Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman

Muhammad Saman, yang dikenal sebagai Teungku Chik di Tiro dan dalam maklumatnya sendiri menyebut diri "seorang fakir bernama Haji Syekh Saman Tiro", adalah ulama yang tampil sebagai pemimpin utama perlawanan bersenjata Aceh setelah pusat kesultanan jatuh ke tangan Belanda. Ketokohannya terbentuk di persimpangan dua tradisi: tradisi kesarjanaan dayah yang menempatkan ulama sebagai penjaga syariat, dan tradisi kesultanan yang, di tengah perang, membutuhkan panglima yang dapat menggerakkan rakyat gampong. Ia dikenang sebagai figur teladan ulama pejuang, dan namanya kemudian menjadi salah satu poros perdebatan tentang siapa pewaris sah kepemimpinan Aceh.

Latar kemunculannya adalah krisis kesultanan sejak Belanda memaklumkan perang pada 26 Maret 1873. Agresi pertama gagal dan Jenderal Köhler tewas di depan Masjid Raya Baiturrahman, tetapi pada agresi kedua di bawah Van Swieten, Januari 1874, istana diduduki dalam keadaan kosong. Sultan Mahmudsyah, yang diselamatkan ke Lueng Bata oleh Tuanku Hasyim Banta Muda, wafat di sana karena kolera. Sesudah Tuanku Hasyim kembali menolak takhta, Muhammad Daud yang masih kanak-kanak diangkat sebagai sultan dalam upacara di Masjid Indrapuri, dan pada 1879 pusat pemerintahan dipindahkan ke Keumala Dalam, Pidie. Dalam kedudukannya sebagai wali negara merangkap mangkubumi, Tuanku Hasyim mengangkat tiga tokoh untuk menggiatkan perlawanan: Teungku Syekh Saman di Tiro sebagai menteri perang, Teuku Umar sebagai laksamana atau amirul bahri, dan Panglima Nya' Maka sebagai panglima urusan Aceh Timur, sebagaimana dicatat Muhammad Said.

Sumber lain memberikan rumusan jabatan yang berbeda. Kajian tentang kelembagaan adat laut mengutip Alfian (1987) yang menyebut bahwa pada 1883, ketika Muhammad Daud Syah memilih para pemimpin untuk menghadapi Belanda, Teungku Chik di Tiro diangkat sebagai qadhi malikul adil, yaitu penasihat keagamaan tertinggi, sementara Teuku Umar diangkat sebagai amir bahri di pantai barat. Kedua rumusan ini tidak harus saling meniadakan: gelar menteri perang menonjolkan fungsi militernya, sedangkan gelar qadhi malikul adil menonjolkan otoritas keulamaannya. Perbedaan itu justru memperlihatkan bahwa kedudukan Teungku Chik di Tiro dipahami sejak awal sebagai perpaduan antara komando perang dan legitimasi syariat, sebuah perpaduan yang kelak memberi ruang bagi tafsir-tafsir politik yang berbeda.

Di medan Aceh Besar ia bekerja bersama Tuanku Mahmud Banta Keucik, Tuanku Itam dan Teungku Chik Tanoh Abee, sementara Teungku Imeum Lueng Bata tetap mendampingi Tuanku Hasyim di Keumala. Pada pertengahan 1880-an barisan muslimin di bawah pimpinannya berhasil mendesak Belanda ke dalam garis konsentrasi (geconcentreerde linie) yang membentang antara Lamnyong, Lambaro Kaphe, Keutapang dan Lhoknga, sehingga wilayah yang dikuasai Belanda menyusut menjadi kantong sempit sekitar delapan kilometer di sekitar Kutaraja. Dalam maklumat bertanggal 16 Rabiul Akhir 1302 H (2 Februari 1885) ia mengumumkan tanda-tanda kemenangan: musuh telah menarik diri, banyak benteng yang kuat jatuh, senjata berharga telah dirampas, dan musuh terpaksa memagari dirinya dengan benteng dan pos jaga. Kekalahan musuh, menurut maklumat itu, adalah kehendak Tuhan dan pengusirannya adalah janji Tuhan.

Maklumat yang dikeluarkan pada September 1885 lebih eksplisit dalam merumuskan teologi kedaulatan. Dibuka dengan pertanyaan, "Kepunyaan siapakah kerajaan ini? Bukankah kepunyaan Allah Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam?", maklumat itu menyebut dirinya teguran dari seorang fakir yang menjalankan perang sabil di negeri Aceh Darussalam, dan ditujukan kepada para imum negeri, teuku keuchik, panglima dan seluruh kaum muslimin, terutama kepada Teuku Nek Meuraksa, Panglima Masjid Raya dan Teuku Kadli. Susunan alamat ini penting: ia berbicara kepada struktur pemerintahan gampong dan mukim yang masih berfungsi, bukan kepada istana, dan dengan menegaskan bahwa kerajaan adalah milik Allah ia menempatkan perang di atas persoalan siapa yang memerintah.

