Romantisme sejarah dan problem ‘pusat–pinggiran’Historical romanticism and the centre–periphery problem
Kritik terhadap kecenderungan kajian Aceh yang berhenti pada rekonstruksi kejayaan masa lalu tanpa melanjutkannya. Ketika Aceh bergeser dari ‘pusat’ kekuasaan dan ilmu menjadi ‘pinggiran’, temuan sejarahnya kehilangan wadah untuk menampung dan memaknainya. Jawa dan Melayu mampu menyalurkan artefak sejarah ke dalam nasionalisme Indonesia dan Malaysia, sementara warisan Aceh tidak memiliki ‘bejana’ serupa. Pertanyaan ‘lalu apa?’ menjadi inti persoalan ini.
A critique of the tendency in Aceh studies to stop at reconstructing past glory without carrying it forward. As Aceh moved from being a ‘centre’ of power and learning to the ‘periphery’, its historical findings lost a vessel to hold and give them meaning. Java and the Malay world channel historical artefacts into Indonesian and Malaysian nationalism, while Acehnese heritage has no comparable receptacle. The question ‘so what?’ lies at the heart of the problem.
Pada abad ke-17 Aceh menjadi pusat kekuasaan politik dan pusat pengembangan ilmu, dan kajian tentangnya berkembang seiring dengan kedudukan itu. Setelah kehilangan kedudukan tersebut, sejarah Aceh hanya tercatat di tepi narasi dua kelompok lain, Jawa dan Melayu, yang masing-masing kemudian berevolusi menjadi Indonesia dan Malaysia. Pandangan bahwa ‘Aceh adalah Melayu’ dibaca sebagai gejala dari posisi pinggiran ini.
Ilustrasinya mencolok. Ketika makam Tun Sri Lanang, pengarang Sulālat al-Salāṭīn, dijumpai di Samalanga, temuan itu dirayakan di Malaysia karena memperkuat identitas Melayu. Ketika Jawa menemukan artefak budaya, temuan itu langsung dirangkai ke dalam nasionalisme Indonesia, sedangkan penggalan sejarah yang tidak sejalan dengan narasi nasional cenderung tenggelam dalam kurikulum. Sebaliknya, artefak Aceh tidak memiliki tempat untuk ‘dituangkan’. Orang meneliti makam sultan tanpa sultan yang menerima hasilnya, mempelajari sejarah perang tanpa panglima, dan mengagumi kejayaan tanpa mampu mengulanginya.
Kritik ini juga menyoroti proses ‘de-strukturisasi’ masyarakat Aceh. Penjajahan Belanda dianggap menghancurkan sistem kesultanan dan mempertentangkan adat dengan hukum Islam, walaupun klaim bahwa Aceh ‘tidak pernah ditaklukkan’ terus dipelihara untuk membesarkan jiwa. Menariknya, reproduksi ilmu tidak ikut hancur: tokoh pascakolonial seperti Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ali Hasjmy tetap menghasilkan karya besar. Jalan keluarnya, menurut argumen ini, adalah membaca sejarah bukan untuk dikenang tetapi untuk menemukan spirit yang dapat memandu generasi baru: mengangkat pena, bukan senjata.
In the seventeenth century Aceh was a centre of political power and of learning, and scholarship about it grew alongside that status. Once it lost that position, Acehnese history was recorded only at the edges of the narratives of two other groups, the Javanese and the Malays, which in turn evolved into Indonesia and Malaysia. The view that ‘Aceh is Malay’ is read as a symptom of this peripheral position.
The illustrations are striking. When the grave of Tun Sri Lanang, author of the Sulālat al-Salāṭīn, was identified in Samalanga, the find was celebrated in Malaysia because it strengthened Malay identity. When Java uncovers cultural artefacts they are woven straight into Indonesian nationalism, while episodes that do not fit the national narrative tend to vanish from the curriculum. Acehnese artefacts, by contrast, have nowhere to be ‘poured’. People study sultans' graves with no sultan to receive the results, study the history of war with no war commander, and admire past greatness without being able to repeat it.
The critique also points to the ‘de-structuring’ of Acehnese society. Dutch rule is held to have destroyed the sultanate and set adat against Islamic law, even as the claim that Aceh was ‘never conquered’ is kept alive to bolster morale. Notably, the reproduction of knowledge was not destroyed: post-colonial figures such as Hasbi Ash-Shiddieqy and Ali Hasjmy still produced major works. The way forward, on this argument, is to read history not as memory but as a source of spirit for new generations: taking up the pen rather than the gun.
Gagasan kunciKey ideas
Rekonstruksi tanpa kelanjutanReconstruction without continuation
Penelitian sejarah Aceh cenderung berhenti pada mengulang kajian lama, sehingga disebut romantisme.Research on Acehnese history tends to repeat earlier studies, which earns it the label of romanticism.
Tidak ada ‘bejana’No vessel
Tanpa negara atau lembaga yang menampung, temuan sejarah Aceh tidak berubah menjadi kesadaran kolektif.Without a state or institution to receive them, Acehnese historical findings do not become collective consciousness.
Ilmu yang dibiarkan hidupKnowledge left alive
Kekuasaan politik dapat dikendalikan, tetapi daya keilmuan Aceh tetap bertahan dan menjadi ruang bagi kebangkitan.Political power can be controlled, but Aceh's intellectual vitality survived and offers room for renewal.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana sebuah masyarakat dapat menjadikan sejarahnya sebagai pedoman masa depan tanpa terjebak nostalgia?How can a society turn its history into guidance for the future without falling into nostalgia?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Romantisme sejarah dan problem ‘pusat–pinggiran’”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/romantisme-sejarah-aceh/