Cukai dan bea pelabuhan Bandar Aceh DarussalamCustoms duties and port dues of Bandar Aceh Darussalam

Sistem fiskal Bandar Aceh Darussalam terdiri atas dua lapis: bea negara berupa 'usyur (sepersepuluh, dalam praktiknya sekitar lima sampai enam persen) dan sejumlah besar "adat", yakni pungutan yang langsung menjadi hak para pejabat. Satuan hitung yang dipakai adalah dirham emas: tahil, emas (mas), kupang dan paha, dengan satu tahil sama dengan enam belas emas menurut kebiasaan Aceh. Untuk barang dipakai satuan bahara, kodi, kayu, bendala, kati, gantang, are, kempit, kuyan dan gunca.

Kerangka hukum seluruh tarif ini adalah dastur yang menurut teks diturunkan Sultan Iskandar Muda pada hari Jumat, 14 Rabiul Awal 1045 H, pada waktu duha. Dastur itu menetapkan bahwa segala kapal niaga, baik kapal Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Denmark maupun kapal Keling, Arab, Benggala dan Pegu, termasuk sulub dan kundra, "tiadalah jadi ia berniaga" di bandar lain melainkan di Bandar Aceh Darussalam; pelanggarnya diancam teukeuse dan denda. Ketentuan yang sama menetapkan adat bagi "kapal orang putih" dan kapal Nasrani: ketika masuk, mereka mempersembahkan sekayu kain sakhalat dan satu pipa obat bedil, dan selama tinggal di gudang mereka menerima daging, minyak dan beras dari syahbandar. Dengan kata lain, sistem bea Aceh berdiri di atas klaim monopoli pelabuhan: perdagangan diarahkan ke satu bandar agar seluruh pungutan dapat dikendalikan dari pusat.

'Usyur dihitung sesudah perdagangan selesai. Seluruh modal (rasmal) nakhoda dan saudagar dijumlahkan di Balai Furdah, lalu dinaikkan dengan sawak sebesar empat emas untuk setiap tahil. Kapal orang putih membayar enam tahil empat emas untuk setiap seratus tahil modal tetapi tidak dikenai hadiah langgar; kapal Islam, Hindu dan bangsa lain membayar lima tahil empat emas; kapal Malabar dan Diwal lima tahil. Di atas itu dipungut 'asyar 'usyur, sepersepuluh dari 'usyur, yang dibebankan kepada pemilik kapal dan dinamai ka'idah. Ka'idah dibagi di antara empat puluh tiga pejabat Balai Furdah menurut tingkatan; dalam contoh yang diberikan teks, panglima bandar menerima lima tahil, delapan pejabat utama termasuk empat syahbandar masing-masing empat tahil, tiga puluh dua pejabat lain masing-masing dua tahil, dan bendahari empat emas.

Pungutan kedatangan dan keberangkatan dibedakan menurut asal kapal. Lapik cap untuk kapal Gujarat, Keling, Benggala dan kapal orang putih sebesar sepuluh tahil dirham, ditambah hak cap megat delapan tahil; kapal dari Diwal, Malabar, Timur, Pegu, Nasiri, Kedah, Perak atau Melaka membayar lima tahil dan empat tahil. Setiap kapal juga menyerahkan kain, seperti banta beruji putih dari Gujarat, kain khas dari Benggala dan kain tulis mar dari Keling dan kapal Eropa, sehingga satu kapal dapat menyerahkan hingga dua puluh delapan helai kain. Hadiah langgar untuk kapal Gujarat bertiang tiga mencapai seratus dua puluh satu tahil sepuluh emas, sedangkan kapal Islam bertiang tiga lainnya enam puluh dua tahil sepuluh emas; pada masa Sultanah Safiatuddin hadiah bagi kapal Nakhoda Hasyimia dari Gujarat dikurangi setengah, disamakan dengan kapal Keling dan Benggala. Tafahus khali, pemeriksaan kapal kosong, dikenai dua tahil lima belas emas, sedangkan tafahus berlayar dua puluh empat tahil satu emas.

Teks juga memperlihatkan bagaimana satu pungutan dipecah menjadi bagian-bagian kecil bagi banyak orang. Hak cap megat sebesar delapan tahil untuk kapal Gujarat, misalnya, dibagi lagi: penghulu ruang menerima satu tahil empat emas, orang ngadap dua belas emas, pembawa ujung empat emas, pembawa cap dua emas, dua bujang Dalam satu tahil, dan sisanya empat tahil delapan emas menjadi milik megat. Lapik cap kapal Gujarat bahkan disertai empat raga bawang merah dan seraga bawang putih, yang dibagi kepada panglima bandar, penghulu kawal dan syahbandar. Prosedur bagi kapal Islam juga berbeda dari kapal Eropa: setelah nakhoda menerima cap, megat meminta daftar muatan dan kunci kapal lalu membawanya ke Kota Daruddunia, dan nakhoda baru dapat menurunkan barang setelah memohon kunci kepada penghulu kawal dengan membawa hadiah. Bagi kapal orang putih teks menyatakan "tiada adatnya mengambil kunci dan daftar", sebuah perlakuan khusus yang barangkali mencerminkan kehati-hatian diplomatik terhadap kekuatan bersenjata Eropa.