Keberhasilan militer itu mengundang upaya Belanda untuk memecah barisan Aceh. Melalui kaki tangannya, Belanda menyebarkan kabar bahwa Teungku Chik di Tiro hendak memakzulkan sultan. Kabar ini sempat termakan, sehingga pada Agustus 1884 Sultan Muhammad Daud Syah mengeluarkan maklumat yang menegaskan dirinya sebagai raja Aceh yang sah dan berkuasa di seluruh Aceh. Jawaban Teungku Chik di Tiro dicatat Ismail Ya'kub dalam Teungku Chik di Tiro: Hidup dan Perjuangannya (1943), buku yang kemudian dibredel penguasa Jepang karena dinilai membangkitkan semangat perlawanan pemuda Aceh: tidak ada orang yang mau menjadi raja di Aceh sekarang, yang ada hanyalah panglima perang yang hendak mengusir musuh. Dalam khutbah sesudah salat Jumat dan nasihat kepada angkatan perang sabil, ia berulang kali menegaskan bahwa ia berperang karena ibadah dan panggilan jiwa, ingin hidup di bumi yang merdeka agar bebas menjalankan syariat, dan memandang kemenangan sebagai kemuliaan di sisi Tuhan serta kematian sebagai jalan ke surga.

Kedudukannya juga dicatat dari pihak lawan. Habib Abdurrahman az-Zahir, mantan pelaksana pemerintahan Aceh yang menyerah kepada Belanda pada 1878, menulis surat kepada Snouck Hurgronje bertanggal 8 Muharam 1302 (Oktober 1884) yang memuji tujuan pemerintahan Belanda. Snouck menilai Habib Abdurrahman sebagai politikus cerdik yang menyelamatkan diri karena menganggap masa depan Aceh merdeka telah lenyap, dan meragukan bahwa ia akan berbuat demikian seandainya ia berani membayangkan bahwa "Teungku Tiro", yang semula dianggap kurang penting, kelak memainkan peran yang hampir menyamai perannya sendiri. Komentar ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun saja pusat gravitasi perlawanan Aceh bergeser dari elite istana dan bangsawan ke ulama dayah.

Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman wafat pada tahun 1891 di benteng Aneuk Galong, tahun yang sama dengan wafatnya Panglima Polim Muda Kuala. Sesudah kedua tokoh itu tiada, Belanda mencoba melunakkan Tuanku Hasyim dengan mengutus Raja Ismail bin Raja Abdullah dari Selangor yang membawa surat Sultan Abubakar dari Johor, menawarkan penyelesaian damai dengan Selangor dan Kedah sebagai penengah, tetapi tawaran itu ditolak. Keluarga Tiro melanjutkan perang dan gugur satu per satu: Teungku Muhammad Amin pada 1896, Teungku Ubaidillah pada 1899, Teungku Lambada pada 1904, Teungku Mahyeddin pada 1910, dan terakhir Teungku Maat di Tiro pada 3 Desember 1911 di Alue Bhot, Tangse. Pengorbanan berturut-turut inilah yang menjadikan nama Tiro identik dengan perang sabil dalam ingatan kolektif Aceh.

Pada 4 Desember 1976 Hasan Muhammad di Tiro, cucunya, memaklumkan Gerakan Aceh Merdeka di Gunung Halimun, Pidie, dan menempatkan diri sebagai wali negara kedelapan dalam garis yang dimulai dengan Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, disusul para putra dan cucunya hingga Teungku Maat di Tiro sebagai wali ketujuh. Menurut tafsir ini, kesultanan telah menyerahkan pemerintahan kepada keluarga Tiro sejak 28 Januari 1874, hari wafatnya Sultan Mahmudsyah, dan Teungku Chik di Tiro menjadi mudabbirul muluk atau wali negara yang sah. Langkah ini sekaligus memotong garis raja-raja Aceh dari Sultan Ali Mughayat Syah hingga Sultan Muhammad Daud Syah, dengan tujuan membangkitkan nasionalisme keacehan dan menegaskan bahwa Aceh tidak pernah menyerah dan karena itu bukan bagian dari Indonesia.

M. Adli Abdullah menunjukkan dua keberatan historis terhadap konstruksi itu. Pertama, maklumat-maklumat Teungku Chik di Tiro sendiri menolak segala ambisi takhta, padahal peluang untuk berkuasa terbuka lebar ketika Belanda hanya menguasai kantong delapan kilometer. Kedua, dokumen yang dijadikan dasar suksesi, yaitu sarakata bertanggal 5 Agustus 1909, berisi bujukan untuk berdamai, bukan penyerahan kekuasaan, sementara Sultan Muhammad Daud Syah tidak pernah menyerahkan kekuasaannya kepada siapa pun hingga diasingkan pada 1907. Kajian kelembagaan adat juga mencatat bahwa gelar wali nanggroe dalam pengertian kepala negara lebih merupakan warisan tradisi pemberontakan abad ke-20 daripada kesinambungan struktur adat, yang secara historis berada di bawah sultan.

Bagi kajian Aceh, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman adalah kasus kunci tentang hubungan antara otoritas ulama dan kekuasaan politik. Ia memperlihatkan model kepemimpinan yang memperoleh wibawa dari syariat dan pengorbanan, bukan dari garis darah, dan yang secara sadar menolak menjadikan wibawa itu sebagai hak memerintah. Ketegangan antara ulama pejuang yang menolak takhta dan pembacaan genealogis yang menjadikannya kepala negara merupakan salah satu soal pokok historiografi Aceh modern, berkaitan erat dengan perdebatan tentang lembaga Wali Nanggroe pascadamai. Persoalan terbuka yang tersisa meliputi rekonstruksi kritis atas teks lengkap maklumat-maklumatnya, hubungan antara gelar menteri perang dan qadhi malikul adil, serta cara etos perang sabil yang ia wakili diwariskan melalui dayah, hikayat dan ingatan keluarga.