Teuku Nek Meuraxa (Raja Muda Setia)

Teuku Nek, yang bergelar Raja Muda Setia, adalah kepala negeri Meuraxa di pesisir dekat ibu kota Kesultanan Aceh pada masa pecahnya Perang Aceh tahun 1873. Namanya muncul berulang kali dalam sumber Belanda tentang ekspedisi militer pertama, dieja Toekoe Neg atau Toeankoe Setia, sebagai salah satu pemimpin lokal yang sejak awal menyatakan tidak menghendaki perang dan membuka hubungan dengan pihak Belanda. Kisahnya penting bagi studi Aceh karena memperlihatkan posisi sulit para pemimpin di wilayah perbatasan antara pusat kerajaan dan kekuatan asing, serta harga yang harus mereka bayar dalam masyarakat yang sedang bersiap mempertahankan kedaulatannya.

Sumber utama tentang peran Teuku Nek pada 1873 adalah dokumen resmi pemerintah Hindia Belanda tentang asal-usul Perang Aceh, laporan-laporan komisaris pemerintah, majalah De Tijdspiegel tahun 1874, serta risalah De Generaal J. H. B. Köhler: eene nalezing van feiten tijdens de eerste expeditie tegen het Rijk van Atjeh, terbitan Rotterdam tahun 1884, yang mengutip dan menafsirkan sumber-sumber tersebut. Dalam sumber-sumber itu Teuku Nek disebut sebagai kepala wilayah Meuraxa, yang letaknya dekat dengan istana. Di satu bagian risalah tahun 1884 ia juga disebut kepala XXV Mukim, yang menunjukkan kedudukan Meuraxa dalam lingkungan Sagi XXV Mukim, salah satu dari tiga sagi yang membentuk Aceh Besar.

Kedudukan Teuku Nek diperkuat oleh jaringan kekerabatannya. Ia disebut sebagai menantu Raja Troenon dan kerabat dari kepala XXVI Mukim, yang pada saat ekspedisi pertama berada di dalam istana bersama pasukan dari rakyatnya untuk membantu mempertahankan dalam. Jaringan semacam ini memperlihatkan bagaimana politik Aceh Besar bertumpu pada ikatan perkawinan dan kerabat di antara para uleebalang dan kepala sagi. Pada saat yang sama, jaringan itu menunjukkan bahwa satu keluarga besar dapat terbelah sikapnya ketika menghadapi ancaman asing, dengan sebagian anggota memilih jalan damai dan sebagian lain berada di garis depan pertahanan.

Pada 23 Maret 1873, sehari setelah kapal Citadel van Antwerpen yang membawa komisaris pemerintah tiba di perairan Aceh, seorang utusan Teuku Nek naik ke kapal. Ia menunjukkan cincin cap tuannya sebagai bukti keabsahan tugasnya dan menyampaikan sikap damai Teuku Nek. Keesokan harinya utusan itu kembali membawa pesan lain dalam sebuah surat tanpa tanggal. Teuku Nek dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa ia dan rakyatnya tidak menghendaki perang dan justru ingin bergabung dengan Belanda. Ia juga menyebut telah berbicara langsung tentang keadaannya dengan Sidi Tahil, seorang Melayu yang ditugasi membawa pesan raja Belanda kepada sultan. Sidi Tahil melaporkan kepada komisaris bahwa ia sendiri melihat betapa kepala dan rakyat Meuraxa menginginkan persekutuan dengan Belanda, dan bahwa di kalangan Aceh tidak ada kesepakatan tentang perlunya perang.

Namun sikap damai itu tidak berarti Teuku Nek dapat berpihak secara terbuka. Ketika panglima ekspedisi memintanya mendorong rakyat membawa bahan makanan dan kebutuhan lain ke pasar bagi pasukan Belanda, permintaan itu dijawab dengan berbagai alasan, sebagaimana tercatat pada 11 April 1873. Penulis risalah tahun 1884 menilai bahwa Teuku Nek tidak mungkin berpihak secara terbuka karena belum tahu bagaimana akhir peperangan. Sejak pertemuannya dengan Sidi Tahil, Teuku Nek juga menyatakan bahwa ia dipaksa para kepala sagi lain menyerahkan benteng-benteng di pantai kepada mereka. Benteng-benteng itulah yang kemudian dipakai untuk menghadang pendaratan Belanda, termasuk Kuta Pantai Cermin dan Kuta Mugat.

