Sejarah Aceh: dari sejarah lokal ke Sejarah Peradaban AcehAcehnese History: from local history to a History of Acehnese Civilisation
Sub-disiplin pertama dalam kurikulum studi Aceh mengusulkan agar Sejarah Aceh diajarkan sebagai Sejarah Peradaban Aceh, bukan sebagai sejarah lokal atau romantisme masa jaya. Modul ini memetakan sejarah Aceh menurut arah mata angin, yakni hubungannya dengan Timur Tengah, Dunia Melayu, Jawa, dan seluruh Sumatra. Mengikuti Kuntowijoyo, objeknya adalah apa yang pernah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami orang Aceh. Pembelajarannya dimulai dari jejak sejarah di kampung halaman peserta didik sendiri.
The first sub-discipline of the Aceh studies curriculum proposes that Acehnese history be taught as a History of Acehnese Civilisation rather than as local history or nostalgia for a golden age. The module maps Aceh's past by points of the compass: its ties to the Middle East, the Malay world, Java and Sumatra as a whole. Following Kuntowijoyo, its object is what Acehnese people have thought, said, done, felt and experienced. Teaching begins from the historical traces in students' own home villages.
Kebutuhan akan modul ini lahir dari pengalaman kelas. Pada 2014 seorang mahasiswa baru di Banda Aceh mengira Sultan Aceh hanya satu, yaitu Iskandar Muda, dan hampir semua mahasiswa mengaku hanya mempelajari kerajaan-kerajaan di Jawa selama bersekolah. Buku pelajaran IPS tingkat dasar memberi Kerajaan Aceh Darussalam hanya beberapa baris. Sebaliknya, para orang tua di Takengon menuturkan bahwa sejak kecil mereka diceritakan sejarah secara runtut dari Raja Linge hingga Iskandar Muda. Strategi pengajarannya adalah membuka sejarah dari kampung asal mahasiswa: kehadiran etnis Minangkabau dari sekitar Barus hingga pantai barat bagi mahasiswa Singkil, kedatangan orang Pidie ke Tamiang untuk melawan Belanda, atau cerita okupasi Majapahit di balik nama kampung Manyakpahet.
Modul ini menolak anggapan sebagian akademisi bahwa membicarakan kejayaan Aceh adalah romantisme yang memalukan. Fondasinya telah diletakkan oleh sejarawan seperti Hoesein Djajadiningrat, Anthony Reid, Ibrahim Alfian, A. Hasjmy, H.M. Zainuddin, dan Djunus Djamil. Sejarah Aceh juga harus melampaui Aceh Besar dan Banda Aceh dengan mencakup Peureulak, Samudra Pasai, Tamiang, Gayo, Pidie, pantai barat, Lamno, Singkil, Barus, serta jejak Aceh di Tanah Melayu dan Jawa.
Pemetaan menurut arah mata angin menghasilkan beberapa poros: Timur Tengah (kedatangan Islam, sejarah sosial-intelektual, diplomasi, diaspora Hadrami), Semenanjung Melayu (identitas Melayu, diplomasi di Pulau Pinang, migrasi, perdagangan), Jawa (islamisasi dan hubungan pasca-1945), dan Sumatra. Pertanyaan kontrafaktual seperti ‘apa artinya Asia Tenggara, Melayu, atau Indonesia tanpa Aceh’ dipakai untuk menguji sumbangan Aceh. Dari Kuntowijoyo diturunkan lima cabang: sejarah pemikiran, perkataan, pekerjaan, perasaan, dan pengalaman orang Aceh; dari Isaiah Berlin diambil gagasan ‘memasuki pikiran’ masyarakat lain. Sub-topik yang direncanakan meliputi historiografi, sejarah manusia Aceh, sejarah peradaban, sejarah nanggroe, hubungan internasional, dan sejarah politik.
