Beschrijving van Atjeh (1873): uraian medan Aceh Besar menjelang ekspedisi kedua

Beschrijving van Atjeh, yang berarti “Uraian tentang Aceh”, adalah sebuah risalah tipis berbahasa Belanda yang dicetak di Batavia oleh percetakan H. M. van Dorp & Co. pada tahun 1873. Salinan yang kini dipindai berasal dari koleksi perpustakaan KITLV di Leiden, dengan nomor rak M c 58, dan pada halaman judulnya terdapat cap Indisch Genootschap, perhimpunan para pemerhati urusan Hindia di Den Haag. Teks utamanya hanya sekitar tiga belas halaman bernomor, disusul sebuah tabel ransum lapangan berjudul “Vivres te Velde” dan sebuah perhitungan jumlah kuli dan buruh paksa yang dibutuhkan untuk mengangkut perbekalan satu brigade. Penulisnya tidak disebutkan. Namun isinya memperlihatkan dengan jelas bahwa risalah ini adalah dokumen kerja militer, disusun untuk pasukan yang akan berangkat ke Aceh.

Kalimat-kalimat awalnya menyatakan tujuan itu tanpa basa-basi. Kerajaan Aceh, tulis penyusunnya, dibagi menjadi Aceh Besar dan Aceh Kecil. Aceh Besar disebut sebagai “panggung utama perang yang akan datang”, terletak di ujung paling utara Sumatra, sedangkan Aceh Kecil terdiri atas negeri-negeri kecil di pantai utara, timur laut dan barat laut yang membayar upeti kepada Sultan Aceh. Rumusan “panggung utama perang yang akan datang” menunjukkan bahwa risalah ini ditulis setelah kegagalan ekspedisi pertama pada April 1873 dan sebelum ekspedisi kedua yang mendarat pada akhir tahun itu. Hal ini dikuatkan oleh keterangan di dalam teks bahwa di jalur tanah kering dekat Meuraxa “pada waktu ekspedisi pertama perkemahan pantai didirikan”, dan bahwa di sana kini masih terdapat benteng-benteng yang telah ditinggalkan.

Batas-batas Aceh Besar digambarkan dengan cermat: di utara Selat Malaka, di barat laut dan barat Selat Surat (Suratte passage) dan Samudra Hindia, di selatan pegunungan Djimbora dan Ija Moeria, dan di tenggara serta timur pegunungan yang memisahkannya dari Aceh Kecil dan Pidie. Penyusun kemudian memberi ringkasan politik yang ia sebut sendiri “agak tidak lengkap”. Aceh Besar disebut mencakup 75 mukim. Mukim didefinisikan sebagai kumpulan kampung di bawah satu kepala, sedangkan kumpulan beberapa mukim berada di bawah seorang kepala bergelar panglima yang disapa “Teuku”. Dari sinilah lahir tiga federasi besar, yaitu XXVI, XXV dan XXII Mukim. Menurut risalah ini, setiap mukim semula berpenduduk seribu orang, tetapi pembagian yang merata itu tidak bertahan, dan kini XXII Mukim adalah yang paling padat.

Bagian terbesar risalah adalah uraian medan. Penyusun memakai Krueng Aceh sebagai poros, lalu berturut-turut menguraikan wilayah yang dilaluinya, wilayah di sebelah barat dan wilayah di sebelah timur. Ia mencatat lebar muara sekitar 80 dan kedalamannya 2,8 sampai 3,5 ela, sehingga perahu berukuran lima sampai sepuluh koyan dan bahkan sekunar dapat masuk ketika pasang. Ia mencatat rawa nipah di muara, kampung-kampung dan sawah di hulu, alur Krueng Cut yang menghubungkan Krueng Aceh dengan Kuala Gigieng, rumah Teuku Kali Malikul Adil, kampung Jawa dan Peunayong, rumah syahbandar di dekat pertemuan Krueng Daroy, posisi masjid sekitar seratus sampai seratus lima puluh langkah dari sudut barat laut istana, serta tempat penyeberangan sungai ketika air surut. Semua keterangan ini adalah informasi yang dibutuhkan pasukan untuk mendarat, bergerak dan menyerang.

