Penghakiman massa terhadap terduga pelaku khalwat dan pencurianMob judgement of alleged khalwat offenders and thieves

Dalam kebanyakan kasus dugaan pelanggaran syariat di Aceh, sebagian warga cenderung memilih kekerasan. Khairil Miswar mencatat bahwa sasaran utamanya adalah terduga pelaku khalwat atau mesum dan pelaku pencurian, sedangkan kekerasan terhadap penjudi dan peminum khamar hampir tidak pernah diberitakan. Ia menghimpun tiga belas kasus terhadap terduga pelaku mesum dan enam kasus terhadap pencuri antara 2007 dan Januari 2013, tersebar di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Simeulue, Pidie dan Aceh Tenggara.

Polanya berulang. Warga mencurigai tamu atau pasangan, mengintai selama berjam-jam, lalu menggerebek rumah, kamar kos, toilet masjid atau bangunan kosong. Para tertuduh kemudian menjalani “sidang” di tempat: dimandikan di meunasah, diarak keliling kampung, dipukul dan ditendang, sebelum diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) atau polisi. Beberapa laporan menyebut proses ini sebagai sidang adat oleh warga, padahal ia berlangsung tanpa pembuktian. Dalam beberapa kasus hanya laki-laki yang dipukul, dan sebagian penggerebekan berlangsung pada bulan Ramadan. Penyunting buku, Miswari, mencatat bahwa ada warga yang sengaja membiarkan peluang maksiat terjadi untuk kemudian menangkap pelakunya.

Kekerasan ini berlangsung dalam kerangka hukum yang sebenarnya telah tersedia. Setelah formalisasi syariat, Aceh mengesahkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, dengan hukuman cambuk di depan umum. Hukuman cambuk pertama dilaksanakan di halaman Masjid Agung Bireuen seusai salat Jumat pada 24 Juni 2005 terhadap 26 dari 27 pelanggar maisir. Meski ketiga qanun itu mengatur judi, minuman keras dan khalwat secara setara, kekerasan warga hampir selalu tertuju pada dugaan pelanggaran seksual. Penyunting buku tersebut, Miswari, juga mencatat bahwa praktik judi dan riba berlangsung terang-terangan, bahkan sebagian berizin negara, tetapi luput dari perhatian penegak syariat, sementara sebagian warga memaknai formalisasi syariat sebagai kebebasan bagi siapa saja untuk menindak pelaku maksiat.

Rincian kasus yang dihimpun memperlihatkan beberapa pola tambahan. Sebagian tertuduh adalah pendatang atau tamu dari luar kampung, sehingga kecurigaan terhadap orang asing berpadu dengan kecurigaan moral. Penggerebekan juga dapat berlangsung pada saat warga lain sedang menunaikan salat tarawih, dan dalam satu kasus di Bireuen pada 2010 kemarahan warga semakin memuncak ketika diketahui bahwa seorang petugas diduga sengaja memberi kunci kamar kepada pasangan yang ditangkap, sehingga sasaran amarah meluas kepada aparat. Dalam kasus Aceh Besar 2007, para pelaku mengancam akan memberi tahu orang tua korban dan menyebarkan peristiwa itu ke media, sementara korban perempuan memohon agar orang tuanya tidak diberi tahu. Rasa malu, lebih daripada hukuman fisik, tampak menjadi senjata utama penghakiman semacam ini, dan dampaknya terhadap korban perempuan dan remaja sering jauh melampaui peristiwa itu sendiri.

Kasus paling ekstrem terjadi di Aceh Besar pada 2007: sepasang remaja berusia 16 tahun yang dituduh berkhalwat dipaksa melakukan hubungan badan sambil direkam dengan kamera ponsel, dan videonya beredar luas. Khairil dan Miswari sama-sama menilai perbuatan para penangkap itu jauh lebih maksiat daripada yang dituduhkan kepada korban. Di Aceh Utara pada 2012, seorang anggota Brimob yang dituduh berselingkuh dipukuli warga, lalu rekan-rekannya datang bersenjata lengkap untuk mengambilnya, sehingga nyaris pecah bentrokan antara warga dan aparat; warga sebelumnya telah memanggil polisi syariat, tetapi petugas tidak kunjung datang.

