Zona Muslim Asia Tenggara: Islam, konflik etno-religius, dan politik terorismeThe Southeast Asian Muslim Zone: Islam, ethno-religious conflict and the politics of terrorism

Istilah Muslim Zone dipinjam dari Howard M. Federspiel (2007) untuk menggambarkan populasi Muslim besar yang saling terhubung oleh lembaga, ajaran, dan nilai bersama, sedangkan Azyumardi Azra (1999) menempatkan Islam Indo-Melayu di antara wilayah besar peradaban Islam. Asia Tenggara juga disebut wilayah Melayu, sehingga Islam dan kemelayuan diperlakukan saling berkait. Kelompok Melayu yang berakar di Thailand selatan dan Mindanao menjadi kasus khusus karena ikatan perkawinan dan identitas lintas batas terkait erat dengan konflik yang panjang. Sejarah kawasan ditandai berabad-abad perang antarnegara dan perlawanan terhadap penjajah Eropa dan Amerika, dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis hingga kampanye Sultan Iskandar Muda di Semenanjung, dengan Islam berfungsi sebagai semangat perjuangan sebelum menjadi aset nasionalisme. Ketika Sultan Ahmad dari Melaka menghadapi Portugis, ia disebut membangkitkan rakyatnya dengan Hikayat Muhammad Hanafiah.

Tesis pokoknya adalah bahwa konflik yang berkait dengan Islam di kawasan ini selalu bertaut dengan etnisitas, sehingga konflik semacam itu semestinya disebut separatis, bukan teroris. Di Mindanao, identitas Bangsamoro yang meliputi tiga belas subetnis memadukan Islam dan kemelayuan; perlawanan terhadap Spanyol dan Amerika berlanjut menjadi konflik dengan Manila sejak 1970-an melalui MNLF dan kemudian MILF. Di Thailand selatan, Patani Darussalam yang ditarik ke dalam Siam dan dipisahkan dari Kedah, Perlis, Kelantan, serta Terengganu oleh Perjanjian 1909 melahirkan perlawanan terhadap Thaiisasi, dan empat provinsi selatan merasa lebih dekat dengan Kelantan dan Terengganu daripada dengan Bangkok. Di Malaysia, Islam menjadi bagian identitas Melayu dan instrumen pembangunan, dengan peta konflik Melayu lawan Melayu (UMNO dan PAS), Melayu dan Tionghoa, Melayu dan India, serta Melayu dan Orang Asli, tanpa watak separatis.

Di Indonesia, perdebatan sejak 1945 tentang dasar negara memosisikan Islam sebagai nilai dalam kehidupan masyarakat tetapi bukan instrumen utama negara, dengan Pancasila sebagai perekat dan filsafat negara yang banyak bersandar pada budaya Jawa. Akibatnya, kelompok non-Jawa yang ingin keluar dicap separatis dan Muslim yang menolak Pancasila dicap pengganggu keamanan. DI/TII yang diproklamasikan di Jawa Barat dan diterima di Sulawesi serta Aceh dibaca sebagai perlawanan terhadap negara pusat yang tidak mau menjadi Islam, dan sebagian ahli menelusuri akar historis terorisme Indonesia pada gerakan ini. Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamasikan Hasan di Tiro pada 4 Desember 1976 ditempatkan sebagai gerakan separatis etno-nasionalis, bukan organisasi teroris, meski kerap dikaitkan dengan wacana DI dan terorisme; konfliknya diakhiri melalui perjanjian 15 Agustus 2005.

Kerangka ini juga mengkritik dominasi satu kerangka studi terorisme yang diproduksi Barat, baik akademis maupun kebijakan, yang cenderung mengaburkan sengketa lebih tua tentang tanah, kedaulatan, agama, dan rasa memiliki politik. Terorisme Asia Tenggara diakui terkait dengan dinamika global dan Timur Tengah, tetapi para pelaku perang melawan teror dan mereka yang dicap teroris disebut sama-sama memiliki ideologi yang sanggup membunuh, sehingga kebencian menyebar di kedua sisi. Pekerjaan rumah yang belum selesai bagi negara-negara kawasan, termasuk negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, adalah menempatkan Islam dan umat Islam secara tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembacaan pelengkap tentang gerakan politik kontemporer menunjukkan sisi lain zona ini. Islam bukan agama negara di kawasan kecuali di Brunei Darussalam, dan perjumpaannya dengan kekuasaan sejak masa kolonial melahirkan spektrum dari modernisme, sekularisme, hingga fundamentalisme. Modernisme awal abad ke-20 seperti Kaum Muda di Minangkabau, Muhammadiyah di Yogyakarta, dan reformisme di Malaya menyelaraskan agama dengan rasionalitas, lalu berkembang ke isu keadilan sosial, ekologi, dan demokrasi melalui pemikir seperti Nurcholish Madjid dan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Di Indonesia pascareformasi 1998, mayoritas kelompok Islam memilih demokrasi konstitusional dan beralih dari ideologisasi ke substansialisasi nilai Islam; di Malaysia demokrasi semi-liberal bertumpu kuat pada politik etnis dan agama; sedangkan di Patani dan Mindanao demokrasi dipahami sebagai jalan menuju pengakuan identitas dan otonomi, karena demokrasi tanpa keadilan sosial memperpanjang keterasingan minoritas Muslim.

Dalam pembacaan ini, lembaga pendidikan khas kawasan, yaitu dayah di Aceh, pondok pesantren di Jawa, dan madrasah di Malaysia, berfungsi sebagai laboratorium sosial yang memadukan identitas Islam dan kebangsaan, sementara UIN di Indonesia dan IIUM di Malaysia mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu modern. Pasca-11 September, wacana Islam politik kawasan terikat narasi terorisme global sehingga kelompok moderat ikut menanggung stigma, tetapi Barat juga mulai memandang Indonesia dan Malaysia sebagai model Islam demokratis. Tantangan barunya bukan lagi Islam versus sekularisme, melainkan autentisitas versus disinformasi di ruang digital, ditambah posisi kawasan di antara pengaruh ekonomi Tiongkok dan nilai demokrasi liberal Barat. Rentang dari Aceh hingga Mindanao dipakai sebagai lambang luasnya zona ini, yang digambarkan bergerak dari pinggiran geopolitik menjadi pusat wacana Islam yang progresif, plural, dan berakar.