Langsung ke isiSkip to content
Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway

Islamisasi ilmu di Aceh: peluang dan hambatanIslamising knowledge in Aceh: prospects and obstacles

Islamisasi ilmu dipandang sebenarnya telah dimulai di Aceh melalui warisan Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniry, tetapi kini tertinggal dan masih sebatas wacana. Pendidikan tinggi di Aceh dinilai terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar ketimbang kebutuhan ilmu. Tiga langkah diusulkan: membuka kembali khazanah intelektual klasik, meredefinisi kebutuhan ilmu masyarakat Aceh, dan merekonstruksi cara berpikir serta metodologi studi Islam. Semuanya disebut menuntut kemauan politik pemerintah.

The Islamisation of knowledge is seen as having in fact begun in Aceh through the legacy of Hamzah Fansuri and Nuruddin ar-Raniri, but it now lags behind and remains mere discourse. Higher education in Aceh is judged too oriented to market needs rather than the needs of knowledge. Three steps are proposed: reopening the classical intellectual heritage, redefining Aceh's knowledge needs, and reconstructing modes of thought and methodology in Islamic studies. All are said to require political will from government.

Langkah pertama adalah membuka kembali khazanah intelektual klasik melalui lembaga khusus yang mengkaji pemikiran dan peradaban Islam secara mendalam. Perguruan tinggi Islam formal dinilai belum mampu memikul tugas ini karena jurusan yang laris adalah jurusan yang cepat menghasilkan pekerjaan, sementara kajian tamadun, sejarah, dan pemikiran kurang diminati. Adi Setia mengingatkan bahwa mempelajari sejarah sains Islam bertujuan mengartikulasikan kembali proses berpikir kreatif yang melatari penemuan-penemuan masa lalu.

Langkah kedua ialah meredefinisi kebutuhan ilmu. Wan Mohd. Nor Wan Daud menegaskan bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai asas agama dan akhlak, sehingga upaya mencari dan menyebarkan ilmu tidak boleh lepas dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah. Di Aceh, keyakinan bahwa semakin kuat ilmu semakin kuat iman belum tertanam di kalangan pengelola maupun pencari ilmu.

Langkah ketiga adalah rekonstruksi tata pikir dan metodologi. Tata pikir yang tauhidik merupakan wilayah falsafah, padahal studi falsafah di Aceh masih terhambat stigma sesat dan menyesatkan. Sebagai pembanding, ISTAC di Malaysia mengundang filsuf Muslim dari berbagai negeri untuk membina mahasiswanya.

Hambatan strukturalnya beragam: dana pendidikan pemerintah lebih banyak tersalur ke beasiswa, sebagian ulama cenderung mencurigai falsafah dan tasawuf, dan wacana di IAIN yang tengah beralih menjadi UIN masih bergerak dalam format Islam rasional era 1970-an. Di kampus umum seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), orientasi trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, dinilai menyisakan sedikit ruang bagi debat tentang sains Islami.

The first step is to reopen the classical intellectual heritage through a dedicated institution for the in-depth study of Islamic thought and civilisation. Formal Islamic universities are judged not yet able to shoulder this task, since the popular departments are those that quickly lead to jobs, while the study of civilisation, history and thought attracts little interest. Adi Setia reminds us that studying the history of Islamic science aims to re-articulate the creative thinking that lay behind past discoveries.

The second step is to redefine the need for knowledge. Wan Mohd Nor Wan Daud stresses that Islam makes knowledge a foundation of religion and ethics, so that seeking and spreading knowledge must serve the purpose of human creation as God's servant and vicegerent. In Aceh, the conviction that stronger knowledge means stronger faith has yet to take root among either the managers or the seekers of knowledge.

The third step is the reconstruction of thought and methodology. A tawhidic mode of thinking belongs to philosophy, yet philosophical study in Aceh is still hampered by the stigma of being deviant and misleading. By comparison, ISTAC in Malaysia invited Muslim philosophers from many countries to train its students.

The structural obstacles are several: government education funds flow mostly into scholarships, some ulama tend to be suspicious of philosophy and Sufism, and discourse at IAIN, then transforming into a UIN, still moves within the 1970s format of rational Islam. At general universities such as Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), the developmentalist 'trilogy' of growth, equity and stability is judged to leave little room for debate on Islamic science.

Gagasan kunciKey ideas

Pasar versus ilmuMarket versus knowledge

Orientasi pasar menggeser tujuan hakiki ilmu dalam pendidikan tinggi Aceh.Market orientation displaces the true purpose of knowledge in Acehnese higher education.

Stigma falsafahThe stigma on philosophy

Kecurigaan terhadap falsafah dan tasawuf menyebabkan stagnasi keilmuan.Suspicion of philosophy and Sufism causes intellectual stagnation.

Kemauan politikPolitical will

Tanpa dukungan pemerintah, agenda ini tidak akan bergerak dari wacana.Without government support, the agenda will not move beyond discourse.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

Pertanyaan reflektifReflective question

Lembaga seperti apa yang dibutuhkan Aceh untuk menghidupkan kembali tradisi pemikiran klasiknya?What kind of institution does Aceh need to revive its classical tradition of thought?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Islamisasi ilmu di Aceh: peluang dan hambatan”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/islamisasi-ilmu-di-aceh/