Pada 11 April 1873 Teuku Nek dilaporkan memberi janji tertulis untuk mengunjungi panglima ekspedisi di markasnya. Penulis risalah menyebut hal ini sebagai kemungkinan adanya hubungan yang dapat memengaruhi tindakan Jenderal Köhler. Komisaris pemerintah dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal pada 26 Maret 1873 menyebut Teuku Nek dan rakyatnya bersikap bersahabat kepada pemerintah Belanda, dan dalam sebuah telegram pada 25 April 1873 menyebutnya sebagai orang kepercayaan sambil memakai keterangan yang diberikannya. Kontrolir Kraijenhoff, yang mengenalnya secara pribadi, menjamin itikad baiknya. Penulis risalah juga mencatat bahwa dalam hubungan dengan panglima ekspedisi kedua, kerja sama dengan Teuku Nek adalah fakta yang sudah pasti.

Sikap ini membawa akibat pahit di dalam masyarakat Aceh. Teuku Nek tetap dicurigai bersekongkol dengan Belanda. Segera setelah pasukan Belanda mundur ke perkemahan pantai, sebagian pasukan dari dalam istana membakar kampung-kampungnya. Para pembakar itu berasal dari XXII Mukim, wilayah yang oleh penulis Belanda disebut paling getir memusuhi mereka. Menurut sumber yang sama, tindakan yang disebut hukuman itu membuat kepala XXVI Mukim, kerabat Teuku Nek, begitu tersinggung sehingga ia meninggalkan dalam bersama rakyatnya untuk mempertahankan wilayahnya sendiri bila perlu. Penulis risalah menduga bahwa Teuku Nek berhasil selamat berkat pengaruh hubungan kekerabatannya.

Kisah Teuku Nek perlu dibaca dengan hati-hati. Sumber-sumber yang merekamnya hampir seluruhnya berasal dari pihak Belanda, yang berkepentingan menggambarkan adanya perpecahan di Aceh dan menampilkan para pemimpin yang bersahabat sebagai bukti bahwa perang dapat dimenangkan. Kita tidak memiliki keterangan langsung dari Teuku Nek sendiri tentang alasan-alasannya. Dari sudut pandang Aceh, sikapnya dapat dibaca dalam beberapa kemungkinan: sebagai upaya melindungi rakyat Meuraxa yang wilayahnya paling dekat dengan pantai dan paling terancam oleh meriam kapal, sebagai bagian dari persaingan lama di antara sagi, atau sebagai perhitungan politik seorang pemimpin yang melihat kekuatan lawan lebih besar. Kemungkinan-kemungkinan itu tidak saling meniadakan.

Dalam kerangka Acehnologi, Teuku Nek adalah contoh tokoh perantara, yaitu pemimpin lokal yang berdiri di antara pusat kerajaan dan kekuatan luar, menjadi saluran informasi, dan menanggung tekanan dari kedua belah pihak. Tokoh seperti ini muncul berulang kali dalam sejarah Aceh, dari para uleebalang pesisir yang menandatangani perjanjian pendek dengan Belanda sampai para pemimpin yang menjadi penghubung dalam masa-masa konflik kemudian. Kisah Teuku Nek juga memperlihatkan bahwa perang tidak hanya terjadi antara Aceh dan Belanda, tetapi juga menimbulkan ketegangan di dalam tubuh masyarakat Aceh sendiri, ketika kesetiaan dan perlindungan rakyat harus ditimbang di bawah ancaman.

Penelitian lebih lanjut tentang Teuku Nek dapat menelusuri arsip Belanda tentang ekspedisi kedua dan masa sesudahnya, silsilah para uleebalang Meuraxa, serta tradisi lisan masyarakat di wilayah pesisir Banda Aceh. Dengan begitu, sosoknya dapat dipahami bukan semata dari sudut pandang mereka yang memanfaatkannya, tetapi juga dari kedudukannya sebagai pemimpin sebuah negeri kecil yang terjepit di antara pantai yang dikuasai kapal perang dan pusat kerajaan yang bersiap untuk perang panjang.

