Sejarah hukum pemerintahan mukim: dari Qanun Syara’ sampai UUPA
Mukim adalah lapis pemerintahan yang paling khas dalam tata kelola Aceh, dan riwayat hukumnya memperlihatkan pasang surut hubungan antara persekutuan adat dan negara. Dalam bahasa peraturan sekarang, mukim didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong, memiliki batas wilayah tertentu, dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain, dan berkedudukan langsung di bawah camat. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan sejalan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, yang menambahkan unsur harta kekayaan sendiri. Namun definisi yuridis itu hanyalah lapisan terakhir dari sejarah panjang. Para penulis buku Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan (2015), yang disusun Taqwaddin Husin, Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah, Kamaruddin Andalah, Teuku Muttaqin Mansur, Indra Kesuma Hadi dan Mukhlisuddin Ilyas, menelusuri lembaga ini dari masjid Jumat abad keenam belas sampai era dana desa, dan dari penelusuran itu tampak bahwa mukim pernah dihapus secara de jure tetapi tidak pernah benar-benar hilang secara de facto.
Akar mukim bersifat keagamaan. Satu mukim pada mulanya adalah jamaah satu masjid Jumat, sebab menurut mazhab Syafi’i salat Jumat sah bila dihadiri sekurang-kurangnya empat puluh laki-laki dewasa yang menetap. H.M. Zainuddin bahkan mencatat pendapat bahwa satu mukim terdiri atas seribu laki-laki dewasa. Pemimpin pertama mukim adalah imeum, imam yang bertugas menegakkan hukom dan menjaga ibadah di sekitar meusigit. Ketika jumlah penduduk bertambah dan hubungan antargampong makin rumit, imeum yang sudah mendapat legitimasi spiritual itu diangkat pula menjadi pemimpin urusan duniawi, sehingga lahir sebutan imeum mukim, sementara urusan agama diserahkan kepada lembaga baru, imeum meusigit atau imeum chik, yang pada masa kesultanan juga disebut kadhi mukim. Evolusi ini menjelaskan mengapa jabatan imeum mukim tetap membawa syarat keagamaan. Qanun Syara’ Kesultanan Aceh menuntut calon imeum mukim mengetahui hukum syarak, takut berbuat salah, mampu mengerjakan fardu ain dan fardu kifayah, serta sanggup menjadi imam dan khatib Jumat. Sulaiman Tripa mencatat bahwa dalam naskah lama syarat menjadi imeum mukim bisa mencapai empat puluh butir.
Naskah Qanun Syara’ yang ditulis Teungku di Mulek, gelar Sayed Abdullah bin Ahmad Jamalullail, pada 1270 Hijriah memberi gambaran penataan mukim. Menurut naskah itu, geuchik setiap gampong bersama tuha peut, imam rawatib dan wakil geuchik, tujuh orang dari tiap gampong, berhak memilih imeum mukim, dan satu mukim terdiri atas sekurang-kurangnya tiga meunasah, ada pula yang lima, tujuh atau delapan, menurut uruf setempat. Penataan ini dikaitkan dengan masa Sultan Alauddin Ali Mughayat Syah sekitar 1507. Di atas mukim kemudian tumbuh federasi yang namanya memuat jumlah mukim anggotanya, seperti III Mukim Kayee Adang dan V Mukim Montasik di Aceh Besar, XII Mukim Pidie, Kaway XVI di Meulaboh, serta VI Mukim Samalanga, yang ulee balang pertamanya diangkat dengan sarakata sultan pada 1613. Pada masa Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1677), Aceh Besar disusun ulang menjadi tiga sagoe besar, yaitu XXII Mukim, XXV Mukim dan XXVI Mukim, yang panglimanya ikut duduk dalam majelis pemilih sultan. Susunan lima tingkat pun mapan: sultan, panglima sagoe, ulee balang, imeum mukim dan keuchik. Karena itu Snouck Hurgronje menilai pembagian wilayah berbentuk mukim telah seragam di seluruh Aceh, dan Zainuddin menyebutnya organisasi khas Aceh.
