Jeritan sunyi di Darussalam: krisis kesehatan jiwa mahasiswaSilent cries in Darussalam: the student mental-health crisis

Darussalam, kawasan kampus yang menampung Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, dibangun sebagai simbol cita-cita intelektual Aceh. Namun dalam beberapa tahun terakhir kawasan ini juga menjadi latar meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang datang dari perdesaan untuk menuntut ilmu. Setiap kasus memicu keprihatinan di media sosial, tetapi kesadaran saja tidak cukup. Pembacaan yang ditawarkan di sini menolak menjadikan para mahasiswa yang meninggal sebagai orang yang lemah; mereka adalah penanda kegagalan kolektif keluarga, kampus, dan masyarakat dalam melindungi anak muda yang sedang membangun hidupnya.

Lapisan pertama adalah tekanan sosial dan ekonomi. Mahasiswa dari kampung memikul harapan keluarga yang menjual tanah, menggadaikan perhiasan, atau berutang demi biaya kuliah dan hidup. Biaya kota, mulai dari sewa kamar, makan, hingga gaya hidup, sering melampaui kemampuan keluarga. Mahasiswa lalu mencari penghasilan informal sebagai guru les, penjual daring, atau pekerja paruh waktu di kafe dan toko, dan sebagian terseret ke sumber penghasilan yang memangsa seperti judi daring, penipuan kripto, dan usaha sampingan yang tidak diatur, termasuk ekonomi bertahan hidup yang mengomodifikasi tubuh perempuan muda. Rasa malu mengisolasi mereka dari keluarga dan dosen, sementara media sosial memperbesar jarak antara cita-cita dan kenyataan. Tekanan keuangan, nilai yang menurun, dan kurang tidur menumpuk menjadi stres kumulatif.

Lapisan kedua adalah luka yang dibawa dari rumah. Perceraian, konflik rumah tangga, dan penelantaran mengikuti mahasiswa hingga ke kamar kos. Kampus menjadi pelarian yang tidak utuh, dan tuntutan akademik membuat kegagalan terasa sebagai hilangnya identitas. Pekerjaan sampingan yang bertentangan dengan nilai keluarga menimbulkan luka moral. Kekerasan domestik, termasuk yang terkait penyalahgunaan zat oleh orang tua, serta perundungan di lingkungan kampus, baik yang terang-terangan maupun yang halus melalui gosip dan pengucilan, melahirkan respons trauma berupa pemberontakan atau keruntuhan ke dalam.

Lapisan ketiga adalah kebebasan tanpa arah dan relasi kuasa yang timpang. Peralihan dari sekolah menengah ke universitas bersifat geografis, moral, sekaligus eksistensial, dan Banda Aceh menghadirkan paradoks antara disiplin Islam di ruang publik dan eksperimen anak muda di ruang privat. Orang tua sering merasa anaknya aman karena berada di Banda Aceh. Padahal mahasiswa baru rentan terhadap senior yang menyalahgunakan kuasa dalam kaderisasi dan organisasi, terhadap rumah kos yang minim pengawasan, terhadap ancaman penyebaran gambar pribadi, dan terhadap tekanan dari sebagian pengajar yang memegang kuasa atas nilai, skripsi, dan rekomendasi. Ketakutan akan aib dan pembalasan membuat banyak kasus tidak dilaporkan, sementara institusi kerap menganggapnya urusan pribadi.

Lapisan keempat lebih senyap tetapi nyata. Surel yang tidak dibalas dan bimbingan yang tertunda dapat terasa sebagai penolakan bagi mahasiswa yang hidupnya bergantung pada dosen. Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) menghadapi ambang IPK yang menentukan apakah mereka masih dapat membayar sewa dan makan; kehilangan beasiswa berarti kehilangan pijakan hidup, dan rasa malu membuat sebagian tidak berani pulang. Beasiswa menjadi peluang sekaligus tekanan yang menyesakkan bila tidak disertai sistem pendukung.

Kerangka respons yang ditawarkan terdiri dari empat langkah. Pengakuan berarti institusi dan masyarakat menyebut krisis ini dengan terang. Tindakan berarti menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, rahasia, dan peka budaya, melatih dosen sebagai pembimbing yang memahami trauma, melibatkan keluarga, dan melawan stigma terhadap pencarian bantuan. Akuntabilitas berarti kebijakan tanpa toleransi terhadap eksploitasi dan pelecehan, saluran pelaporan yang aman, reformasi organisasi kemahasiswaan, pengawasan rumah kos, penanganan serius kekerasan berbasis gambar, standar komunikasi akademik yang tepat waktu, serta desain beasiswa dengan jaring pengaman, pendampingan, dan perencanaan keuangan. Transformasi budaya berarti solidaritas di atas kompetisi, warung kopi dan rumah kos sebagai ruang saling dukung, dan jaringan sebaya yang kuat.

Pencegahan pada akhirnya dimulai dari tindakan sederhana: mendengarkan, menanggapi, dan bertanya ‘apakah kamu baik-baik saja?’. Universitas dituntut menjadi penjaga kehidupan, bukan sekadar pusat akreditasi dan peringkat, dan keluarga diingatkan bahwa kasih sayang tidak dapat diwakilkan. Masyarakat juga ditantang menghadapi kemunafikannya sendiri: merayakan ilmu keislaman sambil menutup mata terhadap eksploitasi. Bagi studi Aceh, krisis ini memperlihatkan bahwa kota pelajar memerlukan infrastruktur kepedulian yang setara dengan infrastruktur akademiknya. Siapa pun yang sedang mengalami tekanan berat dianjurkan mencari bantuan dari layanan konseling kampus, tenaga kesehatan jiwa, atau orang yang dipercaya.