elite menghentikan "kerja sama" dengan kontraktor yang menyengsarakan rakyat.

Pasangan saudagar dan aneuk keude dapat dibaca sebagai dua tahap dalam satu lintasan hidup: masa magang yang menempa kesabaran, kejujuran dan loyalitas, lalu masa mandiri ketika seseorang dipercaya masyarakat sebagai saudagar. Lintasan ini berjalin dengan pola merantau, karena banyak pedagang Pidie memulai karier di Medan dan banyak perantau Aceh membangun usaha di Malaysia, serta dengan lanskap sosial gampong tempat masjid, dayah dan pasar saling menopang. Dalam perspektif sejarah panjang, etos ini juga mengingatkan pada kaum orang kaya di masa kesultanan, ketika kedudukan sosial berkaitan erat dengan penguasaan perdagangan pelabuhan.

Kajian empiris tentang aneuk keude masih sangat terbatas. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain bagaimana hubungan kerja antara toke dan aneuk keude diatur oleh adat dan kekerabatan, apakah perempuan memiliki jalur serupa dalam perdagangan pasar, bagaimana aliran dana rekonstruksi pascatsunami dan anggaran otonomi khusus mengubah pilihan karier generasi muda dari berdagang ke proyek, serta apakah etos sabar, jujur dan loyal masih bertahan dalam ekonomi digital. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah konsep ini tetap menjadi kenangan normatif atau dapat dikembangkan menjadi alat analisis bagi antropologi ekonomi Aceh.