Kisah ini juga memperlihatkan pentingnya para perantara dalam produksi pengetahuan kolonial tentang Aceh. Informasi tentang sikap Teuku Nek sampai kepada Belanda melalui utusannya yang membawa cincin cap, melalui Sidi Tahil yang berbicara langsung dengannya, dan melalui kontrolir Kraijenhoff yang mengenalnya secara pribadi. Setiap mata rantai dalam jaringan ini membawa kepentingan dan tafsirnya sendiri. Bagi peneliti hari ini, menelusuri jaringan perantara semacam ini adalah cara untuk memahami bagaimana gambaran tentang Aceh dibentuk di meja para komisaris dan jenderal, dan mengapa gambaran itu sering meleset dari kenyataan di lapangan, sebagaimana terbukti dari kegagalan ekspedisi pertama.

Risalah Beschrijving van Atjeh, yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co. pada 1873 menjelang ekspedisi kedua, memberi keterangan tambahan tentang tokoh ini. Di sana ia disebut Teuku Nyak, Raja Muda Setia, kepala IX Mukim, wilayah yang mencakup Pasar Lameda, kampung Leutjoet dan Meuraxa di antara Kuala Naridji dan Krueng Aceh, serta menantu Raja Trumon. Risalah itu menambahkan bahwa ia “kini dalam keadaan tidak disukai dan mungkin dibuang ke pegunungan”. Keterangan ini sejalan dengan catatan bahwa kampung-kampungnya dibakar setelah ekspedisi pertama, dan memperlihatkan bahwa sikap damainya terhadap Belanda membawa akibat berat dalam politik Aceh Besar. Keterangan yang sama juga memperjelas bahwa “Troenon” dalam sumber lain kemungkinan besar adalah Trumon, negeri di pantai barat selatan Aceh.

Teuku Nek, titled Raja Muda Setia, was the head of the district of Meuraxa on the coast near the capital of the Sultanate of Aceh when the Aceh War broke out in 1873. His name appears repeatedly in Dutch sources on the first military expedition, spelled Toekoe Neg or Toeankoe Setia, as one of the local leaders who declared from the outset that he did not want war and opened contact with the Dutch. His story matters for Aceh studies because it shows the difficult position of leaders on the frontier between the kingdom’s centre and a foreign power, and the price they paid in a society preparing to defend its sovereignty.

The main sources on Teuku Nek’s role in 1873 are the official documents of the Netherlands Indies government on the origins of the Aceh War, the reports of the government commissioner, the journal De Tijdspiegel of 1874, and the pamphlet De Generaal J. H. B. Köhler: eene nalezing van feiten tijdens de eerste expeditie tegen het Rijk van Atjeh, published in Rotterdam in 1884, which quotes and interprets those sources. In them Teuku Nek is described as head of the Meuraxa district, which lay close to the palace. In one passage of the 1884 pamphlet he is also called head of the XXV Mukim, indicating Meuraxa’s place within the Sagi of the XXV Mukim, one of the three sagi that made up Aceh Besar.

Teuku Nek’s standing was reinforced by his kinship network. He is described as son-in-law of the Raja of Troenon and a relative of the head of the XXVI Mukim, who during the first expedition was inside the royal compound with a force of his people to help defend the dalam. Such networks show how the politics of Aceh Besar rested on marriage and kinship ties among the uleebalang and sagi chiefs. At the same time they show that one extended family could be divided in its response to a foreign threat, with some members choosing a peaceful path and others standing in the front line of defence.

On 23 March 1873, the day after the Citadel van Antwerpen carrying the government commissioner arrived off Aceh, an envoy of Teuku Nek came aboard. He showed his master’s seal ring as proof of the legitimacy of his mission and conveyed Teuku Nek’s peaceful intentions. The next day the envoy returned with another message in an undated letter. Teuku Nek solemnly declared that neither he nor his people wanted war and that they wished instead to join the Dutch. He also said he had spoken in person about his situation with Sidi Tahil, a Malay charged with carrying the Dutch king’s message to the sultan. Sidi Tahil reported to the commissioner that he had seen for himself how much the chief and people of Meuraxa wanted an alliance with the Dutch, and that among the Acehnese there was no agreement on the desirability of war.

