Tuha peut perempuan dan tata kelola lingkungan di Kawasan Ekosistem LeuserWomen tuha peut and environmental governance in the Leuser Ecosystem

Dalam susunan pemerintahan gampong di Aceh, tuha peut menempati posisi ganda. Di satu sisi ia berfungsi seperti badan permusyawaratan desa yang dikenal dalam hukum nasional, yaitu lembaga yang membahas dan menyetujui qanun atau reglemen gampong, mengawasi keuchik dan menampung aspirasi warga. Di sisi lain ia adalah lembaga adat, bagian dari rangkaian keuchik, imuem meunasah, tuha peut, tuha lapan dan keujruen yang menjaga keseimbangan kehidupan kampung. Nama tuha peut, “empat orang tua”, merujuk pada gagasan lama bahwa perkara kampung diputus oleh orang-orang yang dituakan karena ilmu, pengalaman dan kearifannya, mewakili unsur ulama, cerdik pandai, tokoh adat dan pemuka masyarakat. Dalam praktik modern jumlahnya mengikuti besar kecil gampong, dan keanggotaan perempuan diakui walaupun masih jauh dari seimbang.

Kedudukan hukum tuha peut cukup kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang bagi desa adat dan lembaga permusyawaratan, sedangkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur penyelesaian sengketa adat di tingkat gampong dan mukim. Qanun ini merinci delapan belas jenis perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat sebelum dibawa ke aparat penegak hukum, antara lain perselisihan rumah tangga, sengketa tanah dan pelanggaran adat lainnya. Dua butir yang belakangan menjadi sorotan dalam konteks ekologis ialah butir keempat belas tentang pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat dan butir keenam belas tentang pencemaran lingkungan skala ringan. Kedua butir ini membuka jalan agar tuha peut menjadi lembaga terdepan dalam menangani kerusakan lingkungan sebelum kerusakan itu membesar.

Kesadaran tentang potensi ini menguat setelah bencana hidrometeorologis akhir November 2025. Siklon Senyar memicu banjir bandang dan longsor di sebagian besar kabupaten Aceh, terutama di daerah aliran sungai yang hutannya telah tergerus. Laporan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kawasan penyangga Leuser yang rusak memperbesar daya rusak air. Di sinilah gagasan tentang tata kelola dari bawah menemukan relevansinya: bila izin dan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten lemah, gampong yang berbatasan dengan hutan menjadi lapis pertama pertahanan, dan tuha peut adalah lembaga gampong yang berwenang membuat aturan.

Pada 11–13 Juni 2026 komunitas Perempuan Peduli Leuser (PPL), dengan dukungan Yayasan HAkA, melatih dua puluh perempuan tuha peut dari tiga belas kabupaten dan kota di Kawasan Ekosistem Leuser di Darussalam, Banda Aceh. Tujuannya dirumuskan oleh koordinator PPL, Ayu ‘Ulya, sebagai upaya menjadikan legislator gampong perempuan fungsional, mandiri dan disegani, dengan keterampilan teknis mengidentifikasi, memediasi dan menyelesaikan sengketa adat, terutama pembakaran hutan skala kecil dan pencemaran ringan. Sulaiman Tripa, pakar hukum adat dari Universitas Syiah Kuala, mendorong peserta menyusun qanun atau reusam gampong yang melindungi hutan, sungai dan sumber air, dengan contoh Qanun Gampong Bunin di Aceh Timur dan Gampong Suleue di Aceh Besar. Hanifah Nurdin, mantan sekretaris Gampong Suleue, membagikan pengalaman gampongnya menyusun qanun tentang kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Ruwaida, Ketua Yayasan Perempuan dan Anak Negeri, menekankan bahwa perempuan bukan sekadar korban rentan. Dalam bencana, perempuan menanggung beban domestik terberat: mencari air bersih, menyediakan pangan, mengasuh anak dan menghadapi risiko kekerasan di pengungsian. Karena itu mereka memiliki pengetahuan langsung tentang dampak kerusakan lingkungan pada kehidupan sehari-hari. Ia mendorong tuha peut perempuan mengawasi anggaran gampong dan menerapkan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan. Pelatihan juga membekali peserta dengan keterampilan berbicara di depan umum dan komunikasi dialogis agar mampu memimpin musyawarah adat dengan argumentasi berbasis data.

