Konflik Patani: di antara Bangkok dan Kuala LumpurThe Patani conflict: between Bangkok and Kuala Lumpur

Patani Raya meliputi Pattani, Yala, Narathiwat, sebagian Songkhla, dan menurut sebagian penulis juga wilayah Kelantan dan Besut. Pada abad ke-16 dan ke-17 Patani adalah pelabuhan dagang Melayu besar yang diperintah serangkaian ratu dan menjadi pusat keilmuan Islam; karya-karya Jawi Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani masih diajarkan di pondok dari Kelantan hingga Aceh. Kampanye Rama I pada 1786 menjadikan Patani negeri bawahan, pembaruan administrasi Chulalongkorn pada 1902 menghapus raja-raja Melayu, dan Perjanjian Inggris-Siam 1909 menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu kepada Inggris sementara Patani tetap di Siam, sehingga Sungai Golok menjadi garis administratif di atas jalinan kekerabatan dan dagang yang lebih tua. Kebijakan Ratthaniyom Phibun pada 1939–1942 memaksakan budaya dan bahasa Thai.

Tokoh pendiri keluhan modern adalah Haji Sulong Abdul Kadir, ulama lulusan Makkah yang pada 1947 mengajukan tujuh tuntutan yang pada dasarnya berupa otonomi: gubernur Muslim yang dipilih, bahasa Melayu dalam pendidikan dan administrasi, retensi pendapatan lokal, dan hukum keluarga Islam. Ia ditangkap pada Januari 1948, peristiwa Dusun Nyor di Narathiwat pada 1948 menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan mengungsi ke Malaya, dan pada Agustus 1954 Haji Sulong dipanggil polisi Songkhla lalu tidak pernah terlihat lagi. Kelompok bersenjata kemudian lahir: BNPP pada akhir 1950-an, BRN pada 13 Maret 1963, dan PULO pada 1968. Pendekatan Prem Tinsulanonda pada 1980-an melalui SBPAC dan komando gabungan meredakan kekerasan, tetapi pembubarannya oleh Thaksin pada 2002 dan penyerbuan gudang senjata di Narathiwat pada 4 Januari 2004 menandai babak pemberontakan sekarang.

Arsitektur keamanan Bangkok bekerja melalui pengecualian yang menjadi kebiasaan: hukum darurat militer sejak Januari 2004, Dekret Darurat Juli 2005 yang diperpanjang setiap tiga bulan selama dua dasawarsa dan memberi kekebalan bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik, serta Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri 2008. ISOC menjadi tulang punggung kontra-pemberontakan dengan lapisan tentara reguler, paramiliter thahan phran, polisi, dan relawan desa, sementara SBPAC mengurus pembangunan dan kompensasi. Anggaran kumulatif sekitar 340,7 miliar baht (2004–2026) menumbuhkan kepentingan ekonomi perang. Pengawasan massal melalui sampel DNA, pos pemeriksaan, daftar hitam, dan registrasi ulang kartu SIM dengan pemindaian wajah menjadikan Patani salah satu kawasan paling diawasi di Asia Tenggara. Sejarah impunitas tercatat dari Krue Se (28 April 2004, 32 orang tewas di dalam masjid) hingga Tak Bai (25 Oktober 2004, 78 orang tewas sesak dan terhimpit dalam truk militer), yang perkaranya kedaluwarsa pada 25 Oktober 2024 tanpa satu pun terdakwa dihadirkan. Kekerasan pihak pemberontak terhadap guru, biksu, penyadap karet, dan sesama Melayu yang dianggap kolaborator juga dicatat; impunitas negara dan kekejaman pemberontak saling memperkuat.

