Anomali sosial dalam pelaksanaan syariat IslamSocial anomalies in the implementation of Islamic law

Setiap pergantian kepemimpinan daerah di Aceh selalu disambut dengan daftar pekerjaan rumah, dan pada awal 2025 daftar itu didominasi kabar yang meresahkan bagi wilayah yang menyebut dirinya Serambi Mekkah. Bunuh diri di kalangan mahasiswa meningkat, operasi penangkapan pasangan bukan mahram terus berlangsung, industri asusila meluas, penangkapan pasangan sesama jenis diberitakan, dan kekerasan hingga pembunuhan terjadi. Pertanyaannya sederhana tetapi mengganggu: mengapa setelah sekitar sepuluh tahun aturan jinayat ditegakkan, persoalan-persoalan ini justru tampak bertambah dalam masyarakat yang religius?

Dasar kewenangan Aceh mengatur urusan ini terletak pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Data Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mencatat 204 pelanggaran syariat pada 2023 dan 115 pada 2024. Penurunan ini tampak sebagai kemajuan, tetapi angka tersebut hanya mencakup perkara yang terungkap, dilaporkan, dan sampai ke persidangan. Banyak jarimah tidak pernah terlihat, dan gejala baru telah muncul pada awal 2025. Selain itu, sejumlah persoalan seperti industri asusila dan bunuh diri sama sekali tidak diatur dalam Qanun Jinayat, padahal keduanya merusak izzah atau marwah pelaksanaan syariat, belum lagi kejahatan material seperti pencurian, penipuan, dan korupsi.

Data kesehatan memperlihatkan dimensi lain. Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) per September 2024 mencatat 1.641 kasus di Aceh, dengan hanya 1.173 orang yang menjalani pengobatan; Banda Aceh menjadi wilayah tertinggi dengan 510 kasus kumulatif sejak 2008 hingga November 2024. Dalam wacana publik lokal, kenaikan ini kerap dikaitkan dengan perilaku seksual tertentu dan bahkan dibingkai sebagai ancaman ‘tsunami AIDS’. Pembingkaian semacam itu lebih mencerminkan kecemasan moral daripada analisis epidemiologis, sebab klaim kausalnya tidak ditopang data penularan yang terbuka. Pelajaran kebijakan yang lebih kokoh justru muncul dari usulan agar pendekatan syariat dipadukan dengan layanan kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksi dengan bahasa yang sesuai nilai lokal, dan unit konseling di kampus, serta agar razia dan stigma tidak dijadikan strategi utama karena terbukti mendorong persoalan semakin tersembunyi.

Sebab-sebab yang diidentifikasi bersifat berlapis. Untuk krisis kesehatan jiwa mahasiswa, faktor yang disebut meliputi lingkungan pergaulan, keluarga yang retak, pengalaman menjadi korban kekerasan, relasi senioritas yang menindas, latar ekonomi lemah, jeratan utang, keterlibatan judi daring, ketergantungan media sosial yang memicu pamer dan pencarian validasi, serta relasi yang tidak sehat dengan dosen. Di sisi ekonomi, sulitnya lapangan kerja dan naiknya harga emas yang membuat mahar semakin mahal menyulitkan anak muda untuk menikah, dan sebagian terdorong ke arah yang keliru. Kenyataan ini mengikis nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Aceh dan menempatkan agama dalam risiko menjadi sekadar simbol.

Tawaran jalan keluarnya menolak logika menyalahkan, karena banyak pelaku awalnya adalah korban. Kerangka yang diajukan bertingkat empat. Pada tingkat diri, setiap mukallaf diarahkan pada tujuan ibadah, menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman, serta saling menasihati dalam kebaikan. Pada tingkat keluarga, rumah adalah tiang pembentukan pribadi; orang tua yang memberi kasih sayang, sabar mendidik, dan tegas soal hak dan batil melahirkan anak dengan kecerdasan emosional dan empati. Pada tingkat pendidikan, ilmu diibaratkan pelita, dan sekolah tidak boleh hanya mengejar prestasi akademik tetapi manfaat bagi sesama. Pada tingkat pemerintah, hukum harus ditegakkan tegas dan berlaku bagi semua, termasuk elite, bukan hanya kelas bawah dan menengah.

Analisis ini sejalan dengan kritik yang lebih luas bahwa penegakan syariat di Aceh cenderung bertumpu pada pelanggaran yang kasatmata dan mudah dihukum, sementara akar sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kerentanan keluarga, dan ekonomi digital yang tak terawasi berada di luar jangkauannya. Ketika peraturan ada tetapi tidak dijalankan secara adil, dan ketika norma ada tetapi diabaikan, wibawa hukum melemah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang amanah yang disia-siakan sebagai tanda datangnya kehancuran dipakai untuk mengingatkan bahwa krisis ini pada akhirnya adalah krisis amanah kepemimpinan. Bagi studi Aceh, konsep anomali sosial membantu membaca jarak antara syariat sebagai identitas formal dan syariat sebagai tata kehidupan yang benar-benar menyejahterakan.