Keeping the Trust for Peace: kesaksian Farid HusainKeeping the Trust for Peace: the testimony of Farid Husain

Perdamaian Aceh tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari perjumpaan, kompromi, dan keberanian menjaga kepercayaan di antara pihak-pihak yang pernah saling memerangi. Itulah tesis yang diusung Farid Husain, dokter yang kemudian menjadi mediator, dalam buku yang menuturkan kisah di balik layar perdamaian. Berbeda dari laporan resmi, buku ini menghadirkan wajah manusiawi damai: orang-orang yang bernegosiasi di bawah tekanan, menanggung risiko, dan membangun kepercayaan selangkah demi selangkah.

Tokoh sentral dalam kisah ini adalah Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Wakil Presiden. Ia digambarkan mengambil risiko politik dan pribadi, bukan sekadar menjalankan jabatan, dengan gaya komunikasi yang lugas dan sederhana yang menjadi penggerak kepercayaan. Kalla memakai analogi yang mudah diingat: membeli mobil hanya butuh beberapa jam, tetapi merawat layanan purna jualnya butuh bertahun-tahun. Demikian pula MoU dapat ditandatangani dengan cepat, tetapi merawatnya menuntut kerja kolektif yang berkelanjutan.

Bagian paling dramatis buku ini adalah dokumentasi penyerahan senjata GAM. Foto dan narasi memperlihatkan bagaimana simbol kekerasan diubah menjadi simbol perdamaian, sebuah titik balik sejarah, bukan formalitas. Farid menguraikan tahap-tahap persiapan yang cermat, termasuk menyambut kedatangan Aceh Monitoring Mission (AMM) dan mengelola dinamika internal GAM. Prosesnya tidak mulus, tetapi menuntut keberanian untuk melangkah ketika kepastian belum ada.

Kekuatan buku ini terletak pada detail kecil yang jarang dibahas di ruang publik, misalnya perdebatan tentang bendera GAM dan sebuah memo singkat Jusuf Kalla kepada Malik Mahmud yang ikut menentukan arah politik. Detail semacam ini membuat kisahnya terasa autentik, sebab Farid menulis sebagai peserta yang ikut bernegosiasi di bawah tekanan, sehingga pembaca seakan berada di dalam ruang pertemuan. Perdebatan tentang bendera itu sendiri kemudian berlanjut bertahun-tahun dalam sengketa qanun bendera dan lambang Aceh.

Buku ini melampaui rincian negosiasi dengan menekankan pelembagaan damai. Ia menyebut keterlibatan aktor internasional seperti Interpeace dan gagasan mendirikan Institut Perdamaian Indonesia. Argumennya, perdamaian tidak dapat bergantung pada niat baik individu semata; ia harus ditanamkan dalam struktur, lembaga, dan ingatan kolektif. Inilah sumbangan utamanya: damai Aceh dipahami sebagai proses kelembagaan, bukan sekadar momen sejarah pada 15 Agustus 2005.

Sebagai bacaan, Keeping the Trust for Peace bukan karya akademik yang sarat teori, melainkan catatan lapangan seorang mediator yang berada di pusat peristiwa. Pelajaran pokoknya sederhana tetapi mendasar: perdamaian itu rapuh dan dapat runtuh bila tidak dirawat; ia lahir dari keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan bersama, bukan hadiah. Buku ini relevan bagi peneliti, pegiat perdamaian, dan siapa pun yang mempelajari transformasi konflik, karena memperlihatkan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana mempertahankan apa yang telah dicapai.