Selain itu ada pungutan kecil yang rapat. Bawab dipungut sepersepuluh dari barang yang tidak dikenai 'usyur; hak kalam, bea juru tulis, dikenakan pada setiap bendala dan peti; ada pula rakam, kharajat kodi, cukai emas seemas setiap bungkal, dan pungutan atas kembal emas yang dibawa kapal Malabar dan Diwal. Ekspor gajah dikenai dua puluh tiga tahil delapan emas per ekor dan kuda satu tahil sembilan emas, sedangkan barang yang dibawa keluar ke timur atau barat membayar adat kuala dua emas per kodi kain atau per bahara barang timbangan. Di kota pelabuhan, penghulu pematam memungut seemas sebulan dari setiap muka kedai untuk Orang Kaya Seri Maharaja Mangkubumi, dan Bentara Blang memungut sewa tanah dua emas setahun per kedai dan empat emas per gedung, kecuali kedai wakaf.

Daftar bawab yang disusun dari daftar Orang Kaya Seri Paduka Tuan Seberang, Penghulu Kerukun Po Sarong dan Kerukun Bawab Po Murah pada masa Safiatuddin memperlihatkan isi perdagangan Aceh: apiun, gading, sidalinggam, kemenyan putih dan hitam, jahe, bunga lawang, tawas, timah hitam dan putih, sendawa, obat bedil, mesiu, gaharu Siam, kayu sepang, daun nilam, gula, kayu cendana, lada, ganja, kulit manis, kapur, lilin, damar, tembaga, pinggan dan mangkuk batu, sarang burung, ambar, terasi, air mawar serta bendala Benggala dan Keling. Kehadiran bahan mesiu dan senjata di samping rempah dan tekstil India menegaskan peran Aceh sebagai pasar perang sekaligus pasar dagang.

Tarif ini tidak beku. Pada masa Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, Orang Kaya Laksamana di Ujong Pekan mengambil kain khura dari saudagar Keling dengan uang muka tetapi tidak menuntaskan pembelian selama tiga bulan, sehingga para saudagar menjualnya di luar. Sultan memutuskan para saudagar bersalah dan mengenakan denda khura untuk setiap kodi kain; kemudian pada masa Sultan Ahmad Syah para saudagar Aceh dan asing, Hulubalang Blang Dalam dan jamaah furdah bersama-sama memohon ampun, dan denda itu dikurangi setengah. Sultan juga dapat menganugerahkan "maaf": Sultan Badaruddin Juhan Alam Syah pada 1179 H di Bandar Kampung Jawa membebaskan sewa dan mengurangi kharajat muatan seperdelapan; Sultan Alaiddin Mahmud Syah pada 1180 H memberi keringanan sepertiga selama tiga tahun dengan pengecualian lapik cap, hak langgar, tafahus berlayar, hak kalam, rakam dan jati furdah; dan pada 1181 H Nakhoda Muhammad Kasim, orang Gujarat dari Nagur, dibebaskan dari hampir semua pungutan dengan 'usyur tetap enam tahil per seratus tahil dan persembahan tahunan seratus tahil.

Teks tarif ini sampai kepada pembaca modern melalui rantai penyalinan yang dicatat dalam teks itu sendiri. Pada Senin, 6 Rabiul Awal 1120 H, Sultan Jamalul Alam Badrul Munir memerintahkan Orang Kaya Seri Maharaja Lela, panglima bandar, dan Penghulu Kerukun Raja Sati Muda agar segala adat sejak raja-raja terdahulu ditandakan di dalam daftar Balai Furdah. Penyalinan dilakukan oleh Orang Kaya Maharaja Lela Melayu dari tarakata Balai Besar serta dari daftar Penghulu Kerukun Raja Setia Muda Po Sang dari kampung Pigu dan kerukun bawab Po Murah, meliputi adat sejak Iskandar Muda hingga Jamalul Alam. Pejabat penyalin inilah yang kemudian naik takhta sebagai Sultan Alaiddin Ahmad Syah, dan pada 14 Ramadan 1165 H, pada masa Sultan Alaiddin Juhan Syah, gelar Kerukun Katibul Muluk dianugerahkan kepada Nakhoda Piar sahab disertai perintah menyalin kembali tarakata tersebut. Catatan ini penting secara filologis, karena memperlihatkan bahwa Dastur bukan dokumen satu waktu, melainkan himpunan ketetapan yang terus diperbarui, disalin dan disahkan ulang oleh setiap pemerintahan.

Takeshi Ito dan M. Adli Abdullah membaca Dastur sebagai bukti kekuasaan mutlak sultan atas sumber pendapatan negara. Rinciannya juga memperlihatkan sisi lain: pendapatan pelabuhan tersebar sebagai gaji para pejabat, tarif dapat ditawar, dan kebijakan diskriminatif menurut bangsa dipakai untuk menarik atau mengendalikan pedagang tertentu. Dengan demikian Dastur adalah salah satu sumber terkaya bagi sejarah ekonomi politik pelabuhan di Asia Tenggara pramodern.

Bagi studi Aceh, Dastur juga membuka pertanyaan tentang hubungan antara pelabuhan dan pedalaman. Dastur Adat Hasil Negeri tahun 1050 H, yang menetapkan upeti emas dan beras dari Pase dan Samalanga, berdampingan dengan tarif kapal dalam satu bagian kitab, sehingga pendapatan kerajaan tampak bertumpu pada dua kaki: perdagangan laut yang dipungut di Balai Furdah dan hasil bumi yang diserahkan para hulubalang daerah. Tantangan penelitian berikutnya adalah menakar seberapa besar masing-masing sumber itu dalam anggaran kerajaan, bagaimana nilai dirham emas dan satuan barang berubah dari abad ke-17 ke abad ke-18, serta bagaimana catatan Belanda, Inggris dan Prancis tentang pungutan di Aceh dapat dipakai untuk menguji angka-angka yang tertulis dalam tarakata.