Komunitas nelayan Aceh: pawang, toke bangku dan raseuki rimuengAcehnese fishing communities: pawang, toke bangku and raseuki rimueng

Penelitian lapangan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M. Adli Abdullah di beberapa kawasan pesisir Aceh, antara lain Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh Tamiang dan Lhok Kreng di dekat Banda Aceh, menggambarkan suasana kampung nelayan yang relatif seragam: sebagian laki-laki melaut selama beberapa jam atau beberapa hari, anak-anak bermain di pantai, perempuan berbincang dengan tetangga di rumah, dan sekelompok orang menghabiskan waktu di warung kopi. Banyak anak laki-laki berhenti setelah sekolah dasar, mulai bekerja membersihkan perahu atau mengumpulkan ikan, dan puncak karier yang dapat mereka capai adalah menjadi muge, penjual ikan keliling dengan sepeda motor ke daerah pedalaman, atau toke bangku, pedagang yang menentukan harga ikan di tepi pantai. Hanya keluarga pemilik perahu yang umumnya mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi.

Nelayan melukiskan penghasilan mereka sebagai raseuki rimueng, “rezeki harimau”: tidak dapat diperkirakan per bulan atau per tahun. Hasil tangkapan yang melimpah justru dapat menurunkan harga, sehingga yang terpenting bagi keluarga adalah membeli beras dan memberi uang jajan anak, sementara kelebihan pada musim baik harus disimpan untuk masa paceklik. Di Lhokseumawe toke bangku menetapkan harga dengan menelepon rekan-rekannya di kabupaten yang sama, dan nelayan menyimpulkan bahwa dalam usaha ini hanya dua orang yang menjadi kaya, yaitu toke bangku dan pemilik perahu. Di Meulaboh pawang lazim menjual sebagian ikan di tengah laut untuk kebutuhan makan awak, yang kemudian dilaporkan kepada pemilik perahu.

Struktur ekonomi ini memperlihatkan ketimpangan yang bersifat kelembagaan, bukan sekadar akibat nasib. Toke bangku menguasai informasi harga dan akses ke pasar, pemilik perahu menguasai modal, sedangkan awak hanya menguasai tenaga dan keberanian. Karena penghasilan awak tidak teratur dan pendidikan anak-anak mereka umumnya terhenti di sekolah dasar, mobilitas sosial dalam komunitas ini sangat terbatas, dan kedudukan toke atau muge sudah dianggap puncak yang dapat dicapai. Praktik pawang menjual sebagian ikan di tengah laut untuk kebutuhan makan awak, yang dilaporkan kemudian kepada pemilik perahu, memperlihatkan adanya ruang tawar dan kepercayaan di dalam hubungan yang timpang itu. Ungkapan raseuki rimueng dengan demikian mengandung dua makna: pengakuan atas ketidakpastian alam dan, secara tersirat, penerimaan atas tatanan ekonomi yang menempatkan nelayan pada posisi paling rentan.

Jenjang karier di laut juga mengikuti tradisi. Seseorang memulai sebagai aneuk itek (awak di bawah pawang), naik menjadi wakil pawang, lalu pawang, yaitu nakhoda sekaligus ahli penangkapan. Dari kalangan pawang, masyarakat memilih Panglima Laot Lhok melalui pemilihan, sebuah praktik yang berbeda dengan masa kesultanan ketika panglima laot diangkat oleh sultan atau wakilnya. Calon panglima laot dituntut memahami tradisi dan adat laot secara mendalam.

Peran panglima laot dalam kehidupan sehari-hari juga berubah setelah tsunami 2004. Dalam persepsi umum, lembaga ini adalah warisan Kesultanan Aceh, tetapi sesudah bencana banyak warga menambahkan bahwa tugas panglima laot hanyalah menyalurkan bantuan dan menyelesaikan sengketa antarnelayan. Bila ada pertemuan regional panglima laot lhok, mereka berangkat ke Banda Aceh untuk membahas persoalan komunitas nelayan dan cara mempertahankan adat laot. Kajian yang sama berpendapat bahwa panglima laot pada masa kesultanan bukan sekadar "warisan budaya", melainkan bagian dari aparat kerajaan yang bekerja bersama panglima krueng, syahbandar dan uleebalang, sehingga pemahaman masyarakat tentang lembaga ini telah menyempit dibandingkan sejarahnya.

