"Tuhan jauh, raja dekat": pembisik dan penasihat dalam istana Aceh"God is far, the king is near": flatterers and counsellors at the Acehnese court

Augustin de Beaulieu, komandan armada Prancis yang berada di Aceh pada 1620–1621, mencatat dalam memoarnya perilaku sejumlah orang kaya (pembesar) di istana Sultan Iskandar Muda yang setiap hari membual untuk menyenangkan hati sultan, bahkan dengan menjatuhkan nama orang lain. Ketika Beaulieu bertanya apakah mereka tidak takut kepada Tuhan karena memfitnah orang yang berbudi baik di hadapan sultan, seorang orang kaya menjawab, "Tuhan jauh, raja dekat." Jawaban ini merangkum logika istana absolut: hukuman dan anugerah raja lebih nyata daripada pertanggungjawaban moral.

Anekdot ini perlu ditempatkan dalam struktur istana Aceh abad ke-17. Sumber-sumber sezaman, sebagaimana dicatat oleh kajian modern, hampir selalu menyebut orang kaya sebagai pejabat dan anggota dewan kerajaan yang terhubung dengan istana melalui perdagangan atau fungsi resmi. Kedudukan, gelar dan hak memungut adat mereka bergantung pada anugerah raja, sehingga persaingan di antara mereka berlangsung di sekitar telinga sultan. Dalam susunan seperti itu, ungkapan "Tuhan jauh, raja dekat" bukan sekadar sinisme pribadi, melainkan rumusan jujur dari logika patrimonial: nasib seorang pembesar ditentukan oleh kedekatannya dengan raja, sedangkan pertanggungjawaban kepada Tuhan terasa jauh dan tertunda. Karena itu ungkapan ini berharga sebagai kesaksian emik, yakni cara seorang pelaku istana sendiri menamai aturan main yang ia jalani. Ungkapan itu juga memperlihatkan bahwa ketaatan beragama dan kepatuhan politik dapat dipisahkan dalam praktik istana, sekalipun kerajaan menyatakan dirinya berdiri di atas syariat. Ketegangan antara cita-cita normatif dan perilaku nyata para pembesar inilah yang membuat anekdot singkat tersebut terus dikutip dalam wacana Aceh hingga kini.

Kitab-kitab adab Aceh menawarkan gambaran normatif yang berlawanan, tetapi juga menyimpan ambivalensinya sendiri. Perintah Segala Raja-raja dalam Mābaina al-Salāṭīn menetapkan bahwa ketika raja bersemayam di hadapan para pendita, raja-raja bawahan, menteri, hulubalang dan bentara, titah pertama harus ditujukan kepada pendita (alim ulama): raja hendaknya bertanya tentang masalah agama, halal dan haram, fardu dan sunat, "supaya tiada lupa pendita akan agama". Kitab itu juga menyatakan bahwa apabila raja menghormati para pendita, berdirilah agama. Namun majelis berikutnya mengatur bahwa sesudah penghadapan, raja bertanya kepada biduanda siapa yang hormat dan takut kepadanya, siapa yang benci, dan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, tradisi adab yang sama yang meninggikan ulama juga melembagakan laporan tentang sikap para pembesar, saluran yang dapat dipakai pembisik untuk menjatuhkan lawan.

M. Adli Abdullah membaca anekdot itu bersama peristiwa yang terjadi beberapa tahun kemudian. Menurutnya, nasihat ulama sekaliber Syamsuddin as-Sumatrani diabaikan ketika sultan mengatur strategi melawan Portugis di Melaka. Nuruddin ar-Raniri dalam Bustan al-Salatin mencatat bahwa serangan tahun 1038 H gagal karena dua panglima, Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja dan Orang Kaya Laksamana, saling berbantah, dan Syamsuddin sendiri gugur pada 12 Rajab 1039 H bersama Panglima Pidie dan ribuan prajurit. Kekalahan itu dibaca sebagai akibat istana yang lebih mendengar persaingan para pembesar ketimbang nasihat penasihat agungnya.

Sumber-sumber Aceh lain memperlihatkan bahwa pola ini tidak terbatas pada satu masa. Pada akhir abad ke-17, Sultanah Kamalat Syah dimakzulkan oleh para wazir dan rakyat setelah tiba surat dari Mekah yang menyatakan raja perempuan tidak sah; M. Adli Abdullah menyebutnya "fatwa impor" yang sampai berkat jasa golongan oposisi istana. Pada masa Perang Aceh, Belanda menyebarkan tuduhan bahwa Teungku Chik di Tiro hendak memakzulkan sultan, dan tuduhan itu sempat mendorong Sultan Muhammad Daud Syah mengeluarkan maklumat tentang keabsahan kekuasaannya pada Agustus 1884. Sebaliknya, ada pula contoh ketika para pembesar berfungsi sebagai penasihat yang melindungi negeri: pada tahun 1642, Sultanah Safiatuddin hanya mau menerima utusan VOC Pieter Sourij jika didampingi para orang kaya, dan taksiran mereka atas permata yang ditawarkan Belanda menjadi alat untuk menolak harga yang tidak menguntungkan. Pembedaan antara pembisik dan penasihat, dengan demikian, terletak pada arah kesetiaan mereka, bukan pada kedudukannya.