Pengakuan atas mukim bertahan melewati pergantian kekuasaan. Pemerintah kolonial Belanda mengaturnya secara khusus dalam Besluit Gubernur Jenderal 18 November 1937 Nomor 8 dengan nama imeumschap, pendudukan Jepang mempertahankannya melalui Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944, dan setelah proklamasi Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946 yang memberlakukan pemerintahan mukim di seluruh Aceh. Perubahan penting terjadi pada masa itu: uleebalang dihapus, sehingga mukim tidak lagi berada di bawah uleebalang melainkan di bawah camat. Pemerintahan mukim lalu dijalankan oleh tiga unsur, yaitu imeum mukim sebagai unsur adat, imeum masjid sebagai unsur agama dan tuha lapan sebagai unsur dewan, dengan keputusan yang harus disepakati bersama. Pada wilayah hukum adat Gayo, Alas dan Batak, yang oleh Van Vollenhoven dibedakan dari lingkungan hukum adat Aceh, unit pemerintahan mukim baru dibentuk sekitar 1976.
Titik terendah datang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Politik unifikasi Orde Baru menyeragamkan pemerintahan terendah menjadi desa, dan mukim kehilangan kedudukannya sebagai unit pemerintahan. Kamaruddin Andalah menggambarkan akibatnya: imeum mukim hanya hadir dalam acara seremonial kecamatan, kadang dititipi surat camat untuk para geuchik, tetapi tetap dipanggil ketika ada sengketa atau proyek bermasalah. Taqwaddin Husin menambahkan bahwa mukim menyusut menjadi simbol adat pada khanduri blang dan khanduri laot. Meski begitu, di banyak tempat warga gampong tetap mempertahankan mukim beserta lembaga adat lainnya, dan inilah yang memungkinkan kebangkitannya kemudian.
Era reformasi membuka jalan pemulihan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menghidupkan kembali semangat kelembagaan asli, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh menguatkan lembaga adat mukim dalam Pasal 7, dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memasukkan kembali mukim ke dalam struktur pemerintahan. Tindak lanjutnya adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2003 yang disahkan 15 Juli 2003. Qanun ini menetapkan pemilihan imeum mukim secara langsung, umum, bebas dan rahasia untuk masa jabatan lima tahun dengan kemungkinan satu periode lagi, berbeda dari masa lalu ketika imeum mukim dipilih para tokoh dalam tuha lapan dan menjabat selama masih memenuhi syarat syarak. Qanun ini juga membentuk kelengkapan mukim berupa sekretariat mukim, majelis musyawarah mukim, majelis adat mukim dan imeum chik, serta mengakui harta kekayaan mukim berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa dan paya yang menjadi ulayatnya. Undang-Undang Pemerintahan Aceh kemudian menegaskan bahwa kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan atas mukim, dan mukim atas gampong (Pasal 2), bahwa camat membina penyelenggaraan pemerintahan mukim (Pasal 112), dan bahwa imeum mukim dibantu tuha peut mukim serta dipilih melalui musyawarah mukim untuk lima tahun, dengan rincian organisasi diatur qanun kabupaten/kota (Pasal 114). Rangkaian ini dilengkapi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim, yang menyebut imeum mukim sebagai kepala pemerintahan mukim. Sampai 2015, menurut Taqwaddin Husin dan Sulaiman Tripa, sekurang-kurangnya tujuh belas kabupaten/kota telah membentuk qanun tentang mukim.
Masalahnya, menurut para penulis, adalah jarak antara hukum di atas kertas dan hukum dalam praktik. Semua peraturan menempatkan mukim di bawah camat, padahal imeum mukim dipilih rakyat sedangkan camat adalah pejabat yang ditunjuk. Keuchik bertanggung jawab langsung kepada camat, bukan kepada imeum mukim, sehingga urusan pemerintahan gampong tidak mengalir melalui mukim. Taqwaddin Husin dan Sulaiman Tripa mencatat bahwa banyak pejabat, bahkan banyak imeum mukim sendiri, tidak tahu bahwa mukim adalah lembaga pemerintahan resmi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperdalam persoalan ini. Dana desa mengalir berlapis ke gampong dari pusat, provinsi dan kabupaten, sementara mukim tidak memperoleh pos anggaran yang jelas dan pembagian kewenangannya dengan gampong belum tuntas. Sulaiman Tripa menamai situasi ini senjakala mukim, saat mukim masih ada secara fisik tetapi orang tidak lagi bangga memilikinya. Usulan penguatan yang diajukan meliputi sosialisasi besar-besaran bahwa mukim adalah pemerintahan resmi, pemberian kewenangan dan anggaran yang jelas melalui qanun kabupaten sesuai Pasal 114 ayat (4), penyaluran urusan kecamatan melalui mukim dan bukan langsung ke gampong, pengangkatan sekretaris mukim dari pegawai negeri, serta penyusunan Peraturan Gubernur tentang pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan mukim.