Pengetahuan tradisional mencakup unsur yang kini diperdebatkan. Sebagian nelayan bercerita tentang eleume, ilmu gaib yang diyakini dipakai sebagian pawang untuk “memanggil” ikan atau mengganggu alat tangkap pesaing, terutama jaring; kepercayaan ini disebut sebagai tradisi lama yang juga dikenal di beberapa komunitas pesisir timur, meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang tokoh panglima laot memandangnya sebagai masalah internal komunitas, bukan persoalan utama adat laot. Seorang nelayan berusia tujuh puluhan di Lhok Kreng menegaskan bahwa syarat utama nelayan adalah keberanian: generasi lama melaut dengan peralatan sederhana, membaca lingkaran bulan dan tanda-tanda bintang untuk menemukan jalan pulang, sedangkan generasi baru mengandalkan teknologi.

Kepercayaan tentang eleume bukan gejala yang sama sekali baru dalam kajian. Lubis (1978) telah mencatat bahwa sebagian pawang, bahkan sebagian panglima laot lhok, memakai ilmu semacam itu tidak hanya untuk menangkap ikan tetapi juga dalam kehidupan sosial. Menurut para nelayan, pawang yang merasa dirugikan oleh pesaing yang "memanggil" ikan dapat datang ke perahu lawannya setibanya di kuala dan mengenakan ilmu pada jaring atau bagian tertentu perahu. Banyak nelayan di pesisir timur mengetahui tempat-tempat yang dikaitkan dengan praktik ini, dan di Sungai Payau, Aceh Tamiang, ia disebut sebagai tradisi yang umum. Karena karier panglima laot dimulai dari kedudukan pawang, pengetahuan tentang persoalan ini dianggap perlu bagi calon pemimpin adat, meskipun Islam melarangnya.

Khanduri laot menjadi arena perdebatan antara tradisi dan pemurnian agama. Di satu kecamatan komunitas masih menggelarnya setiap dua tahun di bawah koordinasi panglima laot: seluruh nelayan menyumbang untuk membeli kerbau, dan setiap rumah tangga memasak kari untuk dimakan bersama di tepi laut. Di komunitas lain kelompok pembaru Muslim menghapusnya sebagai bid'ah yang dianggap berasal dari tradisi Hindu, dan panglima laot tidak berdaya; sebagian warga kemudian mengaitkan berkurangnya tangkapan dengan penghapusan itu. Seorang ulama lokal sebaliknya menyatakan khanduri laot sebagai tradisi Islam, dan di Aceh Barat khanduri ini tetap dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Para peneliti menyarankan agar panglima laot bekerja erat dengan ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjaga tradisi ini.

Persoalan kelembagaan yang lebih luas ikut membentuk kehidupan komunitas ini. Tumpang tindih kewenangan dengan polisi dan angkatan laut, yang juga hadir di tengah komunitas nelayan, menimbulkan masalah struktural, dan beberapa panglima laot tewas selama masa konflik. Distribusi bantuan pemerintah juga menjadi sumber ketegangan: banyak nelayan menolak bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga wibawa panglima laot ikut dipertaruhkan ketika nelayan harus berurusan dengan aparat negara. Sebagian nelayan pada akhir 2000-an bahkan bertanya apa yang akan terjadi bila program pengelolaan bersama (co-management) yang didukung FAO berakhir pada Juni 2010, sebuah pertanyaan yang memperlihatkan ketergantungan pada lembaga internasional pascatsunami.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebangkitan lembaga adat di Aceh pascakonflik juga menimbulkan soal hierarki. Kajian ini mencatat bahwa tidak ada lagi sultan maupun uleebalang yang dahulu menjadi atasan panglima laot, sementara Majelis Adat Aceh dan lembaga Wali Nanggroe yang dihidupkan kembali tidak memiliki akar langsung dalam struktur adat laot. Akibatnya setiap lembaga adat bekerja menurut pengaruhnya masing-masing dan menurut perhatian lembaga internasional. Rekomendasi para peneliti adalah agar kebangkitan adat dibangun dari bawah, dari kebutuhan nyata komunitas nelayan, dan agar panglima laot bekerja erat dengan ulama dan MPU, terutama dalam soal-soal yang menyentuh hubungan antara tradisi dan syariat.

Bagi kajian Aceh, komunitas nelayan adalah ruang tempat beberapa lapis sejarah bertemu: kelembagaan maritim kesultanan, ekonomi pasar modern, kepercayaan pra-Islam yang bertahan, gerakan pembaruan Islam, konflik bersenjata, serta intervensi kemanusiaan pascatsunami. Kosakata lokal seperti aneuk itek, pawang, toke bangku, muge, raseuki rimueng dan eleume merupakan pintu masuk untuk memahami bagaimana komunitas ini menafsirkan kerja, risiko dan keadilan. Persoalan terbuka yang tersisa adalah bagaimana teknologi penangkapan, rantai pasar dan regulasi perikanan mengubah hubungan antara pawang, toke dan pemilik perahu, serta apakah lembaga panglima laot dapat menjadi pelindung ekonomi nelayan, bukan sekadar penjaga upacara.