Risalah ini juga mencatat jaringan benteng pantai yang membentengi pesisir Aceh Besar. Di jalur tanah kering di depan Meuraxa terdapat benteng-benteng yang telah ditinggalkan, yaitu Kuta Bugis, Kalaut, Bras, Tanah dan Meuraxa. Di sebelah barat Kuala Naridji di dekat muaranya terdapat Kuta Mugat, dan sebuah mandarsah atau balai di dekatnya disebut telah dijadikan kubu. Di timur Krueng Aceh terdapat Kuta Rundoe dan Fort Diamant di kedua sisi Kuala Gigieng, serta deretan kuta Raja, Perakh dan Moesapi yang semuanya diduduki. Lebih ke timur lagi ada kuta bertembok batu yang dipersenjatai meriam, kemungkinan bernama Kuta Podanjet, Kuta Ladoeng dengan tembok batu dan empat pucuk meriam, dan Kuta Loeboe di muara Lamreh. Di beberapa tempat telah digali parit lari dan didirikan tanggul tanah. Daftar ini menjadi salah satu gambaran paling rinci tentang pertahanan pesisir Aceh Besar menjelang ekspedisi kedua.

Bagian “Opgave der wegen en paden” atau daftar jalan dan jalan setapak mencatat jaringan jalan yang menghubungkan pesisir dengan istana. Jalan dari Koerong Raba melintasi dua bukit, sawah dan kampung yang berada di bawah kekuasaan seorang Teungku Nyak Perba, lalu menyeberangi jembatan di atas anak sungai air asin, melintasi pasar, sawah, kampung dan hutan, menyeberangi jembatan di atas lengan selatan Kuala Naridji, dan akhirnya melewati masjid menuju sisi utara istana. Ada pula jalan dari Pasar Mukim IV ke Kuta Pocut di selatan istana, jalan dari jembatan Krueng Cut ke arah Langsepong (Lamseupeung) yang cocok untuk artileri, jalan dari Gigieng ke Peken Lakan dan seterusnya ke wilayah XXVI Mukim, serta jalan dari Pasar Aceh ke Tunong, kediaman Panglima Polim. Penyusun mencatat bahwa jalan setapak di daerah rendah sebagian besar mengikuti pematang sawah, sehingga kurang cocok untuk artileri ketika basah.

Risalah ini juga memuat sejumlah nama tokoh Aceh dalam bentuk ejaan Belanda. Selain Teuku Kali Malikul Adil dan syahbandar, ada Teuku Pay Muda sebagai kepala VII Mukim, Panglima Polim sebagai kepala XXII Mukim yang kediamannya di Tunong memiliki benteng lebih luas daripada istana sultan, Teuku Landa yang orang-orangnya menduduki sebuah kuta di lereng gunung di barat, dan Teuku Nyak, Raja Muda Setia, kepala IX Mukim dan menantu Raja Trumon, yang disebut “kini dalam keadaan tidak disukai dan mungkin dibuang ke pegunungan”. Catatan terakhir ini menarik karena sejalan dengan sumber lain tentang Teuku Nek Meuraxa, yang kampung-kampungnya dibakar setelah dicurigai bersekongkol dengan Belanda.

Lampiran risalah memperlihatkan wajah lain dari persiapan perang. Tabel ransum lapangan membedakan jatah untuk “orang Eropa, Afrika dan Ambon” di satu kolom dan “pribumi dan buruh paksa” di kolom lain, dengan perbedaan jatah daging, roti, mentega dan jenewer. Perhitungan untuk Brigade Kedua menyebut 110 perwira, 1.378 orang Eropa, 460 orang Ambon, 689 pribumi, 78 perempuan, 16 kuda perwira dan 79 kuda dinas, serta kebutuhan 13 mandor dan 392 kuli untuk berbagai dinas, 54 kuli untuk pakan kuda, dan 520 buruh paksa untuk membawa perbekalan dua hari. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa perang kolonial di Aceh bertumpu pada tenaga kerja paksa dalam jumlah besar dan pada hierarki rasial yang tertulis bahkan dalam daftar makanan.

