Gradualisme syariat: peta jalan para perumus syariat Aceh (2004)Sharia gradualism: the road map of Aceh’s sharia drafters (2004)

Tuntutan penerapan syariat di Aceh tidak lahir pada masa Reformasi. Dalam narasi para perumusnya, hukum Islam pernah diakui di Aceh dan wilayah ini memiliki mahkamah syariah sendiri, sebelum politik kolonial Belanda dan kebijakan masa awal kemerdekaan menyempitkan perannya. Gerakan Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi poros kekecewaan ketika Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Status provinsi dipulihkan pada 1956, dan pada 1959 Aceh memperoleh tiga keistimewaan di bidang agama, pendidikan, dan adat. Namun ketidakstabilan politik membuat keistimewaan itu tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan undang-undang pemerintahan daerah serta pemerintahan desa Orde Baru pada 1978 dan 1979 yang berlaku seragam di seluruh Indonesia dipandang sebagai pukulan penentu terhadap kekhususan Aceh.

Sebelum Reformasi, ruang hukum Islam formal di Aceh terbatas. Sebuah keputusan pemerintah pusat dan peraturan daerah pada 1962 membatasi kewenangan peradilan pada perkara nikah, talak, rujuk, waris, dan wasiat. Reformasi membuka jalan bagi organisasi Islam, ulama, akademisi IAIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala, serta tokoh partai untuk mendorong syariat. UU No. 44/1999 memberikan empat keistimewaan: penyelenggaraan agama secara kaffah, pendidikan yang selaras dengan syariat, adat yang dipelihara dalam bingkai syariat, dan peran ulama yang kemudian melahirkan Majelis Permusyawaratan Ulama. Para perumus membayangkan ulama sebagai cabang yang sejajar dengan eksekutif dan legislatif, bukan sekadar pembaca doa dalam upacara pelantikan, Maulid, atau Isra Mi‘raj.

Syariat kaffah dirumuskan mencakup empat aspek: akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Intervensi pemerintah dibatasi pada wilayah yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan urusan pribadi diserahkan kepada individu. Contoh yang diberikan adalah puasa Ramadan: makan diam-diam di rumah adalah urusan pribadi, tetapi makan atau merokok di tempat umum dilarang. Sumber rujukannya adalah al-Qur’an, Sunnah, dan mazhab Syafi‘i sesuai sejarah keberagamaan Aceh. Para perumus menegaskan bahwa syariat tidak dirancang untuk menampung aspirasi GAM atau meniru Taliban, dan bahwa ketentuan pidananya hanya berlaku bagi Muslim. Tokoh agama non-Muslim diajak berkonsultasi dalam penyusunan qanun dan, menurut kesaksian ini, menyatakan dukungan.

Inti visi tersebut adalah gradualisme. Konsep hudud dalam al-Qur’an dipandang umum sehingga tidak ada negara yang dapat menerapkannya secara harfiah tanpa penafsiran. Ketakutan masyarakat, menurut para perumus, bukan terhadap syariat itu sendiri melainkan terhadap citra hukuman potong tangan yang diasosiasikan dengan Arab Saudi atau Pakistan. Jawabannya: Aceh tidak akan mengadopsi hukuman semacam itu dalam waktu dekat, dan hal itu mungkin baru dipertimbangkan setelah sekitar 57 tahun. Urutan yang dibayangkan adalah pembinaan dan penyadaran, lalu teguran, baru kemudian proses hukum.

Peran Wilayatul Hisbah digambarkan berlapis. Lembaga yang pada masa Nabi berawal sebagai pengawas pasar ini dirumuskan ulang di Aceh untuk fungsi amar makruf nahi mungkar yang lebih luas. Untuk khalwat, misalnya, pelanggaran pertama ditangani dengan pemanggilan dan nasihat, pelanggaran kedua dengan peringatan, dan pelanggaran ketiga dibawa ke peradilan gampong yang terdiri dari keuchik, teungku imum meunasah, tuha peut, dan tuha lapan. Para perumus juga mengusulkan direktorat penegakan syariat di Polda dan tiap Polres, dengan rekrutmen dari lulusan IAIN dan madrasah aliyah, serta pelatihan yang dimulai pada 2003. Hambatan yang diakui adalah belum adanya qanun dan aparat penuntut yang siap menangani perkara syariat.

Mengenai peradilan, UU No. 18/2001 menetapkan bahwa peradilan syariat dijalankan oleh Mahkamah Syar‘iyah. Perdebatan saat itu adalah antara membentuk lembaga baru atau memperluas Pengadilan Agama yang sudah ada. Pilihan jatuh pada perluasan, karena lembaga baru menuntut pengakuan Jakarta, gedung, hakim di setiap kabupaten, dan dana yang tidak dimiliki pemerintah daerah. Sosialisasi dijalankan melalui Dinas Syariat Islam dan MPU, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, kelompok dakwah mahasiswa, dan HMI, dengan tujuan membangun konsensus agar tidak muncul penolakan setelah penerapan.

Perbandingan dengan Kelantan memperlihatkan perbedaan mendasar. Di Kelantan, penerapan hukum Islam terikat pada kemenangan elektoral dan sikap otoritas yang berkuasa, sedangkan di Aceh tuntutan syariat diklaim berakar pada sejarah dan kehendak rakyat sehingga politik cukup membangun konsensus. Para perumus juga tidak sepenuhnya percaya bahwa syariat akan mengakhiri konflik, meski berharap ketegangan dapat berkurang, misalnya ketika perkara bughat dan hirabah kelak dapat diadili. Bagi studi Aceh, kesaksian 2004 ini menjadi titik banding yang berharga: ia memperlihatkan bahwa sejak awal syariat dibayangkan sebagai proyek pendidikan moral bertahap dengan hambatan utama berupa budaya birokrasi dan rendahnya komitmen pemimpin, bukan sekadar perangkat hukuman.