Terhadap pencuri, kekerasan bisa mematikan. Pada Februari 2011 di Aceh Tenggara, dua orang yang dituduh mencuri bebek dan barang berharga tewas dihajar ratusan warga dengan kaki terikat. Pada 2012 di Pidie, seorang lelaki lanjut usia yang dituduh meracuni dan mencuri kambing dipukuli hingga kritis dan sepeda motornya dibakar. Khairil bertanya, “sebandingkah nyawa manusia dengan seekor bebek atau kambing?”, dan mengingatkan bahwa pada masa itu pencurian belum diatur dalam qanun, sementara dalam fikih hukuman had atas pencurian hanya dapat dijatuhkan penguasa setelah pembuktian yang adil di pengadilan.

Khairil Miswar menamai pola ini "Mazhab Hamok". Kata mazhab di sini tidak merujuk pada mazhab fikih atau teologi, melainkan pada perilaku sekelompok orang yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap lumrah serta benar, sedangkan hamok adalah kata Aceh yang sepadan dengan amuk. Mazhab Hamok dengan demikian mencakup segala bentuk kekerasan, seperti memukul, membakar dan membunuh, terhadap orang yang dituduh menyimpang, baik sebagai pelaku mesum, dukun, maupun penganut aliran sesat. Penyunting buku merangkum sebab-sebabnya: apatisme terhadap prosedur hukum, sulitnya menghubungi aparat, mudahnya warga diprovokasi, dendam pribadi, dan bahkan kegemaran sebagian orang membuat keributan. Dengan merujuk Rusjdi, Khairil juga menekankan kekosongan penegakan hukum: kelalaian dan lambannya pemerintah menanggapi penyimpangan memicu kemarahan massa, sebagaimana tampak dalam kasus warga yang memanggil polisi syariat yang tidak kunjung datang.

Argumen utama kajian ini bersifat teologis sekaligus yuridis. Dalam Islam, menurut Khairil, setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan secara sah di depan pengadilan sebelum hukuman dijatuhkan, dan penegakannya merupakan kewenangan pemerintah sebagai ulil amri, bukan kewenangan warga secara perorangan. Karena itu ia menilai Mazhab Hamok melawan hukum negara sekaligus mengabaikan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aceh, dan menyebut orang-orang yang dihakimi massa sebagai pihak yang semestinya disebut korban. Kekerasan terhadap terduga pelaku khalwat dan pencuri juga hanya satu bagian dari pola yang lebih luas: buku yang sama mencatat sekitar selusin kasus kekerasan terhadap orang yang dituduh dukun, termasuk pembunuhan dan pembakaran, serta sekitar selusin kasus terhadap kelompok yang dituduh menyebarkan aliran sesat, dan sebuah daftar kasus pengarakan massa yang telah terjadi sejak akhir 1999 di berbagai kabupaten.

Penyerahan para tertuduh kepada Wilayatul Hisbah, polisi atau geuchik setelah mereka dipukuli memperlihatkan logika yang khas. Warga tidak menolak lembaga hukum, tetapi menempatkan dirinya sebagai tahap pertama penghukuman, sehingga tertuduh menanggung hukuman ganda: dipermalukan dan dianiaya di tempat, lalu menghadapi proses resmi yang mungkin saja tidak membuktikan tuduhan apa pun. Dalam kerangka hukum pidana nasional, pemukulan, pengarakan paksa dan perusakan harta tetap merupakan tindak pidana, apa pun alasan moral yang menyertainya. Ketegangan antara rasa keadilan warga dan asas praduga tak bersalah inilah yang menjadi inti persoalan, dan menjelaskan mengapa kajian ini menuntut agar para pelaku kekerasan diproses sebagai pelaku kriminal.

Bagi kajian Aceh, fenomena ini menyingkap ketegangan antara moralitas gampong, formalisasi syariat oleh negara dan warisan kekerasan masa konflik. Kemunculannya sejak akhir 1999, ketika "peradilan rakyat" marak di tengah lemahnya negara, menunjukkan bahwa penghakiman massa bukan semata akibat qanun syariat, melainkan juga kelanjutan dari budaya kekerasan yang tumbuh selama konflik. Selektivitas sasarannya, yang lebih menyasar seksualitas dan harta kecil daripada judi, riba atau korupsi, memperlihatkan bagaimana kontrol sosial di gampong cenderung jatuh pada pihak yang paling lemah dan paling mudah dipermalukan. Kajian Khairil juga penting secara historiografis karena dengan sengaja membahas sisi kelam masyarakat Aceh yang sering dianggap aib, sebagai imbangan bagi historiografi yang lebih banyak menuturkan kejayaan dan kepahlawanan. Persoalan yang masih terbuka mencakup data yang lebih sistematis setelah 2013, pengalaman para korban, terutama perempuan dan remaja, serta efektivitas aparat syariat dan kepolisian dalam mencegah penghakiman massa.