Sumber informasi risalah ini juga patut dicatat. Penyusun berulang kali menyebut “berigtgevers”, para pemberi keterangan, dan sering menyajikan versi yang berbeda: menurut sebagian berigtgevers ada tempat penyeberangan lain, menurut yang lain Tunong berarti pegunungan, dan seterusnya. Nama sebuah anak sungai bahkan disebut “tidak diberikan oleh para pemberi keterangan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Belanda tentang Aceh pada 1873 masih bergantung pada keterangan lisan para informan, dan bahwa risalah ini adalah upaya menyusun pengetahuan tersebut secara sistematis setelah ekspedisi pertama memperlihatkan betapa mahalnya ketidaktahuan.

Bagi studi Aceh, Beschrijving van Atjeh adalah sumber yang sangat berharga. Ia menyimpan nama-nama kampung, kuala, pasar, jalan dan benteng Aceh Besar pada 1873, banyak di antaranya kini telah berubah atau hilang, terutama setelah pembangunan kota dan tsunami 2004. Ia memberi gambaran tentang struktur sagi dan mukim dari sudut pandang pengamat luar, tentang hubungan pesisir dan pedalaman, dan tentang lanskap rendah yang dilanda banjir sekali atau dua kali setahun sampai masjid harus dicapai dengan perahu, sehingga kampung dibangun di tanah yang ditinggikan dan rumah didirikan di atas tiang. Pada saat yang sama, ia adalah contoh jelas bagaimana pengetahuan geografis dan etnografis diproduksi sebagai alat penaklukan, dan karena itu harus dibaca dengan kesadaran tentang tujuan penyusunannya.

Beschrijving van Atjeh, “Description of Aceh”, is a slim Dutch-language pamphlet printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co. in 1873. The scanned copy comes from the KITLV library in Leiden, shelf mark M c 58, and its title page bears the stamp of the Indisch Genootschap, the society of those interested in Indies affairs in The Hague. Its main text runs to only about thirteen numbered pages, followed by a field ration table titled “Vivres te Velde” and a calculation of the number of coolies and forced labourers needed to carry the supplies of one brigade. No author is named. Its contents, however, show clearly that it is a military working document compiled for troops about to leave for Aceh.

Its opening sentences state that purpose plainly. The kingdom of Aceh, the compiler writes, is divided into Great Aceh and Little Aceh. Great Aceh is called “the coming main theatre of the war”, lying at the extreme northern tip of Sumatra, while Little Aceh consists of the small states on the north, north-east and north-west coasts that paid tribute to the Sultan of Aceh. The phrase “the coming main theatre of the war” shows that the pamphlet was written after the failure of the first expedition in April 1873 and before the second expedition landed at the end of that year. This is confirmed by the remark that on the dry strip near Meuraxa “the beach camp was set up during the first expedition”, and that abandoned fortifications still stood there.

The boundaries of Great Aceh are described carefully: to the north the Strait of Malacca, to the north-west and west the Surat passage and the Indian Ocean, to the south the Djimbora and Ija Moeria mountains, and to the south-east and east the mountains separating it from Little Aceh and Pidie. The compiler then gives a political outline that he himself calls “rather incomplete”. Great Aceh is said to comprise 75 mukim. A mukim is defined as a group of villages under one head, while a group of several mukim stands under a head with the title of panglima, addressed as “Teuku”. From this arise three great federations, the XXVI, XXV and XXII Mukim. According to the pamphlet each mukim originally had a thousand inhabitants, but that even division did not last, and the XXII Mukim are now by far the most populous.

Most of the pamphlet is a description of the terrain. The compiler takes the Krueng Aceh as his axis and describes in turn the land it runs through, the land to its west and the land to its east. He records the river mouth as about 80 wide and 2.8 to 3.5 ells deep, so that boats of five to ten koyan and even schooners at high tide could enter. He notes the nipa swamp at the mouth, villages and rice fields upstream, the Krueng Cut channel linking the Krueng Aceh with Kuala Gigieng, the house of Teuku Kali Malikul Adil, the villages of Jawa and Peunayong, the harbour master’s house near the confluence with the Krueng Daroy, the mosque some one hundred to one hundred and fifty paces from the north-west corner of the palace, and a place where the river could be forded at low tide. All this is the information troops need in order to land, move and attack.

