Deforestasi sawit di Aceh Utara dan Bireuen: jaringan, beking, dan banjir tahunanOil palm deforestation in North Aceh and Bireuen: networks, protection and annual floods
Di Aceh Utara dan Bireuen, pembukaan lahan untuk sawit di dekat Kawasan Ekosistem Leuser terhubung dengan rantai pasok global yang menurut temuan Rainforest Action Network belum menegakkan komitmen NDPE. Laporan masyarakat sipil menyoroti pola seperti HGU kedaluwarsa yang tetap beroperasi, pabrik yang dibangun sebelum kebun lalu disuplai dengan merambah hutan lindung, dan peran aparat desa sebagai makelar tanah. Analisis ini membaca gejala tersebut sebagai penangkapan negara dan ancaman keamanan nontradisional. Banjir akhir November 2025, yang di Bireuen menewaskan puluhan orang dan merusak belasan ribu rumah, memperlihatkan ongkos ekologis dari pola itu.
In North Aceh and Bireuen, land clearing for oil palm near the Leuser Ecosystem is linked to global supply chains that, according to Rainforest Action Network findings, have not enforced NDPE commitments. This analysis reads the phenomenon as state capture and a non-traditional security threat. The floods of late November 2025, which in Bireuen killed dozens and damaged over ten thousand homes, show the ecological cost of this pattern.
Aceh Utara dan Bireuen mengalami peningkatan pembukaan lahan untuk kelapa sawit di dekat Kawasan Ekosistem Leuser, salah satu hutan hujan terpenting yang tersisa. Temuan Rainforest Action Network (RAN) menunjukkan bahwa pemasok lokal terhubung dengan rantai pasok minyak sawit global: sebuah kelompok pengolah besar disebut memperoleh pasokan dari pabrik di Bireuen yang menerima buah dari perusahaan yang diduga merusak hutan dataran rendah Leuser, habitat gajah dan orangutan Sumatra. Merek konsumen global dan bank internasional pun terhubung melalui pasokan atau pembiayaan. Kesenjangan antara komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) dan praktik di lapangan menjadi inti persoalan: deforestasi lokal memiliki sambungan strategis dan internasional.
Laporan masyarakat sipil dan media mengidentifikasi beberapa pola. Di Kecamatan Juli, Bireuen, sebuah perusahaan dengan HGU ratusan hektare yang terbit 2014 dan berlaku hingga 2039 memiliki pabrik sendiri dan dikaitkan dengan perambahan Leuser melalui pemasoknya. Perusahaan lain dengan sekitar 2.111 hektare digugat warga Gampong Suka Tani karena mengambil kebun pinang dan sawah tanpa ganti rugi memadai serta diduga mencemari sungai, dan warga beberapa kali memblokade jalan menuju pabrik pada November 2025. Satu perusahaan dengan HGU yang berakhir pada 1986 disebut tetap menanam, memanen, dan menjual, yang dinilai merugikan negara. Sementara itu, total kebun sawit swasta dan rakyat di Bireuen diperkirakan 11.723,5 hektare. Semua ini disajikan sebagai dugaan yang bersumber dari laporan pihak ketiga.
Kasus di Aceh Utara memperlihatkan pola ‘pabrik dulu, hutan kemudian’. Sebuah perusahaan mulai beroperasi pada 2019 dengan pabrik berkapasitas 30 ton per jam di Kuta Makmur, hanya dengan izin pabrik tanpa izin usaha perkebunan, lalu diduga membuka lahan secara ilegal untuk memasok buah. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan sekitar 500 hektare dikuasai, termasuk perambahan Hutan Lindung Lubok Pusaka di Langkahan, sebagian dibeli secara tidak transparan dan sebagian dijual aparat desa tanpa persetujuan penggarap lama. KPH Wilayah III Aceh mengeluarkan surat peringatan pada 2024, tetapi pembukaan berlanjut; data satelit menunjukkan deforestasi di Lubok Pusaka naik dari sekitar 80 hektare (2018–2024) menjadi 163,75 hektare pada September 2025. Sebaliknya, kasus lahan seluas sekitar 253 hektare dengan HGU yang telah lama berakhir di Juli diselesaikan melalui mediasi Forkopimda pada Mei 2025, dan lahannya diserahkan kepada koperasi desa, sebuah preseden pengambilalihan oleh komunitas.
