Damai sebagai kesadaran: dari data ke ingatan kolektifPeace as consciousness: from data to collective memory

Dua puluh tahun adalah rentang yang panjang, tetapi pertanyaan pokoknya bukan berapa lama damai bertahan, melainkan seberapa utuh ia hidup dalam kesadaran. Aceh tidak lagi mendengar letusan senjata atau deru kendaraan taktis, namun orang dapat bertanya apakah masyarakatnya sungguh hidup dalam damai atau sekadar tidak lagi hidup dalam perang. Dalam kerangka ini, damai bukan status politik dan bukan semata kesepakatan Helsinki 2005, melainkan proyek peradaban yang terus berlangsung. Tanpa upaya memberinya makna, damai dapat ‘mendingin’ dan kehilangan ruhnya.

Perjalanan damai dapat dibaca dalam tiga tahap. Di meja perundingan yang ada adalah data: angka korban, peta wilayah konflik, dan perkiraan pembangunan pascakonflik. Tahap berikutnya adalah pengetahuan: laporan, artikel jurnal, dan konferensi yang menempatkan Aceh dalam literatur global resolusi konflik dan menjadikannya rujukan bagi Pattani dan Mindanao. Namun pengetahuan saja tidak cukup bila tidak mengubah perilaku sosial. Tahap ketiga adalah kesadaran, yaitu damai sebagai kondisi batin dan cara hidup yang dirasakan, diyakini, dan dijaga bersama; pengetahuan yang hidup dalam cara warga berinteraksi, menyelesaikan konflik kecil, dan membangun struktur sosial serta hukum yang adil.

Kerangka ini membedakan dua kelompok. Pemberi makna adalah mereka yang mengalami konflik, penderitaan, serta kehilangan keluarga, harta, dan rasa aman; bagi mereka damai adalah peristiwa eksistensial, dan mereka biasanya sangat waspada terhadap tanda-tanda konflik baru. Penafsir adalah mereka yang tidak mengalaminya langsung, terutama generasi pasca-2005, yang menganggap damai sebagai keadaan normal dan tidak mengenal Aceh di bawah darurat militer. Jurang ini harus dijembatani; bila tidak, generasi muda mewarisi ‘tubuh’ damai tanpa ‘jiwa’-nya.

Damai juga tidak terbagi rata. Ada mereka yang ‘berair mata’, yaitu yang kehilangan segalanya dalam konflik tetapi tak pernah memperoleh posisi, pengakuan, atau manfaat dari damai, dan ada yang menjadi ‘bermata air’, yaitu yang datang setelah damai lalu cepat masuk ke arus kekuasaan dan sumber daya. Bagi sebagian orang damai berarti proyek, dana hibah, atau jabatan; bagi yang lain berarti kembali bertani, bersekolah, dan hidup tanpa ancaman; bagi sebagian korban damai belum sungguh datang selama keadilan belum ditegakkan. Damai karena itu memasuki fase ‘politik makna’, dan ketimpangan pascadamai merupakan sumber laten konflik baru bila narasi damai menjadi eksklusif.

Pada tingkat kelembagaan, kerangka ini mengontraskan dua logika. Negara cenderung memakai pendekatan Weberian yang legal-formal, administratif, dan birokratis, sedangkan masyarakat Aceh bekerja dalam kerangka Durkheimian yang kolektif, bertumpu pada nilai adat, ingatan trauma, dan solidaritas moral. Akibatnya, program reintegrasi dan pembangunan perdamaian tidak sepenuhnya diterima atau dimiliki komunitas karena tidak menyapa logika sosial setempat. Dalam narasi nasional Aceh dihormati sebagai daerah Islam pertama, pusat perlawanan antikolonial, dan pusat intelektual, tetapi dalam praktik negara ia sering dibaca melalui lensa keamanan; jarak antara Aceh dan ‘bangsa’ berbeda dari jaraknya dengan ‘negara’.

Sikap masyarakat terhadap kekerasan masa lalu dirumuskan sebagai ‘kami memaafkan, tetapi tidak dapat melupakan’. Damai tidak menghapus trauma; ia membuka ruang, tetapi luka sosial, kehilangan, dan ketidakadilan struktural tetap hidup dalam narasi lokal, bahkan dalam diam. Ingatan sosial harus diakui sebagai bagian dari rekonsiliasi yang belum selesai, sebab bila negara gagal mengakuinya, yang lahir adalah apatisme, sinisme, atau konflik laten yang diwariskan secara kultural. Aceh sebagai ‘laboratorium sosial’ perdamaian, yang kini juga ditautkan dengan agenda Women, Peace and Security, membawa risiko menjadi objek riset yang ditinggalkan peneliti; lembaga pendidikan dan masyarakat sipil lokal perlu merebut kembali narasi sebagai subjek.

Dari kerangka ini lahir usulan pendidikan damai yang melampaui hafalan fakta sejarah atau isi MoU: integrasi pendidikan damai ke kurikulum sekolah dan pesantren, diskusi tentang pengalaman korban, film dokumenter, kunjungan ke situs ingatan, dan pelatihan resolusi konflik bagi remaja. Generasi muda tidak akan memahami atau melindungi damai tanpa belajar bagaimana rasanya kehilangan dan betapa mahal harga damai. Damai dengan demikian adalah warisan sekaligus amanah antargenerasi yang menuntut peran pemerintah, kampus, ulama, jurnalis, aktivis, dan pemuda: semakin banyak orang memberi makna, semakin kuat ia hidup dalam jiwa masyarakat.