Dibaca dalam rentang lima abad, sejarah hukum mukim memperlihatkan pola yang konsisten. Lembaga ini lahir dari kebutuhan ibadah, menjadi persekutuan wilayah dan hukum, diakui oleh kesultanan, kolonial, Jepang dan Republik awal, dihapus oleh sentralisasi, lalu dipulihkan oleh otonomi khusus. Setiap kali negara menarik pengakuannya, mukim bertahan di tingkat sosial. Setiap kali negara memberi pengakuan, persoalannya bergeser ke kewenangan dan anggaran. Karena itu mukim adalah salah satu contoh terjelas tentang bagaimana adat Aceh tidak sekadar diwarisi, tetapi terus dinegosiasikan dengan bentuk-bentuk negara yang datang silih berganti.
The mukim is the most distinctive tier of Acehnese government, and its legal history traces the ebb and flow of the relationship between customary federations and the state. In present-day regulation, a mukim is defined as a legal community below the subdistrict, formed by several gampong, with defined boundaries, led by an imeum mukim and placed directly under the camat. This definition appears in Article 1(19) of Law No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh and matches Qanun No. 4 of 2003 on Mukim Government, which adds that a mukim has its own property. Yet this legal definition is only the latest layer of a long history. The authors of the 2015 book Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan, namely Taqwaddin Husin, Sulaiman Tripa, M. Adli Abdullah, Kamaruddin Andalah, Teuku Muttaqin Mansur, Indra Kesuma Hadi and Mukhlisuddin Ilyas, follow the institution from the Friday mosque of the sixteenth century to the age of village funds, and their account shows that the mukim was once abolished de jure but never disappeared de facto.
The roots of the mukim are religious. A mukim was originally the congregation of one Friday mosque, because under the Shafi’i school the Friday prayer requires at least forty resident adult men. H.M. Zainuddin even records the view that a mukim consisted of a thousand adult men. Its first leader was the imeum, an imam charged with upholding hukom and maintaining worship around the meusigit. As population grew and relations between villages became more complex, the imeum, already legitimised as a spiritual leader, was also made leader in worldly affairs, giving rise to the title imeum mukim, while religious matters passed to a new office, the imeum meusigit or imeum chik, also called kadhi mukim in the sultanate era. This evolution explains why the office of imeum mukim kept religious requirements. The Qanun Syara’ of the Aceh Sultanate required a candidate to know the sacred law, to fear wrongdoing, to perform individual and collective obligations, and to be able to lead and preach the Friday prayer. Sulaiman Tripa notes that in the old texts the requirements for an imeum mukim could reach forty items.
The Qanun Syara’ written by Teungku di Mulek, the title of Sayed Abdullah bin Ahmad Jamalullail, in 1270 AH describes how the mukim was organised. According to this text, the geuchik of each village, with the tuha peut, the imam rawatib and the deputy geuchik, seven people per village, were entitled to elect the imeum mukim, and a mukim comprised at least three meunasah, sometimes five, seven or eight, according to local custom. This arrangement is linked to the reign of Sultan Alauddin Ali Mughayat Syah around 1507. Above the mukim grew federations named after the number of their member mukim, such as III Mukim Kayee Adang and V Mukim Montasik in Aceh Besar, XII Mukim Pidie, Kaway XVI in Meulaboh and VI Mukim Samalanga, whose first ulee balang was appointed by a royal sarakata in 1613. Under Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1677), Aceh Besar was reorganised into three large sagoe, the XXII, XXV and XXVI Mukim, whose panglima sat in the council that chose the sultan. A five-tier order took shape: sultan, panglima sagoe, ulee balang, imeum mukim and keuchik. Snouck Hurgronje therefore judged the mukim division to be uniform across Aceh, and Zainuddin called it a distinctly Acehnese organisation.