Ekspansi ini disebut ditopang beking. Aparat lokal, termasuk keuchik aktif atau mantan keuchik, diduga bertindak sebagai makelar tanah dengan menerbitkan surat keterangan tanah secara tidak sah. Aktivis lokal dan mantan kombatan GAM menyatakan bahwa penegakan hukum praktis tidur karena pelakunya orang berpengaruh, dan bahwa hukum bersifat selektif: pelaku kecil dihukum, pelaku besar tidak. Di tingkat provinsi, 31 izin usaha pertambangan aktif mencakup sekitar 156.000 hektare yang tumpang tindih dengan ekosistem penting, ditambah ribuan hektare tambang emas ilegal. Gejala ini dibaca dengan konsep penangkapan negara, ketika kepentingan korporasi dan politik melemahkan kebijakan dan pengawasan, dan diposisikan sebagai ancaman keamanan nontradisional.
Ongkos ekologisnya terlihat pada banjir akhir November 2025. Di Bireuen tercatat 21 korban jiwa pada pekan pertama, ratusan ribu warga terdampak, lebih dari 33.000 mengungsi, dan lebih dari 12.000 rumah rusak atau hilang; Bupati Bireuen mengakui penebangan di hulu dan monokultur sawit sebagai faktor penyumbang. Data Forest Watch Indonesia mencatat Aceh kehilangan sekitar 177.000 hektare hutan pada 2018–2024 dan sekitar 16.000 hektare hutan alam pada 2024 saja. Di Nagan Raya, banjir bandang Beutong Ateuh disebut menghancurkan sekitar 85 persen permukiman, dan tumpukan kayu meranti ditemukan sehari sebelum banjir. Hilangnya habitat juga meningkatkan konflik manusia dan satwa; harimau dan gajah dilaporkan masuk desa di Bireuen.
Respons publik datang dari berbagai arah. DPRK Aceh Utara membentuk panitia khusus HGU dan industri, tokoh adat di Bireuen berencana menyurati Presiden, dan RAN menuntut merek global menangguhkan pasokan dari kelompok terkait sampai ada kepatuhan NDPE dan pemulihan. Pada awal Desember 2025 Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjanjikan peninjauan dan pencabutan izin pelanggar, tanpa menyebut perusahaan. Konflik tanah yang tidak tuntas dinilai dapat berkembang menjadi ketidakstabilan sosial, terlebih dengan sejarah konflik Aceh.
Rekomendasi yang diajukan meliputi peninjauan HGU secara transparan dan pencabutan izin yang jelas melanggar, perluasan moratorium pascabanjir terhadap konversi hutan, satuan tugas gabungan untuk menindak mafia tanah, revisi RTRW agar ekosistem kunci menjadi kawasan lindung permanen, pengakuan hukum atas hutan adat, audit sertifikasi ISPO dan RSPO, serta peralihan ke agroforestri, ekowisata, dan industri rendah karbon yang dapat membuka pendanaan iklim. Kesimpulannya, persoalan ini adalah ancaman multidimensi, keruntuhan ekologis, kemunduran ekonomi, dan ketidakstabilan sosial politik, dan faktor penentunya adalah kemauan politik.
North Aceh and Bireuen have seen rising land clearing for oil palm near the Leuser Ecosystem, one of the most important remaining rainforests. Findings by Rainforest Action Network (RAN) show that local suppliers are linked to global palm oil supply chains: a major processing group is said to have sourced from a mill in Bireuen that received fruit from a company alleged to have damaged Leuser lowland forest, habitat of Sumatran elephants and orangutans. Global consumer brands and international banks are connected through supply or finance. The gap between No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) commitments and practice on the ground is the core of the problem: local deforestation has strategic and international connections.
Civil society and media reports identify several patterns. In Juli subdistrict, Bireuen, a company with a cultivation right (HGU) of several hundred hectares issued in 2014 and valid until 2039 has its own mill and is linked to Leuser encroachment through its supplier. Another company with about 2,111 hectares is contested by residents of Gampong Suka Tani for taking areca gardens and rice fields without adequate compensation and allegedly polluting rivers, and residents blocked the road to its mill several times in November 2025. One company whose HGU expired in 1986 is said to keep planting, harvesting and selling, which is judged a loss to the state. Meanwhile, total private and smallholder oil palm in Bireuen is estimated at 11,723.5 hectares. All of this is presented as allegations sourced from third-party reports.