Modul ini juga memakai uji kontrafaktual ‘what if not?’ dengan cakrawala yang membentang dari Barus hingga Ayutthaya dan Temasek. Peradaban didefinisikan melalui tiga unsur, yakni bahasa, budaya, dan sejarah, dengan merujuk model Max Lerner; dari sana dirumuskan empat strategi penanaman kesadaran peradaban yang diperkirakan memerlukan masa pembenaman 25–30 tahun. Sejarah Aceh dengan demikian bukan disiplin baru, tetapi memerlukan paradigma Sejarah Peradaban Aceh (SPA).
The need for this module grew out of classroom experience. In 2014 a first-year student in Banda Aceh assumed that Aceh had only ever had one sultan, Iskandar Muda, and nearly every student reported having studied only Javanese kingdoms at school. A primary-level social studies textbook gave the Aceh Darussalam sultanate only a few lines. By contrast, elders in Takengon recalled being told a continuous history from Raja Linge to Iskandar Muda since childhood. The proposed teaching strategy opens history from students' home areas: the Minangkabau presence from around Barus to the west coast for students from Singkil, the arrival of Pidie people in Tamiang to fight the Dutch, or the story of a Majapahit occupation behind the village name Manyakpahet.
The module rejects the view, voiced by some academics, that discussing Aceh's past glory is embarrassing romanticism. Its foundations were laid by historians such as Hoesein Djajadiningrat, Anthony Reid, Ibrahim Alfian, A. Hasjmy, H.M. Zainuddin and Djunus Djamil. Acehnese history must also reach beyond Aceh Besar and Banda Aceh to include Peureulak, Samudra Pasai, Tamiang, Gayo, Pidie, the west coast, Lamno, Singkil and Barus, as well as Aceh's traces in the Malay lands and Java.
Mapping by the compass yields several axes: the Middle East (the coming of Islam, intellectual and social history, diplomacy, the Hadhrami diaspora), the Malay Peninsula (Malay identity, diplomacy in Penang, migration, trade), Java (Islamisation and post-1945 relations) and Sumatra. Counterfactual questions such as ‘what would Southeast Asia, the Malay world or Indonesia mean without Aceh?’ are used to test Aceh's contribution. From Kuntowijoyo come five branches: the history of Acehnese thought, speech, work, feeling and experience; from Isaiah Berlin comes the idea of ‘entering the mind’ of another society. Planned sub-topics include historiography, the history of the Acehnese people, the history of civilisation, the history of the nanggroe, international relations and political history.
The module also applies the counterfactual ‘what if not?’ test across a horizon stretching from Barus to Ayutthaya and Temasek. Civilisation is defined through three elements, language, culture and history, with reference to Max Lerner's model; from this, four strategies are formulated for instilling civilisational awareness, expected to require an embedding period of 25–30 years. Acehnese history is thus not a new discipline, but it needs the paradigm of a History of Acehnese Civilisation (SPA).
Gagasan kunciKey ideas
Sejarah sebagai milik sendiriHistory as one's own
Mengawali pelajaran dari jejak sejarah di kampung peserta didik menumbuhkan rasa bahwa sejarah Aceh adalah milik mereka.Starting from historical traces in students' villages fosters the sense that Acehnese history belongs to them.
Peta arah mata anginA compass map of history
Sejarah Aceh disusun menurut jejaring hubungannya ke Timur Tengah, Tanah Melayu, Jawa, dan Sumatra, bukan hanya menurut periodisasi.Acehnese history is organised by its networks towards the Middle East, the Malay lands, Java and Sumatra, not only by periodisation.
Logika ‘bagaimana jika tidak’‘What if not’ reasoning
Pertanyaan kontrafaktual dipakai untuk menimbang sumbangan Aceh bagi Asia Tenggara, Melayu, Indonesia, dan Islam.Counterfactual questions are used to weigh Aceh's contribution to Southeast Asia, the Malay world, Indonesia and Islam.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bila sejarah Aceh ditulis menurut arah mata angin, poros mana yang paling jarang diajarkan hari ini, dan mengapa?If Acehnese history is written by points of the compass, which axis is least taught today, and why?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Sejarah Aceh: dari sejarah lokal ke Sejarah Peradaban Aceh”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/sejarah-peradaban-aceh/