Dari Rimba Aceh ke Stockholm: memoar dr. Husaini M. HasanFrom the Aceh Jungle to Stockholm: the memoir of Dr Husaini M. Hasan

Husaini M. Hasan termasuk lingkar awal yang menyertai Hasan di Tiro sejak proklamasi Aceh Merdeka. Kedekatan itu bersifat emosional sekaligus strategis; dalam The Price of Freedom, catatan harian yang terbit pada 1984, Hasan di Tiro memuji Husaini sebagai anugerah Tuhan bagi perjuangannya. Memoar ini terbit menjelang dua puluh tahun MoU Helsinki dan menempatkan diri sebagai catatan kolektif tentang perjuangan orang Aceh untuk martabat dan keadilan, bukan sekadar riwayat pribadi. Empat puluh babnya bergerak dari masa kanak-kanak penulis, kehidupan di hutan bersama Hasan di Tiro, hingga kerja diplomasi di Swedia, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat.

Salah satu bagian paling dramatis adalah penyergapan di Alue Beureunè yang dicatat terjadi pada 1983, ketika pasukan GAM yang bergerak di wilayah Pidie disergap aparat keamanan Indonesia. Peristiwa ini digambarkan menelan banyak korban, baik pejuang maupun warga sipil yang terjebak operasi, dan dipandang sebagai tanda kerasnya respons Orde Baru terhadap separatisme yang meninggalkan trauma kolektif. Para penyintas kemudian menempuh long march melalui hutan, sungai, dan pegunungan dalam kelaparan, penyakit, dan keterbatasan, sebuah ujian ketahanan fisik, mental, dan spiritual yang diwarnai kelelahan, pengkhianatan, kehilangan kawan, dan keteguhan iman.

Setelah Hasan di Tiro menetap di Swedia yang memberinya suaka politik, Stockholm menjadi pangkalan penting pengorganisasian. Jaringan diaspora Aceh, termasuk Australian Achehnese Association yang menjadi corong di Australia, menopang kerja lobi yang menjangkau Washington melalui pertemuan dengan akademisi, politisi, dan organisasi HAM internasional. Perjuangan ini dapat disebut ‘glokal’: berakar pada penderitaan lokal tetapi mencari legitimasi global. Pesan yang ditarik untuk masa kini adalah bahwa Aceh tetap perlu hadir di panggung internasional, tetapi dengan agenda pembangunan, kebudayaan, dan perdamaian, bukan separatisme.

Memoar ini juga jujur tentang retaknya gerakan. Perpecahan yang dikenal sebagai ‘GAM Pecah I dan II’ dipicu perbedaan strategi, arah, dan pengelolaan sumber daya, dan menyulitkan Hasan di Tiro serta para loyalisnya menjaga kesatuan gerakan di mata dunia. Pelajarannya bagi dua dekade damai cukup terang: kesatuan politik adalah kunci stabilitas pascakonflik, terlebih ketika polarisasi lokal terus muncul dalam pilkada dan dalam perdebatan tentang dana otonomi khusus.

Husaini tidak berhenti pada perjuangan bersenjata dan diplomasi. Ia menulis program pembangunan Aceh dengan argumen bahwa kemerdekaan ataupun perdamaian tidak bermakna bila rakyat tetap miskin, tertinggal, dan terpinggirkan. Prioritas yang diajukan adalah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, disertai akses yang adil terhadap sumber daya alam dan ruang mengelola potensi lokal. Gagasan ini relevan dengan ketergantungan Aceh pada dana otonomi khusus yang skemanya berakhir pada 2027, serta dengan perdebatan berkepanjangan tentang bagi hasil minyak dan gas di bawah UUPA.

Dalam konteks dua puluh tahun damai, memoar ini mengingatkan bahwa konflik yang menurut data Komnas HAM (2003) menelan lebih dari 15.000 jiwa berakar pada aspirasi politik dan keadilan sosial, bukan sekadar romantisme bersenjata. Ia juga menyoroti celah ingatan antargenerasi: anak muda Aceh mengenal damai tetapi sering tidak mengenal sebab-sebab konflik. Sebagai bagian dari literasi politik Aceh, buku ini berguna bagi studi gerakan perlawanan lokal, politik identitas, dan proses perdamaian internasional, sekaligus menawarkan narasi alternatif terhadap sejarah resmi. Pesannya dapat diringkas sebagai ajakan untuk tidak melupakan masa lalu tanpa terperangkap di dalamnya, dan untuk memahami perjalanan Aceh dari hutan ke diplomasi, dari peluru ke pena.