Indonesawit: luka kolektif dari hutan ke hamparan sawitIndonesawit: the collective wound from forest to oil palm

Konsep Indonesawit lahir dari perjalanan menyusuri luka bumi pertiwi. Di Samarinda, Sungai Mahakam dilalui tongkang batu bara siang dan malam; di Bahodopi terbentang koridor industri truk tambang; di Bengkulu debu batu bara beterbangan dari truk terbuka; dan di Merauke ratusan kilometer hutan Papua dibuka untuk perkebunan. Pandangan etnografis ini memberi wajah manusia pada statistik deforestasi dan menunjukkan bahwa yang terjadi adalah pola nasional, bukan kasus lokal. Menurut Global Forest Watch, Indonesia kehilangan rata-rata 1,47 juta hektare hutan per tahun pada 2001–2019, dan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pernah merencanakan pembukaan hingga 1,2 juta hektare, sebagian besar hutan primer dan gambut.

Sejarah sawit di Indonesia adalah sejarah kolonial dan negara. Elaeis guineensis berasal dari pesisir Guinea, Afrika Barat, dan dibawa ke Asia Tenggara oleh ahli botani kolonial pada abad ke-19; perkebunan komersial pertama berdiri di Deli, Sumatra Timur, pada 1911. Pada masa Orde Baru sawit ditetapkan sebagai komoditas strategis, didukung transmigrasi dan program Perkebunan Inti Rakyat yang mengikat petani transmigran dengan perusahaan besar melalui kredit dan pemasaran; luasnya naik dari kurang dari 300.000 hektare pada awal 1970-an menjadi lebih dari 2,5 juta hektare pada akhir 1990-an. Setelah krisis 1997–1998 investasi asing, terutama dari Malaysia dan Singapura, masuk, dan sejak awal 2000-an ekspor meluas ke biofuel. Kini lebih dari 14,5 juta hektare ditanami dengan produksi lebih dari 46 juta ton per tahun, sekitar 70 persen diekspor.

Data akademik memperlihatkan skala kerusakannya. Sekitar 3,23 juta hektare dari kehilangan hutan 2001–2019 berubah menjadi sawit, dan di Kalimantan Barat sebagian besar kehilangan hutan primer terjadi dekat pabrik sawit. Kehilangan hutan primer Indonesia disebut tertinggi kedua di dunia setelah Brasil, dan sawit menyumbang hampir seperempat deforestasi selama dua dasawarsa. Lebih dari 40 persen perkebunan di Sumatra dan Kalimantan berada di atas gambut yang rentan. Pembukaan dengan membakar tetap berlangsung karena murah dan penegakan hukum lemah, dan kebakaran gambut di Riau melepaskan jutaan ton CO2 serta asap lintas batas ke Singapura dan Malaysia.

Dampaknya membentuk lingkaran setan. Hilangnya hutan primer menghapus fungsi penyerap karbon dan pengatur iklim; monokultur menyingkirkan orangutan, harimau Sumatra, dan cenderawasih. Akar sawit menyerap air dalam jumlah besar sehingga sumur mengering pada kemarau dan warga harus membeli air; kanal drainase di gambut mempercepat oksidasi dan kebakaran. Hilangnya vegetasi meningkatkan limpasan, banjir, dan sedimen. Di sisi sosial ekonomi, sawit menciptakan lapangan kerja, tetapi sistem kemitraan membuat petani plasma terjerat utang biaya pembangunan kebun dan menerima harga tandan buah segar di bawah harga acuan, sementara keuntungan terpusat pada perusahaan besar. Krisis air, banjir, kebakaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kemiskinan struktural saling memperkuat.

Indonesawit dirumuskan sebagai luka kolektif. Indonesia adalah produsen terbesar dengan sekitar 58 persen pasokan dunia, dan nilai ekspor 2022 mencapai 30,3 miliar dolar AS, ekspor nonmigas terbesar. Wajah pertama adalah keberhasilan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan devisa; wajah kedua adalah hilangnya hutan adat, berubahnya kehidupan komunitas, dan kerusakan ekologis yang tak dapat dipulihkan. Tanaman subsisten seperti padi, jagung, dan umbi tergeser sehingga ketahanan pangan terancam, dan ruang bersama yang dahulu dipakai untuk bergaul, ritual, dan pengobatan tradisional kini dipagari dan dijaga. Konsesi kerap diberikan di atas tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan ribuan konflik tanah tercatat setiap tahun. Luka ini tidak merata: manfaat mengalir ke pemilik modal dan eksportir, sementara biaya ekologis, kesehatan, dan sosial jatuh kepada yang paling lemah.

Di Aceh, bingkai ini menemukan wujudnya yang konkret. Di Rawa Singkil, drainase untuk kebun sawit ilegal mengeringkan gambut, menimbulkan kebakaran dan amblesan, dan menggeser petani subsisten menjadi petani yang bergantung pada harga global. Di Aceh Utara dan Bireuen, pembukaan lahan sawit di dekat Leuser dikaitkan dengan banjir tahunan dan rantai pasok internasional. Moratorium izin baru 2018–2021 dimaksudkan memperbaiki tata kelola, tetapi pelaksanaannya dinilai lemah, terutama dalam penegakan hukum dan keterbukaan data konsesi.

Rekomendasi yang diajukan adalah beralih dari ekspansi ke intensifikasi berkelanjutan melalui peremajaan dengan benih unggul, pengelolaan kebun yang lebih baik, dan pembiayaan yang adil bagi petani kecil; memperkuat moratorium, sertifikasi ISPO dan RSPO, serta perlindungan hak masyarakat adat; dan mendiversifikasi ekonomi daerah ke tanaman pangan, ekowisata, dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Indonesawit pada akhirnya adalah cermin kolektif: pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.