Malaysia memegang peran ganda. Kelantan secara historis menjadi ruang aman yang ditoleransi, terutama ketika PAS memerintah sejak 1990, berlandaskan solidaritas etnis-agama, kekerabatan lintas batas, dan kepentingan Kuala Lumpur akan daya ungkit. Toleransi itu bersyarat: pada Januari 1998 pemerintahan Mahathir menyerahkan empat pemimpin senior PULO kepada polisi Thailand, yang melumpuhkan PULO tetapi menanam ketidakpercayaan jangka panjang di kalangan BRN. Sejak 28 Februari 2013 Malaysia menjadi fasilitator resmi, dengan fasilitator berlatar intelijen, kepolisian, dan militer. Lima kalkulasi kepentingan Malaysia dikemukakan: keamanan perbatasan, politik Melayu domestik di negeri-negeri yang dikuasai PAS, pengaruh sebagai satu-satunya pintu perundingan, ekonomi termasuk Segitiga Pertumbuhan IMT-GT, dan citra diplomatik sebagai juru damai Mindanao dan Thailand-Kamboja. Malaysia digambarkan menghendaki konflik terkendali yang dikelola lewat Kuala Lumpur dan berujung pada formula yang tidak mengubah peta.

Meja perundingan berjalan dalam siklus harapan, kudeta, dan kebuntuan: inisiatif Yingluck 2013, fase MARA Patani 2015–2019 yang gagal merangkul BRN arus utama, pertemuan resmi pertama dengan delegasi BRN pada 20 Januari 2020, komitmen BRN berunding dalam kerangka konstitusi Thailand, dan Rencana Komprehensif Bersama menuju Perdamaian (JCPP) pada Februari 2023 yang kemudian tersendat karena pergantian pemerintahan. Penolakan Bangkok atas pemantau internasional menjadi benang merah sejak 2013, ironis karena Thailand mengirim perwira senior ke Misi Pemantau Aceh pada 2005. Krisis 2026 memperlihatkan eskalasi: serangan terkoordinasi terhadap SPBU pada Januari, status darurat serius pada April–Juli, pembatalan putaran September setelah lima ranger tewas, dan gelombang pembakaran serentak pada 22 Agustus 2026 di puluhan titik dengan korban jiwa minimal, sementara posisi fasilitator Malaysia kosong. Pada September 2026 BRN mengusulkan penggabungan tiga provinsi menjadi satu pemerintahan regional terpadu dengan masa transisi lima hingga sepuluh tahun.

Pelajaran dari Aceh dan Mindanao menjadi inti perbandingan. Mindanao, yang juga difasilitasi Malaysia, berujung pada Bangsamoro Organic Law 2018 dan daerah otonom Bangsamoro dengan tim pemantau internasional, sesuatu yang tidak dimiliki Patani. Aceh dicapai melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dengan fasilitasi Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisaari dan pemantauan Uni Eropa bersama lima negara ASEAN, didukung kondisi yang sulit diulang: tsunami 2004, keberanian kepemimpinan sipil Jakarta, komando pemberontak yang relatif terpusat, dan mediator tanpa kepentingan teritorial. Pelajaran pahit Aceh adalah bahwa selama dua dasawarsa Jakarta memberi sumber daya yang dapat dicabut, seperti dana otonomi, proyek, dan jabatan, tetapi menahan pengakuan yang tak dapat dicabut, seperti bendera, lambang, dan kewenangan yang berakar konstitusional, sehingga elite pascakonflik menjadi pengelola aliran uang. Bagi Bangkok, membeli stabilitas dengan uang tanpa pengakuan identitas Melayu Patani hanya melahirkan ketenangan palsu; bagi BRN, otonomi hasil perundingan tidak otomatis melahirkan tata kelola yang baik.

Tiga lintasan menuju 2028 dirumuskan: kebuntuan terkelola sebagai yang paling mungkin, terobosan otonomi terbatas yang memerlukan penerimaan militer, mekanisme pemantauan pihak ketiga, dan kesediaan Malaysia berbagi peran, serta eskalasi dan fragmentasi bila perundingan beku. ASEAN, dengan prinsip nonintervensinya, tidak memegang kunci apa pun karena memilih tidak membangun pintu; intervensi tidak hilang, melainkan berpindah ke ruang bilateral yang tertutup. Bagi pembaca Aceh, Patani memperlihatkan bahwa pelanggaran yang tidak dipertanggungjawabkan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai alasan mengangkat senjata, dan bahwa kedaluwarsa hukum dapat menutup berkas perkara tetapi tidak menutup ingatan.