Gagasan serupa ditemukan dalam karya Hasan di Tiro, Atjèh bak Mata Donja (Aceh di Mata Dunia), yang terbit di New York pada 15 Maret 1968 melalui Institute Atjeh di Amerika, dicetak ulang di Glee Mampree, Pidie (1977) dan di Stockholm (1984). Buku ini menekankan marwah, integritas dan komitmen pada jati diri: bila orang Aceh memandang dirinya hina, lemah dan bodoh, ia akan diperintah dan ditipu bangsa lain. Pesan-pesannya mencakup larangan bermental penjilat, kesetiaan kepada kawan selama berada di jalan Allah, dan peringatan agar tidak memberi posisi kunci kepada lawan. Hasan di Tiro juga mengingatkan bahwa Aceh sering kalah bukan oleh ujung bedil, melainkan oleh ahli fitnah yang ingin menyenangkan pemimpin.

Dari dua sumber berjarak tiga abad itu terbentuk sebuah tesis tentang budaya politik Aceh: setiap episode kekecewaan dalam sejarah perjuangan Aceh kerap diakhiri oleh peran pembisik dan pengkhianat, serta oleh sikap aji mumpung sebagian elite, sementara orang-orang bijak tidak memiliki akses ke lingkaran kekuasaan. Tesis ini diajukan sebagai peringatan kepada pemerintahan pascakonflik, ketika kekuasaan Aceh untuk pertama kalinya sepenuhnya dipegang mantan elite gerakan perlawanan.

Konteks kemunculan tesis ini penting. Tulisan M. Adli Abdullah yang mengangkat kembali ungkapan Beaulieu ditujukan sebagai "zikir" atau pengingat bagi pemerintahan Aceh periode 2012–2017, ketika jabatan gubernur dan wakil gubernur dipegang oleh tokoh-tokoh dari lingkaran Gerakan Aceh Merdeka. Ia tidak menggugat pemerintahan itu, tetapi mengingatkan bahwa pemimpin yang lahir dari perjuangan justru rentan dikelilingi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan. Dua citra yang ia pakai menangkap inti gagasannya: pembisik semestinya memberi "masukan", bukan "masakan" yang ditelan mentah-mentah, dan setiap denyut pemerintahan akan dipantau rakyat "seperti ikan dalam akuarium". Gagasan ini bersinggungan dengan entri lain tentang etika elite pascadamai, seperti kritik terhadap pejuang yang berhenti berjuang setelah memperoleh fasilitas kekuasaan.

Secara konseptual, ungkapan ini memisahkan dua figur: pembisik, yang memberi "masakan" untuk ditelan mentah-mentah, dan penasihat, yang memberi masukan untuk ditimbang. Kebijaksanaan pemimpin diukur dari kemampuannya membedakan keduanya. Gagasan ini sejalan dengan tradisi kitab adab kerajaan Melayu-Aceh, seperti Taj al-Salatin dan Bustan al-Salatin, yang menempatkan ulama sebagai penasihat raja dan memperingatkan bahaya menteri yang culas.

Sebagai alat analisis, ungkapan ini juga memiliki batas. Ia berasal dari satu pengamat asing yang datang sebagai pedagang dan komandan armada, dengan kepentingan dan prasangka sendiri terhadap pembesar Aceh yang menjadi lawan rundingnya. Tesis bahwa setiap kekalahan Aceh berakhir oleh peran pembisik juga bersifat moral dan retrospektif, sehingga mudah dipakai untuk menjelaskan segala hal tanpa diuji. Meski demikian, nilai konsep ini terletak pada kemampuannya menghubungkan sumber dari zaman yang berbeda: memoar Eropa abad ke-17, kronik istana seperti Bustan al-Salatin, kitab adab seperti Mābaina al-Salāṭīn dan Taj al-Salatin, serta tulisan politik abad ke-20 seperti Atjèh bak Mata Donja. Penelitian lanjutan dapat menguji apakah pola ini khas Aceh atau umum bagi istana Asia Tenggara, dan bagaimana mekanisme kelembagaan modern, seperti dewan penasihat atau lembaga adat, dapat menjadi penyeimbang terhadap pengaruh lingkaran dekat penguasa.