Pengalaman di lapangan memperlihatkan kesenjangan antara kursi formal dan kemampuan memakainya. Catatan Yelli Sustarina tentang proses merekrut tuha peut perempuan dari Aceh Selatan mengungkap bahwa calon peserta terhalang izin suami, jadwal pengobatan keluarga, beban pengasuhan, kesehatan dan ketiadaan telepon genggam pribadi. Undangan pun sering lewat perantara laki-laki atau aparatur gampong. Bahkan seorang keuchik menelepon untuk memastikan bahwa pelatihan itu benar-benar ada. Data kecil ini penting karena memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga adat Aceh masih dibingkai oleh relasi rumah tangga dan otoritas laki-laki, bukan hanya oleh aturan tertulis.

Dari sudut Acehnologi, gejala tuha peut perempuan dapat dibaca sebagai pertemuan tiga lapis. Lapis pertama adalah adat sebagai sistem pemerintahan yang sudah lama hidup, yang menempatkan musyawarah dan perdamaian sebagai jalan utama penyelesaian perkara. Lapis kedua adalah negara dan syariat yang memformalkan adat melalui undang-undang dan qanun, sehingga kewenangan adat memperoleh legitimasi tertulis. Lapis ketiga adalah krisis ekologis yang memaksa lembaga lama itu mengambil tugas baru. Ketika ketiga lapis ini bertemu, perempuan memperoleh ruang untuk menerjemahkan pengalaman domestik tentang air, pangan dan keselamatan menjadi aturan publik.

Ada pula dimensi kosmologis yang tidak boleh dilupakan. Banyak gampong di kaki Leuser memiliki pantangan dan aturan adat tentang hutan, sungai dan satwa, misalnya larangan menebang di hulu mata air atau batas waktu memasuki hutan. Reusam semacam ini sering diwariskan secara lisan dan dihubungkan dengan keyakinan tentang penunggu tempat atau keberkahan air. Tuha peut perempuan berpeluang menuliskan pengetahuan itu menjadi reusam yang tercatat, sehingga kearifan lokal tidak hilang bersama generasi tua. Di sini terjadi frikatifisasi pengetahuan lokal: dari kebiasaan menjadi norma tertulis, dari norma menjadi kebijakan gampong.

Tantangannya tetap besar. Kewenangan adat atas pembakaran hutan skala kecil tidak menjangkau konsesi perkebunan, tambang atau pembalakan berskala besar yang izinnya berada di tangan provinsi dan pusat. Anggaran gampong terbatas, dan keputusan tuha peut dapat berbenturan dengan kepentingan elite lokal. Karena itu jaringan tuha peut inong yang dibentuk setelah pelatihan 2026 memiliki arti strategis: ia memungkinkan perempuan dari gampong berbeda berbagi contoh qanun, mendukung satu sama lain dan membawa suara gampong ke forum yang lebih tinggi.

Pengalaman Gampong Suleue di Darussalam, Aceh Besar, memberi gambaran konkret tentang bagaimana qanun gampong dapat dipakai. Gampong ini menyusun aturan yang mencakup kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, sehingga persoalan yang biasanya dianggap urusan dinas kabupaten diturunkan menjadi kewajiban warga dan perangkat gampong. Contoh semacam ini penting karena memperlihatkan bahwa qanun gampong tidak harus menunggu kebijakan dari atas.

Dengan demikian, keberhasilan tuha peut perempuan tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga pada dukungan keuchik, imuem meunasah dan warga laki-laki yang bersedia berbagi ruang musyawarah.

Gejala ini masih muda, dan dampaknya belum dapat diukur. Namun ia memberi pertanyaan penting bagi studi Aceh: apakah lembaga adat yang selama ini dilihat sebagai benteng tradisi dapat menjadi instrumen tata kelola lingkungan yang responsif terhadap perubahan iklim, dan apakah perempuan dapat memimpin perubahan itu tanpa harus meninggalkan peran sosial yang dibebankan masyarakat kepada mereka.