Bangsawan Melayu di Kesultanan Aceh: Tuan Seberang, Datuk dan istana kosmopolitanMalay nobles in the Aceh Sultanate: Tuan Seberang, Datuk and a cosmopolitan court

Kehadiran bangsawan Melayu di Aceh dimulai segera setelah Melaka jatuh pada 1511. Menurut tradisi yang dicatat M. Junus Djamil (1957), putra Sultan Mansur Syah bernama Alauddin mengungsi ke Aceh dan diterima sebagai tamu terhormat, lalu dinikahkan dengan putri Sultan Ali Mughayat Syah sebelum kembali mendirikan kesultanan Johor sekitar 1528. Sultan Salahuddin (1530–1539) melanjutkan politik perkawinan ini: adik perempuan Alauddin dinikahkan dengan seorang pembesar Aceh bergelar Raja Lingga XIII, yang kemudian diutus membantu Johor melawan Portugis, bermarkas di kepulauan Riau, dan namanya diabadikan pada Pulau Lingga tempat ia dimakamkan.

Gelombang berikutnya datang melalui penaklukan. Setelah Aceh menyerang Perak pada dasawarsa 1570-an, keluarga raja Perak dibawa ke Aceh. Putranya, Raja Alauddin atau Raja Mansur, dinikahkan dengan putri Sultan Husin bernama Raja Puteri Ghana dan kemudian naik takhta sebagai Sultan Alauddin Mansur Syah, penguasa yang dikenal saleh dan disenangi banyak kalangan. Penaklukan Batu Sawar pada 1613 membawa Sultan Alauddin Riayat Syah III, Raja Abdullah dan Bendahara Tun Sri Lanang, sedangkan penaklukan Pahang pada 1618 membawa Sultan Ahmad, Putri Kamaliah dan Raja Husein. Raja Husein dinikahkan dengan putri Iskandar Muda, Safiatuddin, dan memerintah sebagai Sultan Iskandar Thani (1636–1641). Putri Kamaliah menjadi permaisuri Iskandar Muda dengan sebutan Putroe Phang; Hikayat Malem Dagang menggambarkan kedatangannya sebagai peristiwa yang "mengguncangkan alam dunia", dan hadih maja "Qanun bak Putroe Phang" menisbatkan kepadanya aturan-aturan keluarga diraja.

Kedatangan para bangsawan ini terjadi pada masa ketika Aceh, menurut Takeshi Ito, mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-17 dan menjadi salah satu kekuatan paling disegani di kepulauan Melayu-Indonesia, dengan Bandar Aceh Darussalam sebagai emporium terpenting di kedua sisi Selat Melaka. Dalam konteks itu, membawa keluarga raja yang ditaklukkan ke ibu kota bukan semata tindakan menghukum, melainkan cara menyerap modal politik, keahlian administrasi dan jaringan kekerabatan kerajaan-kerajaan Semenanjung ke dalam istana Aceh. Para tawanan diberi kedudukan, dinikahkan dengan keluarga sultan, dan sebagian bahkan naik takhta. Pengaruhnya juga terasa di negeri asal: setelah Tun Sri Lanang dibawa ke Aceh, kekuasaan di Johor disebut beralih kepada keluarga laksamana dan tidak lagi dipegang keluarga bendahara hingga akhir abad ke-17.

Kehadiran para pendatang ini melahirkan kosakata kehormatan tersendiri. Menurut G.L. Tichelman, gelar Tuan Seberang menunjuk pembesar asal Semenanjung yang dibawa ke Aceh; pembesar asli Aceh dikenal dengan sebutan lain, seperti Panglima Polem, Panglima Mesjid Raya, Panglima Setia Nanta, Ja Pakeh, Panglima Pidie, Ja Puntong, Panglima Pasai atau Datok Makudom Sakti. Kebiasaan menyebut orang menurut tempat asalnya, seperti Teungku Chik di Tiro atau Teungku Chik Awe Geutah, membuat "seberang" menjadi penanda orang Semenanjung. Gelar Datuk pun, menurut M. Adli Abdullah, menjadi sebutan bagi orang keturunan Melayu di Aceh sejak abad ke-17, sejajar dengan Syeikh bagi orang Arab, Keurani bagi orang India dan Toke bagi orang Cina; para Datuk yang memerintah wilayah Singkil, seperti Datuk Murad, Datuk Bambon, Datuk Ruhum dan Datuk Soumik, diakui hingga kedatangan Belanda. Negeri yang mayoritas penduduknya Melayu, seperti Samalanga yang banyak dihuni orang asal Batu Sawar, dipimpin oleh orang Melayu sendiri.

Bahasa ikut menyerap para pendatang. Dalam sarakata Samalanga, Bendahara disebut Datok Bahra, sesuai kecenderungan dialek Melayu Aceh memendekkan kata Melayu, seperti air menjadi i, nyiur menjadi u, pasir menjadi pasi dan bahtera menjadi batra. Bentuk ini sekaligus menandai pembesar yang bukan anak negeri.