Yet this peaceful stance did not mean Teuku Nek could take sides openly. When the expedition commander asked him to encourage his people to bring food and other supplies to market for the Dutch troops, the request was met with all manner of excuses, as recorded on 11 April 1873. The 1884 author judges that Teuku Nek could not side openly because he did not yet know how the war would end. From his meeting with Sidi Tahil onward, Teuku Nek also stated that he had been forced by the other sagi chiefs to hand over the beach fortifications to them. Those fortifications were then used to oppose the Dutch landing, including Kuta Pantai Cermin and Kuta Mugat.

On 11 April 1873 Teuku Nek reportedly gave a written promise to visit the expedition commander at his headquarters. The pamphlet’s author sees this as a possible contact that might have influenced General Köhler’s actions. The government commissioner, in his letter to the Governor-General of 26 March 1873, called Teuku Nek and his people friendly to the Dutch government, and in a telegram of 25 April 1873 referred to him as a confidant while using information he had supplied. The controleur Kraijenhoff, who knew him personally, vouched for his good faith. The author also notes that in relation to the commander of the second expedition, cooperation with Teuku Nek was an established fact.

This stance had bitter consequences within Acehnese society. Teuku Nek remained suspected of colluding with the Dutch. Immediately after the Dutch troops withdrew to the beach camp, part of the garrison from the royal compound set fire to his villages. The arsonists came from the XXII Mukim, the region the Dutch writer calls the most bitterly hostile to them. According to the same source, this so-called punishment so offended the head of the XXVI Mukim, Teuku Nek’s relative, that he left the dalam with his people to defend his own territory if necessary. The author supposes that Teuku Nek escaped with his life thanks to the influence of his kinship ties.

Teuku Nek’s story must be read with care. The sources that record it come almost entirely from the Dutch side, which had an interest in portraying division in Aceh and presenting friendly leaders as proof that the war could be won. We have no direct statement from Teuku Nek himself about his reasons. From an Acehnese standpoint his conduct can be read in several ways: as an effort to protect the people of Meuraxa, whose land lay closest to the shore and was most exposed to naval guns; as part of long-standing rivalry among the sagi; or as the political calculation of a leader who judged the enemy stronger. These possibilities are not mutually exclusive.

Within the framework of Acehnologi, Teuku Nek is an example of an intermediary figure: a local leader standing between the kingdom’s centre and an outside power, serving as a channel of information and bearing pressure from both sides. Such figures recur throughout Acehnese history, from the coastal uleebalang who signed short agreements with the Dutch to leaders who served as go-betweens in later periods of conflict. Teuku Nek’s story also shows that the war was not only fought between Aceh and the Dutch but also created tensions within Acehnese society itself, as loyalty and the protection of one’s people had to be weighed under threat.

Further research on Teuku Nek could trace Dutch archives on the second expedition and the years after, the genealogy of the uleebalang of Meuraxa, and the oral traditions of communities along the Banda Aceh coast. In this way his figure can be understood not only from the standpoint of those who made use of him but also from his position as leader of a small district squeezed between a shoreline commanded by warships and a royal centre preparing for a long war.

The story also shows the importance of intermediaries in the production of colonial knowledge about Aceh. Information about Teuku Nek’s stance reached the Dutch through his envoy bearing the seal ring, through Sidi Tahil, who spoke with him in person, and through the controleur Kraijenhoff, who knew him personally. Each link in this network carried its own interests and interpretations. For researchers today, tracing such networks of intermediaries is a way of understanding how images of Aceh were shaped at the desks of commissioners and generals, and why those images so often missed the reality on the ground, as the failure of the first expedition showed.

The pamphlet Beschrijving van Atjeh, printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co. in 1873 on the eve of the second expedition, adds further information about this figure. There he is called Teuku Nyak, Raja Muda Setia, head of the IX Mukim, a territory including Pasar Lameda, the village of Leutjoet and Meuraxa between Kuala Naridji and the Krueng Aceh, and son-in-law of the Raja of Trumon. The pamphlet adds that he was “now in disgrace and probably banished to the mountains”. This agrees with the record that his villages were burned after the first expedition, and shows that his peaceful stance toward the Dutch carried heavy consequences in the politics of Aceh Besar. The same note also makes clear that “Troenon” in other sources most likely refers to Trumon, the state on Aceh’s south-west coast.