Recognition of the mukim survived successive regimes. The Dutch colonial government regulated it in the Governor-General’s Decree of 18 November 1937 No. 8 under the name imeumschap, the Japanese occupation kept it through Osamu Seirei No. 7 of 1944, and after independence the Aceh Residency issued Regulations No. 2 and No. 5 of 1946 applying mukim government throughout Aceh. One key change took place then: the uleebalang were abolished, so the mukim was placed under the camat instead. Mukim government was run by three elements, the imeum mukim for custom, the mosque imam for religion and the tuha lapan as council, with decisions requiring joint agreement. In the Gayo, Alas and Batak customary law areas, which Van Vollenhoven distinguished from the Acehnese one, mukim units were only established around 1976.
The low point came with Law No. 5 of 1974 on Regional Government and Law No. 5 of 1979 on Village Government. New Order unification made the desa the uniform lowest unit, and the mukim lost its standing as a level of government. Kamaruddin Andalah describes the result: imeum mukim only attended ceremonies at the subdistrict, sometimes carried the camat’s letters to the geuchik, yet were still called in whenever a dispute or a troubled project arose. Taqwaddin Husin adds that the mukim shrank into a symbol of custom at khanduri blang and khanduri laot. Even so, villagers in many places kept the mukim and other customary institutions alive, which made its later revival possible.
The reform era opened the way to restoration. Law No. 22 of 1999 revived the spirit of indigenous institutions, Law No. 44 of 1999 on Aceh’s special status strengthened the mukim in Article 7, and Article 2(3) of Law No. 18 of 2001 on Special Autonomy put the mukim back into the government structure. The follow-up was Qanun No. 4 of 2003, enacted on 15 July 2003. It introduced direct, general, free and secret election of the imeum mukim for five years with one further term, unlike the past when the imeum mukim was chosen by notables in the tuha lapan and served as long as he met the religious requirements. The qanun also created a mukim secretariat, a mukim deliberative council, a mukim customary council and the imeum chik, and recognised mukim property such as forests, land, watercourses, estuaries, lakes, sea, mountains, swamps and marshes held as ulayat. The Law on the Governing of Aceh then confirmed that districts are divided into subdistricts, subdistricts into mukim and mukim into gampong (Article 2), that the camat supervises mukim government (Article 112), and that the imeum mukim is assisted by a tuha peut mukim and chosen through mukim deliberation for five years, with details set by district qanun (Article 114). This framework was completed by Qanun No. 9 of 2008 on customary life, Qanun No. 10 of 2008 on customary institutions and Qanun No. 3 of 2009 on the election and dismissal of the imeum mukim, which names him head of mukim government. By 2015, according to Taqwaddin Husin and Sulaiman Tripa, at least seventeen districts and cities had passed qanun on the mukim.
The problem, in the authors’ view, is the gap between law in the books and law in action. All regulations place the mukim under the camat, although the imeum mukim is elected while the camat is appointed. The keuchik answers directly to the camat rather than to the imeum mukim, so village administration does not pass through the mukim. Taqwaddin Husin and Sulaiman Tripa note that many officials, and even many imeum mukim, do not know that the mukim is an official level of government. Law No. 6 of 2014 on Villages deepened the problem. Village funds flow to the gampong from the centre, the province and the district, while the mukim has no clear budget line and its division of powers with the gampong remains unsettled. Sulaiman Tripa calls this the twilight of the mukim, a time when the mukim still exists physically but people no longer take pride in it. The proposed remedies include a broad campaign to explain that the mukim is official government, clear powers and budgets through district qanun as required by Article 114(4), routing subdistrict affairs through the mukim rather than directly to villages, appointing mukim secretaries from the civil service, and a Governor’s Regulation on general guidelines for mukim government.
Read across five centuries, the legal history of the mukim follows a consistent pattern. Born from the needs of worship, it became a territorial and legal federation, was recognised by the sultanate, the Dutch, the Japanese and the early Republic, was abolished by centralisation and restored by special autonomy. Whenever the state withdrew recognition, the mukim survived socially. Whenever the state granted recognition, the problem shifted to powers and budgets. The mukim is thus one of the clearest examples of how Acehnese custom is not simply inherited but continually renegotiated with the changing forms of the state.
Kutip entri ini:Cite this entry: “Sejarah hukum pemerintahan mukim: dari Qanun Syara’ sampai UUPA”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/sejarah-hukum-pemerintahan-mukim/