Fikih sebagai ilmu sosial IslamFiqh as Islamic social science

Fikih lazim diajarkan sebagai penalaran hukum Islam: kumpulan ketentuan tentang ibadah, muamalah, keluarga, pidana, dan pemerintahan. Gagasan fikih sebagai ilmu sosial Islam mengajak membaca ulang fikih sebagai sistem pengetahuan untuk memahami dan menata masyarakat Muslim. Dorongan ini antara lain datang dari Alparslan Açikgenç, filsuf Turki, yang dalam sebuah kursus singkat tentang pengetahuan terpadu menegaskan bahwa di bawah pandangan alam (worldview) Islam yang menyeluruh, fikih adalah ilmu sosial Islam. Recep Şentürk dari lingkaran Istanbul dan Universitas Ibn Haldun menambahkan bahwa setiap masyarakat membangun tradisi ilmiahnya sesuai pandangan alamnya; fikih dan ilmu sosial Barat melayani tujuan yang sama dengan cara masing-masing.

Pandangan ini tidak diterima tanpa catatan. Menyebut fikih langsung sebagai ilmu sosial Islam dinilai masih terlalu dini, tetapi fakta sejarah keilmuannya tidak dapat diabaikan: seperti ilmu sosial, fikih sekaligus menggambarkan dan mengatur kehidupan sosial. Kritik juga diarahkan pada kebiasaan sarjana Muslim meminjam metode ilmu sosial untuk mengkaji fikih, seolah fikih baru menjadi ilmiah setelah dibedah dengan teori Barat, sebuah kecenderungan yang menguat di Indonesia sejak 1990-an seiring kepulangan sarjana lulusan Amerika Utara dan Eropa. Di sisi lain, Ibn Khaldun dan Malik Bennabi diingatkan sebagai bukti bahwa tradisi Islam memiliki pendiri ilmu sosialnya sendiri.

Kegelisahan ini memiliki konteks kelembagaan yang konkret. Forum dekan fakultas syariah dan hukum di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri menghadapi sekaligus pemetaan analisis jabatan dosen, kewajiban menulis Body of Knowledge, dan aturan dosen tetap program studi. Dalam daftar rumpun, pohon, dan cabang ilmu nasional, hukum syariah ditempatkan di bawah ilmu terapan bidang hukum, ekonomi syariah di bawah ilmu sosial, sedangkan pengetahuan agama di bawah studi agama, dan ‘Islamic Studies’ tidak muncul sebagai kategori tersendiri. Akibatnya, klasifikasi ilmu lebih ditentukan kebutuhan administrasi kepegawaian daripada pengembangan ilmu. Nama ‘Syariah dan Hukum’ sendiri menempatkan fakultas dalam dilema: tanpa ‘hukum’ ia masuk rumpun agama, dengan ‘hukum’ ia menjadi ilmu terapan seperti fakultas hukum umum, padahal syariah juga bersentuhan dengan ilmu sosial dan humaniora.

Tradisi klasik menawarkan peta yang lebih kaya. Al-Farabi menempatkan syariah atau fikih dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan (al-‘ulum al-madaniyyah) bersama etika, politik, dan ekonomi, sebuah susunan yang dapat disandingkan dengan program Philosophy, Politics and Economics di Oxford dan ANU. Ibn Khaldun menggolongkannya dalam ilmu-ilmu naqliyyah atau wad‘iyyah bersama al-Qur’an, hadis, sirah, tauhid, dan bahasa Arab, sedangkan al-Ghazali menempatkannya pada tataran keagamaan sekaligus intelektual. Dari sini tampak dua fungsi syariah: memperoleh pengetahuan dari wahyu dan menata kehidupan manusia di bumi. Menempatkan ilmu-ilmu Islam semata di bawah kategori ilmu sosial, humaniora, alam, dan terapan dinilai sebagai cara pandang Eurosentris.

Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, persoalan itu terasa dalam enam program studinya: Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, serta Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang sebagian besar berakar pada nama-nama Arab seperti fiqh al-mu‘amalat, al-ahwal al-syakhsiyyah, siyasah syar‘iyyah, jinayah, dan muqaranah al-madzahib. Bandingannya, Fakultas Syariah wa al-Qanun di al-Azhar hanya memiliki dua program. Proses indonesianisasi, peralihan institut menjadi universitas, dan penambahan ilmu hukum yang berorientasi kerja melahirkan gelar Sarjana Hukum, sehingga mahasiswa kini mempelajari syariah dan hukum sekaligus. Jalan keluar yang diusulkan adalah pendekatan mono-, multi-, inter-, dan transdisipliner, bukan bingkai ilmu terapan semata.

Secara konseptual, makna asal fikih adalah ‘ilm, pengetahuan, bukan hukum. Ia diperoleh melalui al-fahm, pemahaman mendalam oleh jiwa yang dibimbing wahyu, lalu diwujudkan dalam aktivitas manusia terhadap Tuhan dan sesama makhluk; ketentuan syariat merupakan keluaran praktisnya. Şentürk menggambarkan ontologi fikih sebagai ontologi majemuk (multiplex) yang menghubungkan alam lahut, alam gaib, dan alam syahadah. Ilmuwan sosial positivis hanya menelaah yang teramati, kaum idealis menelaah yang tak teramati, sedangkan fukaha menelaah keduanya: dimensi lahir dalam fiqh al-zahir atau furu‘ al-fiqh, dan dimensi batin dalam fiqh al-batin atau tasawuf. Furu‘ al-fiqh dengan demikian adalah ilmu normatif sekaligus sosial tentang perilaku lahiriah yang objektif.

Karena mengatur kehidupan sosial, bahkan ibadah pun memiliki dimensi sosial, fikih dapat dibaca sebagai ‘ilmu rekayasa sosial Islam’ yang bergerak dari dalam (pikiran dan kesadaran) ke luar (perilaku), dengan ra’yu sebagai basis teoretisnya dan ushul fikih sebagai metodologinya. Fikih adaptif terhadap kondisi sosial, dan para fukaha membentuk komunitas yang pandangan alamnya dibentuk oleh struktur-struktur Islam: struktur kehidupan, struktur dunia, struktur ilmu, struktur nilai, dan struktur manusia. Pada struktur terakhir, yakni sistem sosial, politik, dan ekonomi, fikih mengkristal sebagai ilmu sosial Islam. Fikih membentuk penghambaan individu dan sekaligus struktur sosial umat, dan keduanya direproduksi secara siklis. Karena itu kalangan orientalis yang tidak hidup dalam struktur-struktur tersebut dinilai tidak dapat menjadi pemandu bagi pemahaman fikih.