Kedudukan para pendatang tidak selalu aman. Setelah Iskandar Thani wafat pada 1641, muncul penolakan terhadap pembesar asing. Nuruddin ar-Raniri tersisih ketika ulama asal Minangkabau, Saiful Rijal, kembali dari Mekkah, dan meninggalkan Aceh pada 1644. Tun Sri Lanang meminta kepastian kedudukannya, dan Sultanah Safiatuddin menjawab dengan menyalin ulang sarakata Samalanga serta mengangkatnya sebagai Panglima Bandar. Pemecahan jabatan laksamana menjadi Panglima Dalam dan Panglima Bandar pada masa itu dibaca sebagai tarik-menarik antara orang asli Aceh dan pendatang.

Ingatan Aceh tentang Melayu tidak tunggal. Hikayat Malem Dagang menyimpan bait-bait yang mengutuk Sultan Johor Alauddin Riayat Syah III, yang dalam ingatan Aceh dikenal sebagai Raja Si Ujud, sebagai pengkhianat yang harus dibunuh dan tidak lagi dianggap saudara, di dunia maupun di akhirat. Pengkhianatan Johor dipahami sangat melukai hati Iskandar Muda, dan dari kisah inilah sebagian sentimen anti-Melayu di kalangan orang Aceh ditelusuri. Pada saat yang sama, hikayat yang sama mengabadikan kedatangan Putri Kamaliah dari Pahang, yang dalam tradisi disebut istri ketiga Iskandar Muda, sebagai peristiwa yang mengguncangkan dunia. Satu teks sastra dengan demikian menampung penghormatan dan permusuhan sekaligus, sesuai dengan kenyataan politik ketika kerajaan-kerajaan Melayu silih berganti menjadi sekutu, saingan dan taklukan Aceh.

Bagi M. Adli Abdullah, rangkaian ini membentuk "melayunisasi Aceh", yakni pengaruh orang Melayu dalam adat diraja, gelar dan budaya Aceh. Ia menunjuk adat pewarisan rumah kepada anak perempuan bungsu di Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara, yang sejajar dengan adat di Linggi, serta kubah bersegi bergaya Melayu pada Masjid Kuta Blang di Samalanga. Hadih maja "Aceh Meulayu Datu Sirungkoom" menyatakan Aceh dan Melayu sebagai satu rumpun. Namun ingatan Aceh juga menyimpan sisi sebaliknya, seperti kutukan terhadap sultan Johor sebagai Si Ujud dalam Hikayat Malem Dagang, sehingga hubungan Aceh dan Melayu tampil sebagai pertautan yang sekaligus akrab dan tegang.

Jejak kebendaan pengaruh Melayu paling jelas terlihat di Samalanga. Masjid Kuta Blang, yang terletak sekitar dua ratus meter dari makam Tun Sri Lanang, memiliki kubah bersegi yang menyerupai masjid-masjid peninggalan kesultanan Melayu, seperti Masjid Azizi di Tanjung Pura dan masjid di Stabat, bekas wilayah kesultanan Melayu di Sumatra Timur. Lengkung kosen pintu dan jendelanya, dengan jerjak pengaman yang jarang dijumpai pada masjid lain di Aceh, disebut menyerupai masjid-masjid Sultan Abu Bakar di Johor; seorang arsitek yang diwawancarai pada 2015 menilai rancangannya sebagai produk desain masjid Melayu. Bukti arsitektural ini memperkuat gambaran Samalanga sebagai kenegerian yang dihuni dan dipimpin orang asal Batu Sawar, tetapi penanggalan bangunan dan tahap-tahap renovasinya masih perlu diteliti lebih jauh.

Hadih maja yang dikutip untuk menegaskan kekerabatan itu berbunyi lengkap: Aceh Meulayu Datu Sirungkoom, asai awai phon di nanggroe Dewa, aleuh nibaknyan Hindi dengan Rom, datang meuron-ron u pulau Ruja. Ungkapan ini dibaca sebagai pernyataan bahwa Aceh dan Melayu adalah satu rumpun, berasal dari negeri yang jauh, lalu bersentuhan dengan India dan Rum, sebelum datang berduyun-duyun ke gugusan pulau Nusantara. Dari sudut pandang ini, penerimaan Tun Sri Lanang dan bangsawan Semenanjung lainnya dapat dipahami karena mereka dianggap bagian dari bangsa sendiri, bukan orang asing sepenuhnya. Namun tafsir semacam ini juga mencerminkan kepentingan masa kini untuk membangun narasi persaudaraan Aceh dan Malaysia, sehingga perlu dibedakan antara makna hadih maja dalam konteks aslinya dan penggunaannya dalam wacana kontemporer.

Bagi studi Aceh, topik ini membuka beberapa persoalan penelitian. Daftar sultan Aceh asal Semenanjung sendiri tidak seragam dalam sumber-sumber: selain Iskandar Thani, sebagian kajian mencatat penguasa asal Perak dengan nama Sultan Ahmad Syah bin Sultan Mansur Syah (1577–1585), sementara tradisi lain menyebut Sultan Alauddin Mansur Syah. Selain itu, perlu ditelusuri sejauh mana gelar, upacara dan aturan istana dalam Mābaina al-Salāṭīn mencerminkan sumbangan para pembesar Melayu, serta bagaimana keturunan mereka di Samalanga, Singkil dan wilayah lain menyatu ke dalam masyarakat Aceh. Topik ini sekaligus menjadi jembatan antara historiografi Aceh dan historiografi Melayu, yang selama ini sering ditulis terpisah.