A case in North Aceh shows a ‘mill first, forest later’ pattern. A company began operating in 2019 with a 30-tonne-per-hour mill in Kuta Makmur, holding only a mill permit and no plantation permit, and is alleged to have cleared land illegally to supply fruit. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) found about 500 hectares under its control, including encroachment on the Lubok Pusaka Protected Forest in Langkahan, some bought non-transparently and some sold by village officials without the consent of long-standing cultivators. The Region III Forest Management Unit issued a warning in 2024, but clearing continued; satellite data show deforestation in Lubok Pusaka rising from about 80 hectares (2018–2024) to 163.75 hectares by September 2025. By contrast, a dispute over about 253 hectares with a long-expired HGU in Juli was settled through mediation by the district leadership forum in May 2025, and the land was handed to a village cooperative, a precedent of community takeover.
This expansion is said to be backed by protection. Local officials, including serving or former keuchik, are alleged to act as land brokers by issuing land certificates illegitimately. Local activists and former GAM combatants say law enforcement is effectively dormant because the perpetrators are influential, and that the law is selective: small actors are punished, big ones are not. At the provincial level, 31 active mining permits cover about 156,000 hectares overlapping key ecosystems, plus thousands of hectares of illegal gold mining. The phenomenon is read through the concept of state capture, in which corporate and political interests weaken policy and oversight, and is positioned as a non-traditional security threat.
The ecological cost became visible in the floods of late November 2025. In Bireuen, 21 deaths were recorded in the first week, hundreds of thousands of residents were affected, more than 33,000 were displaced and more than 12,000 houses were damaged or lost; the Bireuen regent acknowledged upstream logging and oil palm monoculture as contributing factors. Forest Watch Indonesia data record that Aceh lost about 177,000 hectares of forest in 2018–2024 and about 16,000 hectares of natural forest in 2024 alone. In Nagan Raya, the Beutong Ateuh flash flood is said to have destroyed about 85 per cent of settlements, and piles of meranti logs were found the day before the flood. Habitat loss also increases human–wildlife conflict; tigers and elephants are reported entering villages in Bireuen.
Public responses came from several directions. The North Aceh district parliament formed a special committee on HGU and industry, customary leaders in Bireuen planned to petition the President, and RAN demanded that global brands suspend supply from the group concerned until NDPE compliance and remediation. In early December 2025, Forestry Minister Raja Juli Antoni promised a review and revocation of violators’ permits, without naming companies. Unresolved land conflicts are judged capable of turning into social instability, especially given Aceh’s history of conflict.
The recommendations put forward include a transparent review of HGU and revocation of clearly violated permits, extension of the post-flood moratorium to forest conversion, a joint task force to tackle land mafias, revision of the spatial plan so that key ecosystems become permanent protected areas, legal recognition of customary forests, audits of ISPO and RSPO certification, and a shift towards agroforestry, ecotourism and low-carbon industry that could unlock climate finance. The conclusion is that the problem is a multidimensional threat, ecological collapse, economic decline and socio-political instability, and that the decisive factor is political will.
Gagasan kunciKey ideas
Rantai pasok globalGlobal supply chains
Deforestasi lokal tersambung ke merek dan bank internasional melalui pemasok.Local deforestation connects to international brands and banks via suppliers.
Pabrik dulu, hutan kemudianMill first, forest later
Pabrik tanpa kebun mendorong perambahan untuk memenuhi pasokan buah.A mill without plantations drives encroachment to secure fruit supply.
Penangkapan negaraState capture
Kepentingan korporasi dan politik melemahkan pengawasan dan penegakan hukum.Corporate and political interests weaken oversight and enforcement.
Keamanan nontradisionalNon-traditional security
Konflik tanah dan bencana ekologis dibaca sebagai ancaman stabilitas.Land conflict and ecological disaster are read as threats to stability.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bila rantai pasok sawit terbentang dari hutan Leuser hingga rak supermarket dunia, di mana tanggung jawab atas banjir di Bireuen harus dibebankan?If the palm oil supply chain stretches from the Leuser forest to the world’s supermarket shelves, where should responsibility for the floods in Bireuen lie?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Deforestasi sawit di Aceh Utara dan Bireuen: jaringan, beking, dan banjir tahunan”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/sawit-ilegal-aceh-utara-bireuen/