The pamphlet also records the network of coastal fortifications guarding the shore of Great Aceh. On the dry strip in front of Meuraxa stood abandoned forts: Kuta Bugis, Kalaut, Bras, Tanah and Meuraxa. West of Kuala Naridji near its mouth lay Kuta Mugat, and a nearby mandarsah or council hall was said to have been turned into a stronghold. East of the Krueng Aceh were Kuta Rundoe and Fort Diamant on either side of Kuala Gigieng, and a row of kuta named Raja, Perakh and Moesapi, all occupied. Further east lay a stone-walled fort armed with cannon, probably called Kuta Podanjet, Kuta Ladoeng with a stone wall and four guns, and Kuta Loeboe at the mouth of the Lamreh. In several places trenches had been dug and earthen parapets thrown up. The list is one of the most detailed pictures of the coastal defences of Great Aceh on the eve of the second expedition.

The section “Opgave der wegen en paden”, a list of roads and paths, records the network linking the coast with the palace. The road from Koerong Raba crossed two hills, rice fields and villages under the authority of one Teungku Nyak Perba, then a bridge over a saltwater creek, passed a market, fields, villages and woods, crossed a bridge over the southern arm of Kuala Naridji, and finally ran past the mosque to the north face of the palace. There were also a road from Pasar Mukim IV to Kuta Pocut south of the palace, a road from the Krueng Cut bridge toward Langsepong (Lamseupeung) suitable for artillery, a road from Gigieng to Peken Lakan and on to the XXVI Mukim, and a path from Pasar Aceh to Tunong, the residence of Panglima Polim. The compiler notes that footpaths in the low country mostly followed the dykes between rice fields and so were unsuitable for artillery when wet.

The pamphlet also contains a number of Acehnese names in Dutch spelling. Besides Teuku Kali Malikul Adil and the harbour master, it names Teuku Pay Muda as head of the VII Mukim; Panglima Polim as head of the XXII Mukim, whose residence at Tunong had a fortification larger than the sultan’s palace; Teuku Landa, whose men held a kuta on a mountain slope to the west; and Teuku Nyak, Raja Muda Setia, head of the IX Mukim and son-in-law of the Raja of Trumon, said to be “now in disgrace and probably banished to the mountains”. This last note is striking because it agrees with other sources on Teuku Nek of Meuraxa, whose villages were burned after he was suspected of colluding with the Dutch.

The appendices show another face of war preparation. The field ration table separates the allowance for “Europeans, Africans and Ambonese” in one column from that for “natives and forced labourers” in another, with differences in meat, bread, butter and gin. The calculation for the Second Brigade lists 110 officers, 1,378 Europeans, 460 Ambonese, 689 natives, 78 women, 16 officers’ horses and 79 service horses, and the need for 13 foremen and 392 coolies for the various services, 54 coolies for horse fodder, and 520 forced labourers to carry two days of supplies. These figures show that colonial war in Aceh rested on large numbers of forced labourers and on a racial hierarchy written even into a food list.

The pamphlet’s sources also deserve notice. The compiler repeatedly refers to “berigtgevers”, informants, and often gives differing versions: according to some informants there was another ford, according to others Tunong meant mountains, and so on. The name of one creek is even said to have “not been given by the informants”. This shows that Dutch knowledge of Aceh in 1873 still depended on the oral testimony of informants, and that the pamphlet was an attempt to organise that knowledge systematically after the first expedition had shown how costly ignorance could be.

For Aceh studies, Beschrijving van Atjeh is a very valuable source. It preserves the names of villages, river mouths, markets, roads and fortifications of Great Aceh in 1873, many of which have since changed or vanished, especially after urban growth and the 2004 tsunami. It gives a picture of the sagi and mukim structure from an outside observer’s viewpoint, of the relationship between coast and interior, and of a low-lying landscape flooded once or twice a year to the point that the mosque had to be reached by boat, so that villages were built on raised ground and houses set on stilts. At the same time it is a clear example of how geographical and ethnographic knowledge was produced as an instrument of conquest, and must therefore be read with awareness of the purpose for which it was compiled.